Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan di Indonesia. Saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi terutama di wilayah perdesaan. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal  sebagai strategi menekan angka kemiskinan di perdesaan. Desa Serang, Purbalingga merupakan salah satu contoh desa yang melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Des). Oleh karena itu menarik untuk dilihat bagaimana proses pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pengembangan BUM Des Serang Makmur Sejahtera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Des di Desa Serang dilakukan melalui beberapa tahapan serta dijadikan sebagai suatu proses yang terus dilakukan sepanjang masa atau tanpa batasan waktu tertentu. Terdapat hambatan dalam proses pemberdayaan tersebut, namun juga ada faktor pendukung yang mendorong proses pemberdayaan dapat dilakukan hingga saat ini. Berdasarkan pemberdayaan yang dilakukan telah mendorong perbaikan pada pelayanan publik, meningkatkan aktivitas perekoniman masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.

---

Poverty is still a main concern in the  development in Indonesia. At present the number of poor people in Indonesia is still high, especially in rural areas. Community empowerment by utilizing local potential as a strategy to reduce poverty in rural areas. Serang Village, Purbalingga is an example of a village that undertakes community empowerment efforts through the Village Owned Enterprises (BUM Des). It is therefore interesting to see how the empowerment process is carried out through the development of BUM Des Serang Makmur Sejahtera. The method used in this research is qualitative. Based on research that community empowerment through the development of BUM Des in Serang Village is carried out through several stages and is made as a process that continues to be carried out throughout time or without a certain time limit. There are obstacles in the empowerment process, but there are also supporting factors that encourage the empowerment process to be carried out"

"Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang didalamnya mengandung banyak dimensi, yang membuat suatu individu atau suatu masyarakat terpuruk dan kurang mendapatkan kesejahteraan hidup. Salah satu solusi yang acap kali diambil dan dilakukan oleh pemerintah untuk menyejahterakan kelompok masyarakat miskin adalah dengan melakukan kegiatan filantropi. Makalah ini bertujuan untuk merefleksikan kegiatan saya di dalam komunitas sekoci amal dalam melakukan gerakan filantropi berupa charity. Dalam menjalankan program charity saya menggunakan modal sosial saya akan pengetahuan mengenai kondisi sosial-budaya di kelurahan Gunung Sahari Utara. Terdapat adanya perbedaan indikator antara pemerintah dan komunitas dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat miskin, yaitu pemerintah hanya memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin yang memiliki KTP di wilayah kelurahan Gunung Sahari Utara saja. Hal ini dapat berdampak pada kurang efektifnya aktivitas program bantuan pemerintah yang diselenggarakan kepada masyarakat miskin di kelurahan Gunung Sahari Utara. Program charity perlu ditangani dengan lebih komprehensif oleh pemerintah, khususnya pada proses identifikasi masyarakat miskin agar dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.

---

Poverty is a phenomenon in which it contains many dimensions, which makes an individual or a society slump and lack of welfare. One solution that is often taken and carried out by the government to improve the welfare of the poor is to carry out philanthropic activities. This paper aims to reflect on my activities in the lifeboat community of charity in carrying out philanthropic movements in the form of charity. In running the charity program, I use my social capital to know about socio-cultural conditions in the Gunung Sahari Utara village. There are differences in indicators between the government and the community in identifying groups of poor people, namely the government only provides assistance to poor people who have ID cards in the Gunung Sahari Utara village area only. This can have an impact on the ineffectiveness of government assistance program activities held for the poor in the Gunung Sahari Utara sub-district.programs Charity need to be handled more comprehensively by the government, especially in the process of identifying the poor so that they can be carried out effectively and on target."

"Tesis ini membahas tentang pengembangan kewirausahaan KPM PKH yang dilakukan melalui lembaga BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes yang dipilih adalah BUMDes Karya Mekar, merupakan salah satu BUMDes yang melibatkan para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dalam usaha bisnis BUMDes. Berlokasi di wilayah Desa Sukajadi Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kewirausahaan KPM PKH Melalui BUMDes dilakukan berdasarkan konsep model awal terkait input-proses-output model. Sebuah model yang dikembangkan dengan menggabungkan fokus lingkungan, organisasi, dan individu ke dalam proses dinamis dari perilaku pencarian peluang dan keuntungan secara simultan dalam kewirausahaan. Input berkaitan dengan sumber daya yang bisa ditemukan guna mencapai proses dan hasil yang terdiri dari enam aspek yang berkontribusi yaitu sumber daya individu; sumber daya lingkungan; dukungan pemerintah desa dan kabupaten; dukungan masyarakat; jenis bantuan yang tersedia; serta faktor penghambat dalam input. Proses merupakan kegiatan orkestrasi (penyelarasan) sumber daya yang tersedia dan bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan kewirausahaan bagi KPM PKH. Orkestrasi sumber daya berkaitan dengan tindakan yang diambil para pemimpin (dalam hal ini pengurus maupun Ketua Unit BUMDes dan SDM PKH) untuk memfasilitasi upaya KPM PKH dalam mengelola sumber daya BUMDes secara efektif. Output dalam kewirausahaan memiliki fokus tujuan pada penciptaan nilai bagi masyarakat, organisasi, dan individu. Manfaat-manfaat ini termasuk peningkatan masyarakat, kekayaan, pengetahuan, dan peluang yang didapatkan oleh KPM PKH. Selain KPM PKH, output yang dihasilkan juga tidak hanya menyangkut sisi manfaat dari KPM PKH. Di sisi kelembagaan BUMDes, hadirnya KPM PKH telah mewujudkan BUMDes Karya Mekar sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang bisa berfungsi menjadi lembaga sosial ataupun komersial. Terakhir, penelitian ini menyarankan Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial dan Kementerian Desa PDTT), pemerintah kabupaten dan pemerintah desa harus mampu menjadi broker atau penghubung bagi BUMDes untuk dapat mengakses berbagai program dan bantuan yang bisa mendukung upaya pemberdayaan dalam bidang kewirausahaan bagi keluarga miskin lainnya selain penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

---

This thesis discusses the entrepreneurship development of PKH (Program Keluarga Harapan) beneficiaries which is carried out through BUMDes (Village-Owned Enterprises). The BUMDes chosen is BUMDes Karya Mekar, which is one of the BUMDes that involves the beneficiaries of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan) in the BUMDes business. Located in the area of Sukajadi Village, Campaka District, Cianjur Regency. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection methods used are through interviews, observation, and literature and documentation studies. The results showed that the entrepreneurship development of beneficiaries PKH through BUMDes was carried out based on the initial model concept related to the input-process-output model. A model developed by incorporating environmental, organizational, and individual focus into the dynamic process of simultaneous opportunity and profit seeking behavior in entrepreneurship. Input relates to resources that can be found in order to achieve processes and results which consist of six contributing aspects, namely individual resources; environmental resources; support from village and district governments; community support; the types of assistance available; as well as the limiting factor in the input. The process is an orchestration activity (alignment) of available and useful resources for the implementation of entrepreneurial activities for beneficiares PKH. Resource orchestration is related to the actions taken by the leaders (in this case the management and the Chairman of the BUMDes and PKH Human Resources Units) to facilitate the efforts of beneficiaries PKH in managing BUMDes resources effectively. Output in entrepreneurship has an objective focus on creating value for society, organizations and individuals. These benefits include increased community, wealth, knowledge, and opportunities obtained by beneficiares PKH. Apart from beneficiaries PKH, the output produced does not only concern the benefits of beneficiaries PKH. On the BUMDes institutional side, the presence of beneficiaries PKH has made BUMDes Karya Mekar a pillar of economic activity in the village that can function as a social or commercial institution. Finally, this study suggests that the Central Government (Ministry of Social Affairs and Ministry of Village PDTT), regency governments and village governments must be able to become brokers or liaisons for BUMDes to be able to access various programs and assistance that can support empowerment efforts in the entrepreneurial sector for poor families other than recipients. the benefits (KPM) of the Family Hope Program (PKH)."

"Persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah-masalah utama yang dihadapi di dunia baik bagi negara maju dan berkembang. khususnya di Indonesia. Keduanya menjadi tujuan utama dari aksi global yang perlu dibenahi sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) melalui tema "Mengubah Dunia Ketiga: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dalam rangka mendukung SDGs, Indonesia secara konsisten telah menerapkan desentralisasi melalui otonomi daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya. Terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah melalui otonomi untuk menciptakan pembangunan sosial ekonmi secara berkelanjutan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara khusus, Indonesia juga menerapkan otonomi khusus yang diberikan kepada beberapa daerah yang memperooleh otonomi khusus berikut tambahan dana transfer daripemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari otonomi khusus tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemberian ootonomi khusus telah tepat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinann dan mengurangi kerimpangan pendapatan, namun terdapat faktor eksternal yang perlu dibenahi yang mempengaruhi kebijakan otonomi khusus sehingga akan berjalan lebih efektif.

---

Poverty and income inequality are the main problems faced in the world for both developed and developing countries, especially in Indonesia. Both are the main goals of global action that need to be addressed as mandated in the Sustainable Development Goals (SDGs) through the theme "Changing the Third World: The 2030 Agenda for Sustainable Development". In order to support SDGs, Indonesia has consistently implemented decentralization through regional autonomy in the management of its government system. The authority between the central government and regional government is divided through autonomy to create sustainable socio-economic development for the creation of a fair and prosperous social life. In particular, Indonesia also implemented special autonomy which was granted to several regions receiving special autonomy along with additional transfer funds from the central government as a follow-up to this special autonomy. This study proves that the policy to offer special autonomy is appropriate in the context of poverty alleviation but has not succeeded in reducing income inequality."

"Penelitian ini menguji dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia  menggunakan analisa data panel dengan mengambil sampel data dari 33 propinsi dari periode 2005 - 2012.  Menggunakan estimasi model non – linear, dampak desentralisasi dapat dijelaskan melalui titik balik minimum dimana fiscal desentralisasi mempunyai dampak negatif maksimal terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa dampak desentralisasi fiskal paling optimal ketika indeks desentralisasi sama dengan 34 persen. Dengan kata lain, dampak desentralasi fiskal terhadap pengurangan tingkat kemiskinan paling optimal terjadi ketika rasio akumulasi pengeluaran pemerintah daerah per kapita  disatu propinsi adalah sepertiga dari dari total pengeluaran pemerintahan per kapita di proprinsi tersebut

---

This study examines the effect of fiscal decentralization on poverty headcount rate in Indonesia by employing panel data analysis, which takes sample data form 33 provinces in Indonesia in the period 2005 – 2012. Using the non-linear estimation model, the effect of decentralization on poverty is captured from its turning point relation, which has maximum impact on decreasing poverty rate. This study finds that optimum effect of fiscal decentralization on poverty reduction occurs when the index of decentralization is equal to 34 percent. In other words, the highest impact of decentralization on poverty reduction is when the ratio of local government expenditure per capita is one third of the total government expenditure per capita."

"Conditional cash transfer (CCT) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen bantuan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini menguji hubungan PKH dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia serta perbedaan pengaruhnya pada daerah tertinggal dan non tertinggal. Penelitian ini menggunakan data panel dari 512 kabupaten/kota tahun 2015-2019 dengan metode estimasi fixed effect model (FEM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa PKH memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, baik di daerah tertinggal maupun non tertinggal, dimana pengaruhnya dalam penurunan tingkat kemiskinan lebih kecil di daerah tertinggal dibanding daerah non tertinggal. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi di daerah tertinggal pada umumnya memiliki kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi, aksesibilitas wilayah yang sulit, faktor exclusion dan inclusion error yang cukup tinggi, serta fasilitas pendidikan dasar yang masih relatif terbatas dibanding daerah non tertinggal.

---

Conditional cash transfer (CCT), known as the Program Keluarga Harapan (PKH), is a social assistance instrument to reduce poverty in Indonesia. Therefore, this study examines the relationship of PKH in reducing the poverty rate in Indonesia and the differences in its effects on less-developed and developed regions. This study uses panel data from 512 districts/cities in 2015-2019 with the fixed-effect model (FEM) estimation. The results show that PKH has a negative and significant relationship to the poverty rate in Indonesia, both in less-developed and developed regions, where its effect in reducing poverty rates is smaller in less-developed regions than in developed regions. It can happen because conditions in less-developed regions generally have a higher poverty gap, difficult regional accessibility, fairly high exclusion and inclusion error factors, and relatively limited basic education facilities compared to developed regions."

"Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah. Meningkatnya kemiskinan menyebabkan berbagai masalah sosial yang merugikan. Meskipun angka kemiskinan Indonesia telah menurun selama beberapa tahun terakhir, sisa kemiskinan perlu dikurangi. Untuk memerangi kemiskinan, pemerintah harus memberlakukan undang-undang dan inisiatif yang sesuai. Tiga faktor penentu utama yang mempengaruhi kemiskinan adalah kesehatan dan pendidikan serta pengangguran, dua kategori yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menyusun analisis data panel dengan metode General Least Square Regression menggunakan STATA dengan data 32 provinsi (tidak termasuk Kalimantan Utara dan DKI Jakarta) di Indonesia untuk tahun 2010 sampai 2019. Temuan penelitian adalah bahwa pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

---

Poverty is one of the benchmarks for socio-economic conditions in assessing the success of development carried out by the government in an area. The rise in poverty leads to a wide range of detrimental social issues. Even though Indonesia's poverty rates have decreased over the past few years, specifically from 2010 to 2019, the residual poverty needs to be reduced. To combat poverty, the government should enact the appropriate laws and initiatives. Three of the key determinants influencing poverty are health and education as well as unemployment, two of the categories which are components of Human Development Index. Thus, this research aims to analyze the impact of unemployment, government expenditure, and human development index on poverty in Indonesia. This research arranged panel data analysis with General Least Square Regression using STATA with the data of 32 provinces (excluding North Kalimantan and DKI Jakarta) in Indonesia for the year 2010 to 2019. The finding is that open unemployment, government expenditure and HDI has significant impact on poverty."

"Penelitian ini ingin menganalisis dampak transfer ke daerah dan dana desa terhadap kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan ekonometrika dengan data panel, dimana model yang diestimasi yaitu model kuadratik. Obyek penelitian ini adalah 32 daerah provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Utara, periode 2012-2019. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dana transfer berpengaruh signifikan terhadap jumlah orang miskin. Apabila total transfer riil yang diterima provinsi i pada periode t naik maka pada awalnya jumlah orang miskinnya akan bertambah sebelum akhirnya kemudian berkurang ketika sampai pada titik baliknya yaitu sebesar Rp.14,6 triliun. Sedangkan berdasarkan hasil analisis terhadap jenis-jenis dana transfer secara terpisah terhadap kemiskinan provinsi-provinsi sampel dapat disimpulkan bahwa alokasi DAK dan DID merupakan alokasi yang paling signifikan mengurangi jumlah orang miskin. Sedangkan DAU dan DBH tidak efektif mengurangi jumlah orang miskin, karena justru menambah orang miskin

---

This study aims to analyze the impact of transfers to regions and village funds on poverty in Indonesia. The method used is quantitative and econometric descriptive analysis with panel data, where the estimated model is a quadratic model. The object of this research is 32 provinces in Indonesia, except DKI Jakarta and North Kalimantan, the period 2012-2019. The estimation results show that transfer funds have a significant effect on the number of poor people. If the total real transfers received by province i in period t increase, initially the number of poor people will increase before finally decreasing when it reaches the turning point of Rp. 14.6 trillion. Meanwhile, based on the analysis of the types of transfer funds separately on poverty in the sample provinces, it can be concluded that the DAK and DID allocations are the allocations that most significantly reduce the number of poor people. Meanwhile, the DAU and DBH are not effective in reducing the number of poor people, because they increase the number of poor people"

"Penelitian ini tentang strategi survival buruh perempuan dalam memenuhi perekonomian keluarga yang dibahas dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah kemiskinan yang telah menjadi masalah sosial dan diperburuk oleh munculnya pandemi Covid 19. Indonesia memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi dan kenaikan angka tersebut bertambah ketika Covid 19 melanda. Peningkatan kemiskinan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena konsep kemiskinan erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Urgensi dilakukan penelitian ini yaitu buruh perempuan sebagai kelompok rentan akan kemiskinan dan perlu menghadapi situasi baru saat munculnya Covid 19 yang membuat perekonomian kelurga terpuruk. Kemiskinan yang dialami buruh perempuan dan keluarganya menyebabkan kesejahteraan ekonomi keluarga menurun. Sebagai alat untuk mencapai pembangunan, kesejahteraan sosial memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara menyeluruh termasuk kemandirian dalam ekonomi. Sebagai kelompok rentan, banyak perempuan yang telah berkeluarga memilih bekerja karena himpitan ekonomi. Sektor informal menjadi pilihan perempuan bekerja karena tidak dituntut tingkat pendidikan dan keahlian, termasuk perempuan pekerja batu bata di desa Jetis. Tujuan dari skripsi ini yaitu membahas tentang kontribusi buruh perempuan dalam perekonomian keluarga, dampak pandemi Covid 19 terhadap pekerjaan dan ekonomi keluarga serta strategi bertahan yang dilakukan buruh perempuan dalam memenuhi perekonomian keluarga saat pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi dan wawancara. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Penelitian ini dilaksanakan pada rentang waktu Oktober 2021-Juni 2022 di desa Jetis. Informan pada penelitian ini berjumlah sebelas orang yang terdiri dari lima orang buruh perempuan sebagai informan pokok, lima orang suami dari buruh perempuan, dan seorang pemilik industri sebagai informan tambahan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perempuan berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga khususnya pada kebutuhan makan. Sedangkan kebutuhan terkait pendidikan anak, dana sosial, setoran bulanan/mingguan, dan pengeluaran terduga di penuhi oleh suami. Kemunculan pandemi Covid 19 berdampak terhadap pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan buruh perempuan. Pada bidang pekerjaan, penjualan batu bata menurun dan buruh perempuan menjadi jarang bekerja sehingga pendapatan yang dihasilkan menurun. Menurunnya pendapatan membuat beberapa kebutuhan sulit terpenuhi. Strategi survival yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga disaat pandemi beragam, beberapa diantaranya yaitu meminjam uang kepada saudara/pemilik industri/bank, menekan pengeluaran keluarga, dan melakukan pekerjaan sampingan.

---

This study is about the survival strategy of female workers in fulfilling the family economy, which is discussed from the discipline of social welfare. This research is motivated by the problem of poverty which has become a social problem and was exacerbated by the emergence of the Covid 19 pandemic. Indonesia has a fairly high poverty rate and the increase in this number increased when Covid 19 hit. Increasing poverty will have an impact on people's welfare because the concept of poverty is closely related to social welfare. The urgency of this research is that female workers are a vulnerable group to poverty and need to face new situations when the emergence of Covid 19 which made the family economy slump. Poverty experienced by women workers and their families causes the economic welfare of the family to decline. As a tool to achieve development, social welfare has a goal, namely to improve the welfare of the community through improving the quality of human resources as a whole, including independence in the economy. As a vulnerable group, many women who have families choose to work because of the economic squeeze. The informal sector is the choice of women to work because they are not required to have a level of education and expertise, including female brick workers in Jetis village. The purpose of this thesis is to discuss the contribution of women workers in the family economy, the impact of the Covid 19 pandemic on work and the family economy as well as the survival strategies carried out by women workers in fulfilling the family economy during the Covid 19 pandemic. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques, namely documentation studies and interviews. The informant selection technique in this research is purposive sampling. This research was conducted in the period October 2021-June 2022 in the village of Jetis. There were eleven informants in this study, consisting of five female workers as main informants, five husbands of female workers, and an industrial owner as additional informants. The results of the study concluded that women contributed to the fulfillment of family needs, especially the need for food. Meanwhile, the needs related to children's education, social funds, monthly/weekly deposits, and unexpected expenses are met by the husband. The emergence of the Covid 19 pandemic has an impact on the work and fulfillment of the needs of female workers. In the field of work, sales of bricks declined and female workers became less likely to work, resulting in lower incomes. Declining income makes some needs difficult to meet. The survival strategies they did to meet the family's economic needs during the pandemic varied, some of which were borrowing money from relatives/industrial owners/banks, suppressing family expenses, and doing side jobs."