Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kendaraan mesin pembakaran dalam di Indonesia masih menggunakan baterai lead-acid sebagai sumber penyimpanan listrik (akumulator), baik sebagai unit starter, maupun untuk memenuhi kebutuhan listrik pada instrument kendaraan. Akan tetapi baterai lead acid memiliki kelemahan yaitu mengandung material yang sangat toksik yaitu lead (timbal), juga pendeknya usia pakai yang berkisar 1-2 tahun penggunaan. Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan adalah dengan konversi akumulator kendaraan mesin pembakaran dalam dengan baterai LiFePO₄ yang memberikan keuntungan usia pakai yang dapat mencapai 8 tahun, tidak memerlukan perawatan, dan juga lebih ramah lingkungan karena dapat didaur ulang. Rangkaian baterai dirancang dengan susunan 4S8P untuk mendapatkan kapasitas nominal 48 Ah. Sel baterai LiFePO₄ diujikan profil tegangan terhadap kapasitas dan stabilitasnya melalui metode HPCC, serta pengujian dan analisis performa pengisian dan pengosongan melalui metode pengujian constant current. Rangkaian baterai 4S8P dilakukan pengujian pemutusan, pengujian stabilitas dan tahanan melalui metode HPPC, serta dianalisis profil pengisian dan pengosongan susunan rangkaian baterai 4S8P pada suhu ruang dan 60°C untuk mewakili kondisi pada ruang mesin. Hasil yang didaptkan baterai masih bekerja pada suhu 60°C dan hal ini bisa dijadikan rujukan baterai LiFePO₄ bisa digunakan sebagai akumulator pada kendaraan mesin pembakaran dalam.

---

Internal combustion engine vehicles in Indonesia use lead-acid batteries as a source of electricity storage (accumulator), either as a starter unit or to supply the electricity demand from vehicle instruments. However, lead acid batteries have the disadvantage which is contain toxic material, lead, and it has a short service life for around 1-2 years. One of alternatives that can be offered is the conversion of internal combustion engine vehicle accumulators to LiFePO₄ batteries, which provides the advantage of a service life up to 8 years, it does not require maintenance, and it is more environmentally friendly due to able to be recycled. The battery series is designed with a 4S8P circuit arrangement to obtain a nominal capacity of 48 Ah. LiFePO₄ battery cells are tested for voltage profiles for stability using the HPCC method, and it tested and analyzed the charging and discharging performance using the constant current testing method. Then The 4S8P battery circuit was subjected to be tested for stability and resistance testing using the HPPC method, and the charging and discharging profile of the 4S8P battery circuit was analyzed at room temperature and 60°C to represent conditions in the engine room. The results obtained that the battery can be performed at 60°C thus it can be concluded as reference that LiFePO₄ batteries can be used as accumulators in internal combustion engine vehicles."

"Pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor merupakan salah satu tugas Polri dibidang Lalu lintas yang sejak dulu hingga kini menjadi perhatian dan sorotan masyarakat, hal ini dikarenakan dambaan masyarakat akan kualitas pelayanan Polri yang cepat, efisien, sederhana dan proporsional masih belum sepenuhnya terwujud.Berbagai kendala yang dihadapi dari segi personil pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sarana dan prasarana pendukung, tata Cara / mekanisme pelayanan serta masyarakat pengguna jasa pelayanan, yang hal tersebut berpengaruh terhadap munculnya berbagai pola-pola perilaku petugas Polisi lalu lintas (Polantas) dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Jakarta. Mengacu kepada permasalahan tersebut maka didalam Tesis ini ditampilkan Kerangka teori yang relevan dengan pokok permasalahan yaitu teori-teori tentang pelayanan yang intinya menyoroti kelima komponen pelayanan yaitu Tugas pelayanan, pelaksana pelayanan, sarana pelayanan, mekanisme pelayanan dan masyarakat pengguna jasa pelayanan serta teori-teori Perilaku yang menitik beratkan pada budaya organisasi, motivasi, sikap, kepentingan, norma, persepsi, prasangka.Untuk mendeskripsikan hal tersebut, maka dilakukan pengumpulan data melalui penelitian kualitatif (memahami prinsip-prinsip umum dari gejala yang saling berhubungan satu sama lain), melalui penerapan metode pengamatan terlibat dengan pendekatan etnometodologi yaitu memahami gejala atau hubungan-hubungan yang berlangsung melalui pengamatan terhadap aktifitas petugas Polantas sehari-hari dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Jakarta. Selanjutnya dilakukan pendalaman melalui wawancara terhadap beberapa Informan yang memahami seluk beluk pelayanan.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dari rangkaian atau proses pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Jakarta, telah menghadirkan berbagai pola-pola perilaku petugas Polantas yaitu Perilaku Prosedural, Perilaku diluar Prosedur (mencakup perilaku Toleran, Perilaku Diskriminatif, Perilaku Saling Menguntungkan), Perilaku Penghindaran / menarik diri, Perilaku Rutinitas dan Perilaku tidak bertanggung jawab.Terwujudnya perilaku petugas Polantas dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut merupakan hasil interaksi antara kondisi kemampuan petugas / personil pelaksana yang terbatas, sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai serta masyarakat / pengguna jasa pelayanan."

"Dalam rangka menciptakan iklim kendaraan ramah lingkungan guna menanggulangi permasalahan polusi udara dan pemanasan global, pemerintah Indonesia mengakselerasikan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Untuk menarik minat masyarakat beralih mengadopsi KBLBB, pemerintah Indonesia memberikan berbagai macam rangsangan, salah satunya dengan memberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di DKI Jakarta, ketentuan terbaru mengenai kebijakan insentif PKB atas KBLBB diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023 di mana dijelaskan besaran tarif PKB atas KBLBB adalah 10% dari dasar pengenaan PKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner kepada 169 responden, serta wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif atas kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Persepsi positif didukung karena masyarakat DKI Jakarta memiliki sikap (kognitif), sikap (afektif), motif, minat, dan pengharapan yang positif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Meskipun demikian, masyarakat DKI Jakarta masih memiliki sikap (konatif) dan pengalaman yang negatif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Hal ini menandakan sikap pengadopsian KBLBB oleh masyarakat DKI Jakarta masih rendah meskipun telah diberikan insentif, serta pengalaman akan sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta masih kurang memadai.

---

environment to address air pollution and global warming issues, the Indonesian government is accelerating the battery electric vehicle (BEV) program. To encourage the public to adopt BEV, the Indonesian government is offering various incentives, one of which is the Motor Vehicle Tax incentive. In DKI Jakarta, the latest regulations regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV are outlined in the Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023, which specifies that the Motor Vehicle Tax rate for BEV is 10% of the Motor Vehicle Tax base. This study aims to analyze the perceptions of DKI Jakarta residents regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV as stated in Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. The approach used in this research is quantitative, with data collected through a survey in the form of a questionnaire to 169 respondents, along with in-depth interviews and literature studies as complementary data. The results of this study indicate that DKI Jakarta residents have a positive perception of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakata. This positive perception is supported by the fact that DKI Jakarta residents have positive attitudes (cognitive), attitudes (affective), motives, interests, and expectations related to the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. However, DKI Jakarta residents still have negative attitudes (conative) and experiences regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. This indicates that the adoption of BEV by DKI Jakarta residents is still low despite the incentives, and the government's socialization of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta remains inadequate."

"Steering handle adalah salah satu bagian dari sub perikitan unit motor. Apabila pembagian kerja sub lintas perakitan ini bermasalah, maka akan mengakibatkan lintas perakitan utama unit motor terhambat. Begitu pula bila sub lintas perakitan steering handle mengalami kegagalan penanganan kualitas, maka akan menimbulkan claim next process pada lintas perakitan utama unit motor yang juga akan menghambat proses produksi unit motor. Salah satu cara mengantisispasi terjadinya hambatan dalam lintas perakitan adalah dengan merancang ulang susunan stasiun kerja pada lintas perakitan steering handle agar proses perakitan steering handle tetap berlangsung kontinyu, waktu menganggur berkurang, hemat jumlah stasiun kerja serta jumlah claim next process berkurang tanpa menghambat jalannya lintas perakitan steering handle tersebut. Hasilnya setelah diolah dengan studi waktu, studi gerakan, dan sampling inspeksi berkelanjutan adalah susunan dan jumah stasiun kerja yang baru dimana susunan dan jumah stasiun kerja tersebut memiliki efisiensi lebih besar, jumlah stasiun kerja yang lebih sedikit, elemen gerakan yang ekonomis, proses perakitan tetap berjalan kontinyu dan claim next process berkurang.

---

Steering handle is one of sub line assembly of motor cycle. If there?s a problem in the distribution of work in this sub line, it caused an obstruction in main line assembly of motorcycle. So do if steering handle line assembly has a failure of quality control, so it caused claim next process in main line assembly of motor cycle which also obstruct the production process of motor cycle. One of method to settle the obstruction in line assembly is by redesigning of work station in line assembly of steering handle so that it can continue processing, idle time can be decresed, number of work station can be economic dan claim next process can be decresed without obstruction of the steering handle line assembly. The output after time study, motion study and continuous sampling plan is new design and number of work station with better line efficiency, minimal number of work station, economic movement element, continuous assembly processing, and claim next process can be decreased. "

"Sudah lazim dalam praktek di masyrakat, terjadinya perikatan sewa di tuangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Perjanjian tersebut dibuat tertulis untuk kepastian hukum diantara para pihak yang membuat perjanjian. Dalam membuat kesepakatan suatu perjanjian tidaklah mudah, karena tujuan dan maksud para pihak berbeda satu dengan lainnya. Dalam perkembangannya, klausula perjanjian, khususnya perjanjian sewa kendaraan, dibuat dalam kontrak baku. Tujuannya adalah untuk mempermudah pelaksanaan perjanjian dan mempersingkat waktu. Pihak perusahaan penyewaan mobil sudah menyediakan kontrak baku berupa akta perjanjian yang kemudian di isi mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian berupa harga, jenis dan waktu yang di sepakati bersama. Hal tersebut sah-sah saja apabila pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian tidak melanggar undang-undang, kebiasaaan dan kesusilaan dalam masyarakat. Di tambah lagi, KUH Perdata Buku III tentang perikatan menganut asas kebebasan berkontrak yang berarti kedua belah pihak bebas membuat perjanjian menurut Kesepakatan diantara mereka. (JI- 2003)."

"[Mobilisasi merupakan kegiatan yang cukup penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari, salah satunya adalah untuk menuju tempat kerja. Tempat parkir basement adalah salah satu fasilitas yang dibutuhkan jika melakukan mobilisasi dengan kendaraan bermotor dan nitrogen oksida (NOx) adalah salah satu emisi terbesar yang dihasilkan kendaraan bermotor tersebut sehingga dibutuhkan penelitian untuk menganalisis pola sebaran emisi NOx di tempat parkir basement, serta korelasinya dengan jumlah kendaraan dan faktor meteorologi. Pengukuran konsentrasi NOx dilakukan menggunakan metode Griess Saltzman menurut SNI 19-7199.2-2005 dengan alat impinger yang dilakukan pada dua hari kerja dengan pengukuran pagi pukul 06:30-09:30 dan pengukuran sore pukul 15:30-18:30 di empat titik di lantai parkir basement. Pola sebaran konsentrasi NOx pada pengukuran pagi hari menurun dan menyebar ke titik 1 dan 3, sedangkan pada sore hari menurun dan menyebar ke titik 2 dan 3. Konsentrasi NOx yang dipengaruhi oleh jumlah dan jenis kendaraan yang melintas di lantai parkir basement dianalisa korelasinya menggunakan regresi linier dengan hasil di titik 1 dan 3 bernilai sangat kuat dan di titik 2 dan 4 bernilai kuat dengan penyumbang emisi NOx terbesar adalah sepeda motor, diikuti dengan mobil berbahan bakar bensin dan diesel. Hubungan faktor meteorologi terhadap konsentrasi NOx dianalisis menggunakan regresi linier sehingga didapat hasil korelasi suhu terhadap NOx yang kuat di titik 1 dan 2, dan lemah di titik 3 dan 4. Kelembaban memiliki korelasi yang sangat rendah, sedangkan kecepatan angin memiliki korelasi yang kuat di titik 1 dan cukup kuat di titik 4. Tempat parkir basement bersifat tertutup sehingga dibutuhkan sistem sirkulasi udara yang baik dengan kebutuhan udara yang cukup untuk mengurangi konsentrasi pencemar akibat emisi kendaraan bermotor dan tempat parkir basement 1 memiliki kebutuhan udara yang telah sesuai dengan standar SNI 03-6572-2001., Mobilization is a quite important supporting activity in daily activities, which one of it is to go to work. Mobilization by motor vehicles need basement parking as one of the parking fasilities. Nitrogen oxides (NOx) is one of the largest emissions by motor vehicles so the research is needed to analyze the distribution patterns of NOx emissions in the basement parking and its correlation with the amount of vehicles and meteorological factors. NOx concentration is measured using the Griess Saltzman method according to SNI 19-7199.2-2005 with impinger on two working days in the morning at 06:30-09:30 and in the afternoon at 15:30-18:30 at four points area in basement parking. NOx distribution pattern in the morning measurement decline and spread to the point 1 and 3, while in the afternoon decline and spread to the point 2 and 3. The concentration of NOx is influenced by the number and type of motor vehicles passing through in the basement parking and the correlation is analyzed using linear regression which the results are points 1 and 3 have very strong value and points 2 and 4 have strong value with the largest contributor to NOx emissions are motorcycles, followed by gasoline cars and diesel cars. The correlation of meteorological factors on NOx concentration is analyzed using linear regression and the results of the temperature correlation on NOx is strong in point 1 and 2, and weak in point 3 and 4. Humidity has a very low correlation, while the wind speed has a strong correlation in point 1 and strong enough in point 4. Basement parking needs a good air circulation system that needs sufficient air to reduce the concentration of pollutants due to emissions of motor vehicles and the basement parking 1 has enough air demand according to SNI 03-6572-2001.]"

"Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat dapat dilakukan dengan cara membentuk unit pembantu, salah satunya adalah Samsat Drive-Thru. Adanya sistem ini, dimaksudkan pemerintah untuk mempermudah wajib pajak serta meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan alternatif pembayaran PKB melalui berbagai macam sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem pembayaran PKB melalui Sistem Drive-Thru di Jakarta Timur ditinjau dari Asas Ease of administration. Analisis dilakukan menggunakan teori Asas Ease of administration. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun dari segi kepetingan praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dari asas certainty untuk indikator mengenai peraturan rinci mengenai Samsat Drive-Thru belum mencerminkan asas certainty. Hal ini, dikarenakan belum ada peraturan secara rinci mengenai pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru. Dari asas convenience of payment, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas ini dari sisi kenyamanan pembayaran. Dari asas efisiensi, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas efisiensi dengan baik dari sisi petugas pajak maupun bagi wajib pajak. Dari asas simplicity, pembayaran PKB melalui sistem ini juga sudah mencerminkan asas simplicity. Untuk kontribusi penerimaan PKB melalui sistem Drive-Thru hanya menyumbang angka sebesar 2%-5,5% terhadap penerimaan PKB secara keseluruhan dalam 4 tahun terakhir. Dari segi penerimaanya, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru selalu mengalami peningkatan.

---

Referring to Presidential Regulation No. 5 of 2015 concerning the Implementation of the One-Stop Administration Services Office, so to improve the quality of office services with Samsat can be done by forming auxiliary units, one of which is Samsat Drive-Thru. The existence of this system, intended by the government to facilitate taxpayers and improve service quality by providing alternative PKB payments through various systems. This study aims to analyze how the implementation of the PKB payment system through a drive-thru system in East Jakarta in terms of the principle of Ease of Administration. The analysis was carried out using the principle of ease of administration. Research conducted is expected to provide academic benefits and in terms of practical interests. The method used in this study is post-positivist with in-depth interviews. The results of the study show that from the Certainty principle for indicators regarding detailed regulations regarding Samsat Drive-Thru have not reflected the Certainty principle. This is because there are no detailed regulations regarding PKB payments through the drive-Thru system. From the principle of convenience of payment, PKB payments through the drive-thru system are said to have reflected this principle in terms of payment comfort. From the principle of efficiency, PKB payments through the drive-Thru system are said to have reflected the principle of efficiency both in terms of tax officials and for taxpayers. The contribution of PKB revenue through The Drive-Thru system only contributes a figure of 2%-5,5% to the overall PKB revenue in the last 4 years. In terms of revenue, PKB payments through a drive-thru system always increase."