Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang kegiatan business coaching yang pembahasannya berupa analisis masalah tujuannya adalah untuk memberikan solusi demi memaksimalkan potensi UKM. Pada pelaksanaan business coaching ini yang dibahas adalah Perusahaan ABC yang merupakan usaha keluarga di bidang otomotif bengkel. Perusahaan ABC menyediakan jasa dan produk perawatan serta perbaikan kendaraan roda empat di Jalan Margonda, Depok. Tujuan dari business coaching ini adalah mengembangkan kesadaran atas risiko dan penilaian risiko di Perusahaan ABC.

---

This thesis discuses the activities of business coaching in which the subject is regarding the problem analysis and the focus is to give solution and maximizing the UKM’s potential. This business coaching discused here is ABC Company, in which is a family business in the automotive repair shop working field. ABC company provides services and products for four-wheel vehicles in Jalan Margonda, Depok. The goal of business coaching is to develop the risk awareness and risk assessment in ABC company.

"

"Laporan magang ini membahas evaluasi terkait proses penghitungan risiko pembengkakan biaya (cost overrun) pada proyek pembangunan jalan tol di Jawa Timur yang dilakukan oleh PT HEX Advisory, sebagai entitas usaha PT HEX Indonesia, yang berfokus pada layanan konsultasi keuangan. PT HEX Indonesia merupakan kantor akuntan publik yang menyediakan jasa audit dan asurans, konsultasi keuangan, konsultasi risiko, perpajakan, dan konsultasi hukum untuk perusahaan swasta dan publik. Peran PT HEX Advisory dalam proyek ini adalah memberikan masukan mengenai kelayakan proyek secara finansial. Evaluasi menunjukkan bahwa proses penetapan skema KPBU, proses penetapan SBOT oleh Pemerintah, dan penghitungan risiko cost overrun telah sesuai dengan teori dan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat kekurangan dalam proses penghitungan risiko, terutama dalam hal kurangnya akurasi mengenai tingkat rata-rata risiko cost overrun yang diperoleh oleh PT HEX Advisory dari tim teknis. Selain itu, laporan magang ini juga mencakup refleksi pribadi penulis selama pelaksanaan magang, serta rencana pengembangan diri yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

---

This internship report discusses the evaluation of the cost overrun risk calculation process in the toll road construction project in East Java conducted by PT HEX Advisory, a subsidiary of PT HEX Indonesia, specializing in financial advisory services. PT HEX Indonesia is a public accounting firm that provides services such as auditing and assurance, financial consulting, risk consulting, taxation, and legal consulting for both private and public companies. The role of PT HEX Advisory in this project is to provide input on the financial feasibility of the project. The evaluation shows that the process of determining the Public-Private Partnership (PPP) scheme, the process of determining the Supported Build-Operate-Transfer (SBOT) by the Government, and the calculation of the cost overrun risk are in line with relevant theories and regulations. However, there are deficiencies in the risk calculation process, particularly in terms of the lack of accuracy regarding the average level of cost overrun risk obtained by PT HEX Advisory from the technical team. Additionally, the internship report also includes the author's personal reflections during the internship and future self-development plans."

"Salah satu isu krusial dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah tidak dipergunakannya BMN secara efisien sehingga menimbulkan kondisi BMN yang unutilized dan underutilized. Konsep capital charge dalam ranah pengelolaan aset publik dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Capital charge telah diimplementasikan pada beberapa negara antara lain Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Kanada. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemungkinan diterapkannya konsep capital charge pada pengelolaan BMN dan prasyarat yang harus dipenuhi untuk penerapan capital charge tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif berupa studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). DJKN merupakan unit pemerintah yang berwenang dalam merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan BMN, termasuk kebijakan capital charge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep capital charge memiliki relevansi dengan konsepsi pengelolaan BMN, terutama pada optimalisasi pengelolaan BMN dengan fokus cost efficiency pada kondisi BMN yang underutilized. Berdasarkan hal tersebut, capital charge sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia, namun dalam implementasinya juga perlu memperhitungkan dampak fiskal dari sudut pandang penganggaran keuangan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

---

One of the crucial issues in the management of State Property (BMN) is that BMN is not used efficiently, resulting in conditions where BMN is unutilized and underutilized. The concept of capital charges in the realm of public asset management can be one solution to increase the efficiency of asset use. Capital charges have been implemented in several countries, including Australia, England, New Zealand, and Canada. This study aims to analyze the possibility of applying the capital charge concept to BMN management and the prerequisites that must be met for the application of the capital charge. This study uses a qualitative approach in the form of a case study at the Directorate General of State Assets Management of the Ministry of Finance (DGSAM). DGSAM is a government agency that has the authority to formulate BMN management policies, including capital charge policies. The study results show that the capital charge concept has relevance to the concept of BMN management, especially in optimizing BMN management with a focus on cost efficiency in underutilized BMN conditions. Based on this, a capital charge can be implemented in Indonesia, but in its implementation, it is also necessary to take into account the fiscal impact from the perspective of state financial budgeting in the APBN."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan pencadangan kerugian risiko operasional dari salah satu perusahaan jasa sewa kendaraan dan apakah analisis tersebut dapat diterapkan di perusahaan tersebut untuk perhitungan risiko. Penelitian ini dilakukan dengan menghitung nilai Operational Value at Risk (OpVaR) di PT. KLM. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerugian operasional selama 26 bulan mulai dari Januari 2018 hingga Februari 2020. Penelitian ini menggunakan metode loss distribution approach-aggregation dalam menghitung nilai risiko operasional.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai OpVaR pada PT. KLM yang telah dinyatakan valid setelah backtesting selama periode 1 tahun mulai dari Januari hingga Desember 2019 yaitu nilai OpVaR terendah sebesar Rp91.053.721 dan nilai OpVaR tertinggi sebesar Rp104.550.879. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan mengenai masalah operasional dan nilai kerugian operasional yang mungkin dihadapi perusahaan jasa sewa kendaraan, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan, serta memberikan opsi mitigasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk meminimalkan potensi kerugian operasional yang dihadapi.

---

The purpose of this research is to analyze the operational risk loss reserve of a car rental company and whether it can be applied within the company to measure the risks. This research is conducted by measuring Operational Value at Risk (OpVaR) from PT. KLM. The data used in this research is the operational losses in PT. KLM for the past 26 months starting from January 2018 to February 2020. This research uses loss distribution approach-aggregation method in measuring the operational risk. The results indicate that the value of OpVaR at PT. KLM that has been declared valid after backtesting during the 1-year period from January to December 2019 consists of the lowest OpVaR value of IDR 91.053.721 and the highest OpVaR value of IDR 104.550.879. This research is expected to provide additional understanding of operational problems and the amount of risk that might be faced by car rental companies, so that it can be used in its planning, as well as providing mitigation options that can be applied by the companiy to minimize potential operational risk losses that encountered."

"Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berperan penting untuk menunjang akuntabilitas keuangan negara. Sesuai dengan siklus pengelolaan BMN, proses penjualan BMN memerlukan alur birokrasi yang panjang dan melibatkan berbagai pihak sehingga rentan terjadi risiko kecurangan (fraud). Untuk memitigasi risiko fraud tersebut, sebagai pengelola BMN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), perlu melakukan fraud risk assessment (FRA) untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menetapkan respon yang sesuai terhadap berbagai skenario risiko fraud yang mungkin terjadi. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan FRA pada proses penjualan BMN yang melibatkan peran DJKN. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, kuesioner, wawancara, dan Focused Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FRA, peneliti mengidentifikasi 26 skenario risiko fraud terkait proses penjualan BMN yang perlu diantisipasi oleh organisasi. Dengan mempertimbangkan selera risiko organisasi, terdapat tiga skenario risiko dengan level sangat tinggi, delapan skenario risiko dengan level tinggi, sepuluh skenario dengan level sedang, dan lima skenario dengan level rendah. Proses bisnis yang perlu mendapat perhatian organisasi karena memiliki beberapa risiko yang berada di atas risk appetite organisasi adalah penilaian dan lelang. Skema risiko fraud yang perlu diantisipasi meliputi korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, penerimaan gratifikasi yang dilarang, penyuapan, penipuan, benturan kepentingan, dan pemerasan. Skema risiko lainnya berkaitan dengan assets misappropriation dalam bentuk pencurian kas dan persedian serta pembocoran informasi. Beberapa strategi anti fraud yang perlu dilakukan untuk menekan terjadinya risiko fraud pada DJKN meliputi aspek preventif, detektif, dan responsif dengan mengoptimalkan konsep Model Tiga Lini dan kerangka kerja integritas yang dimiliki organisasi.

---

State-Owned Assets Management (SAM) plays an important role in supporting state financial accountability. In accordance with the SAM cycle, the asset sale process requires a long bureaucratic flow and involves various parties so that is vulnerable to the fraud risk. To mitigate the fraud risk, the Ministry of Finance (MoF) c.q. the Directorate General of State Assets Management (DGSAM) needs to conduct Fraud Risk Assessment (FRA) to identify, analyze, evaluate, and respond to various possible fraud risk scenarios. This study aims to conduct FRA on the sales process of State-Owned Assets (BMN). The research was conducted qualitatively with a case study approach. Data were collected using a combination of document analysis, questionnaires, interviews, and Focused Group Discussions (FGD). Based on the results of the FRA, the researchers identified 26 fraud risk scenarios related to the asset sale process that need to be anticipated by the organization. By considering the organization’s risk appetite, of all the risk scenarios, there are three very high level risk scenarios, eight high level risk scenarios, ten medium level scenarios, and five low level scenarios. Business processes that need to be prioritized for mitigation because they have several risks above the organization's risk appetite are asset valuation and auction. Fraud risk schemes that need to be anticipated include corruption in the form of abuse of authority, illegal gratuities, bribery, deceit for service users, conflicts of interest, and economic extortion. Other risk schemes relate to assets misappropriation in the form of theft of cash and inventories and information leakage. Several anti-fraud strategies that need to be implemented to reduce the fraud risk level include preventive, detective, and responsive aspects by optimizing the Three Lines Model concept and organizational integrity framework.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja manajemen utang di Indonesia pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan menggunakan Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan kriteria dalam DeMPA Methodology dengan kondisi implementasi manajemen utang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja manajemen utang telah sesuai dengan Debt Management Performance Indicators yang terdapat dalam DeMPA Methodology.

---

This research aims to analyze the performance of debt management in Indonesia at Directorate General Of Budget Financing and Risk Management by using the Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. This research uses qualitative method with case study approach. The analysis is performed by comparing criteria in DeMPA Methodology with the current conditions of debt management implementation in Indonesia. The result shows that most of the debt management performance has been consistent with Debt Management Performance Indicators contained in DeMPA Methodology."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana PT Garuda Indonesia mengelola risiko reputasinya melalui pengungkapan sukarela. PT Garuda Indonesia Tbk., maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, telah mengalami sejarah panjang pasang surut dalam industri penerbangan. Oleh karena itu, sangat menarik untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan mengelola reputasinya selama krisis reputasi. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Reputasi dengan penambahan unsur reputasi berupa program anti korupsi digunakan sebagai dasar evaluasi. Penelitian ini menggunakan analisis konten kuantitatif dan kualitatif yang diaplikasikan pada laporan tahunan PT Garuda Indonesia tahun 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, dan 2019 sebagai metode dan instrumen penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat berada di puncak reputasinya, perusahaan lebih fokus pada pengungkapan tentang kualitas barang dan jasa. Sedangkan ketika timbul risiko reputasi, elemen kualitas manajemen lebih sering ditemukan. Studi ini juga menemukan bahwa ketika risiko reputasi terjadi, perusahaan menggunakan strategi “bolstering”, "shifting the blame", "corrective action", dan "compensation" untuk memperbaiki reputasinya.

---

This study aims to evaluate how PT Garuda Indonesia Tbk. manages its reputation risk through voluntary disclosures. PT Garuda Indonesia Tbk., the largest airlines company in Indonesia has experienced a long history of ups and downs in the aviation industry. Thus, it is very interesting to evaluate how the company manage its reputation throughout the reputation crisis. Reputation Risk Management Framework with the addition of reputation element in the form of anti-corruption element is applied as the basis of evaluation. This paper uses a quantitative and qualitative content analysis on PT Garuda Indonesia's annual reports for the year of 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, and 2019 as the research method and instrument. The key finding shows that while at the peak of its reputation, the company focuses more on disclosures about the quality of goods and services. Meanwhile, when experiencing a reputation threat, the quality of management is more often exposed. The study also finds that when the reputation threat occurs, the company uses “bolstering”, “shifting the blame”, “corrective action”, and “compensation” to repair its reputation."

"[ABSTRAKKualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik dapatdiwujudkan antara lain melalui tertib pengelolaan aset infrastruktur sebagai BarangMilik Daerah. Hal ini tampaknya masih menjadi kendala bagi sebagian besarpemerintah daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Situbondo. Penelitian inibertujuan mengidentifikasi faktor-faktor risiko pengelolaan aset infrastruktur dankemudian disusun strategi penanganan risiko untuk meningkatkan kualitas LKPDKabupaten Situbondo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif denganmenggunakan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10faktor risiko yang dominan dan berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Atas faktorfaktorrisiko tersebut selanjutnya dilakukan strategi penanganan risiko berupatindakan preventif dan tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkankualitas LKPD Kabupaten Situbondo.

---

ABSTRACTGood quality of local government financial statements (LKPD) can be obtainthrough orderly infrastructure assets management as district government property.This seems to be a problem for most local governments at Indonesia includingSitubondo district government. This research aimed to identify risk factors ofmanaging infrastructure assets and then prepared a risk management strategy toimprove financial statements quality of Situbondo district government. Thisresearch is a quantitative research with survey method. The result of this researchshown that there were 10 risk factors that dominan and affect the quality of LKPD.Based on these risk factors, further risk management strategies can be done in theform of preventive and corrective actions to improve the quality of financialstatements of Situbondo district government., Good quality of local government financial statements (LKPD) can be obtainthrough orderly infrastructure assets management as district government property.This seems to be a problem for most local governments at Indonesia includingSitubondo district government. This research aimed to identify risk factors ofmanaging infrastructure assets and then prepared a risk management strategy toimprove financial statements quality of Situbondo district government. Thisresearch is a quantitative research with survey method. The result of this researchshown that there were 10 risk factors that dominan and affect the quality of LKPD.Based on these risk factors, further risk management strategies can be done in theform of preventive and corrective actions to improve the quality of financialstatements of Situbondo district government.]"