Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa merupakan salah satu bentuk praktik transfer pricing dengan menetapkan harga transfer internal dalam satu grup usaha, seperti transaksi pembayaran biaya bunga pinjaman yang diangkat pada penelitian ini. Pengujian tingkat suku bunga diawali dengan menganalisis substansi transaksi untuk memastikan transaksi yang dilakukan adalah transaski pinjaman. Selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan kredit peminjam, mengevaluasi ketentuan pinjaman, dan mengestimasi kewajaran tingkat bunga pinjaman berdasarkan suku bunga pasar wajar. Penilaian kelayakan kredit dapat ditentukan dari credit rating peminjam dengan menganalisis aspek kualitatif yang diperoleh dari analisis fungsional dan aspek kuantitatif yang diperoleh dari perhitungan rasio keuangan perusahaan. Pembanding yang diperoleh perlu dilakukan penyesuaian kembali untuk memperoleh pembanding yang andal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk menguji kewajaran transaksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat suku bunga transaksi pembayaran biaya bunga pinjaman yang dilakukan Wajib Pajak telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan memperhitungkan credit rating Wajib Pajak. Selain itu dilakukan penyesuaian menggunakan teorema paritas bunga (Interest Rate Parity/IRP).

---

Transaction between related parties is one from of transfer pricing by setting internal transfer prices in a business group. Such as loan interest payment transaction in this study needs to be analyzed based on arm’s length principle in order to verify the reasonabless interest rate. The interest rate test begins with verifying the transaction to ensure the transaction is a loan. Subsequently an assessment of the borrower’s creditworthiness, evaluating loan conditions, and estimating loan interest rate based on fair market interest rate. Creditworthiness assessment can be determined from the borrower’s credit rating analysis of qualitative aspect obtained from functional analysis and analysis of quantitative aspect obtained from calculation of the company’s financial ratios. This study used a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed the interest rates of loan interest payment transactions conducted by taxpayer has fulfilled the arm’s length principle by collecting taxpayers' credit ratings. And this study also uses the Interest Rate Parity (IRP) approach to make comparisons adjustment."

"Fenomena globalisasi memicu pertumbuhan perusahaan multinasional. Kemunculan perusahaan-perusahaan multinasional menimbulkan isu transfer pricing yang sering diselesaikan dengan menggunakan Arm’s Length Principle. Namun, prinsip tersebut tidak selalu dapat menyelesaikan kasus transfer pricing. Kemunculan metode Formulary Apportionment, yang secara garis besar mirip dengan metode Profit Split pada Arm’s Length Principle, diharapkan dapat menyelesaikan kasus transfer pricing. Maka dari itu, penelitian ini membahas tentang perbedaan hakiki antara metode Profit Split pada Arm’s Length Principle dan Formulary Apportionment dalam menyelesaikan kasus Transfer Pricing. Penelitian ini juga membahas tentang prakondisi yang harus disiapkan oleh Indonesia jika ingin menerapkan metode formulary apportionment. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbedaan hakiki antara metode Profit Split dan Formulary Apportionment, serta menganalisis prakondisi yang harus disiapkan oleh Indonesia jika ingin menerapkan metode formulary apportionment. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam. Setelah melakukan studi pustaka dan wawancara mendalam, diperoleh bahwa perbedaan kedua metode terletak pada prinsip, pengakuan entitas, penggunaan sistem akuntansi, cara pembagian laba, dan tingkat realitas bisnisnya. Terdapat setidaknya dua prakondisi yang harus dihadapi oleh Indonesia jika ingin menerapkan Formulary Apportionment. Prakondisi tersebut antara lain perubahan isi dari undang-undang dan perubahan isi dari tax treaty

---

The phenomenon of globalization supports the growth of multinational companies. The emergence of multinational companies raises the issue of transfer pricing which is often handled using Arm’s Length Principle. However, this principle does not always resolve transfer pricing cases. The formulary apportionment method, which is similar to Profit Split method on Arm’s Length Principle, is expected to resolve the transfer pricing cases. This study discusses the differences between the Profit Split method in the Arm's Length Principle and Formulary Apportionment in resolving Transfer Pricing cases. This study also discusses the preconditions that must be prepared by Indonesia if Indonesia wants to apply the formulary apportionment method. The purpose of this study is to analyse the intrinsic differences between the Profit Split and Formulary Apportionment methods, and also to analyse the preconditions that must be prepared by Indonesia if Indonesia wants to apply the formulary apportionment method. The research method is descriptive qualitative method with qualitative data analysis techniques. Data collection was obtained by conducting literature studies and in-depth interviews. After conducting a literature study and in-depth interview, it was found that the difference between the two methods lies in principle, entity recognition, the use of an accounting system, the method of profit sharing, and the level of business reality. There are at least two preconditions that must be faced by Indonesia if Indonesia wants to apply the Formulary Apportionment. These preconditions include changes in the content of the law and changes in the content of the tax treaty."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan, Effective tax rate Dan Struktur Modal Terhadap Aggressiveness Transfer pricing. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aset, Effective tax rate income tax expense dibagi dengan profit befoer income tax. Sedangkan struktur modal diproksi dengan total debt dibagi dengan shareholder’s equity. Populasi adalah perusahaan konstruksi di ASEAN yang tersedia di database komersial ORBIS. Pengambilan sampel adalah tahun pajak 2017-2019 dan dikumpulkan dengan metode purposive sampling, peneliti menetapkan beberapa standar untuk digunakan sebagai data penelitian dan jumlah data perusahaan konstruksi di ASEAN 90 sample. Analisis data panel pada SPSS digunakan untuk menguji data penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan Effective tax rate dan struktur modal memiliki pengaruh signifikan terhadap Aggressiveness of Transfer Pricing. Pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak telah mengikuti best practice internasional yang dilakukan di berbagai negara. Munculnya CRM adalah salah satu bukti seriusnya pengawasan di Indonesia yang dilakukan DJP. Terlihat dari aspek objektifitas pengawasan telah dilakukan.

---

This study aims to analyze the effect of firm size, effective tax rate and capital structure on the aggressiveness of transfer pricing. Company size is measured by the natural logarithm of total assets, Effective tax rate income tax expense divided by profit befoer income tax. While the capital structure is proxied by total debt divided by shareholder's equity. The population is construction companies in ASEAN which are available in the ORBIS commercial database. Sampling is the 2017-2019 fiscal year and collected by purposive sampling method, the researcher sets several standards to be used as research data and the number of construction company data in ASEAN is 90 samples. Panel data analysis on SPSS was used to test the research data. The results of this study indicate that firm size has no effect and Effective tax rate and capital structure have a significant effect on Aggressiveness of Transfer Pricing. Indonesia's supervision in general has led to positive conditions for various international practices that are commonly used starting to be adopted. The emergence of CRM is one proof of the seriousness of supervision in Indonesia by the DGT. It can be seen from the aspect of objectivity of supervision."

"ABSTRAKKetentuan tentang transfer pricing di Indonesia diatur secara tegas dalam PMK 213/PMK.03/2016. Wajib Pajak yang telah memenuhi threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ketentuan tersebut, diwajibkan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan menyelenggarakan transfer pricing documentation. PT FGD Indonesia adalah Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan induknya yakni FGDK Corporation Korea Selatan. PT FGD Indonesia memiliki peredaran bruto melebihi 50 miliar Rupiah, maka PT FGD Indonesia wajib untuk menyelenggarakan dokumentasi transfer pricing sesuai yang diamanatkan PMK-213. PT FGD Indonesia memiliki sejumlah transaksi afiliasi, salah satu dari transaksi tersebut adalah transaksi pembayaran bunga atas utang pinjaman. Berdasarkan fakta tersebut, PT FGD Indonesia wajib membuat transfer pricing documentation atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hasil penelitian menunjukkan PT FGD Indonesia dalam penerapan transfer pricing documentation atas transaksi pembayaran bunga pinjaman telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan terpenuhinya tiga tahap pengujian yakni pengujian eksistensi, pengujian kewajaran utang dan pengujian tingkat suku bunga pinjaman. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan PMK-213 dilihat dari 2 dua sudut pandang yaitu dari sisi fiskus terkait dengan adanya perubahan pola pemeriksaan serta dari sisi Wajib Pajak yaitu semakin tingginya cost of compliance. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan ketentuan dokumentasi transfer pricing PT FGD Indonesia atas pembayaran bunga pinjaman adalah terkait dengan sedikitnya informasi serta pemberian data yang cukup lama oleh Wajib Pajak hambatan teknis serta tidak adanya credit rating yang dimiliki oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia hambatan substansi.

---

ABSTRAKThe provisions on transfer pricing in Indonesia are strictly regulated in PMK 213 PMK.03 2016. Taxpayers who have fulfilled the threshold as stipulated in Article 2 of such provisions shall be obliged to apply the arm rsquo s length principle by conducting transfer pricing documentation. PT FGD Indonesia is a Taxpayer with special relationship with its parent company, FGDK Corporation of South Korea. PT FGD Indonesia has a gross turnover exceeding 50 billion Rupiah, then PT FGD Indonesia is obliged to hold documentation of transfer pricing as mandated by PMK 213. PT FGD Indonesia has a number of affiliate transactions, one of which is an interest payment transaction on loan debt. Based on these facts, PT FGD Indonesia is required to make transfer pricing documentation on loan interest payments paid to prove that the transaction fulfills the principle of fairness and business practice. The result of the research shows that PT FGD Indonesia in implementing transfer pricing documentation on loan interest payment transaction has fulfilled the arm rsquo s length principle with the fulfillment of three testing phases namely testing of existence, testing the reasonableness of debt and testing loan interest rate. The obstacles faced in the application of PMK 213 seen from 2 two point of view that is from the fiscal side associated with the change of inspection pattern and from the Taxpayer side that is the higher cost of compliance. The obstacles faced in applying the transfer pricing documentation of PT FGD Indonesia to the interest payment of the loan are related to the lack of information and long data giving by the Taxpayer technical barrier and the absence of credit rating owned by most companies in Indonesia substance barrier ."

"Bentuk transfer pricing yang sering dilakukan di dalam perusahaan multinasional adalah transaksi pemberian jasa manajemen antar perusahaan dalam satu grup usaha atau intra-group management service. Pemberian jasa manajemen ini terkadang ditujukan untuk mengurangi beban pajak global sebuah perusahaan multinasional. Terbitnya pedoman baru dalam pendokumentasian harga transfer oleh OECD pada Juli 2017 sesuai dengan BEPS Action Plan 13 mendorong Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai pendokumentasian harga transfer. Dokumentasi ini dilakukan untuk membuktikan kewajaran transaksi dengan pihak istimewa yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perubahan yang terdapat dalam peraturan baru tersebut serta bagaimana penerapannya dalam menguji kewajaran transaksi intra-group management service menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT XYZ. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dihasilkan adalah perubahan peraturan mengenai pendokumentasian harga transfer membuat langkah-langkah pendokumentasian menjadi lebih jelas, meskipun masih terdapat kendala yang sering dihadapi dalam penentuan metode dan pembanding yang sesuai untuk transaksi intra-group management service.

---

One form of transfer pricing that usually occur in multinational enterprises is the transaction of intra group management service. The intra group management service often used in the purpose of minimalizing the global profit of multinational enterprises. As OECD established a new transfer pricing documentation guidelines on July 2017 based on BEPS Actions Plan 13, Indonesia also established a new regulation relating to the steps on how transfer pricing documentation should be done in Ministry of Finance Regulation Number 213 PMK.03 2016. The documentation is made to meet the purpose of determining the arms length nature of multinational enterprises transaction.

This study aims to discuss the difference of the new and the old regulation, also how to implement the arms length principle on PT XYZ intra group management service transaction. Research method used in this study is qualitative approach with qualitative analysis. The qualitative data is gathered from literature study and in depth interview.

Based on the research, can be concluded that the new regulation on transfer pricing documentation makes the documentation steps clearer, eventhough there are some difficulties in determining the method and comparable company for intra group management service transaction."

"Pada praktiknya masih ditemukan perusahaan yang membuat dokumen transfer pricing dengan cara ex-post yakni setelah transaksi afiliasi dilakukan atau setelah berakhirnya tahun pajak. Salah satu bentuk sengketa pajak pada transfer pricing yakni Otoritas Pajak menganggap bahwa penggunaan data pembanding internal PT X tidak ex-ante. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan penentuan data pembanding internal yang sesuai pada penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha di Indonesia dan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT X Tahun 2019 sesuai dengan pendekatan ex-ante menggunakan data pembanding internal. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan penentuan data pembanding internal berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) di Indonesia masih memiliki ketidakpastian sehingga terdapat berbagai alternatif dalam penerapannya. Wajib Pajak menggunakan celah hukum untuk menerapkan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan data pembanding internal untuk menguji prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) transaksi afiliasinya. Di sisi lain, penerapan pendekatan ex-ante dengan menggunakan data pembanding internal menunjukkan bahwa transaksi afiliasi PT X tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. PT X menggunakan analisis prinsip kewajaran dan kelaziman usaha menggunakan metode RPM yang menunjukkan transaksi pembelian dan penjualan kepada pihak afiliasi yang dilakukan PT X tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Lebih lanjut pada transaksi pendapatan agen komisi PT X telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada divisi chemical, forest, dan transport sedangkan pada divisi lifestyle transaksi dengan pihak afiliasi dinyatakan tidak wajar.

---

In practice, it is still found that companies make transfer pricing documents using the expost method, namely after the affiliate transaction is carried out or after the end of the tax year. One form of tax dispute on transfer pricing is that the Tax Authority considers that the use of PT X internal comparable data is not ex-ante. The purpose of this study is to analyze the implementation of the ex-ante approach in considering the determination of appropriate internal comparable data on the application of the arm’s length principle in Indonesia and the application of the arm’s length principle at PT X in 2019 under the ex-ante approach using internal comparable data. The research was conducted with a qualitative approach and data collection techniques with literature studies and field studies (interviews). The results of this research indicate that the application of the exante approach in determining internal comparison data based on the arm's length principle in Indonesia still has uncertainty, so there are various alternatives to its application. Taxpayers use legal loopholes to apply an ex-ante approach in considering internal comparative data to test affiliated transactions' arm's length principle. On the other hand, the application of the ex-ante approach using internal comparison data shows that PT X's affiliated transactions are not in accordance with the principles of fairness and business practice. PT X uses an analysis of the arm's length principle commons using the RPM method, which shows that the buying and selling transactions to affiliates conducted by PT X are not in accordance with the arm's length principle. Furthermore, in the commission agent income transaction, PT X has applied the arm's length principle in the chemical, forest, and transport divisions, while in the lifestyle division, transactions with affiliates are declared unreasonable."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kondisi antara perusahaan tested-party (PT A) yang sudah terdampak pandemi Covid-19 dengan perusahaan pembanding independen yang belum terdampak pandemi Covid-19 dan atas perbedaan ini perlu dilakukannya penyesuaian kesebandingan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan Break Even Point (BEP) yang dilakukan oleh PT A sebagai perusahaan multinasional yang terdampak pandemi Covid-19 pada Tahun Pajak 2020 yang ditinjau dari asas kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, bahwa pada Tahun Pajak 2020 setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP yang ditinjau dari Asas Kewajaran dan Kelaziman Usaha menunjukkan hasil yang wajar atau arm’s length. Secara spesifik, Net Cost Plus (NCP) PT A Tahun Pajak 2020 secara aktual adalah -19,51% yang disebabkan oleh rendahnya permintaan barang akibat pandemi Covid-19 dan setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP, NCP PT A yang telah disesuaikan menjadi 3,03% atau berada di dalam rentang interkuartil perusahaan pembanding eksternal untuk tahun pajak 2016-2018, yaitu sebesar 1,78% sampai dengan 3,74%, dengan median sebesar 2,41%. Penyesuaian Kesebandingan dengan pendekatan BEP ini masih belum lazim untuk ditemui, ditemukan dua pendekatan lain yang lebih lazim untuk digunakan berdasarkan rekomendasi dari OECD, yaitu dengan Penggunaan Internal Comparable dan Capacity Adjustment. Dilakukan simulasi pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas kedua pendekatan yang direkomendasikan oleh OECD dengan hasil yang wajar atau arm’s length.

---

This research is motivated by differences in conditions between tested-party company (PT A) that has been affected by the Covid-19 pandemic and independent comparison companies that have not been affected by the Covid-19 pandemic and for this difference it is necessary to make comparability adjustments. The purpose of this study is to analyze comparability adjustments with the Break Even Point (BEP) approach carried out by PT A as a multinational company affected by the Covid-19 pandemic in the Fiscal Year 2020 (FY 2020) in terms of the Arm’s Length Principle (ALP). This study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature study. The results of this study, that in the FY 2020 after adjusting the comparability with the BEP approach in terms ALP, it shows arm’s length results. Specifically, the actual Net Cost Plus (NCP) of PT A for the FY 2020 was -19.51% due to the low demand for goods due to the Covid-19 pandemic and after making a comparability adjustment with the BEP approach, the NCP of PT A which has been adjusted to 3.03% or within the interquartile range of external comparison companies for the FY 2016-2018, namely from 1.78% to 3.74%, with a median of 2.41%. Comparability Adjustment with the BEP approach is still not common to find, two other approaches are found that are more common to use based on recommendations from the OECD, namely the Use of Internal Comparable and Capacity Adjustment. A simulation of the ALP with the two approaches recommended by the OECD was carried out with arm's length results."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan penerapan prinsip kewajaran atas transaksi penjualan barang antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia. Tiga permasalahan yang dianalisis yaitu kesesuaian penerapan prinsip kewajaran atas transaksi penjualan barang antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia dengan OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, permasalahan yang dihadapi dalam penerapan prinsip kewajaran tersebut, serta upaya-upaya yang dilakukan DJP dalam mengatasi permasalahan yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan observasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketentuan tentang penerapan prinsip kewajaran atas transaksi penjualan barang antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia telah sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guidelines. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapannya adalah kesulitan mendapat data pembanding; menentukan Transfer Pricing Methods yang tepat; dibutuhkan waktu yang panjang dan biaya administrasi yang besar; rendahnya pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan negara laawan transaksi; dan kurangnya SDM yang menguasai. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi bagi Wajib Pajak; pemeriksaan, menilai kembali, dan penyesuaian; dan membangun tim internal.

---

This thesist focused on regulation of application of Arm's Length Principle for Sales of Goods among Related Party in Indonesia. Three issues are raised about harmonization of application of Arm's Length Principle for Sales of Goods among Related Party in Indonesia with OECD Transfer Pricing Guidelines, problems of application, and solution of the problems. This research is using qualitative approach with descriptive method. Primary data obtained by in-depth interview while secondary data obtained by literature study and observation.

The result showed that application of Arm's Length Principle for sales of goods among Related Party in Indonesia has been harmonized with OECD Transfer Pricing Guidelines. The problems on application are difficulties to get comparability data to analize it; difficulties to choose the most appropriate of Transfer Pricing Methods; needed long time and high cost to applicate; low comprehension of tax payer about tax administrations from counterparty country; and limited expert in this field. As the solutions, Directorate General of Taxation are doing socialisation for taxpayer; doing inspection, readjust, and correlative adjustment; developing internal team."

"Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai ketentuan pembuatan transfer pricing documentation di dalam PMK 213/PMK.03/2016. PT XYZ adalah Wajib Pajak yang memiliki transaksi dengan pihak afiliasinya yakni AA Corp sebagai perusahaan induk yang berkedudukan di Jepang, dimana tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Selain itu, industri yang dijalankan oleh AA Corp juga memiliki potensi penerimaan pajak yang besar yaitu hampir 10% dari total. Pada tahun 2017, PT XYZ memiliki peredaran bruto melebihi 50 Milyar Rupiah dan memperoleh jaminan atas pinjaman dari AA Corp. Atas jaminan tersebut timbul kewajiban membayarkan guarantee fee. Dengan demikian, transfer pricing documentation wajib diselenggarakan dan atas pembayaran guarantee fee tersebut wajib memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha agar transaksi tersebut dapat dibuktikan kewajarannya sesuai dengan kriteria yang diatur dalam PMK 213/PMK.03/2016. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan atas pembayaran guarantee fee telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Adapun hambatan-hambatan dalam penerapan PMK 213/PMK.03/2016 dari sisi fiskus adalah kurang relevannya pedoman pemeriksaan terkait transfer pricing dengan pendekatan ex-ante, sedangkan dari sisi Wajib Pajak adalah tingginya biaya kepatuhan dalam pembuatan transfer pricing documentation. Hambatan-hambatan dalam menerapkan ketentuan transfer pricing documentation PT XYZ atas pembayaran guarantee fee adalah tidak adanya pembanding internal dan pengujian kewajaran guarantee fee belum diatur secara jelas di dalam peraturan.

---

Indonesia has strictly regulated the provisions for making transfer pricing documentation in PMK 213/PMK.03/2016. PT XYZ is a taxpayer who has a transaction with related party namely AA Corp. as a holding company domiciled in Japan, where the tax rate is lower than Indonesia. In addition, the industry run by AA Corp also has a large potential for tax revenue, which is almost 10% of the total. In 2017, PT XYZ has a gross turnover in excess of 50 billion Rupiah and is guaranteed a loan from AA Corp. On the guarantee given by AA Corp to PT XYZ, PT XYZ must pay a guarantee fee to AA Corp. On this guarantee arises the obligation to pay a guarantee fee. Thus, transfer pricing documentation must be carried out and upon payment of the guarantee fee must fulfill the arm's length principle so that the transaction can be proven reasonable according to the criteria set forth in PMK.213/PMK.03/2016. The approach used is a qualitative approach with a type of descriptive research.

The results of the study show that the payment of guarantee fee has fulfilled the arm's length principle. The obstacles to implementing PMK.213/PMK.03/2016 from tax authorities' side are the lack of relevance of inspection guidelines related to transfer pricing with the ex-ante approach, whereas from the Taxpayer's side it is the high cost of compliance in making transfer pricing documentation. The obstacles in implementing PT XYZ's transfer pricing documentation provisions for guarantee fee payments are there is no internal comparable and testing the arm's length of guarantee fee has not been clearly regulated in the regulations."

"Salah satu praktik transfer pricing yang sering dilakukan oleh grup usaha adalah mengenai pemberian pinjaman yang terjadi diantara anggota grup usaha. Dalam menentukan pemilihan pembanding pada dokumentasi transfer pricing PT XYZ Indonesia menggunakan interest rate BI (SEKI) sebagai acuan fair value market dan pembanding eksternal dalam menganalisis prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa saat ini tidak ada peraturan atau pedoman khusus yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pada penentuan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dilakukan untuk transaksi pihak afiliasi sehubungan dengan transaksi pinjaman grup usaha. Selain itu penelitian ini akan menguraikan mengenai permasalahan dalam penerapan transfer pricing documentation atas transaksi pembayaran bunga pinjaman PT XYZ Indonesia berdasarkan PMK 213/PMK.03/2016 yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Data yang dikumpulkan sebagai dasar analisis didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih berdasarkan pengalaman profesional mereka di bidang Pajak Internasional dan Transfer Pricing. "