Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Penetapan Harga Referensi pada Crude Palm Oil (CPO) dalam Upaya Pemerintah Memperkuat Komoditas CPO. Kelapa sawit merupakan salah satu produk perkebunan yang memiliki nilai tinggi dan sebagai penambah devisa negara.Aktor pembuat kebijakan memiliki kewenangan dalam membentuk kebijakan publik. Pembuatan kebijakan publik memiliki tujuan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat. Penetapan harga referensi pada CPO merupakan langkah pemerintah dalam menahan laju ekspor. Kebijakan ini dibuat memiliki tujuan memenuhi pasokan dalam negeri, mengantisipasi kenaikan harga CPO di pasar internasional, hilirisasi industri dan menjadi harga rata-rata dan harga patokan dalam penetapan harga ekspor pada CPO. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa alur proses formulasi penetapan harga refrensi pada CPO dilakukan oleh tim penetapan harga dimana aktor terkait memberikan usulan harga patokan ekspor yang berasal dari bursa Indonesia (ICDX), bursa Mayalsia (MDX) dan Rotterdam yang memperhitungkan harga CPO internasional. Selanjutnya penetapkan harga refrensi CPO ini yang menjadi acuan dalam penetapan tarif Bea Keluar yang dibuat oleh Menteri Keuangan. Serta terdapat peran dan aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan penetapan harga refrensi pada ekspor CPO

---

This thesis discusses the Analysis of the Role of Actors in the Formulation of Reference Pricing Policies on Crude Palm Oil (CPO) in the Government's Efforts to Strengthen CPO Commodities. Oil palm is one of the plantation products that has high value and as an addition to foreign exchange. Policy-making actors have the authority to shape public policy. Public policy making has a goal as a solution in overcoming problems that exist in society. Setting the reference price for CPO is a step taken by the government to curb the rate of exports. This policy was made with the aim of meeting domestic supply, anticipating rising CPO prices in the international market, downstreaming the industry and becoming the average price and benchmark price in setting export prices for CPO. This study uses a qualitative approach using qualitative techniques. The results of this study explain that the flow of the reference price fixing formulation process for CPO is carried out by the pricing team where the related actors provide export benchmark prices from the Indonesian stock exchange (ICDX), the Mayalsia stock exchange (MDX) and Rotterdam which takes into account international CPO prices. Furthermore, the CPO reference price set is the reference in determining the Export Duty rate made by the Minister of Finance. There are also roles and actors involved in the process of formulating reference price fixing policies on CPO exports."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan harga minyak sawit mentah (CPO) pada berbagai periode kebijakan mandatori biodiesel di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis Ordinary Least Square (OLS) data deret waktu (time series) sejak Januari 2001 sampai dengan Desember 2021, penelitian ini menunjukkan secara umum ICP dan CPO berkorelasi positif dan signifikan, tetapi secara khusus hubungannya sangat bergantung pada jenis kebijakan biodiesel yang dijalankan. ICP dan CPO berkorelasi positif dan signifikan pada periode mandatori biodiesel subsidi terbatas (2006-2015) dan mandatori biodiesel insentif selisih harga yang dikombinasikan dengan tarif pungutan ekspor progresif (2020-2021). ICP dan CPO tidak berkorelasi pada saat mandatori insentif selisih harga dengan tarif pungutan ekspor tetap (2016-2019). Pada saat harga ICP dan harga CPO berkorelasi kuat dan signifikan, kenaikan stok tidak diasosiasikan dengan penurunan harga CPO. Namun, saat ICP dan harga CPO tidak berkorelasi, kenaikan stok diikuti penurunan harga CPO. Stabilisasi harga CPO hanya terjadi pada periode mandatori biodiesel insentif selisih harga yang dikombinasikan dengan tarif pungutan ekspor CPO tetap.

---

The main objective of this study is to provide the empirical study of the linked between Indonesian crude oil prices (ICP) and crude palm oil (CPO) prices in various periods of biodiesel mandatory policy in Indonesia. Using Ordinary Least Square (OLS) method for time series data from 2001 to 2021, this study shows that although ICP and CPO are positively and significantly correlated in general, the correlation varies depending on the biodiesel policy that being implemented. ICP and CPO are significantly correlated in the periode of biodiesel mandatory with limited subsidies (2006-2015) and in the biodiesel mandatory with incentives that is combined progressive CPO export levy tariff (2020-2021). ICP and CPO are not correlated during the biodiesel mandatory with incentives that combined of fixed CPO export levy (2016-2019). When the ICP and CPO price are strongly and significantly correlated, the increase in stock is not associated with a decrease in the CPO price. However, when ICP and CPO prices are not significantly correlated, the stock increase is followed by a decrease in CPO prices. CPO price stabilization only occurred during the biodiesel mandatory that is combined with incentives and a fixed CPO export levy tariff."

"Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, menguasai hampir setengah dari pasokan global pada tahun 2022. Pertumbuhan industri CPO sebagian didorong oleh kenaikan harga. Namun, harga CPO yang tinggi juga berdampak pada kenaikan harga dalam negeri, termasuk minyak goreng. Hal ini menekan pemerintah Indonesia untuk mengatur harga melalu berbagaii kebijakan, salah satunya pembatasan ekspor. Tulisan ini mengkaji efektivitas kebijakan pembatasan ekspor dan kejutan harga domestik lainnya yang dapat diintervensi pemerintah. Dengan menggunakan model Structural Vector Autoregression (SVAR), makalah ini menemukan bahwa kebijakan pembatasan ekspor tidak efektif dalam menurunkan harga CPO dan minyak goreng domestik. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan harga yang kuat antara harga CPO internasional dan harga CPO domestik. Selain itu, shocks di tingkat rumah tangga dan industri domestik yang diamati juga tidak signifikan dalam mempengaruhi harga, sehingga ruang lingkup intervensi pemerintah terbatas. Akhirnya, makalah ini menyarankan agar pemerintah berhati-hati dalam mengintervensi harga pasar dan sebaliknya berfokus pada peningkatan akses terhadap produk makanan yang terjangkau. 

---

Indonesia is the world's largest producer and exporter of crude palm oil (CPO), accounting for nearly half of global supply in 2022. The CPO industry's growth has been driven in part by rising prices. However, high CPO prices have also led to higher domestic prices, including for cooking oil. This has put pressure on the Indonesian government to regulate prices through policies, such as export restrictions. This paper examines the effectiveness of export-restricting policies and other domestic price shocks that the government could intervene in. Using Structural Vector Autoregression (SVAR) models, the paper finds that export-restricting policies are not effective in reducing domestic CPO and cooking oil prices. This is due to the strong price linkages between international CPO prices and domestic CPO prices. Additionally, the observed domestic household- and firm-level shocks are also insignificant in affecting prices, limiting the scope for government intervention. Finally, the paper suggests that the government should be cautious about interfering with market prices and should instead focus on improving access to affordable food products."

"ABSTRAKPengelolaan kelapa sawit rentan terhadap masalah kerusakan lingkungan, oleh oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menciptakan kebijakan minyak sawit berkelanjutan untuk mengontrol danmelindungi produksi minyak sawit Indonesia. Tesis ini membahas tentanganalisis pengawasan oleh Komisi ISPO dalam implementasi kebijakan kelapaStudi Kasus kelapa sawit berkelanjutan PT. Lestari Tani Teladan yang terdiri dari pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Tujuannya untuk menganalisis pengawasan pelaksanaan kebijakan minyak sawit berkelanjutan oleh komisi ISPO pada perusahaan - perusahaan kelapa sawit di Indonesia dengan contoh perusahaan PT. Lestari Tani Contoh. Penelitian ini menggunakan teori tipe supervisi oleh Manullang, dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah deskriptif, Dimensi waktu bersifat cross sectional, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Komisi ISPO terhadap perusahaan kelapa kelapa sawit dengan contoh PT. Teladan Petani Lestari belum optimal karena berbagai alasan keterbatasan yang dimiliki Komisi ISPO, sedangkan untuk jenis pengawasannya Implementasi lainnya yang melibatkan beberapa pihak terkait sudah cukup memadai baik.ABSTRACTThe management of oil palm is prone to environmental damage problems, therefore the Indonesian government through the Ministry of Agriculture creates a sustainable palm oil policy to control and protect Indonesian palm oil production. This thesis discusses analysis of oversight by the ISPO Commission in the implementation of coconut policies Case Study of sustainable palm oil PT. Lestari Tani Teladan which consists of direct supervision, indirect supervision, internal supervision and external supervision. The aim is to analyze the supervision of the implementation of sustainable palm oil policies by the ISPO commission on palm oil companies in Indonesia with the example of the company PT. Lestari Tani Example. This research uses the theory of the type of supervision by Manullang, with a qualitative approach. The purpose of this research is descriptive, the time dimension is cross sectional, data collection is done through in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that the ISPO Commission is supervising palm oil companies with the example of PT. The role of Sustainable Farmers has not been optimal due to various reasons of the limitations of the ISPO Commission, while for other types of supervision. Implementation involving several related parties is quite good."

"Sertifikasi berkelanjutan menjadi hal yang penting dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia, mengingat permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini, terdapat dua macam sertifikasi berkelanjutan, yaitu RSPO dan ISPO yang mana memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan sertifikasi tersebut, serta menentukan sertifikasi mana yang lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif, dengan tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi RSPO merupakan bentuk standarisasi dalam perdagangan internasional yang bersifat voluntary, sedangkan sertifikasi ISPO merupakan peraturan teknis berdasarkan peraturan perundang-undagnan yang wajib dipatuhi. Kedua sertifikasi berdiri sendiri, serta tidak menggantikan kedudukan sertifikasi lainnya. Dalam penerapannya, sertifikasi RSPO memiliki persyaratan yang lebih kompleks dalam melindungi lingkungan dan sosial dibandingkan sertifikasi ISPO, serta telah diakui oleh Uni Eropa untuk melakukanimpor produk kelapa sawit. Oleh karenanya, apabila produk kelapa sawit Indonesia akan diperdagangkan secara internasional, maka sertifikasi RSPO lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia.Sustainable certification holds a pivotal role in Indonesian palm oil plantations sector, given the problems posed by palm oil plantations. Currently, there are two types of ongoing certification, namely RSPO and ISPO, which have their respective advantages and disadvantages. This thesis discusses the status of these certifications, and determines which certification is better to be implemented in Indonesian oil palm plantations sector. This thesis was conducted in the form of juridical normative, with descriptive type and qualitative approach. The result ofthis study indicates that RSPO certification is a form of standardization in international trade in which compliance is not mandatory, while ISPO certification is a technical regulation based on Indonesian laws in which compliance is mandatory. Both certifications are stand-alone, and do not replace the position of other certifications. In its application, the requirements of RSPO certification is a lot more complex than ISPO certification in regards to protecting the environmentand social, and has been recognized by the European Union for the importation of palm oil products. Therefore, if Indonesian palm oil products are to be traded internationally, RSPO certification is better to be implemented in Indonesian palm oil plantations sector."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi kebijakan Pungutan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat, kemudian dilakukan analisis deskriptif dengan dukungan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis PE dengan tarif tetap dan tarif nol dapat diimplementasikan sesuai rencana, sedangkan tarif progresif agak sulit diimplementasikan pada situasi harga ekspor aktual lebih rendah dari harga referensi. Hasil analisis menunjukkan secara umum PE mengakibatkan harga ekspor CPO Indonesia tidak kompetitif dan berimplikasi pada peningkatan pasokan CPO di pasar dalam negeri yang mendorong berkembangnya industri hilir sawit. Untuk menjaga stabilitas harga maka pemerintah memberlakukan tarif progresif dan pada kondisi tertentu memberikan fasilitas tarif nol PE CPO dan turunannya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait PE CPO dan turunannya selama tahun 2018-2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan konteks waktu berlakunya PMK, namun implikasi PMK belum sepenuhnya optimal. Tarif progresif dinilai paling sesuai oleh para pemangku kepentingan, namun perlu rumusan kebijakan yang lebih adaptif. Saat ini harga CPO masih ditentukan oleh pihak lain di luar negeri. Agar dapat berperan sebagai penentu harga, maka perlu dipertimbangkan pembentukan badan pemasaran bersama minyak sawit Indonesia.

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation and implications of the 2018-2020 Crude Palm Oil (CPO) Export Levy (PE) policy. The research method used in this study is a qualitative research method. The data used in this study is obtained by conducting in-depth interviews with several key persons, who are considered relevant to the issues raised, then carrying out a descriptive analysis with the support of secondary data. Based on the analysis of PE with a fixed rate and zero tariff, it can be implemented as planned, while progressive tariffs are somewhat difficult to implement in situations where the actual export price is lower than the reference price. The results of the analysis indicated that in general, PE resulted in the uncompetitive export price of Indonesian CPO and had implications for the increasing supply of CPO in domestic markets that stimulate development of palm oil downstream industries. To maintain price stability, the government applies progressive tariffs and under certain conditions provides zero tariff facilities for PE CPO and its derivatives. In general, this study concludes that the implementation of the Minister of Finance Regulation (PMK) related to PE CPO and its derivatives during 2018-2020 can be carried out in accordance with the context of the time the PMK takes effect, but the implications of PMK are not yet fully optimal. Stakeholders consider progressive rates to be the most appropriate tarrifs, but more adaptive policy formulations are required. Currently, the price of CPO is still determined by other parties abroad. In order to play a role as a price setter, it is necessary to consider establishing a joint marketing agency for Indonesian palm oil."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari harga CPO terhadap alih fungsi pada hutan produksi konversi (HPK) menjadi perkebunan sawit di Indonesia, dengan adanya proses pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit. Dengan menggunakan data pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di tingkat provinsi tahun 1995 sampai tahun 2017, pelepasan kawasan hutan diestimasi menggunakan model tobit dengan left-censored (0), serta variabel ekonomi yang mempengaruhi permintaan lahan untuk sawit yaitu harga CPO, tingkat suku bunga, nilai tukar, serta besarnya share industri pengolahan dalam Produk Domestik Bruto (PDB), dan GDP dunia. Hasil empiris menujukkan bahwa tingkat harga pada lag tertentu secara signifikan mempengaruhi peningkatan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit sebesar 23,55% dan 23,48%. Penelitian ini menemukan bahwa harga CPO berperan besar dalam pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Indonesia di masing-masing wilayah.

---

This study aims to look at the effect of CPO prices on the conversion in conversion production forests (HPK) to oil palm plantations in Indonesia, with the process of releasing forest areas for oil palm plantations. Using data on the release of forest areas for oil palm plantations at the provincial level from 1995 to 2017, the release of forest areas was estimated using the Tobit model with left-censored (0), as well as economic variables that affect land demand for oil palm, namely CPO prices, interest rates, values exchange rates, as well as the size of the share of the manufacturing industry in the Gross Domestic Product (GDP), and world GDP. Empirical results show that the price level at a certain lag significantly influences the increase in the release of forest areas for oil palm plantations by 23.55% and 23.48%.This study found that the price of CPO played a major role in the release of forest areas for oil palm plantations in Indonesia in each region."

"Tulisan ini membahas tentang pengembangan industri kelapa sawit Indonesia masih mengandalkan ekspansi lahan, meskipun model pengembangan yang demikian memunculkan beragam dampak sosial dan lingkungan. Menggunakan pendekatan ketergantungan yang diperkenalkan oleh Theotonio Dos Santos dan Cardoso, penelitian ini berargumen bahwa kondisi tersebut diakibatkan oleh ketergantungan kolonial, finansial, dan teknologi Indonesia sebagai negara periferi terhadap negara-negara core dan semiperiferi, yang ditopang oleh persamaan kepentingan kelas dominan internasional dan kelas dominan nasional di Indonesia.

---

This research discusses how the development of the Indonesian palm oil industry still relies on land expansion, even though this development model has various social and environmental impacts. Using the dependency approach introduced by Theotonio Dos Santos and Cardoso, this research argues that this condition is caused by the colonial, financial and technological dependence of Indonesia as a peripheral country on core and semi-periphery countries, which is supported by the similarities in the interests of the international dominant class and the local dominant class."

"Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bagian Hulu merupakan salah satu sentral utama kelapa sawit di Indonesia dengan tingkat ketergantungan ekonomi yang yang sangat tinggi, sehingga berpotensi menerima ancaman dan rentan terhadap penurunan harga CPO dunia. Indikator keterpaparan, sensitivitas dan kapasitas adaptif dikelompokan dengan metode cluster dan pembobotan menggunakan metode AHP untuk mendapatkan indeks kerentanan yang selanjutnya diverifikasi melalui survey lapangan. Hasil analisis keruangan menunjukkan kerentanan wilayah dengan hierarchical cluster cenderung lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan k-means cluster, namun memperlihatkan pola keruangan yang cenderung sama. Wilayah dengan pola perkebunan PIR-Trans cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan pada pola perkebunan swadaya. Berdasarkan kondisi faktual dan uji statistik, penerapan metode hierarchical cluster lebih sesuai untuk menggambarkan kerentanan wilayah terhadap penurunan harga CPO dunia di Tanjung Jabung Barat dibandingkan dengan menggunakan metode k-mean cluster.

---

Tanjung Jabung Barat Regency in the hilly part is one of the central oil palm in Indonesian with a high dependence of economic changing, therefore potentially affected by threat and susceptible to the decreasing of World?s price of CPO. Indicators of exposure, sensitivity and adaptive capacity are grouped by cluster method and weighting with AHP method to get an index of vulnerability which further verified through field survey.

Spatial analysis of the results showed the vulnerability of the region to the hierarchical cluster tend to be higher with grades k-means, but the spatial patterns that tend to exhibit similar trend. The region with PIR-Trans plantation patterns tends to have higher levels of vulnerability than that of self-reliant plantation patterns.

Based on factual conditions and statistical test, applications of hierarchical cluster method is more appropriate to illustrate the vulnerability of the region to the world?s CPO price decline in Tanjung Jabung Barat compared to that of using k-means method."