Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah puncak dalam hal kesehatan di seluruh dunia, masih tentang penggunaan tembakau dan kecanduan rokok. Jumlah pengguna rokok elektrik di dunia masih terus meningkat. Hasil riset menunjukkan bahwa mayoritas perokok tetap tidak mengurangi konsumsi rokok di masa pandemi Covid-19. Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) Indonesia merupakan lembaga swadaya masayarakat di bidang kesehatan yang melakukan kampanye tentang rokok elektrik melalui akun Instagram @ypkpindonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permainan kebenaran dari kampanye rokok elektrik menggunakan relasi kuasa pengetahuan pada akun Instagram @ypkpindonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma kritis menggunakan analisis wacana genealogi Foucault. Metode analisis data menggunakan analisis wacana genealogi Foucault yang mencakup empat bahan analitis, yaitu: analisis linguistik struktural, analisis arsip, analisis arkeologi pengetahuan, dan analisis pembentukan diskursif. Penelitian mengungkap bahwa YPKP melakukan permainan kebenaran dalam wacana rokok elektrik sehat dengan memanfaatkan kekuasaan dan pengetahuan di bidang kesehatan. YPKP memperluas kekuasaan dengan melibatkan pihak yang berpengaruh di Indonesia dan jaringan internasionalnya. Istilah dan pernyataan dalam kampanye YPKP sama dengan istilah yang digunakan industri rokok dalam mempromosikan rokok elektrik, seperti: alternatif produk tembakau, rokok elektrik sebagai solusi berhenti merokok, pengurangan bahaya, rendah resiko, beralih ke rokok elektrik untuk berhenti merokok, dan lainnya. Pewacanaan rokok elektrik sehat dibangun oleh YPKP melalui beberapa wacana, sebagai berikut: wacana solusi berhenti merokok melalui rokok elektik; wacana uap vs asap; wacana regulasi vs pelarangan; wacana sentralisasi "tembakau alternatif" dan marginalisasi rokok komvensional. Wacana rokok elektrik sehat dimanfaatkan untuk mendukung industri rokok elektrik, yaitu rokok elektrik menggantikan rokok konvensional. Sementara itu, wacana ‘berhenti merokok’ dipinggirkan.

---

The culmination problem in terms of health worldwide, is still about tobacco use and cigarette addiction. Nowadays, the number of electric cigarettes users in the world continues to increase. Research show that the majority of smokers still do not reduce cigarette consumption during the Covid-19 pandemic.Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) is a health-based NGO that conducted electric cigarettes campaign using Instagram account @ypkpindonesia. This research aims to reveal the ‘games of the truth’ of electric cigarettes campaign based on the relation of power-knowledge on @ypkpindonesia Instagram account. This is a qualitative research with a critical paradigm using Foucault's genealogy discourse analysis. The data analysis’ method using Foucault's genealogy discourse analysis which includes four analytical materials, namely: structural linguistic analysis, archive analysis, archeology of knowledge analysis, and discursive formation analysis. The result revealed that YPKP conducted the games of truth in healthy electric cigarettes discourse by utilizing the power and knowledge in health science. YPKP expands power by involving influential parties in Indonesia and their international network. The terms in the YPKP campaign are the same as the terms and sentences used by the cigarette industry in promoting e-cigarettes, such as: alternative tobacco products, e-cigarettes as a solution to quitting smoking, reducing harm, low risk, switching to e-cigarettes to quit smoking, etc. The discourse on healthy e-cigarettes was developed by YPKP through some discourses, as follow: discourse on solutions to quitting through smoking e-cigarettes, discourse on steam vs. smoke, discourse on prohibition vs. regulation, and discourse on the centralization of "alternative tobacco" and marginalization of conventional cigarettes. The discourse of healthy electric cigarettes is used to support the electric cigarettes industry. Meanwhile, the discourse of ‘smoking cessation’ was marginalized."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, menggunakan instrumen fiskal sebagai langkah pertama mengatur peredaran dan konsumsi rokok elektrik guna mencegah eksternalitas negatif yang dapat ditimbulkan dari konsumsinya dengan menetapkannya sebagai Barang Kena Cukai untuk melindungi pengguna, bystander, dan tentunya dari jangkauan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan penetapan cukai atas rokok elektrik, apakah penerimaannya dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau, serta penanganan dari pihak terkait untuk mencegah beredarnya rokok elektrik ilegal di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivis. Hasil penelitian menunjukkan rokok elektrik dikenakan cukai karena merupakan produk turunan tembakau, penerimaan cukai hasil tembakau tidak berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah ditetapkannya cukai atas rokok elektrik, serta pendekatan aspek administrasi serta aspek policy dilakukan untuk mengatasi peredaran rokok elektrik ilegal.

---

ABSTRACTThe Indonesian government through the Ministry of Finance, uses fiscal instrument as the first step in regulating the circulation and consumption of electric cigarette to prevent negative externalities that can generated from its consumption by assigning it as Excise Goods to protect users, bystanders and especially underage children. This research aims to analyze the basic considerations of excise taxation on e-cigarettes, whether the excise tax revenue can bring a significant impact on tobacco excise revenue, and what related parties do to prevent the distribution of illegal e-cigarettes. This research uses a qualitative approach with the post positivist paradigm. The results showed that e-cigarette were subject to excise because it was a tobacco derivative product, excise tax revenue did not differ significantly before and after the excise tax on e-cigarettes was set, as well as administrative and policy aspects are used to deal with the distribution of illegal e-cigarettes."

"This study explains about the process of policy formulation also the political dynamics in the making of Tobacco Plain Packaging Act 2011. The Tobacco policy itself is the final series of the national agenda in Australian anti-smoking policy. Using the concept of political ideology, Australian parliamentary system, 􀁄􀁏􀁖􀁒􀀃􀀺􀁌􀁏􀁏􀁌􀁄􀁐􀀃􀀧􀁘􀁑􀁑􀂶􀁖􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁓􀁒􀁏􀁌􀁆􀁜􀀃􀁗􀁋􀁈􀁒􀁕􀁜􀀏􀀃this result find that the success of the formulation of Tobacco Plain Packaging Act 2011 policy is determined by few 􀁉􀁄􀁆􀁗􀁒􀁕􀁖􀀃 􀁖􀁘􀁆􀁋􀀃 􀁄􀁖􀀃 􀁓􀁒􀁏􀁌􀁗􀁌􀁆􀁄􀁏􀀃 􀁖􀁗􀁕􀁈􀁑􀁊􀁗􀁋􀀃 􀁒􀁉􀀃 􀁗􀁋􀁈􀀃 􀁇􀁒􀁐􀁌􀁑􀁄􀁑􀁗􀀃 􀁓􀁄􀁕􀁗􀁜􀀃 􀁄􀁏􀁖􀁒􀀃 􀁗􀁋􀁈􀀃 􀁊􀁒􀁙􀁈􀁕􀁑􀁐􀁈􀁑􀁗􀂶􀁖􀀃 commitment itself that is eager in realizing a prosperous country with a high health status of the society.

---

Skripsi ini menjelaskan bagaimana proses perumusan kebijakan serta dinamika politik dalam pembuatan kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 2011. Kebijakan tersebut merupakan rangkaian akhir dari keseluruhan agenda nasional dalam kebijakan anti rokok di Australia. Dengan menggunakan konsep ideologi politik, sistem parlementer Australia serta teori kebijakan publik oleh William Dunn, penulis menemukan bahwa keberhasilan proses perumusan kebijakanTobacco Plain Packaging Act 2011 di parlemen dipengaruhi oleh faktor kekuatan politik dari partai penguasa serta komitmen dari pemerintah Australia sendiri yang ingin mewujudkan negara yang sejahtera melalui status kesehatan masyarakat yang tinggi."

"Pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau dipengaruhi oleh faktor diantaranya kesehatan, ekonomi, hukum dan politik. Keempat faktor tersebut merupakan faktor yang saling mempengaruhi didalam membentuk kebijakan pengendalian dampak tembakau. Faktor Kesehatan merupakan faktor yang paling utama dalam pembentukan kebijakan ini. Tingginya prevalensi perokok di Indonesia, perokok dewasa pria maupun wanita, dan terutama perokok remaja dan anak-anak. Rokok menyebabkan sakit dan kematian. Faktor ekonomi tidak seluruhnya mempengaruhi, ekonomi yang terkait beban sakit dan mati saja yang merupakan faktor yang mempengaruhi bagi dibentukan kebijakan ini. Ekonomi terkait pertanian dan industri diatur dalam kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pengendalian tembakau. Faktor hukum merupakan faktor yang harus ada dalam memberikan dasar hukum, payung hukum dan menjadi hukum positif yang ditaati dan melindungi kepentingan kesehatan masyarakat dari dampak buruk rokok. Sedangkan faktor politik merupakan faktor penentu dalam mewujudkan kebijakan pengendalian tembakau. Sedangkan faktor politik merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Proses, persepsi dan komitmen dari pembentuk kebijakan merupakan faktor politik yang sangat mempengaruhi pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau.

---

The making of policies on the control of Tobacco Effects on Health is affected by various factors, including health, economy, law and politics. Those four factors are mutually affecting in the making of policies on the control of tobacco effects. The health factor is the most dominant factor in this matter, including the high level of smokers? prevalence in Indonesia, adult male and female smokers, and especially teenage and child smokers. Cigarettes cause diseases and death. The economic factor does not entirely affect the policy making, only economic aspects which are related to the burden of illness and death are influential to the policy making. Economic aspects related to agriculture and industry are regulated by policies which are separated from the policies on tobacco control. The legal factor must exist in order to provide legal basis and legal umbrella, and will also become the positive law which must be complied with and will protect public health interest from the negative impacts of cigarettes. Whereas the political factor is a determining factor in realizing policies on tobacco control. The political factor is also a key factor for enabling a policy to become a positive law. The process, perception and commitment of the policy-makers constitute the political factors which greatly affect the making of policies on the control of tobacco effects."

"Tembakau merupakan salah satu tanaman yang memiliki luas lahan terbesar di Indonesia, namun hampir seluruhnya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan rokok. Dengan adanya Framework Convention on Tobacco Control yang dicanangkan WHO pada tahun 2003 pada skala global dan adanya beberapa peraturan seperti UU No. 36 Tahun 2009 dengan penjelasan pada PP No. 109 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2013 mengenai pengendalian rokok pada skala nasional, maka diperlukan suatu usaha agar penghasilan petani tembakau tidak berkurang. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan tembakau sebagai bahan baku produk lain, salah satunya adalah sebagai pestisida. Limbah tembakau yang mengandung 0,6 - 4 persen nikotin sulfat merupakan insektisida yang efektif. Nikotin yang ada dalam tembakau merupakan racun saraf yang bekerja sangat cepat dan paling efektif pada serangga bertubuh lunak dan tungau. Ekstraksi nikotin dilakukan menggunakan pelarut etanol pada ekstraktor tubular dengan unggun yang memiliki ketinggian 30 cm dan diameter 3 cm. Ekstraksi dilakukan selama 100 menit dengan variasi laju alir 0,5 mL/menit, 1 mL/menit, dan 3 mL/menit, Variasi diameter partikel dilakukan pada 0,45 mm dan 0,9 mm. Nikotin yang dihasilkan dari proses ekstraksi tersebut dapat dianalisis menggunakan HPLC untuk mendapatkan nilai yield dari proses ekstraksi tersebut. Hasil uji HPLC menunjukkan bahwa ekstraksi memiliki yield optimal pada laju alir pelarut 1 mL/menit dan diameter partikel 0,45 mm sebesar 10,88 mg.

---

Tobacco have one of the largest plantation area in Indonesia, but almost every tobacco is used as a raw material for cigarette. With Framework Convention on Tobacco Control coming in 2003 on global scale and several government rule about cigarette control on national scale, someway is needed so tobacco farmer profit will not go down. One of the things to do is to use tobacco as a raw material for other products, such as pesticide. Tobacco waste has 0,6-4 percent nicotine sulfate which is an effective insecticide. Nicotine inside tobacco is a strong neurotoxin that can work really fast and very effective on insect and mold. Nicotine extraction is conducted using ethanol as solvent in a tubular extractor. Extraction process is done on bed with 30 cm height and 3 cm diameter for 100 minute with sampling every 20 minute on 0,5 mL/minute, 1 mL/minute, and 3 mL/minute solvent flow rate as well as 0,45 mm and 0,9 mm particle diameter variation. Nicotine that produced from the extraction process can be analyzed using HPLC to get the yield from that extraction process. HPLC testing shows that the extraction optimal yield is 10.88 mg, on 1 mL/minute solvent flow rate and 0,45 mm particle diameter."

"Rokok mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat memicu timbulnya berbagai penyakit dan meningkatkan resiko kematian. Meskipun para perokok telah mengetahui bahaya merokok bagi kesehatan, namun kebiasaan merokok sulit ditinggalkan oleh banyak orang. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kebiasaan merokok yaitu dengan program rehabilitasi perokok. Dalam penelitian ini, dibahas model matematika penyebaran pengguna rokok dengan pengaruh rehabilitasi. Populasi dibagi menjadi lima kelompok, yaitu populasi manusia yang tidak mempunyai kebiasaan merokok, perokok ringan, perokok berat, populasi manusia yang mengikuti program rehabilitasi, dan populasi manusia yang telah berhenti merokok secara permanen. Dari analisis model, diperoleh dua titik kesetimbangan, yaitu titik kesetimbangan bebas perokok dan titik kesetimbangan bebas perokok berat serta eksistensi dari titik kesetimbangan endemik perokok. Simulasi numerik dilakukan untuk mendukung analisis kestabilan titik kesetimbangan model.

---

Cigarette contains hazardous chemicals that can cause various diseases and increase the risk of death. Although smokers have known about the dangers of smoking to health, smoking habit is hard to leave by many people. Therefore, it is required an effort to reduce or eliminate the smoking habit, that is by smokers rehabilitation program. In this study, we discussed a mathematical model for the dynamics of smokers with some rehabilitation effects. The population is divided into five groups, namely the human population who do not have the smoking habit, light smokers, heavy smoker, the human population who following a rehabilitation program, and smokers who have quit smoking permanently. From the model analysis, we obtained two equilibrium point, smokers-free equilibrium and heavy smokers-free equilibrium point. Also, we analysis the existence of the endemic-equilibrium point. Numerical simulations are conducted to confirms the analysis of the stability of the equilibrium point."

"

Amerika Serikat mengesahkan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) di tahun 2009, dan UU ini menjadi awal mula sengketa perdagangan Indonesia-Amerika Serikat. Pasalnya FSPTCA ini merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap rokok kretek asal Indonesia. Indonesia meresponnya dengan upaya diplomasi bilateral maupun multilateral dengan mensengketakannnya ke dalam Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). Amerika Serikat diputus bersalah oleh panel maupun Badan Banding karena FSPTCA sebagai tindakan yang melanggar prinsip non-diskriminasi WTO serta agar Amerika Serikat segera mematuhi rekomendasi panel maupun Badan Banding. Namun hingga batas tertentu, Amerika Serikat tak kunjung mematuhinya, hingga Indonesia meminta otorisasi DSB WTO untuk melakukan retaliasi. Namun retaliasi sesuai dengan otorisasi DSB WTO tidak terjadi, melainkan yang terjadi adalah retaliasi dalam bentuk penandatanganan Moratorium of Understanding/MoU (mutually agreed solution) untuk mengakhiri sengketa perdagangan FSPTCA. Penelitian tesis ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pemerintah Indonesia tidak melakukan retaliasi sesuai otorisasi DSB WTO tetapi memilih retaliasi dengan menandatangani MoU (mutually agreed solution). Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tesis ini menggunakan model analisa dari two-level games theory. Penggunaan teori ini bertujuan untuk memahami interaksi antar aktor nasional (level II) dan internasional (level I) serta belum ada penelitian terdahulu dengan unit analisanya Indonesia dianalisis menggunakan two-level games theory. Temuan dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa FSPTCA bersifat politis, totally banned, melanggar prinsip national treatment. Temuan penting lainnya adalah bahwa Indonesia tidak melakukan retaliasi sesuai otorisasi DSB WTO terhadap Amerika Serikat, dikarenakan Amerika Serikat menawarkan MoU dengan poin sesuai kebutuhan Indonesia yang dianggap lebih signifikan bagi Indonesia.    

 

---

The United States ratified the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) in 2009, and this act became the beginning of the Indonesia-United States trade dispute. The FSPTCA is an act of discrimination carried out by the United States against Indonesian clove cigarettes. Indonesia responded with bilateral and multilateral diplomacy efforts by disputing it into the Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). The United States has been found guilty by panel and Appellate Body because the FSPTCA is an act that violates the WTO principle of non-discrimination and so that the United States immediately obey to the panel and Appellate Body recommendations. But to a certain extent, the United States has never obeyed it, so Indonesia has requested DSB WTO authorization to carry out retaliation. However, retaliation in accordance with DSB WTO authorization did not occur, but what happened was retaliation in the form of signing the Moratorium of Understanding/MoU (mutually agreed solution) to end the FSPTCA trade dispute. This thesis research aims to explain the reason of the Indonesian government did not retaliate according to the DSB WTO authorization but chose retaliation in the form of signing the MoU (mutually agreed solution). In answering these questions, this thesis uses an analysis model from the two-level games theory. The use of this theory aims to understand the interactions between national (level II) and international (level I) actors and there have been no previous studies with Indonesia as a unit of analysis analyzed using two-level games theory. The findings in this study identified that FSPTCA was political, totally banned, violate the national treatment principle. Another important finding is that Indonesia did not retaliate according to the authorization of the DSB WTO against the United States, because the United States offered a MoU with points according to Indonesia`s needs which were considered more significant for Indonesia.

 

"

"ABSTRAKDalam rangka penerapan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebagian sumber keuangan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Penggunaan DBH CHT bersifat earmark dan kebijakan penggunaannya pada tahun 2017 difokuskan pada bidang kesehatan. Pada pelaksanannya, terdapat permasalahan dalam penyerapan DBH CHT berupa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT khususnya untuk kesehatan di Kabupaten Karawang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Karawang yang belum optimal disebabkan oleh dua hal, pertama faktor isi kebijakan yang mengatur penggunaan dana secara ketat, kedua dari faktor lingkungan implementasi, terdapat SKPD yang merasa enggan mengelola dana tersebut karena ketatnya peraturan dan pengawasan.

---

ABSTRACT

Central government provides some financial resources to local governments, such as The Revenue Sharing of Tobacco Excise (DBH CHT). In 2017, the use of DBH CHT was focused on health sector. However, in the implementation stage, there is a low absorption of the budget that occurs in Karawang Regency. Therefore, this thesis aims to analyze the implementation of DBH CHT policy and the factors that influence the implementation of the policy, especially in health sector. The research is conducted through post-positivist approach utilizing in-depth interview and literature studies to the data collection technic. The results of this study indicate that the implementation of DBH CHT policy in Karawang Regency is not optimal is caused by two things, first the content of policy which regulate the use of DBH CHT strictly, secondly from the context of implementation, there are implementers who feel reluctant to manage these funds due to strict regulations and supervision.

"

"Cairan rokok elektrik merupakan salah satu objek yang dapat dikenakan cukai saat ini pengaturannya kurang tepat. Rokok elektrik pertama ditemukan pada tahun 2003 oleh Hon Lik. Rokok elektrik masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya tahun 2012. Pada tahun 2018, rokok elektrik cair yang digunakan sebagai barang untuk penggunaan rokok elektrik dikenakan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Penerimaan Tarif Cukai Tembakau. Dalam peraturan tersebut, cairan rokok elektrik termasuk dalam Tembakau Olahan Tembakau atau HPTL jenis lain. Untuk HPTL, tarif cukai yang diatur dalam peraturan tersebut adalah 57% persen dari Harga Jual Eceran. Pada tahun 2018, terdapat peraturan tentang perubahan PMK yang dengan dikeluarkannya PMK Nomor 156/PMK.010/2018 yang mengatur: harga jual eceran minimum per milimeter cairan rokok elektrik. pohon Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengenaan cukai pada cairan rokok? listrik diatur di Indonesia dan bagaimana potensi resistensi pajak di pengenaan cukai pada cairan rokok elektrik. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, cairan rokok elektrik adalah barang yang dibuat tanpa menggunakan tembakau di dalamnya serta penghitungan cukai cairan rokok elektrik berdasarkan PMK memunculkan potensi resistensi pajak berupa penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (penghindaran pajak yang tidak dapat diterima). Saran dalam penelitian adalah perbaikan

terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

E-cigarette liquid is one of the objects that can be subject to excise at this time the regulation is less precise. The first e-cigarette was invented in 2003 by Hon Lik. E-cigarettes entered Indonesia for the first time in 2012. In 2018, liquid e-cigarettes used as goods for the use of e-cigarettes were subject to excise duty based on Regulation of the Minister of Finance Number 146/PMK.010/2017 concerning Receipt of Tobacco Excise Tariffs. In the regulation, e-cigarette liquid is included in Tobacco Processed Tobacco or other types of HPTL. For HPTL, the excise rate regulated in the regulation is 57% percent of the Retail Selling Price. In 2018, there was a regulation regarding changes to the PMK with the issuance of PMK Number 156/PMK.010/2018 which regulates: the minimum retail selling price per millimeter of e-cigarette liquid. tree The problem in writing this thesis is how to impose excise duty on cigarette liquids? electricity is regulated in Indonesia and what is the potential for tax resistance in the imposition of excise on e-cigarette liquids. The writing of this thesis uses a normative juridical research method. Based on the results of the study, e-cigarette liquids are goods made without using tobacco in them and the calculation of excise on e-cigarette liquids based on PMK raises the potential for tax resistance in the form of tax avoidance that is not allowed (unacceptable tax avoidance). Suggestions in research is improvement

to the relevant laws and regulations."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas agenda-setting dalam Rancangan Undang ndash; Undang Pertembakauan sebagai RUU inisiatif DPR RI yang begitu kontras pendapat pro dan kontra akan produk draft RUU ini. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan perencanaan dan penyusunan RUU Pertembakauan ini dipenuhi dengan kejanggalan, khawatirnya apabila ditahap awal sudah janggal RUU ini berujung tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan Negara. Faktor faktor berikut meliputi elemen yang mempengaruhi agenda-setting RUU Pertembakauan, keterlibatan aktor ndash; aktor politik, keseimbangan aspirasi, dan urgensi pertembakauan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis essay discusses the Tobacco Draft Law agenda setting as initiative Draft from DPR RI which produce contrast opinion between the pros and cons. This research was conducted with qualitative method with descriptive design. Data collection techniques are conducted with in depth interviews, and literature studies. The results showed that in the stages of planning and preparation of this Tobacco Draft Law is filled with violation, worried if the early stage already odd this Bill will produce corrupted regulation. The following elements affecting the agenda setting of the Tobacco Draft law are, the involvement of political actors, the balance of aspirations, and the urgency of tobacco status in Indonesia."