Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada penelitian ini bertujuan untuk mengulas lebih dalam mengenai penatalaksanaan registrasi variasi obat X dari PT Abbott Indonesia dengan fokus pada peran apoteker di bagian Regulatory Affairs dalam memastikan khasiat, keamanan, dan mutu obat sebelum diedarkan. Proses registrasi obat melibatkan dua tahapan utama, yaitu praregistrasi dan registrasi. Praregistrasi melibatkan penyaringan berkas registrasi produk, termasuk penentuan kategori, jalur, biaya evaluasi, dan dokumen registrasi. Setelah apoteker menyerahkan dokumen praregistrasi, pendaftar membayar biaya praregistrasi, dan Badan POM melakukan evaluasi. Hasil praregistrasi diperoleh dalam bentuk surat yang digunakan pada tahap registrasi. Proses registrasi, mirip dengan praregistrasi, melibatkan persetujuan registrasi variasi oleh Badan POM. Hasil persetujuan dapat berupa Nomor Izin Edar (NIE) atau surat persetujuan registrasi variasi. Dengan izin edar, produk dapat dipasarkan dengan jaminan khasiat, keamanan, dan mutu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apoteker di Regulatory Affairs memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa proses registrasi dilakukan sesuai prosedur dan tepat waktu. Penelitian ini juga menyoroti peran apoteker dalam menangani perubahan pada produk dan memastikan keselamatan pasien. Keselamatan pasien dijamin melalui penerapan registrasi obat yang tepat pada waktunya. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya peran apoteker dalam menjaga kualitas produk farmasi sejak tahap registrasi hingga pemantauan setelah produk beredar di pasaran. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat membantu memperbaiki dan memperkuat proses registrasi obat di industri farmasi, menjamin kualitas produk, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap obat yang beredar di pasaran.

---

This study aims to review in more depth the management of registration of drug variation X from PT Abbott Indonesia with a focus on the role of pharmacists in the Regulatory Affairs section in ensuring the efficacy, safety and quality of drugs before distribution. The drug registration process involves two main stages, namely preregistration and registration. Preregistration involves screening product registration files, including determining category, route, evaluation fees, and registration documents. After the pharmacist submits the pre-registration documents, the registrant pays the pre-registration fee, and the POM conducts an evaluation. Pre-registration results are obtained in the form of a letter which is used at the registration stage. The registration process, similar to preregistration, involves approval of variation registration by the POM. The approval result can be in the form of a Distribution Permit Number (NIE) or variation registration approval letter. With a distribution permit, the product can be marketed with a guarantee of efficacy, safety and quality by the Food and Drug Supervisory Agency. Pharmacists in Regulatory Affairs play a key role in ensuring that the registration process is carried out according to procedures and on time. This research also highlights the role of pharmacists in dealing with changes to products and ensuring patient safety. Patient safety is guaranteed through the implementation of timely drug registration. The results of this research provide an indepth understanding of the important role of pharmacists in maintaining the quality of pharmaceutical products from the registration stage to monitoring after the product is on the market. The practical implications of this research can help improve and strengthen the drug registration process in the pharmaceutical industry, guarantee product quality, and increase public trust in drugs on the market."

"Registrasi obat berkaitan erat dengan proses pengembangan obat. Maka seiring berjalannya waktu dapat terjadi perubahan pada aspek administratif, khasiat, keamanan, mutu, dan/atau informasi produk dan label pada obat yang telah diregistrasi sebelumnya dan telah memiliki izin edar di Indonesia. Registrasi terhadap perubahan tersebut penting untuk dilakukan sehingga pemerintah dapat mengawasi dan memastikan bahwa obat yang mengalami perubahan tetap memenuhi persyaratan khasiat, keamanan dan mutu sehingga masyarakat tetap terlindungi. Terdapat tiga jenis registrasi variasi, yaitu variasi major, minor, dan notifikasi. Pada laporan tugas khusus ini akan dibahas mengenai registrasi variasi major produk X di PT Abbott Indonesia dimulai dari pemilihan kategori, dokumen yang diperlukan, alur registrasi variasi major hingga surat persetujuan registrasi variasi. Obat merupakan salah satu hal esensial dalam kehidupan manusia. Namun, terdapat obat – obatan yang mempengaruhi kesadaran serta aktivitas mental dan perilaku, yang dapat menyebabkan ketergantungan, dan obat lainnya yang apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama dapat menimbulkan kerugian terhadap kehidupan manusia, kehidupan bangsa, hingga mengancam ketahanan nasional. Maka terdapat peraturan khusus bagi obat-obatan yang tergolong kedalam narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat-obatan tertentu termasuk mengenai pengelolaan dan pelayanan farmasi klinik. Laporan tugas khusus ini akan menganalisis tren penjualan obat golongan narkotika, prekursor, dan obat-obatan tertentu yang mempengaruhi pengelolaan. Selain itu, sebagai bagian dari pelayanan farmasi klinik, laporan tugas khusus ini juga melakukan pengkajian resep dari sisi administratif, farmasetik, dan klinik bagi resep yang mengandung narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat-obatan tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

---

Drug registration is closely related to the drug development process. As time goes by, there may be changes in administrative aspects, efficacy, safety, quality, and/or product information and labels on drugs that have been previously registered and already have distribution permits in Indonesia. It is important to register for these changes so that the government can monitor and ensure that drugs that have undergone changes still meet the requirements for efficacy, safety and quality so that the public is protected. There are three types of variation registration, namely major, minor, and notification variations. In this report, we will discuss the registration of the major variation of product X at PT Abbott Indonesia starting from the selection of categories, the required documents, the registration process for the major variations to the variation registration approval letter. Medicine is one of the essential things in human life. However, there are drugs that affect awareness, mental activity and behavior, which can cause addiction, and other drugs which if misused or used without strict and careful control and supervision can cause harm to human life, the life of the nation, and even threaten national security. So there are special regulations for drugs that are classified as narcotics, psychotropics, precursors, and certain drugs, including the management and services of clinical pharmacy. This special task report will analyze the sales trend of narcotics, precursors, and certain drugs that affect management. In addition, as part of clinical pharmacy services, this special task report also reviews prescriptions from the administrative, pharmaceutical, and clinical perspectives for prescriptions containing narcotics, psychotropics, precursors, and certain drugs in accordance with applicable regulations."

"Pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik merupakan salah satu upaya dalam mengikuti perkembangan digitalisasi yang masif pada masa sekarang demi tercapainya pelayanan pertanahan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik telah dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya adalah Malaysia. Penelitian akan meneliti lebih lanjut mengenai perbandingan mengenai pendaftaran tanah secara elektronik di Indonesia dan Malaysia serta pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik yang berjalan berdasarkan sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan Malaysia. Dalam penelitian ini, pengumpulan data melalui studi pustaka serta akan menggunakan metode deskriptif evaluatif dan pendekatan dengan cara perbandingan hukum. Dengan demikian, akan dilihat bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dan sertifikat elektronik dengan konvensional adalah sama, namun menerapkan sistem dan dokumen elektronik. Lalu, dapat dilihat mengenai adanya beberapa perbedaan pada pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik dengan pendaftaran tanah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaanya di Indonesia. Dapat dilihat juga persamaan dan perbedaan pelaksanaan pendaftaran tanah dan sertifikat tanah elektronik antara Indonesia dengan Malaysia dari sisi sistem, pelaksanaan, serta penerapan program digitalisasi pendaftaran tanah.

---

The implementation of the electronic-based land certificate program is one of the efforts to keep up with the current massive digitalization development in order to achieve effective and efficient land services. Several countries have implemented electronic-based land certificate programs, one of which is Malaysia. The research will further examine the comparison of electronic land registration in Indonesia and Malaysia as well as the implementation of an electronic-based land certificate program that runs based on the land registration system in Indonesia and Malaysia. In this research, the author collected data through literature studies and used descriptive evaluative methods as well as approaches by way of comparison law. Thus, it will be seen that the implementation of land registration and electronic certificates is the same as conventional, but applies electronic systems and documents. Then, it can be seen that there are several differences in the implementation of electronic land registration with land registration which is regulated in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and its implementing regulations in Indonesia. It can also be seen the similarities and differences in the implementation of land registration and electronic land certificates between Indonesia and Malaysia in terms of the system, implementation, and application of the land registration digitization program."

"Suplemen kesehatan dapat mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain baik dari tumbuhan atau bukan tumbuhan. Suplemen Kesehatan dapat sampai kepada konsumen melalui berbagai bentuk komunikasi, salah satunya adalah iklan dalam media cetak, elektronik, dan iklan luar griya. Iklan bersifat persuasif dan berfungsi untuk menarik konsumen untuk membeli dan menggunakan suatu produk yang ditampilkan. Agar informasi dalam iklan suplemen kesehatan yang diperoleh konsumen merupakan informasi yang utuh atau objektif, lengkap, tidak berlebihan, dan tidak menyesatkan publik, maka perlu pengawasan oleh BPOM. Bentuk pengawasan yang dilakukan berupa registrasi pengajuan iklan ke BPOM secara online melalui aplikasi SIREKA (Sistem Informasi Registrasi Iklan). Suplemen kesehatan dapat diiklankan apabila telah memiliki izin edar dan telah memperoleh surat persetujuan iklan dari Kepala BPOM. Oleh karena itu, diharapkan informasi dalam iklan suplemen kesehatan yang sampai kepada konsumen merupakan informasi yang telah memenuhi persyaratan.

---

Health supplements contains of vitamins, minerals, amino acids and/or other ingredients, either from plants or non-plants. Health Supplements can reach consumers through various forms of communication, one of which are advertisements in printed media, electronic, and any kind of advertisements. Advertising is persuasive and aim to attract consumers to buy and use the product that is displayed. In order to advertise of health supplements, information should be complete, not excessive, and does not mislead the public, so it is necessary to supervise by BPOM. The form of supervision conducted registering advertisement to BPOM by online through the SIREKA application (Advertising Registration Information System). Health supplements can be advertised if they have already a marketing authorization and have obtained an advertising approval letter from the Head of BPOM. Therefore, information in health supplement advertisements that has met the requirements are expected to be read by consumers."

"This book presents a thorough and detailed guide to image registration, outlining the principles and reviewing state-of-the-art tools and methods. The book begins by identifying the components of a general image registration system, and then describes the design of each component using various image analysis tools. The text reviews a vast array of tools and methods, not only describing the principles behind each tool and method, but also measuring and comparing their performances using synthetic and real data. Features, discusses similarity/dissimilarity measures, point detectors, feature extraction/selection and homogeneous/heterogeneous descriptors, examines robust estimators, point pattern matching algorithms, transformation functions, and image resampling and blending; covers principal axes methods, hierarchical methods, optimization-based methods, edge-based methods, model-based methods, and adaptive methods, includes a glossary, an extensive list of references, and an appendix on PCA."

"Tidak dimilikinya data tentang penyakil kankcr. di Indonesia. di Propinsi .IawaBarat dan khususnya di Kota Bandung. rncnycbabkan szlmpai saal ini dam lcnlangpcnyakil kanker yang digunakan adalah data berdasarkan hasil pcmeriksazm palologianalomi. Scmcnlara itu lidak semua kota mcmpunyai pusal pcmcriksann patologianalomi. schingga gambaran yang ada hanya mcrupakan gambaran scbagian kecilpcndcrila pcnyakil knnker di sualu wilayali.Dcngzm dilaksanakannya Regislrasi liankcr Rumah Sakil yang mcncakupbcbcrapa alau scluruh rumah Siikil di \Vi|il}'Z.l|`lI1}'Zl. akan l11C|`l`|bCl'iki.lI\ gamhamn yangpaling mcndckati keadaan masyarukat di sualu \\=ila}'al1. dan diharapkan data yangdipcrolch lcbih mcmbcrikan gambaran tcmang pcnynkit kankcr dan pcrkcmbangannya disualu wilayah. schingga data lCTSCbUl dapal mcnyuinbangkan pcmikiran pcningkalanmulu pclayanan yang dapat dimulai dari promosi kcsclialan. umuk pcnccgahzm.fJl3l1dClCkSii1I\ pcnyakil kankcr Sudini mungkin. pcngobalan dan lindak lanj|.|lnya. Di dalatn studi ini tclah dirancang sebuah sistcm ttntttk ntcngctnbangkanregistrasi kanker di kota Bandung yang melibatkan rumah sakit baik pcmcrintah ntaupunswasta, Dinas Kesehatan Propinsi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu YayasanKanker Indonesia Wilayah Jawa Barat. Yayasan Kankcr Indonesia dapat bcrtanggung_iztwab terhadap pclaksanaan sistcm rcgistrasi kankcr di kota Bandung. Kcbutuhan datatentang penyakit kanker yang dirasakan, memunculkan komitmcn agar segcra dilakukankerjasama untuk tnelaksanakan pengelolaan registrasi kanker di kota Bandung sehinggasistcm registrasi kankcr yang sah dapat menghasilkan keluaran yang dapat digunakattuntuk pcningkatan pelayanan individu maupun masyarakat luas olch pihak-pihak yangbcrkcpcntingan.Termasuk di dalam studi ini, dirancang Ibrmulir pengumpulan data pcnyakitkanker yang meliputi data individu. data fasilitas. data tumor serta data _/?1lIaw uphcrdasarkan variabel yang tclah discpakati oieh tim kankcr atau tim mcdis. pcdomanpcngisian formulir. proscdur kcrja pcnggunaan sistem dcngan dirancangnya scbuahpcrangkat Iunak untuk memudahkan pengolahan data. scrla dibuat model registrasikankcr yang mclibatkan 6 Rumah Sakit di kota Bandung dcngan berbagai tipcnya.Data yang tcrmasuk di dalam registrasi kanker bersumbcr dari rekam mcdik dirumah sakit. Karena variabel yang merupakan data minimal yang tercantum di dalamrcgistrasi kankcr sudah ada di dalam rekam mcdik pendcrita_ maka dengan keriasamnyang baik antara tim medis, tim kankcr, dan tim rckam mcdik. tidak akan sulit untukmcngisi formulir registrasi I-tanker tcrsebut. Nomor register yang dibcrikan kepadapcndcrita pcnyakit kankcr dilakukan olelt mznzing-masirtg rumah sakit dan harus berbedaantara rumah sakit - rumah sakit di kota Bandung. perbedaan tcrscbut terletak pada 3digit tcrakhir kodc rumah sakit. Seltingga diharapkan tidak tcrjadi duplikasi penomoran untuk penderita yang bcrbcda baik dl dalam rumah sakil alau antar rumah sakil.Disamping ilu pula dcngan dibU8ll'!}'& rcgislrasi kanker dalam 3 rangkap (Icmbar pcrtuunztuntuk pcngclola; Iembar kc dua unluk rckam mcdik rumah sakil: Iembar kc tigudimasukkan dalam rckam medik masing-masing pendcrita) akan mengurangikcmungkinan kcsalahan seliap penderita unluk mcndapatkan dua nomor rcgistcr padakasus yang sama kecuali bila pcndcrita tcrscbut menderita lebih dari satu jcnis penyakilkankcr. Pengecekan tcrhadap kemungkinan lerjadinya duplikasi data sudah hamsdilakukan sejak bcrada di rumah sakit yaitu di bagian rekam medik. Selanjutnyapengecekan berikutnya masih harus dilakukan oleh unit pengelola.Dalam pclaksanaan pengelolaan regislrasi kanker dibutuhkan sebuah inslitusiyang dapat bcrtanggung jaw-ab lerhadap sislem registrasi kanker ini. l)iharapkanYayasan Kankcr Indonesia Wilayah Jawa Barat dan Dinas Kcschatan Propinsi .IawaBarat dapat mcnjadi koordinator atau pengelola regislrasi kanker tersebut. Pcngumpulandata dan peramajaan (dam updafing) dapat dilakukan 2 minggu alnll sebulan sekali olchunit pengelola. Hal ini dilakukan unluk mcnghindari kesalahan mclakukan entri data clanscgera melihat dan mcmpcrbaiki apabila lcrjadi duplikasi data.Dcngan dibuatnya perangkat lunak yang dapat mcmbantu dan mcmpcrmudahpcngclolaan registrasi kanker, dapat mcnampilkan model rcgistrasi kankcr kota Bandungdcngan menggunakan 3 macam kasus scbagai uji coba.Hasil dari model yang didapal berupa tampilan jumlah pundcrlta kankcr scsuaidengan diagnosa klinis ICD-IO. diagnosa patologis ICD-IO. Stadium pcnynkit kankcr.Tetapi belum dapal dillitung .wfrvivul rate, incidence rule karcna data yang diamhilhanyalah dari 3 jenis penyakit kankcr dan data tahun l999_ Untuk SC|Z.\l'l_illll1§'1l dcngzmdigunakannya _Rn-nmlir Follow up dan Forum/ir Klm.\'u.v_ akan dapatt diikuti pcrkembangan penderila pcnyakil kanker scrla dapal dilakukun pcnghilungan sizuistiktentang pcrkcmbangan pcnyakit kankcr di sualu wilayah.Agar sislcm ini dapat bcrmanlhal maka disarankan agar dilakukan kciqiasamaantar pihak Rumah Sakil dan Lembaga Pcngclola unluk mcndapalkan Icgitimasischingga lebih mudah unluk melakukan pcngumpulan data dari scliap rumah sakit diwilayahnya dan dikembangkannya formulir follow up bagi seliap pcndcrita penyakilkanker.

---

Abstract Due to the lack of infonnation about cancer in Indonesia, West _lava Provinceand especially in the city of Bandung cause the cancer data is only available throughhistopatological reports.' On the other hand, not all cities have histopatological laboratories- therefore theinformation available is only a tip ofthe ice herg.Using the Multi Hospital Cancer Registration. which comprises the overallpatient population; we hope thc data will give a clear picture about cancer cpidcmeologuand surveillance and its course in the catchment area.Those data can bc used to improve the quality of services. which can he slanted withpromotional efforts in prevention and detection of cancer in the earliest possible stage.the treatment, the follow up and the rehabilitation program.In this study. a system is planned for the registration of cancer in the city olBandung. in which both of Government and Private Hospitals are included. plusProvincial Health Services, and the Non-Governnmental Organization namely theIndonesian Cancer Society of West .lava Province. The need ol` cancer data had make a commitment to create a cooperative action in theRegistration ofCancer in Bandung. in order that the Cancer Registration is legitimate lin'diversc organizttion and ca|1 generate an output to improve personal and public services.A proposal ofa cancer data collecting form has been designed which is based onindicators and variables agreed by the Cancer Team or Medical Team with an easymantlal guidance and software designed lo simplify the data processing.Also a model of Cancer Registration in which 6 hospitals in Bandung are involved. allwith its individual types.Data of this Cancer Registration were collected from the Medical RecordDepartment, and with a good coordination among Medical team. Cancer team. andMedical Record team there is no obstacle to fill the form.Each hospital has its own registration number and differs is the last three digits toprevent any duplication.lnorder to minimize errors. three Copies has been made (lirst copy lor coordinator.second copy for Hospital Medical Record and the third must be keep in each patient`smedical record)-Prevention olduplicating data l'l1tlSl be started l`rom llospital Medical Record andrecheck by the coordinator.The Indonesian Cancer Society oI` West .lava Province and Provincial lleallhSen/ices suppose to be the coordinator ofthe Cancer Registration.Data collecting and updating can be done every 2 weeks or every month by thecooordinator to prevent error in data entry and correction in any data duplication.By using this sohware and using three trial cases (C ervieal. breast and ovariancancer). a model of Cancer Registration in Bandung has been implemented suueesstitlly. The output of these models arc thc number ol` cancer patients according to the clinicaldiagnosis ol` ICD-[01 pathological diagnosis ol` ICD-I0/lCl)-O; the diagnosis staging:and the treatment.I-lowcvcr, the survival rate and incidcnccc rate could not been shown yet because thedata collected is only from those three kind of cancer during the year I999.In the future, by using the follow up form and special lorm. progression ol` a cancerpatient can be followed and a statistical evaluation can be performed for a certain region.For the beneficial ol` this System. it is proposed that the coopcratiom amonghospitals and thc working organization can he established so that the gathering ol` datal`rom every hospital in itsjurisdiction will llow smoothly and easily. and lbllow up Iormcan be design for every cancer patient."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendesain dan menerapkan struktur biaya yang relevan serta melakukan pricing berdasarkan tarif per jam tiap personil dalam firma X kepada perusahaan jasa hukum. Dimana pada awalnya suatu law firm pada umumnya tidak memiliki pencatatam khusus yang menangani mengenai biaya yang dikeluarkan untuk menangani perkara, serta tidak adanya perhitungan tarif yang dapat dibebankan kepada klien yang menggunakan jasa hukum. Metode yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi biaya apa saja yang timbul dan mengalokasikannya ke tiap perkara yang ada dalam waktu satu tahun, dan mencari rate per hour dari personil yang bertugas yang berasal dari perbandingan biaya yang timbul dengan available hour yang ada. Dari hasil dari desain dan penerapan struktur biaya yang relevan serta melakukan pricing berdasarkan tarif per jam tiap personil dalam firma X ke dalam pencatatan biaya Firma X adalah menjadi lebih teratur dan tepatnya pengalokasian atas biaya ke dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh firma X, terlebih tepatnya pengacara dalam penanganan perkara.

---

This research aims to design and implement the relevant fee structure and conduct pricing based on hourly rates for each personnel in the firm X to legal services company. Where at first a law firm generally does not have a specific record handle on the costs incurred to handle the case, and the absence of tariff calculation can be in charge to clients who use legal services.

The method used is to identify what costs are incurred and allocate it to any existing cases within one year, and looking for a rate per hour of response personnel from the comparison costs incurred by the hour available there.

From the results of design and application of the relevant fee structure and conduct pricing based on hourly rates for each personnel in the firm X to the recording costs Firm X is becoming more regular and precise allocation of the expense into every activity undertaken by firm X, especially precisely lawyer in case handling."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada sistem registrasi importir di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan tools berupa COSO Internal Control Framework yang terdiri dari lima komponen yaitu : Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication dan Monitoring. Sistem registrasi importir merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan teknologi dan bantuan komputer. Dalam. pelaksanaannya, sistem informasi ini harus dilengkapi dan didukung oleh sistem pengendalian di lingkungan pengolahan data elektronik yang memadai dan mampu memberikan tingkat keyakinan atas dipenuhinya tujuan-tujuan pengendalian. Dengan melakukan analisis tersebut akan dihasilkan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan terhadap sistem berbasis komputer tersebut.

---

The purpose of this research is to conduct analysis of General Controls and Application Controls on importer Registration System in Directorate General of Customs and Excise based on COSO Internal Control Framework that consist of five components, which are Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring. Importer Registration System is a computer-base information system that use technology and assist of computer. In doing so, this information system have to equipped with and support by controlling system in the electronic data processing environment that sufficient enough and could give reasonable assurance to the achievement of the objectives of control system. With conducting the research will give good conclusions and useful propositions for betterment and elaboration of this computer-base information system"

"ABSTRAKSebelum lahirnya UUPA Girik masihdiakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, pengertian girik sendiri adalah sebagai alat bantu untuk pensertipikatan, tapi bukan alat bukti kepemilikan tanah, dia hanya alat bukti pembayaran pajak. Pada saat ini ada beberapa perkara yang menunjukkan bahwa terhadap sertipikat kepemilikan dapat dikalahkan oleh alat bukti selain sertipikat yaitu yang terdapat dalam Putusan No.367/Pdt/2013/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta antara Pemegang Girik dengan Pemegang SHGB. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimana kekuatan pembuktian girik sebagai alat bukti kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik girik terhadap suatu sengketa tanah, kemudian Apakah putusan Pengadilan Tinggi Nomor 367/PDT/2013/PT.DKI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yangdilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif.Dari hasil penelitian diketahui kekuatan pembuktian Girik setelah diundangkannya UUPA tidak lagi dapat dikatakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah, selanjutnya Putusan pengadilan No.367/PDT/2013/PT.DKI sudah sesuai menurut hukum yang berlaku, dan pemerintah harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat pemilik Girik untuk mendaftarkan tanahnya, sehingga setiap masyarakat mendapatkan kepastian hukum bagi tiap-tiap hak atas tanahnya.

---

ABSTRACT

Before the birth of UUPA Girik still recognized as proof of land rights, Girik own sense is as a tool for certification but is not evidence of ownership of land he only evidence of tax payment. At this time there are some things that show that of the certificate by evidence other than certificates are contained in the decision No.367/Pdt/2013/PT.DKI in the high court of DKI Jakarta between Girik owner and Certificate of right to build (SHGB) owner. Furthermore there is a formulation of the problem is how the strength of evidence Girik as evidence of ownership of land rights and how legal protection for owners Girik to a land dispute. Then whether the high court decisionNo.367/Pdt/2013/PT.DKI in accordance with the legislation in force. The approach taken in this research is normative juridical approach.

From the research result shows the strength of evidence Girik after the enactment of the UUPA no longer can be considered as evidence of ownership rights to land are legitimate, subsequent court decisions No.367/Pdt/2013/PT.DKI is appropriate under applicable law and the government should be more socialize to people Girik owners to register their land, so that every community to get legal certainty for each land rights."