Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data mengenai sistem informasi pasar tenaga kerja merupakan sumber informasi krusial yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan perencanaan keterampilan, perencanaan pembangunan, serta perencanaan tenaga kerja. Karir Hub, sebagai komponen integral dari platform SIAPKerja yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan, berperan penting dalam menyajikan informasi pasar kerja. Untuk meningkatkan layanan informasi pasar kerja, integrasi dengan sistem di daerah menjadi suatu kebutuhan mendesak agar sistem informasi pasar kerja Indonesia dapat bertransisi dari tingkat menengah menjadi tingkat lanjut yang lebih canggih. Namun, masih terdapat permasalahan terkait penggunaan legacy system dalam proses pelayanan informasi pasar kerja di daerah sehingga penelitian ini membahas interoperabilitas Karir Hub SIAPKerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas Karir Hub SIAPKerja telah mencapai tingkat interoperabilitas hukum. Namun, pada tingkat interoperabilitas semantik, terdapat indikator yang belum terpenuhi secara optimal, yaitu kesamaan dalam pemaknaan dan interpretasi atas data/informasi yang dipertukarkan. Kendala tersebut disebabkan oleh perbedaan format dan kelalaian manusia dalam pengisian data yang menghambat kesamaan dalam interpretasi data. Selain itu, pada tingkat interoperabilitas hukum, terdapat ketidakcapaian pada indikator regulasi yang mengatur pertukaran data antar organisasi. Kendala utama disebabkan oleh ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur integrasi tersebut. Disisi lain, dari segi faktor yang mempengaruhi, masih terdapat hambatan kolaborasi antara Kemenaker dan Disnaker akibat ketidakmerataan bimbingan teknis, ketidakseimbangan pengetahuan teknologi, dan kesenjangan pada aspek kompatibilitas teknologi.

---

Data regarding the labor market information system is a crucial source of information related to education and skills planning, development planning and workforce planning. Karir Hub, as an integral component of the SIAPKerja platform managed by the Ministry of Manpower, plays an important role in providing labor market information. To enhance labor market information services, integration with regional e-Government is crucial to advance Indonesia’s labor market information system from an intermediate to a more sophisticated level. However, there are still issues related to the use of legacy systems in the job market information service process in the regions, therefore this research discusses the interoperability of Karir Hub SIAPKerja and the factors that influence it. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection methods through in- depth interviews and literature study. The results of the research show that the implementation of interoperability in Karir Hub SIAPKerja has reached the level of legal interoperability. However, at the level of semantic interoperability, there are indicators that have not been optimally fulfilled, specifically the similarities in the meaning of the data exchanged. These obstacles are caused by differences in formats, and human negligence in filling in data which hinders equality in data interpretation. In addition, at the level of legal interoperability, there is a failure to meet indicators for regulations governing data exchange between organizations. The main obstacle arises from the absence of regulations that specifically regulate the integration. In terms of influencing factors, there are still barriers to collaboration between the Ministry of Manpower and the Regional Manpower Office due to uneven technical guidance, technological knowledge imbalances, and gaps in technological compatibility aspects."

"ABSTRAKPekerja anak merupakan masalah yang timbul akibat dampak permasalahanekonomi, sosial, dan kebudayaan di masyarakat. Penelitian ini membahasimplementasi Program Pengurangan Pekerja Anak Sebagai Pendorong ProgramKeluarga Harapan (PPA-PKH) dengan Studi di Kabupaten Mojokerto, denganparadigma post-positivis, dan melihat implementasi program dari Komunikasi,Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasinya. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi program PPA-PKH belumcukup maksimal. Hal ini karena masih banyak permasalan dalam implementasiprogram. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta dan keterlibatan semua pihakterkait, agar terjalin hubungan koordinasi yang baik untuk memperbaikikekurangan dalam pengimplementasian program di tahun berikutnya danpencapaian kesamaan persepsi untuk membangun tujuan dan menghadapiberbagai kendala bersama menuju keberhasilan program.

---

ABSTRACTChild labor is a problem that arises due to the impact of economic problems,social, and culture in the community. This study discusses the implementation ofthe Child Labour Reduction Program For Drivers of the Family Hope Program, tostudy in Mojokerto regency, with post-positivist paradigm, and look at theimplementation of the program of Communication, Resources, disposition, andstructure of bureaucracy. This study is a qualitative research with descriptivedesign. The results of this study indicate that the overall implementation of theprogram, the maximum is not enough. This is because there are still a lot of theproblem lies in the implementation of the program. Therefore, it needs theparticipation and involvement of all parties concerned, in order to create a goodrelationship coordination to correct deficiencies in the implementation of theprogram in the next year and the achievement of a common perception to creategoals and face many obstacles together towards the success of the program."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Public Governance pada arena birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2015-2018. Serta untuk memberikan rekomendasi strategi yang dapat digunakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatan kinerja dan penerapan GPG pada arena birokrasi, dengan cara benchmarking data dengan Kementerian Keuangan dan wawancara dengan Pejabat/Pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil analisis penerapan GPG pada arena birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2015-2018, prinsip partisipasi merupakan prinsip yang memiliki hasil tren yang positif. Prinsip keadilan, prinsip efisiensi dan prinsip efektivitas merupakan prinsip yang memiliki tren peningkatan dan penurunan penerapan GPG tahun 2015-2018. Prinsip transparansi memiliki tren yang negatif pada indikator akses terhadap laporan keuangan, karena tidak adanya akses laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan untuk publik. Prinsip akuntabilitas secara keseluruhan mengalami tren yang meningkat atas penerapan GPG dari tahun 2015-2018.

---

This study aims to analyze the implementation of Good Public Governance principles in the bureaucracy area in the Ministry of Manpower in 2015-2018. This research also gives recommendations strategies that can be used by the Ministry of Manpower to improve implementation of GPG in bureaucracy area and performance with benchmarking data of the Ministry of Finance and interviews with Officials/Staff at the Ministry of Manpower.

This research is qualitative with descriptive methode. Based on the analysis of the imlementation of GPG in the bureaucracy area at the Ministry of Manpower in 2015-2018, the principle of participation is a principle that has positive trend results. The principle of fairness, efficiency and effectiveness are principles that have an upward and downward trend in implementation of GPG in the 2015-2018. Transparency principle has a negative trend on indicators of access to financial reports, because there is no access to the Ministry of Manpower's financial reporting to the public. The principle of accountability has upward trend overall in the implementation of the GPG from 2015-2018."

"Program Jakarta Creative Hub merupakan metode baru yang dirancang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan kualitas pelaku industri kreatif, dengan menggunakan media ruang kerja bersama, yang berpotensi menimbulkan hubungan yang kolaboratif dengan pelaku usaha industri kreatif lainnya. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan JCH terhadap pelaku usaha industri kreatif di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan menjadikan dimensi di dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) sebagai dasar dalam menganalisis. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Secara umum hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan JCH sebagai wadah untuk mengembangkan pelaku usaha industri kreatif belum dilaksanakan dengan maksimal, dimana pada tahap pelaksanaan, regulasi yang dijadikan sebagai dasar dari jalannya program belum memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga mempengaruhi seluruh aktivitas yang terjadi di dalam JCH. Hal tersebut dapat terlihat dari indikator-indikator implementasi yang belum terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, pelaksanaan Program JCH dirasa masih kurang sempurna karena belum menerapkan sistem pembinaan yang baik sebagai acuan dalam menciptakan dan mengembangkan pelaku industri kreatif di DKI Jakarta.

---

Jakarta Creative Hub Program is new method that designed by the DKI Jakarta Provincial Government to improve the quality of creative industries business actors, which used co-working space media that potentially causing collaborative relationships with other business actors. This study discusses the implementation of JCH for creative industries business actors. This study used a post positivist approach by making the dimensions of Mazmanian and Sabatier implementation theory (1983) for analyzing. The primary data obtained through field research and interviews, and secondary data obtained from the study literature.

In general, the results of this study show that the application of the JCH as a place to develop creative industry business actors has not been carried out maximally, where at the implementation stage, regulations were used as the basis for the program not yet having a strong legal basis, which is affecting all activities that occurred in JCH. This can be seen from the implementation indicators that have not been fulfilled properly. Therefore, the implementation of the JCH Program is still considered imperfect because it has not implemented a good guidance system as a reference in creating and developing creative industry players in DKI Jakarta."

"Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas atau yang sering disebut SKKMIGAS merupakan lembaga pemerintah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan dan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas. Namun pada pemeriksaan BPK dan KPK ditemukan bahwa Sistem Informasi untuk pengelolaan aset minyak dan gas yang dibuat SKKMIGAS tidak layak sehingga kemungkinan kesalahan pencatatan aset yang dilakukan SKKMIGAS besar. Untuk mengatasi masalah ini, SKKMIGAS membuat sistem pengelolaan aset yang terhubung dengan sistem informasi yang ada di beberapa lembaga pemerintahan, misalnya Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). Lembaga tersebut juga memiliki Sistem Informasi untuk pemeriksaan aset negara. Agar tidak terjadi kesalahan dan memakan waktu yang banyak, dicanangkanlah Sistem Pengelolaan Aset yang terhubung dengan lembaga pemerintah tersebut di Rencana Strategis SKKMIGAS. Pada saat penelitian ini dibuat kedua sistem tersebut belum terhubung. Sistem informasi yang dihubungkan pada penelitian ini ada tiga yaitu SINAS dan SIPM yang dimiliki oleh SKKMIGAS dan SIKN yang dimiliki oleh DJKN. Metode untuk interoperabilitas antar sistem dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah metode interoperabilitas layanan dari Service-Oriented Architecture (SOA) dengan metode pertukaran data SOAP. Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya interoperabilitas antar ketiga sistem di SKKMIGAS dan Dirjen Kekayaan Negara dalam bentuk servis atau layanan berdasarkan kebutuhan kedua pihak. Servis yang dihasilkan yaitu servis laporan aset dan usulan perubahan aset untuk DJKN. Servis SK usulan aset dan servis inventarisasi untuk SKKMIGAS.

---

Special Unit Oil and Gas or often called SKKMIGAS a government agency whose main function is to supervise and manage the upstream activities of oil and gas. In audit supervise by BPK and KPK was found that Information System for management of oil and gas assets are made SKKMIGAS not feasible so there were possibility for recording errors made. To solve this problem, SKKMIGAS made Asset Management System that is connected with the Information Systems and some government agencies, such as the Director General of State Assets Ministry of Finance (DJKN). The agency also has a system information for the asset management. To avoid mistakes and time waste, it is proposed asset management system that is connected with the government agencies in the Strategic Plan SKKMIGAS.

At the time this study was made of the two systems are not yet connected. Methodology to create interoperability between systems in this study is Service Oriented Architecture (SOA) and for the data exchange use SOAP method. The results of this research are the service for interoperability between the three systems in SKKMIGAS and Director General of State Assets based on the needs of both parties. The services are service of asset reporting and service of proposed changes in asset status for DJKN. For SKKMIGAS, the services are service of Surat Keputusan (SK) proposed changes in asset status and service of inventory by DJKN."

"ABSTRAKInovasi menjadi salah satu cara agar organisasi publik dapat bertahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan inovasi di Pusdiklat Kemnaker dan hambatannya dalam mempersiapkan inovasi tersebut. Tidak ada elemen yang pasti dalam menentukan suatu organisasi siap atau tidak siap dalam melaksanakan suatu inovasi. Pada tahun 2010 Wang, dkk menentukan lima elemen kunci penting suatu organisasi siap untuk melakukan inovasi layanan. Kelima kunci itu adalah strategi investasi, toleransi resiko, keberhasilan inovasi, Pengalaman IT dan kolaborasi antar organisasi. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivis dengan metode campuran yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, kuesioner dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan Pusdiklat Kemnaker melakukan tahap awal inovasi dengan metode e-learning diklat dasar ketenagakerjaan belum siap walaupun e-learning untuk diklat dasar ketenagakerjaan sudah dilaksanakan. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan lebih baik lagi. Seperti jaringan internet, peranan pimpinan dan lain sebagainya. Untuk tahap inovasi selanjutnya Pusdiklat Kemnaker belum siap. Pusdiklat belum membangun infrastruktur, program dan pendukung lainnya untuk kesuksesan inovasi tahap selanjutnya. Ada dua hambatan utama inovasi di Pusdiklat yang ditemukan yaitu hambatan sumber daya manusia dan anggaran. Pada inovasi selanjutnya peneliti menyarankan agar kesiapan inovasi di fokuskan terlebih dahulu untuk perbaikan e-learning.

---

ABSTRACTInnovation is one of the alternatives that public organizations can survive. This research aims to determine the readiness of innovation in Pusdiklat Kemnaker and obstacles in preparing innovations in Education and Training Center of Manpower Ministry. There is no definite element in determining whether an organization is ready or not ready for an innovation. In 2010 Wang et all determine five important key elements that an organization ready to innovate the service. The five keys are strategic investment, risk tolerance, innovative champion, IT experience and inter organizational collaboration. This research uses post positivist paradigm with mixed method which combine qualitative and quantitative research method. Data collection techniques used were in depth interviews, questionnaires and document studies. The result shows that the Education and Training Center of Manpower Ministry performs the early stages of innovation the e learning method on basic labor training is not ready even though e learning for basic labor training has been implemented. Pusdiklat Kemnaker must prepare and improve e learning implementation. Like the Internet network, the role of leadership and so forth. For the next stage of innovation, Pusdiklat Kemnaker isn rsquo t ready. Pusdiklat Kemnaker has not built infrastructure, programs and other support for the success of the next stage of innovation. There are two main obstacles of innovation in Pusdiklat that are found that are human resources and budgeting. In the next innovation researchers suggest that the readiness of innovation in focus first for improvement e learning."

"Satu Data Ketenagakerjaan merupakan sebuah program kebijakan tata kelola data pemerintah di sektor Ketenagakerjaan untuk menghasilkan kebutuhan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,. Setelah satu tahun diluncurkannya portal data terbuka satudata.kemnaker.go.id., nyatanya, masih ditemukan berbagai masalah seperti: data yang disajikan; pengalaman pengguna; serta penyampaian program. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan program data terbuka, dengan menggunakan teori open data readiness yang dikemukan oleh World Bank (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil analisis dalam penelitian ini menemukan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah siap secara garis besar dalam menerapkan pada Satu Data Ketenagakerjaan. Hasil tersebut didasari dengan adanya kesiapan pada 5 dimensi. Selanjutnya, pada penelitian ini juga ditemukan hambatan pada 3 dimensi terutama pada aspek regulasi serta kesiapan pemanfaatan data ketenagakerjaan pada masyarakat.

---

Satu Data Ketenagakerjaan is a government data management policy program in Indonesian Ministry of Manpower that aims to produce data needs that are accurate, upto-date, integrated, and accountable. One year after the launch of the open data portal satudata.kemnaker.go.id., in fact, various problems are still found, such as: the data presented; user experience; and program delivery. Therefore, this study aims to see the readiness of open data programs, using the open data readiness theory proposed by the World Bank (2017). This study uses a positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of the analysis in this study found that the Ministry of Manpower was prepared in general in applying the One Employment Data. These results are based on the readiness on 5 dimensions. Furthermore, this study also found obstacles in 3 dimensions, especially in the regulatory aspect and the readiness to use labor data in the community."

"Keberagaman sistem informasi kepegawaian yang ada di Indonesia menyebabkan terjadinya pulau-pulau informasi kepegawaian. Perbedaan sistem, platform, proses, dan metadata kepegawaian menjadi masalah yang tidak terelakan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pengelola data kepegawaian memiliki tugas untuk menyatukan datatersebut dalam sebuah database PNS nasional. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun interoperabilitas data kepegawaian. Interoperabilitas ini akan menjadi jembatan sistem-sistem tersebut untuk dapat melakukan sharing data yang dibutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun interoperabilitas data kepegawaian yang sesuai untuk BKN. Pembuatan interoperabilitas data ini menggunakan standar Indonesian E-Government Interoperability Framework (IEGIF) dan metode perancangan Rapid Application Development (RAD) sebagai framework yang digunakan untuk merancang sistem layanan data kepegawaian. Pendekatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa data primer yang didapat dari wawancara dan notulensi rapat serta data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen sistem. Penelitian ini menghasilkan sebuah rekomendasi perancangan interoperabilitas data kepegawaian baik dari sisi semantik, organisasi, maupun teknik yang sesuai dengan karakteristik BKN serta implementasi interoperabilitas data kepegawaian tersebut.

---

The current diversity of personnel information systems in Indonesia is causing segmental issues with respect to the personnel information. Thus, because of the differences in systems, platforms, process and metadata, personnel issues are inevitable. The National Civil Service Agency (BKN) has a duty to produce all the data in a single database of national civil servantsinformation. Developing central employment data entity featuring interoperability is one way amongst other to resolve the issue. This will function as a bridge for those systems to share the required data.

The purpose of this study is to establish interoperability for personnel data for BKN. The development is using Standard of Indonesian E-Government Interoperability Framework (IEGIF) and architecture method of Rapid Application Development (RAD) as a framework for designing the personnel system. The data collection approach used in this study is containing primary data obtained from interviews and minutes of meetings as well as secondary data from system documents.

The end result of this study is a recommendation for personnel data providing interoperability, and designed in terms of semantics, organizations and suitable techniques for BKN and implementation thereof."

"ABSTRAKPembuatan aplikasi Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data (MANTRA) dimaksudkan untuk mengakselerasikan prinsip interoperabilitas dalam pelaksanaan e-government di seluruh lembaga publik di Indonesia. Pada kenyataannya hanya beberapa lembaga publik yang menggunakan aplikasi MANTRA dengan berbagai masalah di dalamnya. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi aplikasi MANTRA dalam kerangka interoperabilitas e-government beserta faktor terkait dengan implementasi. Penelitian ini menggunakan konsep tingkatan interoperabilitas e-government dan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip interoperabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan implementasi MANTRA masih berada pada level teknis dan semantik, dan belum ditemui pada level organisasional, dimana komitmen, koordinasi, dan komunikasi antar instansi di dalamnya belum berjalan dengan baik.

---

ABSTRACT

Application of Information Integration Management and Data Exchange (MANTRA) was made for accelerating interoperability in e-government implementation at every public institution in Indonesia. In fact, just several public institutions used MANTRA with few problems in it. This thesis describes about implementation of MANTRA in interoperability frame including its relating factors. The research uses concept of interoperability level and its relating factors. This research is conducted with post-positivist approach and indepth interview as tool for gathering data. The result shows that implementation of MANTRA was successfull only in technical and semantic level, not by organizational level where commitment, coordination, and communication inter organization is not implemented optimally."

"ABSTRAKSejalan dengan berkembangnya masyarakat informasi dan masyarakat berpengetahuan, maka organisasi akan memerlukan lebih banyak pekerja yang berpengetahuan. Reformasi Birokrasi menjadi sebuah keharusan bagi seluruh Kementerian/ Lembaga serta Pemerintah Daerah tak terkecuali bagi Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector pembangunan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara serta dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses knowledge creation melalui SECI belum sepenuhnya terjadi karena lebih didominasi oleh pengetahuan eksplisit dan lebih dominan pada tahap kombinasi serta terkendala pada pemahaman visi dan belum adanya database. Saran yang diberikan yaitu perlu dibentuk community of practice dan learning by doing, komunikasi visi dan misi serta database diklat.

---

ABSTRACTIn line with the development of information society and knowledge society, the organization will need more knowledgeable workers. Bureaucratic Reform becomes a must for all Ministries Institutions and Local Government is no exception for the Ministry of Manpower Kemnaker as the leading sector of labor development in Indonesia. This study uses qualitative paradigm and data collection through interviews and documents. Informants in this study include druktural officials, widyaiswara and staff at Pusdiklat.The result of the research shows that the process of knowledge creation through SECI has not fully happened because more dominated by explicit knowledge and more dominant in combination stage and lack of vision and lack of databases. This research concludes the need to establish community of practice to encourage the exchange of knowledge, need learning by doing, the need for vision and mission communication and database of education and training."