Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 139067 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aulia Fazlur Rachman
"Menurut UU Nomor 22 Tahun 2021, Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. BBM yang dijual dipasaran pada umumnya berupa bensin dan solar dengan berbagai variasi bilangan oktan dan setana. Salah satu fasilitas yang digunakan untuk distibusi BBM ke masyarakat adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kegiatan operasi di SPBU memiliki potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, seperti dari vapor dari bahan bakar yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran dan ledakan, emisi seperti CO dan H2S yang dapat mengakibatkan gangguan Kesehatan pada pekerja, dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui jumlah vapor yang bisa dipulihkan oleh Vapor Recovery Unit (VRU), mengetahui % konsentrasi LEL vapor bahan bakar serta CO, H2S yang terdeteksi di lingkungan SPBU, dan mengetahui kelayakan ekonomi pemasangan VRU. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yaitu: 1) pengukuran % konsentrasi Lower explosive limit (LEL) dari vapor dengan menggunakan gas tester di Lokasi, 2) analisis kelayakan ekonomi dengan menggunakan data yang didapat. hasil dari penelitian ini adalah tidak ditemukan adanya vapor dan emisi lainnya pada saat VRU beroperasi serta secara keekonomian VRU yang dipasang pada SPBU PT. X Karang Tengah dengan kapasitas unloading 3.000 kL per tahun memiliki NPV pada tahun ke-20 adalah Rp. 2.178.349.743, IRR 22,6%, dan payback period selama pada tahun ke-6 dan apabila dioptimalkan pada SPBU dengan kapasitas unloading 8.000 kL per tahun, maka akan mendapatkan Rp 5.345.145.184, IRR 42,8%, dan payback period pada tahun ke-3.

According to Law Number 22 of 2021 Indonesian Constitution, fuel oil (BBM) is fuel that originates and/or is processed from petroleum. Fuel sold on the market is generally petrol and diesel with various octane and cetane numbers. One of the facilities used to distribute fuel to the public is a Public Fuel Filling Station. Operational activities at gas stations have potential dangers that can cause work accidents, such as vapor from fuel which can cause fires and explosions, and then CO and H2S which can cause health problems for workers, and so on. The aim of this research is to determine the amount of vapor that can be recovered by a Vapor Recovery Unit (VRU), to determine the vapor detected in the gas station environment, and to determine the economic feasibility of installing a VRU. This research was carried out in two stages, namely: 1) measuring the concentration LEL of vapor, CO, and H2S using a gas tester at the location, 2) economic feasibility analysis using the data obtained. The results of this research are that no vapor and other emissions were found when the VRU was operating and and economically, the VRU installed at the PT gas station. X Karang Tengah with an unloading capacity of 3,000 kL per year has an NPV in the 20th year of Rp. 2.178.349.743, IRR 22,6%, and payback period during the 6th year and if optimized at gas stations with an unloading capacity of 8,000 kL per year will get IDR 5.345.145.184, IRR 42,8%, and payback period in the 3rd year."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Edy Pramono
"ABSTRAK
Banyaknya merk dagang tersebut belum tentu memberikan jaminan bahwa akan menghasilkan fungsi yang sama baiknya dengan suku cadang standar (asli), sesuai spesifisikasi mesin yang ditetapkan oleh produsen mesin. Tujuan penelitian ini adalah menganalisan perbedaan-perbedaan yang menyebabkan suku cadang cincin pegas kompresi tersebut tidak menghasilkan fungsi yang sama baiknya antara suku cadang standar (asli) dengan suku cadang dari merk-merk yang ada, khususnya ditinjau dari perameter rancang dan parameter material cincin pegas kompresi tersebut.

"
1995
S36540
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Wantoro
"Pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor merupakan salah satu tugas Polri dibidang Lalu lintas yang sejak dulu hingga kini menjadi perhatian dan sorotan masyarakat, hal ini dikarenakan dambaan masyarakat akan kualitas pelayanan Polri yang cepat, efisien, sederhana dan proporsional masih belum sepenuhnya terwujud.
Berbagai kendala yang dihadapi dari segi personil pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sarana dan prasarana pendukung, tata Cara / mekanisme pelayanan serta masyarakat pengguna jasa pelayanan, yang hal tersebut berpengaruh terhadap munculnya berbagai pola-pola perilaku petugas Polisi lalu lintas (Polantas) dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Jakarta. Mengacu kepada permasalahan tersebut maka didalam Tesis ini ditampilkan Kerangka teori yang relevan dengan pokok permasalahan yaitu teori-teori tentang pelayanan yang intinya menyoroti kelima komponen pelayanan yaitu Tugas pelayanan, pelaksana pelayanan, sarana pelayanan, mekanisme pelayanan dan masyarakat pengguna jasa pelayanan serta teori-teori Perilaku yang menitik beratkan pada budaya organisasi, motivasi, sikap, kepentingan, norma, persepsi, prasangka.
Untuk mendeskripsikan hal tersebut, maka dilakukan pengumpulan data melalui penelitian kualitatif (memahami prinsip-prinsip umum dari gejala yang saling berhubungan satu sama lain), melalui penerapan metode pengamatan terlibat dengan pendekatan etnometodologi yaitu memahami gejala atau hubungan-hubungan yang berlangsung melalui pengamatan terhadap aktifitas petugas Polantas sehari-hari dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Jakarta. Selanjutnya dilakukan pendalaman melalui wawancara terhadap beberapa Informan yang memahami seluk beluk pelayanan.
Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dari rangkaian atau proses pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Jakarta, telah menghadirkan berbagai pola-pola perilaku petugas Polantas yaitu Perilaku Prosedural, Perilaku diluar Prosedur (mencakup perilaku Toleran, Perilaku Diskriminatif, Perilaku Saling Menguntungkan), Perilaku Penghindaran / menarik diri, Perilaku Rutinitas dan Perilaku tidak bertanggung jawab.
Terwujudnya perilaku petugas Polantas dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut merupakan hasil interaksi antara kondisi kemampuan petugas / personil pelaksana yang terbatas, sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai serta masyarakat / pengguna jasa pelayanan."
1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Widhi Wahyuniarti
"Steering handle adalah salah satu bagian dari sub perikitan unit motor. Apabila pembagian kerja sub lintas perakitan ini bermasalah, maka akan mengakibatkan lintas perakitan utama unit motor terhambat. Begitu pula bila sub lintas perakitan steering handle mengalami kegagalan penanganan kualitas, maka akan menimbulkan claim next process pada lintas perakitan utama unit motor yang juga akan menghambat proses produksi unit motor. Salah satu cara mengantisispasi terjadinya hambatan dalam lintas perakitan adalah dengan merancang ulang susunan stasiun kerja pada lintas perakitan steering handle agar proses perakitan steering handle tetap berlangsung kontinyu, waktu menganggur berkurang, hemat jumlah stasiun kerja serta jumlah claim next process berkurang tanpa menghambat jalannya lintas perakitan steering handle tersebut. Hasilnya setelah diolah dengan studi waktu, studi gerakan, dan sampling inspeksi berkelanjutan adalah susunan dan jumah stasiun kerja yang baru dimana susunan dan jumah stasiun kerja tersebut memiliki efisiensi lebih besar, jumlah stasiun kerja yang lebih sedikit, elemen gerakan yang ekonomis, proses perakitan tetap berjalan kontinyu dan claim next process berkurang.

Steering handle is one of sub line assembly of motor cycle. If there?s a problem in the distribution of work in this sub line, it caused an obstruction in main line assembly of motorcycle. So do if steering handle line assembly has a failure of quality control, so it caused claim next process in main line assembly of motor cycle which also obstruct the production process of motor cycle. One of method to settle the obstruction in line assembly is by redesigning of work station in line assembly of steering handle so that it can continue processing, idle time can be decresed, number of work station can be economic dan claim next process can be decresed without obstruction of the steering handle line assembly. The output after time study, motion study and continuous sampling plan is new design and number of work station with better line efficiency, minimal number of work station, economic movement element, continuous assembly processing, and claim next process can be decreased. "
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2011
S653
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jona Tegar Saputra
"Kendaraan saat ini hampir mencapai puncak perkembangan, dengan banyak jenis kendaraan yang di produksi. Dengan adanya krisis energi yang melanda dunia salah satu kondisi yang harus dimilki oleh suatu kendaran adalah effisiansi energy yang optimum. Untuk menjawab tentangan tersebut Tim UI SMV membuat suatu kendaraan, kendaraan yang di kembangkan oleh tim UI SMV adalah kendaraan bertenaga motor bakar satu silinder dengan satu penumpang. Pada dasarnya pembuatan kendaraan hemat energi adalah untuk keperluan perlombaan sehingga spesifikasi kendaraan mengacu pada regulasi. Skripsi ini diperuntukan sebagai sarana untuk mengetahui konsumsi bahan bakar dari kendaraan prototipe SEM dengan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti hambatan pada kendaraan, kondisi lintasan, dan strategi berkendara. Metode yang digunakan untuk meneliti performa kendaraan ini menggunakan simulasi Matlab. Parameter yang di ikut sertakan dalam simulasi adalah strategi berkendara yang tercatat dalam grafik, sistem transmisi yang digunakan, karakteristik kendaraan seperti pusat titik massa, dan kondisi jalan, serta efek aerodinamika pada kendaraan. Setelah mendapat data hasil simulasi, data tersebut kemudian di komparasi dengan data hasil perlombaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah bahan bakar yang digunakan dalam menempuh jarak tertentu dalam satuan Km per liter bahan bakar. Setelah dilakukan simulasi di dapat hasil penggunanan dari bahan bakar sebesar 1000 km/liter

Car and vehicle nowdays almost at the top of development, with a lot of type vehicle produced. Than there is energy crisis around the world, one condition that every vehicle should accomplish is optimum energy effisience. To answer the challenge UI SMV team build a vehicle ,vehicle that developed by UI SMV team is vehicle powered by single cylinder internal combustion motor with single seater driver. Basically manufacturing of low consume vehicle in purpose for competition so that vehicle specification refer to competition regulation. This researce intende to find out fuel consume by vehicle with all depended factor such as vehicle drag, track condition, and driving. Simulation on Matlab used as method to examine vehicle phenomenon. Effect parameter include in simulation is graphically recorded driving behavior, transmission sytem attached in vehicle, vehicle physical character such as center of gravity, and track condition, aerodynamic effect of vehicle also included. after simulation result data obtained, data result will be compared with competition result. Result of researce is amount of fuel consumed by vehicle to travel certain distance in Kilometer distance per litre of fuel. After simulation finish, the conclusion for simulation is vehicle can travel 1000km with 1 litre of fuel.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2015
S59298
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Umyati Qulsum
"[Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan UU No. 28 Tahun 2009 terkait pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di perusahaan kontaktor pertambangan, yaitu PT ABC. Analisis yang dilakukan mengenai pengaruh penerapan UU No. 28 Tahun 2009 terhadap kepatuhan perpajakan, pengakuan biaya pajak, serta manajemen aset tetap berupa alat berat/besar di PT ABC. Data yang dianalisis terdiri atas data pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2005-2014 terkait masa sebelum dan sesudah penerapan UU No. 28 Tahun 2009. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penerapan UU No. 28 Tahun 2009 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak PT ABC karena secara umum PT ABC berkomitmen untuk memenuhi kewajiban terkait administrasi perpajakan. Penerapan UU No. 28 Tahun 2009 berpengaruh signifikan terhadap pengakuan biaya pajak dan manajemen aset tetap terkait alat berat/besar PT ABC. Terdapat pencatatan dan pengakuan atas biaya kepatuhan pajak dan pembentukan dana cadangan yang sebelum penerapan undang-undang tidak dibuat oleh PT ABC. Selain itu, PT ABC mengelola database alat berat/besar secara khusus setelah penerapan undang-undang ini.
;This paper aims to determine the application of the Act No. 28 of 2009 related to the management of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle in mining contractor company, PT ABC. The analysis conducted on the effect of the application of the Act No. 28 of 2009 for tax compliance, cost of taxation recognition, and fixed asset management in the form of heavy equipments in PT ABC. Data were analyzed consists of the data of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle years 2005-2014 related to before and after the application of the Act No. 28 of 2009. The conclusion of this paper is the implementation of the Act No. 28 of 2009 has no significant effect on tax compliance of PT ABC because in generally PT ABC is committed to meet its obligations related to tax administration. Application of the Act No. 28 of 2009 significantly influence the cost of taxation recognition and fixed asset management related heavy equipments of PT ABC. There is a recording and recognition of tax compliance costs and the establishment of a reserve fund that before the application of the law is not made by PT ABC. In addition, PT ABC managing database of heavy equipments specially after the adoption of this law.
;This paper aims to determine the application of the Act No. 28 of 2009 related to the management of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle in mining contractor company, PT ABC. The analysis conducted on the effect of the application of the Act No. 28 of 2009 for tax compliance, cost of taxation recognition, and fixed asset management in the form of heavy equipments in PT ABC. Data were analyzed consists of the data of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle years 2005-2014 related to before and after the application of the Act No. 28 of 2009. The conclusion of this paper is the implementation of the Act No. 28 of 2009 has no significant effect on tax compliance of PT ABC because in generally PT ABC is committed to meet its obligations related to tax administration. Application of the Act No. 28 of 2009 significantly influence the cost of taxation recognition and fixed asset management related heavy equipments of PT ABC. There is a recording and recognition of tax compliance costs and the establishment of a reserve fund that before the application of the law is not made by PT ABC. In addition, PT ABC managing database of heavy equipments specially after the adoption of this law.
;This paper aims to determine the application of the Act No. 28 of 2009 related to the management of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle in mining contractor company, PT ABC. The analysis conducted on the effect of the application of the Act No. 28 of 2009 for tax compliance, cost of taxation recognition, and fixed asset management in the form of heavy equipments in PT ABC. Data were analyzed consists of the data of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle years 2005-2014 related to before and after the application of the Act No. 28 of 2009. The conclusion of this paper is the implementation of the Act No. 28 of 2009 has no significant effect on tax compliance of PT ABC because in generally PT ABC is committed to meet its obligations related to tax administration. Application of the Act No. 28 of 2009 significantly influence the cost of taxation recognition and fixed asset management related heavy equipments of PT ABC. There is a recording and recognition of tax compliance costs and the establishment of a reserve fund that before the application of the law is not made by PT ABC. In addition, PT ABC managing database of heavy equipments specially after the adoption of this law.
, This paper aims to determine the application of the Act No. 28 of 2009 related to the management of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle in mining contractor company, PT ABC. The analysis conducted on the effect of the application of the Act No. 28 of 2009 for tax compliance, cost of taxation recognition, and fixed asset management in the form of heavy equipments in PT ABC. Data were analyzed consists of the data of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle years 2005-2014 related to before and after the application of the Act No. 28 of 2009. The conclusion of this paper is the implementation of the Act No. 28 of 2009 has no significant effect on tax compliance of PT ABC because in generally PT ABC is committed to meet its obligations related to tax administration. Application of the Act No. 28 of 2009 significantly influence the cost of taxation recognition and fixed asset management related heavy equipments of PT ABC. There is a recording and recognition of tax compliance costs and the establishment of a reserve fund that before the application of the law is not made by PT ABC. In addition, PT ABC managing database of heavy equipments specially after the adoption of this law.
]"
2015
S59359
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jelly Intan Tarianti
"Sudah lazim dalam praktek di masyrakat, terjadinya perikatan sewa di tuangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Perjanjian tersebut dibuat tertulis untuk kepastian hukum diantara para pihak yang membuat perjanjian. Dalam membuat kesepakatan suatu perjanjian tidaklah mudah, karena tujuan dan maksud para pihak berbeda satu dengan lainnya. Dalam perkembangannya, klausula perjanjian, khususnya perjanjian sewa kendaraan, dibuat dalam kontrak baku. Tujuannya adalah untuk mempermudah pelaksanaan perjanjian dan mempersingkat waktu. Pihak perusahaan penyewaan mobil sudah menyediakan kontrak baku berupa akta perjanjian yang kemudian di isi mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian berupa harga, jenis dan waktu yang di sepakati bersama. Hal tersebut sah-sah saja apabila pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian tidak melanggar undang-undang, kebiasaaan dan kesusilaan dalam masyarakat. Di tambah lagi, KUH Perdata Buku III tentang perikatan menganut asas kebebasan berkontrak yang berarti kedua belah pihak bebas membuat perjanjian menurut Kesepakatan diantara mereka. (JI- 2003)."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S21198
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yulius Amos Taruli
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kebijakan penerapan tarif progresif pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang mulai berlaku pada 1 Januari 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan dasar penetapan tarif progresif adalah untuk tujuan penerimaan. Dampak penetapan kebijakan tarif progresif adalah meningkatnya alokasi earmarking tax dan perbaikan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Dalam rangka optimalisasi penerimaan, pemerintah daerah dapat melakukan ekstensifikasi berupa perluasan basis pajak daerah serta intensifikasi berupa perbaikan sistem dan administrasi perpajakan. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah dapat menyelaraskan fungsi budgetair dan fungsi regulerend dengan menjaga revenue productivity dan menekan social cost akibat kemacetan lalu lintas yang timbul karena jumlah kendaraan bermotor yang belum terkendali.

ABSTRACT
This thesis discusses the implementation of a policy of progressive rates of vehicle motor tax in Jakarta which started from January 1st, 2011. The research is a descriptive qualitative research design. Results of the analysis in this study expressed a progressive tariff base is for the purpose of admission. Impact of progressive tariff setting policy is the increased allocation of earmarking tax administration and improved vehicle ownership in Jakarta. In order to optimize revenue, local governments could be extending the local tax base expansion and intensification of the repair system and tax administration. The results suggested that the government could harmonize regulerend functions and budgetair function with maintaining revenue productivity and reduce the social cost caused by traffic congestion arising from the number of vehicles that have not been controlled."
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35135
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Melinda Septi Aulia
"ABSTRAK
Skripsi ini tentang Analisis Alternatif Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta: Tinjauan Kebijakan Vehicle Miles Traveled Fee (Kilometer Tax) Di Oregon, Amerika Serikat. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan penggunaan kendaraan bermotor yang menimbulkan eksternalitas negatif di DKI Jakarta. Pajak Kendaraan Bermotor di DKI digunakan sebagai instrumen pengendalian penggunaan kendaraan bermotor. Selain di DKI Jakarta terdapat kebijakan lain yaitu Kilometer Tax di Oregon. Pajak ini didasarkan atas jarak tempuh penggunaan kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta & Kilometer Tax di Oregon serta mengetahui peluang dan hambatan DKI Jakarta jika menerapkan Kilometer Tax. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah PKB di DKI Jakarta dipungut ditingkat pemerintah daerah sedangkan Kilometer Tax di Oregon dipungut di tingkat pemerintah Negara Bagian. Kemudian DKI Jakarta belum siap jika menerapkan kebijakan Kilometer Tax dikarenakan transportasi massal belum cukup terjamin dan memadai. Oleh karena itu pemerintah DKI Jakarta disarankan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi massal.

ABSTRACT
This research is about Analysis of Alternative Motor Vehicle Tax in DKI Jakarta: Review on Vehicle Miles Traveled Fee (Kilometer Tax) in Oregon, United States. The background of this research is motor vehicle use that cause negative externalities in DKI Jakarta. The motor vehicle tax policy in DKI Jakarta is used as an instrument for controlling motor vehicle use. In addition to DKI Jakarta, there is other policy, namely the Kilometer Tax in Oregon. This tax is based on the miles traveled by motorized vehicle. This study aims to describe the collection of Motor Vehicle Tax in DKI Jakarta and Kilometer Tax in Oregon and to knows the opporunities and obstacles of DKI Jakarta if applying the Kilometer Tax. This research uses a qualitative approach method with data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature reviews. The result of this research are PKB in DKI Jakarta collected by Local Government and Kilometer Tax in Oregon collected by State Government. And then DKI Jakarta is not ready if it applies the Kilometer Tax because mass transportations are not sufficiently guaranteed and adequate. Therefore DKI Jakarta government is advised to improve the quality and quantity of mass transportation."
2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sesilia Windygloriana
"Skripsi ini membahas tentang Tahapan Administrasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota di Kota Bogor Pembahasan dilatarbelakangi oleh kondisi Kota Bogor yang memiliki masalah kemacetan salah satunya akibat jumlah angkutan kota yang relatif banyak dihubungkan dengan administrasi Retribusi Izin Trayek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan administrasi penerimaan retribusi izin trayek dan faktor penghambatnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan teknik analisis data kualitatif deskriptif.
Hasil penelitian ini bahwa ada lima tahap penting dalam administrasi penerimaan retribusi di kota Bogor yaitu menentukan Wajib Retribusi menetapkan nilai retribusi memungut retribusi pemeriksaan dan prosedur pembukuan yang baik Juga terdapat tahapan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria yang ada serta terdapat hambatan dalam melaksanakan Tahapan Administrasi Retribusi Izin Trayek.

This thesis discusses Administration Stages of Public Transportation License Fees in Bogor City Discussion based on the condition of Bogor City which has a congestion problem due to lots of public transportation in this city which is related to the administration stages of Public Transportation License Fees. Purposes of this thesis are to explain administration stages of public transportation License Fees in Bogor City and the obstacles. This research is qualitative research with qualitative descriptive data analysis techniques.
The results of this research that there are five important stages in the Public Transportation Permits Levy Administration in Bogor and there are stages that do not comply with existing criteria and there is obstacles both from within and from outside Bogor City in the implementing the stages of Public Transportation Permits Levy Administration.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S52442
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>