Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemilihan Umum sepakat menetapkan penyelenggaraaan Pemilu serentak pada tahun 2024. Penyelenggaraan Pemilu tesebut mengakibatkan berakhirnya masa jabatan definitif bagi 271 kepala daerah pada rentang tahun 2022 dan 2023, oleh sebab itu kekosongan jabatan tersebut harus diisi oleh Penjabat Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, berdasarkan sumber data sekunder, sehingga pengumpulan informasinya dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Tulisan ini menganalisis implikasi pengangkatan penjabat kepala daerah terhadap hubungan pusat dan daerah pada masa transisi menuju Pemilu serentak tahun 2024 dengan pokok persoalan pertama mengenai kedudukan dan wewenang penjabat kepala daerah; dan kedua, mengenai implikasi pengangkatan penjabat kepala daerah terhadap hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tulisan ini menemukan bahwa mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah cenderung terpusat dengan memberikan porsi keterlibatan yang minim terhadap daerah. Kesimpulannya dalam konteks hubungan pusat dan daerah mekanisme pengangkatan penjabat mengakibatkan spanning of interest antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berimplikasi pada terjadinya sentralisasi kekuasaan.

---

The government, together with the House of Representatives and the General Elections Commission, agreed to set simultaneous elections in 2024. The holding of the election resulted in the end of the definitive term of office for 271 regional heads between 2022 and 2023, therefore the vacancy must be filled by the Acting Regional Head. This research uses doctrinal methods, based on secondary data sources, so that the collection of information is carried out through literature studies. The data analysis method used is qualitative analysis. This paper analyzes the implications of the appointment of acting regional heads on central and regional relations during the transition period towards simultaneous elections in 2024 with the first point regarding the position and authority of acting regional heads; and second, regarding the implications of the appointment of acting regional heads on the relationship between the central government and local government. This paper found that the mechanism for appointing acting regional heads tends to be centralized by providing a minimal portion of involvement with the regions. In conclusion, in the context of central and regional relations, the mechanism for appointing acting officials resulted in a spanning of interest between the central government and local governments, which has implications for the centralization of power."

"SISTEM Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum suatu negara harus berkaitan dengan Sistem Pemerintahannya. Indonesia, sebagaimana yang di design pada UUD NRI Tahun 1945 mempraktikkan Sistem Presidensial dalam hubungan antar-lembaga negara dan menjalankan program pembangunan. Perkuatan Sistem Presidensial hanya akan kokoh jika sistem kepartaiannya tercermin dengan The Simple Multy Party System, dan sistem pemilunya menggunakan Sistem Proporsional. Hubungan dinamis ketiga sistem tersebut akan menentukan keberlangsungan arah pembangunan demokrasi Indonesia sesuai dengan konstitusinya. Sistem Kepartian tersebut harus terlihat pada pengetatan partai peserta pemilu, membangun etika dan moral, serta kaderisasi yang berbasis ideologi partai. Sistem pemilu yang baik harus menjawab pada the degree of competitiveness ,the degree of reprentativeness, dan the degree of qualitativeness. Ketiga derajat kualitatif tersebut harus terjawab pada proses, personalia dan komitmen membangun bangsa dan negara sebagaimana yang di atur dalam UUD NRI Tahun 1945."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis ketentuan persyaratan muatan lokal untuk industri kendaraan listrik dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan ditinjau dari kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Agreement on Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Penelitian dalam skripsi ini bersifat yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan persyaratan muatan lokal dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan tidak sesuai dengan peraturan GATT dan Perjanjian TRIMs. Pasal 17 menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang memenuhi ketentuan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dapat menerima insentif fiskal dan nonfiskal dari pemerintah. Hal ini melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIMs dan juga Pasal III:2 dan Pasal III:4 GATT. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan penyesuaian atas peraturan persyaratan muatan lokal untuk kendaraan listrik dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 agar Indonesia tidak melanggar kewajibannya sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO).

---

This undergraduate thesis discusses the analysis of local content requirements for the electric vehicle industry in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 regarding the Acceleration of Battery-Based Electric Vehicles Program for Road Transportation in terms of its compliance with the regulations in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement). The research in this undergraduate thesis is juridical normative. The results of this research conclude that the provisions of local content requirements in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 Regarding Acceleration of Battery-Based Electric Vehicles Program for Road Transportation are not in accordance with the regulations of the GATT and the TRIMs Agreement. Article 17 states that companies that meet the requirements of Local Content Value (TKDN) as mentioned in Article 8 can receive fiscal and non-fiscal incentives from the government. This is inconsistent with the provisions of the TRIMs agreement as well as Article III:2 and Article III:4 of the GATT. Therefore, the Indonesian government must make adjustments to the local content requirements for electric vehicles in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 so that it is more consistent with its obligations as a member country of the World Trade Organization (WTO). "

"Tulisan ini menganalisis penyimpangan teori kontrol sipil dalam pengisian kekosongan jabatan penjabat kepala daerah dan bagaimana idealnya pengangkatan penjabat kepala daerah tersebut harus mengutamakan supremasi sipil. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Teori kontrol sipil melihat bagaimana hubungan sipil-militer dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Akan bersifat subjektif apabila terjadi pelemahan fungsi militer atau politisasi militer dan akan bersifat objektif apabila militer menjadi institusi yang professional. Perwujudan negara hukum yang demokratis terlihat dari implementasi kontrol sipilnya. Kewenangan militer yang terbatas pada pertahanan dan keamanan negara mendesak mereka menjadi sebuah institusi yang harus mengutamakan profesionalisme.Supremasi sipil terwujud apabila negara mampu memberikan batasan kewenangan militer atas pemerintahan sipil. TAP MPR No. VII/MPR/2000 menegaskan selain TNI dilarang untuk terlibat dalam kehidupan politik dan kegiatan politik praktis, TNI hanya diperbolehkan untuk menduduki jabatan sipil apabila telah pensiun atau mengundurkan diri. UU No. 34 Tahun 2004 membuka jalan keterlibatan TNI aktif menduduki jabatan sipil diikuti dengan Putusan MK No. 15/PUU-XX/2022 yang memperbolehkan TNI/Polri menjadi penjabat kepala daerah. Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2022 yang lalu bertentangan dengan teori kontrol sipil karena menempatkan militer akif menduduki jabatan sipil yang cenderung bersifat politis karena kewenangan yang melekat padanya. Pengisian jabatan penjabat kepala daerah seharusnya lebih mengutamakan supremasi sipil dan TNI harus mengedepankan profesionalisme institusinya dengan membatasi keterlibatannya dalam pemerintahan sipil karena cakupan kewenangan TNI ialah sebagai alat pertahanan dan keamanan negara.

---

This article analyzes deviations from the theory of civil control in filling vacancies in the position of acting regional head and how ideally the appointment of acting regional heads should prioritize civilian supremacy. This article was prepared using doctrinal research methods. Civil control theory looks at how civil-military relations play out in the administration of government in a country. It would be subjective if there is a weakening of military functions or politicization of the military and it would be objective if the military becomes a professional institution. The realization of a democratic rule of law could be seen from the implementation of civilian control itself. The military's constrained mandate for national defense and security necessitates its transformation into an institution that prioritizes professionalism. Civil supremacy is occured if the state is able to limit military authority over civilian government. Decree of MPR No. VII/MPR/2000 emphasized that apart from the TNI being prohibited from being involved in political life and practical political activities, the TNI were only allowed to hold civilian positions if they had retired or resigned. Law No. 34 of 2004 paved the way for the active TNI involvement in civilian positions followed by Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XX/2022 which allows the TNI/Polri becomes acting regional heads. The appointment of the Acting Regent of West Seram Regency in 2022 runs counter to the principle of civilian control, as it involves placing active military personnel in civilian roles that often have political implications due to the associated authority. Filling the position of acting regional head should prioritize civilian supremacy and the TNI must prioritize the professionalism of its institutions by limiting its involvement in civilian government because the scope of the TNI's authority is as a means of state defense and security."

"The sentence of constitutional council related to judicial review against article 59 of law No.32 of 2004 opens widely the opportunity to individual or other organization,besides political party,to propose candidates to the position of regional chief to be elected by general election....."

"PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang adalah perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang ketenaga listrikan di Indonesia khususnya di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang berkewajiban untuk selalu meningkatkan bentuk pelayanan kepada pelanggan. Untuk meningkatkan bentuk pelayanan inilah diperlukan suatu kerjasama antara Area-area pelayanan dengan Area Jaringan, yang merupakan penyedia material-material yang dibutuhkan dalam hal pemasangan baru dan penambahan daya PT. PLN Distribusi Jakarta Raya khususnya Area Jaringan Gambir tidak memiliki suatu inventory planning dalam hal pengendalian persediaan material. Sering terjadinya kekosongan material yang dibutuhkan dan penumpukan material yang kurang dibutuhkan berlebih. Dalam pemesanan, PT. PLN Distribusi Jakarta Raya tidak mempunyai jumlah nominal dasar terhadap pemesanan suatu material. Pemesanan djlakukan apabila material-material yang dibutuhkan habis atau sudah menipis persediaannya. Penelitian ini mengusulkan untuk membuat suatu inventory planning yaitu program pengendalian persediaan masing-masing material dengan cara menghitung material yang dibutuhkan disesuaikan dengan kenaikan pelanggan untuk pemasangan baru dan penambahan daya per triwulan tiap tahunnya. Untuk mengetahui kenajkan pelanggan dilakukan analisis regresi antara kenaikan pelanggan dengan laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang berhubungan linier satu sama lain. Invenrory planning ditunjukan untuk menentukan reorder point dan safety stock dari setiap jenis material yang berbeda-beda. Jika inventory planing ini dijalankan maka tidak akan terjadi lagi kekosongan material yang dibutuhkan dikarenakan telah diketahui reorder point dan safety stock dari setiap jenis material yang berbeda disesuaikan clengan kenaikan pelanggan setiap tahunnya. Selain itu juga dirancang database untuk menghilangkan stock opname yang dilakukan setiap bulannya untuk mengetahui pergerakan material, menghemat penggunaan kertas, dan pergerakan material lebih termonitor dengan baik khususnya oleh bagian logistik sendiri."

"ABSTRAKUdara secara alami dalam kondisi normal (suhu dan tekanan ruang) mempakan suatu isolasi yang dapat memisahkan benda yang memiliki perbedaan potensial sehingga tidak terjadi hantaran arus listrik. Jika udara karena suatu hal kehilangan kuat isolasinya sehingga anrara berada yang memiliki perbedaan porensial terjadi percikan atau Ioncatan arus listrik maka kondisi ini biasa disebut dengan kegagalan isolasi udara.Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan udara sebagai suatu medium isolasi ini, yaitu antara Iain : adanya elektron bebas akibat pengaruh dari Iuar, gradien tegangan antara elektroda (benda dengan perbedaan potensial), suhu (kelembaban), tekanan dan jarak antara elektroda. Skripsi ini mencoba membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kuat isolasi udara ini secara umum dan mengkhususkannya pada pengaruh jarak sela elektroda dan tekanan udara terhadap tegangan gagal yang terjadi. Hukum Paschen menyarakan bahwa tegangan gagal yang terjadi merupakan fungsi dari perkalian jarak elektroda, d, dan tekanan, p, dalam suatu medan Iistrik seragam, memiliki suatu keunikan karena untuk harga pd yang sama dari kombinasi p dan d yang berbeda seharusnya memiliki tegangan gagal yang sama. Hal ini pula yang akan coba dibahas dalam Analisa Percobaan Kegagalan pada Isolasi Udara dengan Variasi Tekanan dan Jarak Elektroda (H ukum Paschen).

---

"

"Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 20 Tahun 2002, sektor pembangkit tenaga listrik yang sebelumnya dimonopoli oleh PLN Disjaya dan Tangerang, saat ini terbuka untuk swasta. Dengan iklim persaingan industri yang ada, tidaklah mustahil jika nantinya pemerintah Republik Indonesia menghapus monopoli dalam sektor distribusi tenaga Iistrik. Untuk dapat bersaing dengan industri lain, PLN Disjaya dan Tangerang hams meningkatkan keunggulan bersaingnya. Salah satu cara untuk meningkatkan keunggulan bersaing adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Peningkatan kualitas pelayanan juga diperlukan untuk mengurangi jumlah keluhan pelanggan yang tidak puas dengan pelayanan saat ini. Kemungkinan penyebab belum memuaskannya pelayanan saat ini adalah elemen pelayanan belum dikembangkan secara tepat.Service Quality Function Dcpioyment (Service QFD) adalah salah satu metode yang cocok untuk pengembangan pelayanan pelanggan. Service QFD mampu menenjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi pelayanan yang memuaskan. Dalam Service QFD terdapat 2 elemen penting yaitu tingkat kepentingan pelanggan dan kinerja pelayanan. Ada satu elemen lagi yang juga signifikan dalam peningkatkan kepuasan pelanggan yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan elemen pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pelayanan pelanggan dengan memperhatikan tingkat kepentingan pelanggan, kinerja pelayanan, dan kemampuan perusahan dalam memberikan elemen pelayanan. Tujuan spesifik penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi elemen pelayanan yang dibutuhkan dan prioritas pengembangan masing-masing elemen pelayanan.Dari penelitian ini didapat 20 elemen pelayanan yang dianggap berkontribusi dalam usaha memuaskan pelanggan. Elemen-elemen pelayanan yang mendapat prioritas perlama dalam pengembangannya adalah pengembangan website dan survey pelanggan.

---

Andhyka Socnrarsono Service Development of PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Using Service Quality Function Deployment Methodology xvi + 90 pages, 27 tables,l3 pictures, 5 appendices ABSTRACT As the issuance of Electricity Act No. 20 in 2002, electricity generating sector, formerly monopolized by PLN Disjaya dan Tangerang, is now open for private companies. Conceming industrial competitive atmosphere, it is likely for Government of Indonesia to abrogate monopoly in electricity distribution sector in the future. To compete with other industries in the future, PLN Disjaya dan Tangerang must improve their competitive advantage. One way to improve competitive advantage is by improving the service quality. The improvement of service quality is needed to reduce numbers of complaints from customers who are not satisfied with the recent service performance- The reason why they are not satisfied might be improper service elements development.

Service Quality Function Deployment (Service QFD) is one of the appropriate methods for service development. It is able to translate what the customers need (voice of customers) into the satisfactory service. In service QFD, there are two important elements, customer importance and service perfonnance. There is another element which is also significant in satisfying customers. It is the enterprise ability in providing service elements.

This study aims to develop the service by considering customer importance, service performance, and enterprise ability in providing service elements- The specific goals are to identify service elements needed and the development priority for each service element.

There are twenty service elements, which contribute in customer satisfaction, obtained from this study. The service elements which get the tirst development priority are website development and customer survey."

"Kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas karena berhubungan erat dengan kualitas SDM khususnya dokter spesialis. Untuk meningkatkan kinerja serta memberikan penghargaan kepada dokter spesialis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan memberikan imbalan kinerja dokter spesialis menggunakan sistem remunerasi. Remunerasi di RSUD Pemprov DKI Jakarta dijalankan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dasar hukum remunerasi yang digunakan adalah Pergub DKI Jakarta Nomor 222 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian remunerasi bagi pegawai rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. Penelitian ini memilih lokus penelitain remunerasi di RSUD Mampang Prapatan Jakarta Selatan, karena merupakan RSUD dengan luas lahan terkecill dibandingkan dengan rumah sakit lainnya dan salah satu rumah sakit yang baru menjalankan sistem remunerasi pada awal tahun 2021. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah remunerasi, sistem remunerasi, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) dan Agensifikasi Lembaga Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori yang menghasilkan dimensi job, person, performance, adil dan proporsional, tepat, kompetitif dan transparan. Setelah dilakukan analisis untuk melihat dasar remunerasi di RSUD Mampang Prapatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), peneliti menemukan bahwa beberapa dimensi terpenuhi kecuali dimensi transparan.

---

Health is one of the priority sectors because it is closely related to the quality of human resources, especially specialist doctors. To improve performance and reward specialist doctors, the Jakarta Provincial Government through the Health Office provides rewards for the performance of specialist doctors using the remuneration system. Remuneration at the Jakarta Provincial Government Hospital is run using a budget derived from the financial management of the Regional Public Service Agency (BLUD). The basis of remuneration law used is DKI Jakarta Regulation No. 222 of 2016 on guidelines for granting remuneration for employees of regional public hospitals and regional specialty hospitals. This study chose the remuneration research locus at Mampang Prapatan Hospital in South Jakarta, because it is the hospital with the smallest land area compared to other hospitals and one of the new hospitals running a remuneration system in early 2021. The theories used in this study are remuneration, remuneration systems, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) and Agency of Public Institutions. The study uses a post positivist approach with in-depth interview data collection techniques and literature studies. This research uses theories that produce dimensions of job, person, performance, fair and proportional, appropriate, competitive and transparent. After an analysis to look at the basis of remuneration at Mampang Prapatan Hospital as a Regional General Service Agency (BLUD), researchers found that some dimensions were met except for transparent dimensions."