Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas hasil penelitian atas penerapan tag-along rights dan drag-along rights kepada para pemegang saham perusahaan ditinjau dari hukum perseroan terbatas di Indonesia dan membandingkannya dengan penerapan di yurisdiksi Inggris dan Amerika Serikat. Analisis yang mendalam pada penerapan di Indonesia dilakukan oleh PT. A yang menempatkan klausul drag-along rights dan tag-along rights mulai dari rencana perdamaian dan kemudian berhasil ditempatkan dalam Anggaran Dasar perusahaan, setelah PT. A dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU). Penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa para pemegang saham, sebagai pemilik hak atas saham di perusahaan, memiliki hak dan kewajiban yang dapat dan harus diterapkan. Hak pemegang saham yang dibahas secara mendalam pada skripsi ini, yang dimiliki oleh pemegang saham guna melindungi mereka dalam pengalihan saham yaitu merupakan tag-along rights dan drag-along rights. Ditemukan bahwa penerapan drag-along rights di Inggris telah diuji dengan banyak kasus yang telah ditetapkan oleh pengadilan diantaranya pada kasus, yang terkenal yaitu Kasus Arbuthnott v Bonnyman and others. Kasus lain yaitu pada negara bagian Delaware, Amerika Serikat, adalah Kasus Manti v. Authentix. Keputusan pengadilan di Inggris dan Amerika Serikat pada kedua kasus tersebut, menolak permohonan pemegang saham minoritas untuk membatalkan drag-along rights karena persyaratan-persyaratan untuk sahnya pembuatan perjanjian pemegang saham atau anggaran dasar yang memuat drag-along rights telah terpenuhi menurut hakim. Penerapan drag-along rights dan tag-along rights akan banyak dibutuhkan dan telah dilakukan di Indonesia pada perusahaan-perusahaan rintisan, modal ventura, joint venture, dan lain-lain. Untuk itu, peraturan perundangan dan pedoman dasar di Indonesia menjadi penting diatur, maupun sebab-akibat digunakannya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

---

This thesis discusses the results of research on the implementation of tag-along rights and drag-along rights to shareholders in the company in the context of limited liability company law in Indonesia and, then also, compares them with the implementation in the jurisdictions of the United Kingdom and the United States. An in-depth analysis of the implementation in Indonesia was carried out as to PT A which put drag-along rights and tag-along rights clauses first in the reconciliation plan and, then articles of association after PT. A was declared in Temporary Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Research in this thesis show that the shareholders who own rights based on their shares in the company, has a regulatory and proprietary rights to be implemented. The rights deeply discussed in this thesis in relation to transfer of shares or in case of acquisition are tag-along and drag-along rights. It was found that the application of drag-along rights in the UK has been trialed with many cases that have been affirmed by the court, including on the famous case of Arbuthnott v Bonnyman and others. Another case that became a milestone in Delaware, United States, was the Manti v. Authentix case. The court decisions, in the UK and the United States in both cases were the same, rejected the petition of minority shareholders to rectificate drag-along rights of the major shareholders for the reasons that the requirements for the validity of making the shareholders agreement and/or articles of association in which the drag-along rights hold had been fulfilled. The implementation of drag-along and tag-along rights will be much needed and has been carried out in Indonesia for start-up companies, venture capital, joint ventures, etc. For this reason, it is important to regulate the laws and regulations to serve as the basis and guidelines for the rights in Indonesia, as well as the cause and effect of its use so as to provide legal certainty for the parties and foster a conducive business climate."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur BEI Tahun 2011 sampai dengan 2015. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah dividend payout ratio. Variabel independennya adalah profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan serta risiko perusahaan. Desain penelitian menggunakan penelitian eksplanatori. Populasi penelitian ini meliputi semua perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sampel yang diperoleh sebanyak 35 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model fixed effect. Hasil analisis data menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap dividend payout ratio, likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap dividend payout ratio, leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap dividend payout ratio, company size berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dividend payout ratio, price to earnings ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividend payout ratio.

---

This study aims to determine the factors that influence the dividend payout ratio in BEI manufacturing companies from 2011 to 2015. The dependent variable in this study is the dividend payout ratio. The independent variables are profitability, liquidity, leverage, company size and company risk. The research design uses explanatory research. The research population includes all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample obtained was 35 companies. The analytical method used is panel data regression with a fixed effect model.

The results of data analysis show that profitability has a negative and not significant effect on dividend payout ratio, liquidity has a positive and not significant effect on dividend payout ratio, leverage has a negative and not significant effect on dividend payout ratio, company size has a negative and significant effect on dividend payout ratio, price to earnings ratio has a positive and significant effect on dividend payout ratio."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Putusan mayoritas dalam RUPS tidak selamanya adil bagi pemegang saham independen yang biasanya minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance tidak sepenuhnya diterapkan baik oleh Direksi karena menyalahi prinsip fiduciary duties dan statutory duty.Hal ini dilihat dari pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas yaitu tidak dilakukannya keterbukaan informasi segera setelah transaksi dan tidak dilakukan RUPS Independen.Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa transaksi pemasukan aset yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan tidak memenuhi kualifikasi untuk dikecualikan dari kewajiban untuk melaksanakan RUPS Independen. Sejalan dengan hal itu, Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pemeriksaan terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. dipandang wajar melihat dari tidak dijalankan prinsip Good Corporate Governance dan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK.

---

This thesis discusses concerning analysis law protection of minority shareholders in transaction contains conflict of interest of PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Majority decision in General Meeting of Shareholders (GMS) is not always fair for independent shareholders who regularly are minority shareholders because of majority rule and one share one vote principles. The result of this research concludes that Good Corporate Governance principles are not fully implemented by Board of Directors because of violation to fiduciary duty and statutory duty principles. It is seen from violation of right of minority shareholders is not doing disclosure of information immediately after the transaction and not conducting General Meeting of Independent Shareholders. In this research is also known that asset infusion transaction which is done by PT Sumalindo Lestari Jaya is the transaction that contains conflict of interest and not qualified to be excluded from obligation to conduct the General Meeting of Independent Shareholders. In the same way, The verdict of Indonesia Supreme Court that order the examination of PT. Sumalindo Lestari Jaya deemed reasonable due to not implemented of Good Corporate Governance principles and not complied of obligations that stated by BAPEPAM-LK."

"Penerapan Good Corporate Governance merupakan hal yang sangat penting dan masih menjadi fokus utama bagi perusahaan di Indonesia, dengan tujuan antara lain: meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, meminimalisir penyalah gunaan wewenang direksi, meningkatkan kepercayaan stakeholders. Masalahnya adalah kesenjangan informasi (asymetric information) antara principal dan agent, dan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, karena keterwakilan pemegang saham minoritas di dalam susunan Dewan Komisaris, maupun Direksi tidak efektif, sehingga tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil tidak sepenuhnya melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini menemukan bahwa secara normatif penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT CMNP Tbk. telah berjalan cukup baik. Namun, penerapan GCG untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan Pemegang Saham Minoritas belum efektif karena keterwakilan di dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris belum efektif.

---

The implementation of Good Corporate Governance is very important and still a major focus for companies in Indonesia, with the purpose, among others: to increase the value of the company, increase transparency in the decision making process, minimizing the misuse of the authority of directors, increasing the confidence of stakeholders. The problem lies in the disparity of information (asymetric information) between principal and agent, and between majority shareholders and minority shareholders, whereby minority shareholders are not represented either in the composition Board of Commissioners or Board of Directors, so they are not effectively involved in the decision making process. The decisions taken of not fully protect the interests of minority shareholders. The study was conducted with qualitative descriptive method, the result show that the implementation of GCG has been normatively applied in the company. This study found that application of the principles of Good Corporate Governance at PT CMNP Tbk is not fully implemented to provide protection to the interests of Minority Shareholders, because their representation are not fully effective."

"Laporan magang ini membahas hasil evaluasi penilaian domestic assessment ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) pada bagian A tentang Hak-hak Pemegang Saham terhadap empat (4) emiten di Indonesia. Empat emiten terdiri dari industri yang berbeda yaitu industri telekomunikasi, barang konsumen, penyiaran, dan jasa kesehatan. Metode penilaian domestic assessment ACGS dilakukan dengan memberikan nilai Y, N, atau N/A berdasarkan informasi yang berasal dari dokumen yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Penilaian ACGS dievaluasi dengan membandingkan kesesuaian pedoman penilaian dengan proses skoring. Secara keseluruhan, pedoman penilaian ACGS Bagian A yang disusun oleh KAP LOTUS sudah baik. Dari total delapan (8) kriteria non-default yaitu A.1.1, A.3.5, A.3.8, A.3.10, A.3.11, A.3.12, A.4.1, A.5.1, hanya satu (1) kriteria yang mendapat evaluasi kurang sesuai yakni kriteria A.3.10 Kriteria tersebut kurang sesuai karena pedoman penilaian terkait sumber dokumen kurang jelas. Rekomendasi untuk KAP LOTUS yaitu membagi emiten berdasarkan industri, memberi rekomendasi kepada OJK terkait peraturan yang belum dipenuhi emiten, dan tetap memberi penilaian pada kriteria default.

---

This internship report discusses the evaluation of ASEAN Corporate Governance (ACGS) domestic assessment part A: Rights of Shareholders on four public companies in Indonesia. Four public companies that are being evaluated are from different industries, i.e. telecommunications, consumer goods, media broadcasting, and healthcare. The process of domestic assessment was executed by filling in Y, A, or N/A on each criteria according to information in documents that are released for the public. The evaluation carried out by comparing the assessment guidance with the scoring process throughout the internship period. According to the evaluation, the assessment guidance provided by KAP LOTUS was set out correspondingly. Out of eight non-default criterias, namely criterias A.1.1, A.3.5, A.3.8, A.3.10, A.3.11, A.3.12, A.4.1, A.5.1, only one non-default criteria, specifically A.3.10, that is not in accordance. It is considered to be not in accordance due to unclear elaboration on source of documents. Recommendations for KAP LOTUS including classifying public companies by industries before distributing to assessor, giving recommendations to OJK in relation to regulations that have not been obeyed, and assess the default criterias."