Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan keuangan daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kompetensi terbaik. Hal ini disebabkan oleh peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sangat krusial karena perannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pembangunan yang melekat pada tugas dan tanggung jawabnya. Penerapan teori Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada  ASN bisa memberikan kontribusi positif baik terhadap kinerja ASN maupun instansi. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis sejauh mana implementasi OCB pada ASN Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik stratified random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN, terutama dari generasi Z, menunjukkan tingkat penerapan OCB yang tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Penerapan OCB menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, sebagaimana dibuktikan melalui laporan kinerja.

---

In carrying out its duties in managing local finances, the Directorate General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia requires Human Resources (HR) with the highest quality and competence. This is attributed to the crucial role of Civil Servants (ASN) due to their responsibilities as administrators of governance and implementers of development inherent in their duties and responsibilities. The application of the Organizational Citizenship Behavior (OCB) theory to ASN can contribute positively to both the performance of ASN and the institution. Therefore, this research aims to analyze the extent to which the implementation of OCB in ASN at the Directorate General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. This study uses a quantitative approach with stratified random sampling technique. The results of this research indicate that the majority of Civil Servants (ASN), especially from the Z generation, demonstrate a high level of implementation of Organizational Citizenship Behavior (OCB) in the Directorate General of Regional Financial Management. The implementation of OCB becomes one of the factors influencing the achievement of performance targets for the Directorate General of Regional Financial Management, as evidenced by the Performance Report."

"Penelitian ini dilakukan di Comissão da Função Pública Díli, Timor-Leste, yang mana menunjukkan angka kelulusan yang rendah pada tes e-assessment career development berbasis TCExam. Rendahnya kelulusan pegawai negeri sipil pada tes tersebut mengakibatkan terhambatnya peningkatan SDM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali dan memahami makna yang dimiliki individu atau kelompok terkait dengan masalah sosial atau aspek manusia. Jumlah informan yang diteliti yakni empat orang. Adapun hasil penelitian ditemukan dan dapat digambarkan bahwa Pegawai Negeri Sipil KASN cenderung memiliki kompetensi kerja yang kurang ideal sehingga yang menyebabkan rendahnya tingkat kelulusan tes pengembangan karir. Secara keseluruhan, kompetensi pegawai KASN Timor-Leste dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keyakinan dan nilai-nilai, karakteristik kepribadian, motivasi, isu emosional, kemampuan intelektual, dan budaya organisasi yang rendah, yang berkontribusi pada rendahnya kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam menempuh tes pengembangan karir.

---

This research was conducted at the Comissão da Função Pública Díli, Timor-Leste, which shows a low passing rate in the TCExam-based on e-assessment career development test. The low passing rate of KASN employees on this test has hindered human resource development. This study uses a qualitative approach to explore and understand the meanings held by individuals or groups related to social issues or human aspects. The number of informants studied was four. The research findings indicate that KASN employees tend to have suboptimal work competence, leading to the low passing rate in career development tests. Overall, the competence of KASN employees in Timor-Leste is influenced by various factors such as beliefs and values, personality traits, motivation, emotional issues, intellectual ability, and a low organizational culture, which contribute to their low competence in performing tasks, including taking career development tests."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara stres kerja dan kinerja pegawai, dengan mempertimbangkan dukungan sosial sebagai variabel moderator. Pendekatan yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan metode pemilihan sampel nonprobabilitas-purposif dan melibatkan 132 pegawai ASN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI sebagai sampel. Data dikumpulkan melalui survei secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang terdiri dari komponen konflik peran, ambiguitas peran, beban kerja, dukungan sosial, kinerja, dan informasi demografis responden. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji korelasi, dan regresi bertingkat. Penelitian ini menemukan stres kerja memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja ASN, sedangkan dukungan sosial memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja ASN. Efek moderasi dukungan sosial terhadap hubungan antara stres kerja dan kinerja ASN juga ditemukan dalam penelitian ini. Hal ini sejalan dengan konsep lsquo;matching hypothesis rsquo; dimana keberadaan dukungan sosial dalam lingkungan kerja dapat memoderasi hubungan faktor-faktor penyebab stres dalam pekerjaan dengan kinerja pegawai di kantor. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman akan pentingnya kesadaran pegawai ASN terhadap stres dalam pekerjaan dan pentingnya dukungan sosial dalam lingkungan pekerjaan guna menjaga kinerja.

---

ABSTRACTThis study examined the relationship between job stress and job performance, considering social support as a moderating variable. A descriptive quantitative approach, with nonprobability purposive sampling method was used to investigate these relationships among 132 public sector employees of Ministry of Research, Technology, and Higher Education. Data were collected in a direct survey using structured questionnaire, which included role conflict scale, role ambiguity scale, workload scale, social support scale, perceived job performance scale, and demographic form. Descriptive statistics, Pearson product moment correlations, and hierarchical multiple regression techniques were used to analyze the data. Results indicated a negative and significant relationship between job stress and job performance, while a positive and significant relationship found between social support and job performance. This study also found an evidence for the buffering effect of social support, which in line with the lsquo matching hypothesis rsquo as work related stressors and job performance were affected by social support in the workplace. The findings provide us an understanding of the importance of employees rsquo awareness on work related stress and social support in the workplace in order to maintain job performance."

"Tesis ini membahas tentang Proses Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penilaian kinerja yang dijalankan pada Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara terdiri dari 4 empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan peninjauan kembali. Pemanfaatan hasil penilaian kinerja sudah digunakan sebagai salah satu persyaratan administratif dalam proses kenaikan pangkat, pemberian penghargaan dan seleksi promosi jabatan. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya standar kinerja yang jelas sebagai pedoman dalam mengukur kinerja pegawai. Pejabat penilai belum melakukan pencatatan terhadap hasil pengamatan perilaku kerja pegawai dan tidak seluruh pegawai mengumpulkan laporan hasil kerja sehingga hasil penilaian masih terlihat subyektif karena kurangnya bukti-bukti pendukung. Hasil penilaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan pengembangan kompetensi pegawai.

---

This thesis discusses the process of Performance Assessment of Civil Servants in the Civil Service Bureau of National Civil Service Agency conducted in 2015. This study used a postpositivist approach and qualitative method. The results showed that the performance appraisal process that runs on the Civil Service Bureau of the State Personnel Board consists of four 4 phases planning, implementing, assessing and reviewing. Utilization of performance appraisal results has been used as one of the administrative requirements in the process of promotion, awards, and selection for job promotion.

Problems were found in this study is there is no clear performance standards as a guide in measuring employee performance. Assessor officials have not done recording the observations of the behavior of employee and not all employees gather reports on the work result, so that it still looks a subjective assessment results due to lack of supporting evidence. The results of performance appraisal has not been used as the basis for the payment of benefits employee performance and competencies development."

"Penelitian tentang Analisis Faktor-Fakator yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Negeri Sipil Bidang Administrasi di Pusat Administrasi Universitas Indonesia dilakukan dengan diiatarbelakangi oleh ketertarikan penulis pada kinerja PNS bidang administrasi di Pusat Administrasi Universitas Indonesia dalam menyiapkan sumber daya manusianya untuk menghadapi otonomi perguruan tinggi. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan secara stratified sample random sampling kepada 37 orang pegawai. Data jawaban dari responden di analisa menggunakan persamaan regresi linier tunggal dan ganda dengan bantuan perangkat Iunak komputer program SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Dalam penelitian ini data dikelompokkan dalam dua variabei yaitu kinerja sebagai variabel terikat sedangkan pendidikan dan Iatihan, pengembangan pegawai, motivasi, kepemimpinan sebagai variabel bebas. Dari hasil peneiitian yang telah diolah menujukkan bahwa secara bersama-sama maupun individual variabel motivasi mempunyai korelasi dan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai dengan nilai signifikasi yang paling besar, kemudian disusul variabei pendidikan dan latihan. Sementara variabel kepemimpinan yang diolah bersama-sama dengan variabei Iainnya menuniukkan korelasi dan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja akan tetapi secara individual korelasi maupun pengaruhnya tidak signifikan terhadap kinerja, sedang variabei pengembangan karier diolah secara bersama maupun individual korelasi dan pengaruhnya tidak signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan data penelitian ini secara keseluruhan dan simulatan bahwa keempat variabel bebas mempunyai sumbangan terhadap peningkatan kinerja sebesar 67%, ini merlgandung arti bahwa 33% tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini atau berasal dari sumbangan variabei lain diiuar variabel penelitian. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, untuk meningkatkan kinerja pegawai disarankan agar dalam pengelolaan pegawai administrasi secara bertahap dilakukan penyempurnaan meialui sistem pengembangan sumber daya manusia dengan memperhatikan urutan perioritas pada faktor motivasi disusul oieh faktor pendidikan dan iatihan serta kepemimpinan."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh Person-Job Fit terhadap Kepuasan Kerja mediasi dari Public Service Motivation dan Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior pada Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dalam melakukan penelitian ini untuk mencari dan memperoleh data peneliti dibantu oleh aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mana menggunakan teknik non-probability sampling; convenience technique sampling. Temuan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh positif person-job fit terhadap kepuasan kerja, adanya pengaruh positif person-job fit terhadap public service motivation, adanya pengaruh tidak langsung person-job fit terhadap kepuasan kerja melalui public service motivation, adanya pengaruh positif kepuasan kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior, dan adanya tekanan pekerjaan akan memoderasi pengaruh person-job fit terhadap kepuasan kerja serta adanya tekanan pekerjaan akan memoderasi pengaruh tidak langsung person-job fit terhadap kepuasan kerja melalui public service motivation, efeknya akan lebih kuat pada ASN yang menghadapi tekanan pekerjaan yang rendah.

---

This thesis discusses the influence of Person-Job Fit on Job Satisfaction mediatied by Public Service Motivation and the influence of Job Satisfaction on Organizational Citizenship Behavior a case study of civil servants on Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republic of Indonesia, in conducting this research to locate and obtain data researchers assisted by officials civil state within the Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republic of Indonesia. This research is a quantitative research which using the non-probability; convenience sampling technique.

The findings of this research is the positive influence person-job fit to job satisfaction, the positive influence person-job fit in the public service motivation, the indirect effect person-job fit to job satisfaction through public service motivation, the positive influence of job satisfaction on Organizational Citizenship Behavior, and work pressures will moderate the influence of person-job fit on job satisfaction and the work pressures will moderate the influence of indirect effect person-job fit to job satisfaction through public service motivation, the effect will be even stronger in ASN facing low work pressure."

"Tesis ini membahas permasalahan penegakan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan sanksi kode etik dan sanksi disiplin yang ada dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi preskriptif dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya problematika tumpang tindihnya norma etik dan disiplin serta penegakannya serta kewenangan cukup luas dari atasan langsung untuk menentukan muara penegakan pelanggaran. Penyebab adanya problematika tersebut berasal dari disorientasi proses positivisasi norma etik terhadap tujuan awal pembentukan ketentuan kode etik dan kode perilaku pegawai. Celah pengaturan dalam ketentuan Peraturan Menteri dimaksud perlu diperbaiki dengan menyasar dua masalah tadi guna menyelaraskannya dengan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dapat dilakukan rekonstruksi pengaturan penegakan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan pada umumnya dengan memperhatikan ketaatan serta memperkuat orientasi pada tujuan pembentukan peraturan dengan meningkatkan pemahaman akan karakter norma etika terlebih dahulu

---

The focus of this study is to discusses the issues over enforcement of violations of civil servants within the Directorate General of Treasury through the Code of Ethic Sanctions and Discipline Sanctions in the provisions of the Minister of Finance Regulation Number 190/PMK.01/2018. This research is a normative legal research with prescriptive typology and uses qualitative data analysis methods. The study showed the problems in overlapping matters of ethical norms and disciplinary norms and its enforcement and also in the extensive authority from direct superiors to determine the estuary of violations. The cause of the problem is derived from the disorientation in the codification process of ethical norms toward the ultimate purpose of forming the provisions of the Civil Cervant Code of Ethics. The regulation insufficiency in the provisions of the Ministerial Regulation is needed to be improved by targeting the two problems earlier in order to harmonize it with three legal basic values ​​put forward by Gustav Radbruch, namely justice, purposiveness/benefits and legal certainty. The results of this study suggest that the reconstruction of the enforcement of violations of Civil Servants can be carried out in the Directorate General of Treasury and the Ministry of Finance by paying more attention to obey and to strengthen the orientation of the objectives by forming the provisions with good understanding of the character of ethical norms."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Implementasi Digitalisasi Pengarsipan. Digitalisasi pengarsipan menjadi bagian penting dalam akselerasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan dalam implementasi di tingkat nasional, dimana sebagian Kementerian/Lembaga sudah optimal dan lainnya masih belum optimal karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan adalah kesiapan pegawai dalam menghadapi perubahan tersebut seperti sumber daya manusia yang belum kompeten dan andal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara mixed-method melalui survei serta wawancara dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian adalah 193 PNS di lingkungan Kementerian Sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa 51% responden “siap” melakukan implementasi pengarsipan digital. Sekalipun mayoritas responden dalam kategori siap, masih terdapat berbagai tantangan, yaitu pemerataan kompetensi arsiparis, etos kerja dari pegawai, literasi digital yang kurang terutama para pegawai senior, ketiadaan komitmen pimpinan, kebijakan digitasi yang belum dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan, serta implementasi dan penggunaan sistem yang parsial belum terintegrasi secara nasional dengan SRIKANDI. Peneliti merekomendasikan upaya yang dapat ditujukan dalam pemutakhiran kebijakan, penetapan komitmen pimpinan untuk pengarsipan, serta kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengoptimalkan pengarsipan.

---

This research aims to analyze the readiness level of civil servants of the Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia in implementing digitization of archiving. Digitization of archiving is part of strategy in executing e-government and bureaucracy reformation in Indonesia. Based on the existing evaluation, there is an implementation gap at the national level, where some ministries/institutions are optimal and others are still not due to the various challenges. One of them is the readiness of employees to face these changes. This research conducted a quantitative approach with mixed-methods methodology in collecting data through survey with interview and literature review. The respondents were 193 civil servants of the Ministry of Social Affairs. The findings showed 51% respondents were ready to implement digitization of archiving. Nevertheless, there were couple of challenges such as, the archivist competency, the work ethic of the employees, the lack of digital literacy especially for senior officers, the absence of a commitment from leaders, the absence of regulations regarding digitization, and the use of systems that have not been integrated with SRIKANDI. Researcher recommend aiming at the target in updating regulations, making a commitment for archiving, and collaborating with relevant ministries/institutions."

"Tesis ini membahas mengenai Kewajiban Pemberhentian Sementara Terhadap Pengangkatan Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dikaitkan dengan mekanisme pengisian jabatan Komisioner Dan Anggota Lembaga Non Struktural. Dalam pengisian jabatan tersebut terdapat mekanisme yang berbeda antara komisioner atau anggota yang mewakili Pemerintah atau yang biasa disebut dalam peraturan perundangan-undangan sebagai Unsur Pemerintah dengan komisioner atau anggota yang melalui seleksi terbuka atau yang biasa disebut dalam peraturan perundangan-undangan sebagai Unsur Masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban pemberhentian sementara yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah mengenai Dipilin PNS, tidak serta mengikat seluruh PNS yang diangkat sebagai Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural. Disisi lain, aturan mengenai kewajiban pemberhentian sementara PNS dimaksud belum diatur mengenai sanksi bagi pihak terkait apabila kewajiban pemberhentian sementara PNS dilaksanakan saat semua persyaratan pemberhentian sementara PNS tersebut telah memenuhi syarat.

---

This thesis discusses the Temporary Suspension Obligation for the Appointment of Commissioners and Members of Non-Structural Institutions with the Status of Civil Servants as stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, associated with the mechanism for filling the positions of Commissioners and Members of Non-Structural Institutions. In filling the position, there is a different mechanism between commissioners or members representing the Government or commonly referred to in laws and regulations as Government Elements and commissioners or members who go through open selection or commonly referred to in laws and regulations as Community Elements.

Based on the results of the study, it was concluded that the temporary suspension obligation stipulated in the State Civil Apparatus Law and Government Regulations regarding the Election of Civil Servants, does not and binds all civil servants appointed as Commissioners and Members of Non-Structural Institutions. On the other hand, the rules regarding the obligation to suspend the civil servant have not been regulated regarding sanctions for related parties if the obligation to suspend the civil servant is implemented when all the conditions for the suspension of the civil servant have met the requirements."