Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Klitih merupakan fenomena kenakalan anak yang melibatkan geng anak. Kenakalan ini masih dapat ditemukan hingga saat ini, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dalam mengkaji bagaimana fenomena klitih masih terjadi, meskipun telah dilakukan berbagai tindakan untuk menghentikanya. Penelitian ini membahas aktivitas geng anak dengan menggunakan perspektif kriminologi budaya untuk menjawab bagaimana anak dapat menjadikan klitih sebagai budaya serta bagaimana budaya tersebut dipelajari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi serta studi data sekunder untuk mempelajari fenomena Klitih. Dengan menggunakan Social Learning Theory Akers sebagai konsep teori, penelitian ini juga membahas mengenai keterkaitan lower class terhadap geng anak. Dengan demikian, hasil penelitian menjelaskan bahwa teman sebaya memiliki peran besar dalam melakukan transmisi budaya kepada anak, sehingga anak mampu mempelajari bentuk kenakalan seperti klitih. Selain itu kondisi anak dengan status lower class memiliki kemungkinan besar untuk tergabung dalam geng anak sebagai akibat dari kesamaan budaya di antara keduanya.

---

Klitih is a phenomenon of child delinquency involving child gangs. This delinquency can still be found today, so further research is needed to examine how the klitih phenomenon still occurs, even though various actions have been taken to stop it. This research discusses child gang activity using a cultural criminology perspective to answer how children can make klitih a culture and how this culture is learned. This research uses qualitative methods through interviews, observations, and secondary data studies to study the Klitih phenomenon. By using Akers' Social Learning Theory as a theoretical concept, this research also discusses the relationship between the lower classes and child gangs. Thus, the research results explain that peers have a significant role in transmitting culture to children so that children can learn delinquency forms such as klitih. Apart from that, children with lower class status have a greater possibility of joining child gangs as a result of the cultural similarities between the two."

"Fenomena geng klitih merupakan suatu sebutan masyarakat Yogyakarta terhadap kasus kejahatan jalanan (street crime) yang dilakukan oleh sekumpulan geng remaja/pelajar. Motif kejahatannya beragam dan di luar orientasi materi, seperti balas dendam antarkelompok, menunjukkan solidaritas kelompok, pemberontakan terhadap sistem, hingga ajang unjuk eksistensi diri. Sementara itu, latar belakang lingkungan keluarga, pergaulan di sekolah, dan lemahnya social bond memiliki peran vital dalam pembentukan faktor kriminogen individu yang terlibat. Tesis ini membahas fenomena geng klitih dengan pendekatan kriminologi budaya yang berhubungan dengan subkebudayaan delinkuen, pengaruh dinamika kota dan penduduk, serta peranan agen kontrol sosial baik lembaga pemerintahan hingga masyarakat. Hasil penelitian ini berupa suatu gagasan pengendalian sosial kejahatan di luar peradilan pidana yang berbasis pada pelibatan agen masyarakat sesuai dengan konteks pandangan kriminologi budaya.

---

A phenomenon of Klitih gang is a term mentioned by the people of Yogyakarta toward street crime conducted by a group of youth/student geng. The motive of the crimes are vary and beyond money orientation, such as revenge among groups, to expressed groups solidarity, rebellion against the system, and to show self exsistence. Meanwhile, family background, school‘s association, and weak social bond have a vital role in forming a criminogenic factor of the person involved. This thesis discusses the phenomenon of the Klitih gang with a cultural criminology approach that is related to delinquent subcultures, the impact of city and population dynamics, and the role of social control agents in both the government agency and society. The result of this thesis is in a form of a notion of social crime control throughout criminal justice based on the involvement of the community in accordance to the context of the cultural criminology views."

"Sebagai salah satu produk budaya yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat, komik mengandung makna, dan mencitrakan sesuatu yang interpretasinya bisa dimaknai pembaca secara berbeda-beda. Menggunakan gabungan antara analisis naratif, kriminologi visual, dan analisis wacana kritis di bawah kerangka kriminologi budaya, skripsi ini mencoba untuk mengkaji penggambaran kekerasan simbolik berupa intimate partner violence, termasuk di dalamnya kekerasan seksual, yang terdapat pada total 59 dari 109 chapter dalam 3 judul manga BL. Penelitian ini menggunakan perspektif posmodern, artinya, penulis sebagai instrumen penelitian bebas menginterpretasi makna dalam teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intimate partner violence dan kekerasan seksual digambarkan sebagai sesuatu yang romantis, sebagai salah satu jenis penyaluran rasa cinta yang tidak disampaikan melalui kata-kata, melainkan dengan tindakan.

---

As one of cultural artifacts produced and consumed publicly, comic has its meaning pre-packaged and images which can be intepreted by its readers differently. Utilizing combination of narrative analysis, visual criminology, and critical discourse analysis under cultural criminological framework, this thesis attempts to analyze depictions of symbolic violence, namely intimate partner and sexual violence, on total of 59 of 109 chapters of 3 titles of BL mangas. This thesis is conducted using postmodern perspective, which means, the researcher, as one of research intrument, interprets meanings on text independently. Result of this study shows that intimate partner and sexual violence are represented as something romantic, as a kind of love that can only be conveyed by action."

"Klithih merujuk pada aksi kekerasan di jalanan Yogyakarta pada malam hari. Fenomena ini tidak terbatas pada perilaku iseng remaja, namun telah berubah menjadi subkultur yang kompleks di Yogyakarta. Tugas karya akhir ini membahas bagaimana  klithih dilihat masyarakat sebagai perilaku yang bersifat kriminogenik sedangkan klithih dikontestasikan sebagai kegiatan kultural oleh pelaku klithih itu sendiri. Adanya perbedaan pandangan tersebut tidak lepas dari eksistensi konflik budaya. Pengumpulan data diperoleh melalui studi literatur. Pembahasan tulisan ini dibantu dengan perspektif kriminologi budaya dan teori subkultur delinkuen milik Albert Cohen, serta konsep kebudayaan, konfllik budaya dan subkultur. Hasilnya,  konflik budaya antara pelaku klithih dengan masyarakat Yogyakarta terjadi karena adanya perbedaan interpretasi terhadap nilai dan norma yang ada. Konflik budaya menjadi akar dari pembentukan wacana yang cenderung negatif terhadap klithih sebagai

---

Klithih refers to violent acts on the streets of Yogyakarta at night. This phenomenon is not limited to juvenile fad behavior, but has turned into a complex subculture in Yogyakarta. This final project discusses how klithih is seen by the community as criminogenic behavior while klithih is contested as a cultural activity by the klithih actors themselves. The existence of these different views cannot be separated from the existence of cultural conflicts. Data collection was obtained through literature study. The discussion of this paper is assisted by the perspective of cultural criminology and delinquent subculture theory by Albert Cohen, also the concept of culture, cultural conflict and subculture. As a result, cultural conflicts between klithih actors and the people of Yogyakarta occur because of different interpretations of existing values and norms. Cultural conflict is the root of the formation of discourse that tends to be negative towards klithih as a reactive subculture in society."

"Klithih merujuk pada aksi kekerasan di jalanan Yogyakarta pada malam hari. Fenomena ini tidak terbatas pada perilaku iseng remaja, namun telah berubah menjadi subkultur yang kompleks di Yogyakarta. Tugas karya akhir ini membahas bagaimana klithih dilihat masyarakat sebagai perilaku yang bersifat kriminogenik sedangkan klithih dikontestasikan sebagai kegiatan kultural oleh pelaku klithih itu sendiri. Adanya perbedaan pandangan tersebut tidak lepas dari eksistensi konflik budaya. Pengumpulan data diperoleh melalui studi literatur. Pembahasan tulisan ini dibantu dengan perspektif kriminologi budaya dan teori subkultur delinkuen milik Albert Cohen, serta konsep kebudayaan, konfllik budaya dan subkultur. Hasilnya, konflik budaya antara pelaku klithih dengan masyarakat Yogyakarta terjadi karena adanya perbedaan interpretasi terhadap nilai dan norma yang ada. Konflik budaya menjadi akar dari pembentukan wacana yang cenderung negatif terhadap klithih sebagai reactive subculture di masyarakat.

---

Klithih refers to violent acts on the streets of Yogyakarta at night. This phenomenon is not limited to juvenile fad behavior, but has turned into a complex subculture in Yogyakarta. This final project discusses how klithih is seen by the community as criminogenic behavior while klithih is contested as a cultural activity by the klithih actors themselves. The existence of these different views cannot be separated from the existence of cultural conflicts. Data collection was obtained through literature study. The discussion of this paper is assisted by the perspective of cultural criminology and delinquent subculture theory by Albert Cohen, also the concept of culture, cultural conflict and subculture. As a result, cultural conflicts between klithih actors and the people of Yogyakarta occur because of different interpretations of existing values and norms. Cultural conflict is the root of the formation of discourse that tends to be negative towards klithih as a reactive subculture in society."

"Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang cukup serius di Indonesia karena memiiki dampak terhadap kestabilan ekonomi dan keuangan negara. Selain itu tindak pidana pencucian uang ini juga memiliki modus kejahatan yang beraneka ragam, salah satunya adalah dengan menggunakan sarana KUPVA Bukan Bank (money changer). Penggunaan money changer sebagai alat dalam melakukan pencucian uang tidak terlepas dari alasan bahwa money changer merupakan penyedia jasa keuangan yang dalam hal pengawasan dan pengaturannya dapat dikatakan tidak terlalu ketat bila dibandingkan dengan penyedia jasa keuangan lainnya. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang kongkrit terutama dari pihak-pihak terkait untuk mencegah penyalahgunaan money changer sebagai alat pencucian uang. Selain pencegahan, masalah penegakan hukum juga merupakan hal yang perlu dipertegas karena selama ini, jika terbukti terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana hanyalah para pengurusnya saja, sedangkan korporasinya tidak pernah dijadikan sebagai tersangka. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melakukan pencegahan pemanfaatan money changer sebagai sarana pencucian uang, maka diperlukan langkah pengoptimalan dalam hal pelaksanaan kewajiban pelaporan, pelaksanaan CDD (Customer Due Diligence) dan EDD (Enhanced Due Diligence) serta pengawasan terhadap money changer itu sendiri. Selanjutnya, terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi money changer dalam tppu, maka hal yang perlu diperhatikan adalah sejauhmana keterlibatan dari money changer tersebut serta yang perlu juga diperhatikan adalah pemenuhan persyaratan yang diatur dalam UU PPTPPU untuk dapat menjerat suatu korporasi. Dalam Pasal 10 UU PPTPPU mengatur ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam hal menjerat suatu korporasi, sehingga apabila dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan money changer ada salah satu dari syarat tersebut yang tidak terpenuhi, maka korporasi money changer tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya kepada pengurusnya saja.

---

Money laundering is a serious crime in Indonesia because it has an impact on the stability of the economy and the country finances. In addition, criminal sanctions for money laundering also have a variety of modes of crime, one of which is using the KUPVA facility, not a bank (money changer). The use of money changers as a tool in conducting money laundering is inseparable from the reason that money changers are providers of financial services that are a little loose in terms of supervision and regulation when compared to other financial service providers. For this reason, concrete steps are needed, especially from related parties to prevent misuse of money changers as a means of money laundering. In addition to prevention, the issue of law enforcement is also a matter that needs to be emphasized because so far, if proven to be involved in criminal acts of money laundering, only those administered for criminal responsibility, while the money changer corporation has never been made a suspect. This study uses the Normative Juridical method using a case and conceptual approach. The results of this study conclude that in preventing the use of money changers as a means of money laundering, optimization measures are needed in terms of reporting obligations, the implementation of CDD and EDD and supervision of the money changer itself. And related to the corporate criminal liability money changer in TPPU, the thing that needs to be considered is the extent of the involvement of the money changer and how to fulfill the requirements stipulated in the PPTPPU Law to be able to ensnare a corporation. In Article 10 of the PPTPPU Law, there are four conditions that must be met in the case of ensnaring a corporation, so that in cases of money laundering involving a money changer, one of these conditions is not met, the money changer corporation cannot be held liable for criminal liability, but only the administrators."

"Tesis ini membahas analisis intelijen strategis dalam menanggulangi kekerasan geng pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Fenomena geng dalam terjadinya kekerasan pelajar student violence merupakan bagian dari kekerasan remaja youth violence , bahkan kekerasan yang lebih luas di masyarakat. Analisis intelijen strategis adalah alat yang esensial dalam pengembangan penegakkan hukum secara modern baik untuk kebijakan, perencanaan ataupun program-programnya, hal ini disebabkan karena peranan penting dari intelijen strategis adalah mendukung pencapaian tujuan secara strategis dan praktis. Analisis intelijen strategis digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh berbagai hasil analisa yang berguna bagi para pemangku kepentingan untuk memahami karakteristik dari geng pelajar, sehingga segala upaya pencegahan dan penanggulangannya mampu menyentuh ke akar permasalahan. Dari penelitian ini didapat penejelasan mengenai karakteristik geng pelajar, pola pembentukan dan kegiatan geng pelajar pelaku kekerasan dan rumusan bentuk penanggulangan kekerasan geng pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

This thesis discusses strategic intelligence analysis of student gang violence countermeasure in Special Region of Yogyakarta Province. The gang phenomenon in the occurrence of student violence is part of youth violence, even wider violence in the community. Strategic intelligence analysis is an essential tool in the development of law enforcement in modern both for its policies, plans or programs, this is because the important role of strategic intelligence is to support the achievement of objectives strategically and practically. Strategic intelligence analysis is used in this research to obtain various useful analysis results for stakeholders to understand the characteristics of the student gang, so that all prevention and mitigation efforts can touch to the root of the problem. From this research, there is a description of the characteristics of student gangs, the pattern of formation and activities of student gangs of violent actors and the formulation of gang violence in Special Region of Yogyakarta Province."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan diversi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di Indonesia, dilihat dari ketentuan perundang-undangan tentang narkotika dan sistem peradilan pidana anak, serta beberapa putusan hakim yang mengadili perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan narkotika di Indonesia memberikan kesempatan kecil bagi anak yang ingin diupayakan diversi, yaitu hanya anak yang didakwa sebagai penyalah guna narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, ketentuan diversi di Indonesia juga memberikan peluang bagi anak yang didakwa lebih dari satu. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dan didakwa lebih dari satu dapat diupayakan diversi apabila salah satu dakwaannya adalah penyalahgunaan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, pengupayaan diversi pada tahapan persidangan oleh hakim dinilai cukup baik, namun masih ada yang tidak mengupayakannya walaupun dari ketentuannya dimungkinkan untuk diupayakan diversi. Alasan dibalik itu adalah dampak dari tindak pidana narkotika yang dapat merusak generasi muda di Indonesia. Beberapa remaja juga didapat melakukan peredaran narkoba yang dianggap sebagai tindak pidana berat, membuat pengupayaan diversi bagi anak sangat sulit dilakukan oleh hakim.

---

ABSTRACTThe aims of this study is to find out the usage possibility of diversionary programmes for juveniles who involved in illegal drug dealing and drug misuses, from Indonesian drugs law and juvenile justice system. This thesis also look up to some court verdicts which dealing with juvenile who involved in illegal drug dealing and drug misuses, to find out the judges rsquo view on drugs issues in juveniles. The results of this study indicate that the provision of narcotics in Indonesia provides a small opportunity for children who want to be diverted from court procedures, that is, only the juvenile who conduct drug abuse, as in Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. However, the provision of diversion in Indonesia also provides an opportunity for juveniles who are charged more than one. Article 3 of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning for the Diversionary Programme Guidelines in the Juvenile Justice System stated that any juveniles who involved in narcotics crimes and charged with more than one, can be attempted to be diverted as long as one of its indictment is an abuse of drugs, as stated in Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The diversionary attempts at the trial stage by the judge are good enough, but some still do not seek it even if it is possible to be diverted. Reasons behind it are drug offences has a devastating impact on the younger generation in Indonesia. Some juveniles are also attempt drug trafficking, which is considered by authorities as a serious criminal offense, making judges difficult to attempt a diversion for the juveniles."

" ABSTRAK Penelitan ini membahas seksisme dalam pemberitaan media online terhadap kasus prostitusi online yang melibatkan sejumlah selebriti perempuan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana seksisme ditampilkan dalam pemberitaan di situs berita online terhadap para selebriti perempuan. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan studi dokumentasi di dua situs berita online, yakni Detik.com dan Tribunnews.com. Analisis berita dilakukan menggunakan metode analisis framing Gamson dan Modigliani. Sedangkan metode pengumpulan data sekunder dilakukan melalui wawancara medalam pihak kebijakan media. Hasil penelitian menemukan bahwa para selebriti perempuan ditampilkan sebagai objek seksual dengan banyak menampilkan tubuh dan penampilan sebagai berita yang di luar konteks dan cenderung sensasional. Pemberitaan kasus tersebut pada umumnya menggunakan kata-kata yang seksis. Penelitian ini juga menunjukan bahwa media masih sangat minim sensitivitas gender.Kata Kunci : framing, media, seksisme, prostitusi, selebriti

---

ABSTRACT ABSTRACTThis research discusses sexism in the media coverage related to the online prostitution case involving a number of female celebrities in Indonesia. The purpose of this study to explain how sexism is displayed in the news when informing about the female celebrities. Methods of collecting primary data is done with the study documentation in two online news sites, namely Detik.com and Tribunnews.com. News analysis was performed using Gamson and Modigliani rsquo s framing analysis. While the method of secondary data collection is through in depth interviews. The study found that female celebrities are displayed as sexual object with lots of displays of body and appearance as the news tends to be out of context and tends to be sensational. Preaching the case generally uses words that are sexist. The study also shows that the media is still lack of gender sensitivity.Keywords framing, media, sexism, prostitution, celebrity "