Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi administasi perpajakan mendorong pemerintah untuk melakukan digitalisasi sistem perpajakan. Pemerintah harus mengoptimalkan pelayanan sehingga wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan mudah sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Sebagai bentuk reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka diluncurkan aplikasi M-Pajak agar masyarakat mendapatkan pelayanan pajak yang lebih personal dan cepat. Aplikasi tersebut dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan, menghitung pajak, serta membayar pajaknya. Dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktorfaktor yang mempenaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi pada aplikasi M-Pajak berdasarkan teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) oleh Venkatesh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini adalah kuantitatif; metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pengolahannya menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukan bahwa empat hipotesis diterima dan satu hipotesis ditolak. Hipotesis yang diterima adalah Perfromance Expectancy berpengaruh terhadap Behvaioral Intention, Social Influence berpengaruh terhadap Behvaioral Intention, Facilitating Conditions berpengaruh terhadap Behvaioral Intention, dan Behavioral Intention berpegnaruh terhadap Use Behavior.

---

Tax administration reform encourages the government to digitize the tax system. The government must optimize services so that taxpayers can complete their tax obligations easily, thereby increasing public satisfaction. As a form of tax administration reform carried out by the Directorate General of Taxes, the M-Pajak application was launched so that people get more personalized and faster tax services. This application can be used by MSMEs to record, calculate taxes and pay taxes. In this thesis research, the aim is to analyze the factors that influence the acceptance and use of technology in the M-Pajak application based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) by Venkatesh. The approach used in this research is quantitative; The data collection method uses a questionnaire and processing uses SmartPLS. The research results showed that four hypotheses were accepted and one hypothesis was rejected. The accepted hypothesis is that Performance Expectancy influences Behavioral Intention, Social Influence influences Behavioral Intention, Facilitating Conditions influences Behavioral Intention, and Behavioral Intention influences Use Behavior."

"Motivasi wajib pajak untuk membayar pajak merupakan faktor yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga perlu diupayakan strategi untuk meningkatkannya. Dua faktor yang dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak adalah kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Terkait dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dengan motivasi membayar pajak wajib pajak pribadi pada perkantoran Pulo Mas Satu Jakarta Timur.Kecerdasan emosional diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri, berempati, dan membina hubungan dengan orang Iain. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan didefinisikan sebagai hasil aktivitas berpikir seseorang mengenai hal-hal yang terkait dengan peraturan perpajakan. Sementara motivasi membayar pajak diarlikan derajat kesiapan individu dalam membayar pajak ditinjau dari arah, intensitas, dan persistensinya dalam melakukan pembayaran.Penelitian menggunakan metode korelasional dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden yang diambil dengan teknik sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan anaiisis deskriptif dan korelasi Spearman's Rho yang dihitung menggunakan program SPSS versi 12.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Secara umum kecerdasan emosional wajib pajak pada Perkantoran Pulo Mas Satu Jakarta Timur tergolong sangat tinggi, sedangkan untuk pengetahuan tentang peraturan perpajakan baik, dan motivasi membayar pajak wajib pajak tergolong tinggi.Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan motivasi membayar pajak. Kecerdasan emosional memiliki hubungan terkategori sedang dengan motivasi membayar pajak dan pengetahuan tentahg peraturan perpajakan juga memiliki hubungan tergolong sedang dengan motivasi membayar pajak.Kesimpulan penelitian ini adalah kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan memiiiki hubungan dengan motivasi membayar pajak, sehingga semakin tinggi kecerdasan emosional dan semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan semakin tinggi motivasi membayar pajak. Dengan demikian keoerdasan emosional perlu ditingkatkan dengan cara belajar otodidak dan penyelenggaraan pelatihan khusus keoerdasan emosional untuk para wajib pajak. Sementara untuk pengetahuan peraturan perpajakan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan cara mengintensilkan kegiatan penyuluhan dan penyederhanaan aturan-aturan perpajakan.

---

Motivation of taxpayers to pay tax is a key factor influencing taxpayers obedience so that it needs strategy to increase it. Two factors influencing motivation to pay among taxpayers were emotional intelligence and knowledge of taxation rules. This research was then aimed to analyze the relationship between emotional intelligence and knowledge of taxation rules with motivation to pay private tax among taxpayers at Perkantoran Pulo Mas Satu Jakarta Timur (Pulo Mas Satu Ofhce Area East Jakarta).

Emotional intellegence interpreted as ability of someone in recognizing the self emotion, manage the self emotion, self motivation, empathy, and construct the relation with others. Knowledge of taxation rules defined as activity result think the someone concerning the things related to rules of taxation. Motivation to pay private tax interpreted by the degree of readiness of individual in paying the lease evaluated from direction, intensity, and it precisely in doing payment.

This research used correlation method and 100 respondents drawn using census sampling were participated in this study. Questionnaires were used to collect data. Both descriptive analysis and Rank Spearman?s were employed to test data assisted with SPSS V. 12.

Descriptive analysis showed that emotional intelligence of taxpayers at Perkantoran Pulo Mas Satu Jakarta Timur , generally, could be characterized as very high, whereas knowledge of taxation rules was good, and motivation to pay tax was high. Hypotheses testing showed that emotional intelligence and knowledge of tax rules had positive and significant correlation with motivation to pay tax. Emotional intelligence had moderate correlation with motivation to pay tax, and knowledge of tax rules had also moderate correlation with motivation to pay tax.

The conclusion of this research was that both emotional intelligence and knowledgeof taxation rules affecting motivation of taxpayers to pay tax, so that the higher emotional intelligence and knowledge of taxation rules, the higher motivation to pay tax. Thereby emotional intellegence needed to improve by learning self educated and management of specialized training of emotional intellegence to taxpayers. While for the knowledge of taxation rules can be improved by intensifying activity of counseling and moderation of taxation rules."

"Pengajar menerima dan menggunakan teknologi internet untuk persiapan bahan ajar dan pengumpulan tugas siswa Penelitian ini mengadopsi Unified Theory of Acceptance and Use of Technology UTAUT sebagai konsep model penerimaan oleh pengajar SMA di Kota Bogor Analisis dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling dan Path Analysis Hasil penelitian menunjukkan bahwa performance expectancy secara signifikan mempengaruhi behavioral intention sedangkan effort expectancy dan social influence tidak berpengaruh serta facilitating conditions tidak mempengaruhi use behavior Behavioral intention secara signifikan mempengaruhi use behavior pada wanita sedangkan pada pria keduanya tidak berpengaruh Sekolah sebaiknya memfokuskan nilai manfaat dalam sosialisasi teknologi internet bagi pengajar

---

Internet technology is growing rapidly each year which is accepted by teachers in academic environment to prepare teaching materials and collect assignments This research adopted the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology UTAUT as the concept of high school teachers rsquo acceptance The analysis performed by using Structural Equation Modeling and Path Analysis The findings of research tells that performance expectancy has a significant relationship with behavioral intention whereas effort expectancy and social influence do not Facilitating conditions is not found to influence use behavior Behavioral intention significantly influences use behavior for female teachers but not for male teachers Schools should consider performance expectancy when adopting internet technology for teaching "

"

Potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang selalu meningkat setiap tahunnya. Skripsi ini membahas mengenai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan optimalisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivist dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan dengan cara memperbaiki basis data objek PKB; memperkuat proses pemungutan dengan cara peningkatan sumber daya manusia di Bapenda dan UPP PKB DKI Jakarta; meningkatkan pengawasan dengan cara razia, door to door, penempelan stiker, program tax clearance, penerapan sanksi, pendekatan pelayanan dan pembayaran pajak ke wajib pajak; efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan cara pembayaran PKB secara online melalui e-samsat dan Samolnas; meningkatkan kapasitas penerimaan dengan cara koordinasi dengan pihak lain. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan mempercepat waktu pelayanan di Kantor Samsat dan pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi BBN-KB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta diantaranya adalah kurangnya kuantitas sumber daya manusia di UPP PKB DKI Jakarta, sarana dan prasana yang tidak terbarukan, dan kurangnya kepatuhan wajib pajak.

---

Potential of vehicle tax revenue in DKI Jakarta is very high. That is evidenced by the number of vehicle taxpayers which always increases every year. This thesis focus on DKI Jakarta Local Government’s effort to optimize vehicle tax in DKI Jakarta along with its obstacles which encountered in implementing that optimization. This study use the post positivist approach by conducting field and literature research. The results show that the effort to optimize vehicle tax revenue are intensification and extensification. Intensification is done by expanding revenue basis by improving database of PKB’s objects; strengthening collection process by increasing the quality of human resources in Bapenda and UPP PKB DKI Jakarta; increasing supervision by raids, door to door, sticker attachments, tax clearance program, applying tax penalties, service approaches and tax payments to taxpayers; increasing administration efficiency and reducing collection fees by PKB payments online throught e-samsat and Samolnas; and increasing revenue capacity by coordinating with other institute. While extensification is done by speeding up service time at Samsat office and granted basic relief and exemption of administrative sanction BBN-KB of the second vehicle and so on. The obtacles that are faced in optimizing vehicle tax revenue in DKI Jakarta are lacking quantity of human resources in UPP PKB DKI Jakarta, facilities and infrastructure that are not renewable, and lacking of taxpayers compliance.

"

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana persepsi wajib pajak di Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan tentang kenaikan NJOP. Skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei kuesioner dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis univariat. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi wajib pajak di Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, tentang kenaikan NJOP adalah baik.

---

This thesis discusses about how the perception of the taxpayer in Kelurahan Jagakarsa, South Jakarta on the increases of tax object sale value. This thesis uses a quantitative approach with data collection techniques through questionnaire surveys and literature studies. The analytical method used was the univariate analysis. The results showed that the perception of taxpayers in Kelurahan Jagakarsa, South Jakarta, on the increases of tax object sale value is good."

"E-filing merupakan bentuk modernisasi administrasi pajak dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. E-filing bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan, akses bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan PPh OP. Namun, e-filing masih belum digunakan oleh seluruh wajib pajak orang pribadi yang ditunjukkan dengan penurunan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pengguna wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan e-filing menggunakan Model Unified Theory Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 142 responden dengan survei menggunakan kuesioner. Pengaruh yang kuat ditunjukkan oleh hubungan Performance Expectancy terhadap Behavioral Intention dan Behavioral Intention terhadap Use Behavioral. Sedangkan, pengaruh yang lemah ditunjukkan oleh hubungan Effort Expectancy terhadap Behavioral Intention.

---

E-filing is form of modern tax administration as one of the way to improve community service using the improvement of technologies. E-filing has purposes to give an easy service for individual taxpayer submitting tax return and also to improve the individual taxpayer compliance to report Individual Annual Income Tax Returns. However, e-filing is not used by all individual taxpayers yet. It is shown by the decrease number of compliance level of Annual Income Tax Return report. This research is to acknowledge user acceptance of e-filing using Unified Theory Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model. Research method is using an descriptive quantitative approach with a purposive sampling technique. The sample was used 142 respondents with a survey using a questionnaire. The strong effects is shown by the correlation between performance expectancy to behavioral intention and behavioral intention to use behavioral. Whereas, the weak effects is shown by the correlation between effort expectancy to behavioral intention."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sektor ekonomi yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Skripsi ini meneliti tentang hambatan dan implikasi beban pajak yang terjadi atas adanya perubahan ketentuan pajak penghasilan pada PT X sebagai Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar. Penelitian ini menggunakan teori global taxation, schedular taxation, presumptive taxation, dan asas pemungutan pajak. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi PT X terdiri atas adanya benturan ketentuan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan hambatan dalam memahami ketentuan peraturan pelaksana dan menerapkan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013. Implikasi beban pajak yang terjadi atas adanya perubahan ketentuan pajak penghasilan pada PT X menjadi lebih kecil dan tidak memenuhi asas keadilan horizontal.

---

Micro, Small and Medium Enterprises sector are being occupied by mostly Indonesian people. This research discusses the obstacles and tax burden implication in the changes of income tax regulation at PT X as corporate taxpayers who have gross turnover that does not exceed 4,8 billion. This research uses a global and schedular taxation, presumptive taxation, and the principle of taxation theory. This research uses qualitative method by studying of literature and in-depth interviews. The results of this research are the obstacles of changes in income tax regulation which faced by PT X are consisted of inappropriate regulation between PP No. 46/2013 and UU No. 36/2008 and obstacles of understanding and implementing the regulation of PP No. 46/2013. Moreover, the impacts of changes in income tax regulation at PT X are consisted of the smaller tax payable which does not comply the principle of horizontal equity."

"[Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Perdagangan di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equational Modeling (SEM). Penggunaan SEM dipertimbangkan karena variabelvariabeldalam penelitian ini tidak dapat diukur secara langsung tetapi harus dijelaskan oleh variabel-variabel indikatornya. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Pengetahuan Perpajakan, Kompleksitas Pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak sedangkan Persepsi Keadilan tidak berpengaruh secara signifikan. 2) Sikap, Norma Moral, Persepsi Kondisi Keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Niat kepatuhan pajak sedangkan Persepsi Kontrol Perilaku dan Norma Deskriptif tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat Kepatuhan Pajak. 3) Norma Injunctive berpengaruh signifikan dan Negatif terhadap Niat Kepatuhan Pajak. 4) NiatBerpengaruh Signifikan dan Positif terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Persepsi Kontrol Perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Perdagangan di Kota Bandung.

---

This study is conducted to analyze factors that Influence the compliance behavior of trading business individual tax payer in The City of Bandung within the framework of Theory of Planned Behavior . The Method used in this research is Structural Equation Model Modeling (SEM). This method usefull for researh that contain latent variable that must be measure by its indicator variables. The Result found that : 1) Tax Knowledge and Perception of Tax Complexity have a significant and positif effect to attitude,whereas Perception of Tax Fairness has no

significant influence to attitude. 2) Attitude toward compliance, Moral Norm, Perception of Financial Condition have positif and significant influance to Intention toward Tax Compliance whereas Perceived Behavioral Control and Descriptive Norm have no significant influence. 3) Injunctive Norm Has negative and Significant Influence to Intention toward Tax Compliance. 4) Intention toward Compliance has significant and positif, but Perceived Behavioral Control has no significant influence to tax compliance behavior of trading business Individual Taxpayer in The City of Bandung., This study is conducted to analyze factors that Influence the compliance behavior

of trading business individual tax payer in The City of Bandung within the

framework of Theory of Planned Behavior . The Method used in this research is

Structural Equation Model Modeling (SEM). This method usefull for researh that

contain latent variable that must be measure by its indicator variables. The Result

found that : 1) Tax Knowledge and Perception of Tax Complexity have a

significant and positif effect to attitude,whereas Perception of Tax Fairness has no

significant influence to attitude. 2) Attitude toward compliance, Moral Norm,

Perception of Financial Condition have positif and significant influance to

Intention toward Tax Compliance whereas Perceived Behavioral Control and

Descriptive Norm have no significant influence. 3) Injunctive Norm Has negative

and Significant Influence to Intention toward Tax Compliance. 4) Intention

toward Compliance has significant and positif, but Perceived Behavioral Control

has no significant influence to tax compliance behavior of trading business

Individual Taxpayer in The City of Bandung]"

"Dalam rangka mensukseskan program pengawasan 100 Wajib Pajak terbesar dan Knowing Your Taxpayers, pimpinan DJP menginstruksikan untuk melakukan pelayanan dan pengawasan secara intensif terhadap 100 Wajib Pajak terbesar di masing-masing KPP. Konsep ini merupakan cikal bakal munculnya fungsi Account Representative di KPP Wajib Pajak Besar. Oleh karena itu dalam pembentukan Kanwil dan KPP WP Besar pada tahun 2002, Sistem Informasi Pajak dikembangkan menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang berbasis struktur organisasi berdasarkan fungsi.Membentuk Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar di dalam organisasi DJP untuk mengadministrasikan sejumlah kecil wajib pajak yang secara kolektif memberikan sumbangan penerimaan terbesar. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 9 September 2002, Kanwil dan KPP WP Besar telah diberi tugas untuk mengamankan penerimaan pajak 18,31% dari penerimaan pajak nasional, sementara untuk tahun 2003 sebesar 20,98% dari penerimaan pajak nasional, dan dalam tahun 2004 direncanakan sebesar 23,36% dari penerimaan pajak nasional. Dalam perkembangannya, Kanwil dan KPP WP Besar selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para Wajib Pajak sekaligus melakukan pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Secara kuantitatif, hasil pelayanan dan pengawasan tersebut tercermin dari persentase pertumbuhan penerimaan pajak, yakni selama tahun 2003 tumbuh sebesar 32% dibanding tahun 2002.Dalam kerangka penyediaan layanan, Roth (1987: 36) menjelaskan bahwa pelayanan-pelayanan yang disediakan pada publik baik diwujudkan dalam bentuk barang maupun jasa. Pemerintah dalam hal ini berperan dalam pengaturan dan pembuatan regulasi yang bertujuan untuk mengatur aktivitas pelayanan barang dan jasa kepada individu maupun kelompok yang berhak menerima pelayanan tersebut. Selain regulasi dan pengaturan, pemerintah berfungsi menyediakan jasa layanan bagi masyarakat pengguna.Kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang sukarela bukan kepatuhan yang dipaksakan. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak diperlukannya keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan dan pelayanan yang baik dan cepat terhadap wajib pajak (Bird: 1992: 275).Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat penyesuaian terhadap sistem dan pelayanan yang baru pada KPP Wajib Pajak Besar dua serta sejauh mana pengaruh kualitas Pelayanan Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem pelayanan yang profesional dan mengatahui sejauhmana pengaruh antara Pelayanan Pajak dengan kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi sederhana, Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Dari analisis diketahui dalam mengukur hubungan antara pelayanan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, digunakan analisis korelasi Pearson. Data hasil penelitian hubungan adalah sebesar 0.799. Hal ini mengartikan terdapat hubungan yang erat antara pelayanan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Sebesar 0.201 disebabkan oleh faktor-faktor lain diantaranya pemeriksaan, kebijakan dan pertumbuhan ekonomi.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan (korelasi) yang positif antara pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kepatuhan Wajib Pajak. hal ini terlihat dari koelisien korelasi sebesar sebesar 0,290. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan pajak. Hal ini akan membuat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak semakin meningkat.

---

In successful program of observing 100 of the largest Taxpayer and Knowing Your Tax payers, DJP leader instructs to serve and observe intensively to 100 of the largest Taxpayer in each KPP. The concept is a basis of appearance of Account Representative function in KPP Large Tax Payer. Therefore, in forming District Office and KPP Large Tax Payer in 2002, Tax Information System is developed becoming an Integrated Tax Administration System (SAPT) which basis is organization structure based on its function.Forming the District Office and KPP Large Tax Payer in organization of DJP to administrative a small amount of taxpayer collectively gives the biggest revenue donation. Since the operation begun in September, 9th 2002, District Office and KPP Large Tax Payer have been given a duty to safety tax revenue of 18.31% of national tax revenue, while in 2003 was 20.98% from national tax revenue, and in 2004 planned to be 23.36% from national tax revenue. In its growing, District Office and KPP Large Tax Payer always give the best service to Tax Payer altogether with observing on obedience fulfillment of tax duty. In Quantities, the result of service and observation showed by tax growing revenue percentage, it is along 2003 grew up to reach 32% compared with 2002.In the frame of service providing, Roth (1987:36) explained that services providing to public whether in products or services. The government in this case, is taking a role on regulating and making regulation to manage service activity of products and services to individual or group who have rights to the service. Besides rules and regulation, government function is to serve services to society as user.Tax obedience is an action of duty to pay and report the liability tax according to taxation. Obedience, which is hoped, is voluntary compliance not compulsory compliance. To improve voluntary compliance of Tax Payer is needed a fairness and an openness in applying tax regulation, simplification of rules and tax procedures good governance of service and quick to tax payer (Bird: 1992: 274-275).Based on the above explanation, then there is an adjustment of system and new service to KPP Large Tax Payer Two and how further is influences of Tax Service quality with Tax Payer obedience.The aim of research is to explain and breaking down the tax charging system through professional service system and to know how further is the influences between Tax Service and Tax Payer obedience. While research method used in writing the thesis is simple regression analysis method, Analysis characteristic is Quantitative analysis.From the analysis is known that measuring relation of Tax Service to Tax Payer obedience is used Pearson correlation analysis. Relation research result data is 0.799. It shows that there is a strong relation between service and Taxpayer obedience of 0.201 be caused of other factors such as examining, policy, and economic growth.Summary of the research is an existing positive correlation between services of Motor Vehicle Tax and Tax Payer obedience; it is shown by correlation coefficient of 0.290.Recommendation of the research is to improve Tax Payer obedience; therefore, tax service improvement is needed. This case will make Tax Payer obedience more increasing to pay tax."

"Implementasi Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi terindikasi bahwa masih sedikit Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor dan tahapan proses implementasi dari kebijakan Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-deskriptif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah dari ketiga faktor implementasi kebijakan masih terdapat beberapa kekurangan. Hal ini dikarenakan (i) waktu pengudangan kebijakan yang kurang tepat (ii) tidak terdapat indikator keberhasilan kebijakan (iii) pertumbuhan ekonomi yang lambat dan teknologi yang masih belum mumpuni (iv) harapan dikeluarkannya kebijakan tax amnesty. Proses implementasi kebijakan diawali dengan penerbitan PMK 91/2015, dilanjutkan dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

---

Implementation of Reduction or Nullification of Administrative Sanctions policy indicated that only few of taxpayers who take advantage of the policy. This research is aimed to describe policy implementation factors and process of Reduction or Nullification of Administrative Sanctions at Large Tax Office Two. This research conducted by using quantitative-descriptive approach with library research and in-depth interviews as data collection technique. The result of this research is among three factors of policy implementation, there are some lackness. This is because there are obstacles associated with (i) timing of policy implementation (ii) the absence of success indicator of policy implementation (iii) a slower economic growth and the technology is still not qualified (iv) rumour of tax amnesty policy. Implementation process started with PMK 91/2015, followed by increasing of taxpayers compliance and state reveue."