Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap peningkatan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia periode 2010-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penggunaan delapan sektor yaitu pertanian, pertambangan, Industri, utility (listrik, gas, air), bangunan, perdagangan, angkutan, serta jasa lainnya. Analisis empiris dilakukan dengan regresi data panel untuk mengidentifikasi pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap peningkatan tenaga kerja asing. Hasil empiris menemukan bahwa aliran Foreign Direct Investment (FDI) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia.

---

This study analyzes the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on the increase in the entry of foreign labour in Indonesia for the period 2010-2018. This research is a quantitative study using eight sectors, namely agriculture, mining, industry, utilities (electricity, gas, water), buildings, trade, transportation, and other services. Empirical analysis was performed with panel data regression to identify the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on the increase in foreign workers. Empirical results found that the flow of Foreign Direct Investment (FDI) significantly influenced the increase in the entry of foreign labour in Indonesia.

"

"Hasil Survei Angkatan Kerja tahun 2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dari 48.653 pekerja yang berhenti bekerja, ada 36,40 persen pekerja yang berhenti bekerja karena alasan pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pekerja yang berhenti bekerja selama pandemi COVID-19, dan juga hubungan antara jenis kelamin, usia, status kawin, wilayah tempat tinggal, status pekerjaan sebelum pandemi, keberadaan anak dengan keputusan berhenti bekerja selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami apakah variabel tersebut mempengaruhi keputusan pekerja untuk berhenti bekerja akibat krisis pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  Metode analisis logistik biner digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap peluang seseorang berhenti bekerja selama krisis pandemi. Data penelitian diambil dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel berpeluang terhadap keputusan berhenti bekerja karena pandemi COVID-19. Dalam analisis data, faktor-faktor ekonomi dan stabilitas pekerjaan menjadi pertimbangan yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan pekerja. Keputusan berhenti bekerja selama pandemi lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ketidakpastian pekerjaan daripada variabel usia itu sendiri.

---

The result of the 2020 National Labor Force Survey conducted by the Central Statistics Agency (BPS) indicated that out of 48,653 workers who discontinued their jobs, 36.40 percent of them did so due to the COVID-19 pandemic. This research aims to analyze the characteristics of workers who discontinued their jobs during the COVID-19 pandemic and explore the relationship between gender, age, marital status, residential area, pre-pandemic employment status, and the presence of children with the decision to stop working during the pandemic in Indonesia. The primary focus of this study is to understand whether these variables influence workers' decisions to discontinue their jobs amid the pandemic crisis. A quantitative approach is employed in this research, utilizing binary logistic regression analysis to identify the influence of these variables on the likelihood of a person discontinuing their job during the pandemic crisis. Data for the study is obtained from the 2020 National Labor Force Survey (SAKERNAS). The findings of this study reveal that all the variables have a significant impact on the decision to discontinue jobs during the COVID-19 pandemic. In the data analysis, economic factors and job stability emerge as dominant considerations in workers' decision-making process. The decision to discontinue jobs during the pandemic is more influenced by unstable economic conditions and job uncertainties rather than age as a variable itself"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas membahas mengenai kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi pada tahun 2015. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pengambilan keputusan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari keputusan Pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi. Dari penelitian ini diketahui bahwa setidaknya terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor yang mendasari keputusan pemerintah tersebut. Faktor internalnya adalah peran lembaga non-pemerintah yang fokus di studi TKI. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari eksklusivitas undang-undang ketenagakerjaan Arab Saudi terhadap pekerja domestik, sistem kafala yang berlaku di Arab Saudi, dan perjanjian bilateral yang belum dapat diimplementasikan oleh kedua negara.Kata Kunci: Teori Pengambilan Keputusan, Penghentian Penempatan TKI Sektor Domestik, Faktor Internal, dan Faktor Eksternal.

---

ABSTRACTThis study explains about the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. This study is a qualitative research. The theory that is used in this study is decision making theory, this theory is used for analyzing the factors that underlying the Indonesian government rsquo s decision for implementing the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. The research explains that there are two factors that influenced the Indonesian goverment rsquo s decision, the internal and external factor. The internal factor is the role of non govermental organizations that focus on study of migrant worker. In the other hand, the external factors are consisted of three matters. They are the exclusion of domestic worker from Saudi Arabia Labor Law, the kafala system that is implemented in Saudi Arabia , and the bilateral agreement that is not implemented yet by both the countries. "

"Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis pengaruh antara kejadian bencana alam, kerugian modal manusia dan kerugian modal finansial terhadap aliran masuk FDI. Hasil ini menemukan bahwa kejadian bencana alam, kerugian modal manusia yang diwakili oleh variabel meninggal, dan kerugian finansial yang diwakili oleh kerusakan infrastruktur berpengaruh terhadap penurunan FDI. Kejadian bencana alam dapat menghancurkan berbagai fungsi di suatu negara seperti modal produktif dan modal manusia sehingga menimbulkan kehilangan tenaga kerja terampil serta mengakibatkan relokasi pemulihan ekonomi yang seharusnya dilakukan untuk pembangunan sumber daya suatu wilayah, dialihkan karena adanya kerusakan infrastruktur yang menopang sektor produksi. Fenomena tersebut menyebabkan investor memindahkan investasinya ke wilayah lain sebagai bentuk evaluasi risiko dan strategi dari perusahaan.

---

This study aims to analyze the effect of natural disasters, human capital losses and financial capital losses on FDI inflows. These results find that the occurrence of natural disasters, loss of human capital as represented by the variable died, and financial losses as represented by damage to infrastructure have an effect on the decline in FDI. Natural disasters can destroy various functions in a country such as productive capital and human capital, causing loss of skilled workers and causing the relocation of economic recovery which should be carried out for the development of a region's resources, diverted due to damage to infrastructure that supports the production sector. This phenomenon causes investors to move their investments to other areas as a form of evaluating the risk and strategy of the company."

"

Penelitian ini membahas tentang bagaimana formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dan peran unsur Tripartit dalam proses formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan untuk mempermudah prosedur perijinan penggunaan tenaga kerja asing sehingga dapat meningkatkan investasi asing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskripsi karena berusaha menggambarkan formulasi kebijakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan untuk mempertajam analisis. Polemik di tengah masyarakat dan serikat buruh terjadi karena tujuan dimudahkannya proses perijinan investasi asing dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018  untuk membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja indonesia ternyata tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja indonesia, justru mengalami penurunan. Di satu sisi, terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa proses formulasi kebijakan telah melalui tahapan-tahapan formulasi kebijakan, mulai dari tahap identifikasi masalah sampai pengesahan kebijakan. Namun, peran unsur tripartit tidak dilibatkan dalam proses formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak merepresentasikan asas keadilan dan partisipasi masyarakat serta beberapa kebijakan bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, naiknya angka investasi yang tidak disertai dengan naiknya penyerapan tenaga kerja mengindikasikan bahwa pemerintah perlu menggunakan perspektif serikat pekerja dalam proses penyusunan regulasi.

 

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Tenaga Kerja Asing, Investasi, Perijinan, Tripartit

 

---

This study discusses how the policy formulation of Presidential Regulation Number 20 of 2018 and the role of Tripartite elements in the process of policy formulation. Policy formulation of Presidential Regulation No. 20 of 2018 is carried out to facilitate licensing procedures for the use of foreign workers so as to increase foreign investment. This research was conducted using a qualitative approach and included a type of description research because it tried to describe policy formulations. The data collection technique in this study used in-depth interviews and literature studies to sharpen the analysis. The polemic in the community and trade unions occur because the purpose of facilitating the process of licensing foreign investment in Presidential Regulation No. 20 of 2018 to open employment opportunities for Indonesian laborers is apparently not in line with the absorption of Indonesian labor, but has decreased. On the one hand, there is an increase in the number of foreign workers in Indonesia. The results of this study illustrate that the policy formulation process has gone through the stages of policy formulation, starting from the problem identification stage to the adoption of policies. However, the role of tripartite elements is not involved in the policy formulation process of Presidential Regulation No. 20 of 2018 so that the policy produced does not represent the principle of justice and community participation and some policies are contrary to the law. In addition, the increase in investment figures which are not accompanied by an increase in employment indicates that the government needs to use a trade union perspective in the process of drafting regulations.

 

 

 

"

"ABSTRAKSebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk meningkatkan perekonomian. Salah satu caranya dapat diperoleh melalui Foreign Direct Investment FDI . Namun, pelaksanaan FDI di berbagai daerah di Indonesia masih terkonsentrasi di provinsi tertentu. Beberapa penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa kejahatan, seperti kerusakan fasilitas umum atau pribadi, perampokan, dan sebagainya, dapat meningkatkan biaya produksi dan dapat menurunkan FDI inflow. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah tingkat kejahatan mempengaruhi distribusi FDI.Berdasarkan pengetahuan penulis, tidak ada studi khusus yang meneliti hubungan antara kejahatan dan FDI, dan sebagian besar studi tentang FDI di Indonesia cenderung berfokus pada tingkat analisis nasional daripada di tingkat regional. Penelitian ini menggunakan data panel dari 31 provinsi di Indonesia yang mencakup periode dari tahun 2005 sampai 2015. Penelitian ini menggunakan Total Crime, Property Crime, Violence, Vandalism, Arson, Fraud, Homicides and Kidnapping sebagai variabel kejahatan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kejahatan mempengaruhi FDI Inflow. Ceteris paribus, setiap peningkatan total crime incidence per 100.000 orang sebesar sepuluh persen, FDI inflow diperkirakan akan menurun sekitar 0,95 persen.

---

ABSTRACTIndonesia, a developing country, needs considerable funds to support its objective of increased economic welfare, one of them gained through Foreign Direct Investment FDI . However, the implementation of FDI in various regions in Indonesia is still concentrated only in specific provinces. In a related area of study, it is found that crime, like public or private damage, burglary, and so on, raises the cost of production and can decrease FDI inflow. Therefore, this study attempts to examine whether the incidence of crime affects the distribution of Foreign Direct Investment.Based on the author s knowledge, there is no specific study that examines the relationship between crime and FDI, and most of the studies on FDI in Indonesia tend to focus on national level analyses rather than disaggregating the analysis to the regional level. This study uses panel data from 31 provinces in Indonesia covering the period from 2005 to 2015. This study employs Total Crime, Property Crime, Violence, Vandalism, Arson, Fraud, Homicides and Kidnapping as variable of crime. The results obtained show that crime impacts on FDI Inflow. By taking other variables as constant, it is found that for every increase in total crime incidence per 100,000 people by ten percent, FDI inflow is expected to decrease by approximately 0.95 percent."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program pemberdayaan TKI pasca kepulangan dari luar negeri oleh BNP2TKI. Lapangan kerja yang terbatas dibandingkan dengan angkatan kerja menjadi salah satu alasan untuk tenaga kerja memilih pasar kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia selanjutnya disingkat TKI yang dapat disebut pekerja migran. Tenaga kerja Indonesia yang telah kembali ke daerah asalnya yang disebut TKI Purna belum mengoptimalkan penerimaan dari remitansi sehingga pemerintah melaksanakan program pemberdayaan sebagai salah satu tujuan program pemerintah untuk mendayagunakan dan membantu peningkatan kesejahteraan TKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan kepada Tenaga Kerja Indonesia setelah kembali dari luar negeri agar tidak berangkat menjadi TKI kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan dengan pelaksanaan program pemberdayaan TKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan pelaksanaan program pemberdayaan TKI purna yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh BNP2TKI. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas BNP2TKI beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian/dinas terkait, lembaga keuangan, fasilitator maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan diantaranya kesulitan mengumpulkan peserta, informasi mengenai program pemberdayaan belum menyeluruh, target pencapaian peserta berkurang, kurangnya koordinasi diantara stakeholder.

---

This thesis discusses about the implementation of Indonesian Migrant Workers Empowerment Program after the return from abroad by the BNP2TKI. Limited employment compared to the labor force is one reason for the manpower to choose as Indonesian Migrant Workers. Indonesian migrant workers who have returned to Indonesia called Ex Indonesian Migrant Workers have not optimized the receipt of their remittance so that the government implements the empowerment program as one of the goals of the government program. The empowerment of ex Indonesian Migrant Workers is based on the government program to utilize and assist the improving of Indonesian Migrant Worker rsquo s welfare.

The aim of this research is to know the empowerment to the Indonesian Migrant Worker after returning from abroad in order not to go back to be the Indonesian Migrant Workers again. The method used in this research conduct the in depth interviews with informants related to the implementation of the Indonesian Migrant Workers Empowerment Program. This research uses the qualitative approach with the technical analysis of qualitative data.

The result of this research is showing that the implementation of empowerment of ex Indonesian Migrant Workers has been implemented in accordance with regulations made by BNP2TKI. The implementation is assisted by the implementing unit of BNP2TKI duties along with stakeholders that assist the implementation of such ministries agencies, financial institutions, facilitators and professionals.But in the implementation of the program, there are still shortcomings that could not reach the maximum target. The matter is due to constraints that occur during the process of the implementation including the difficulty of gathering the participants, the information about the empowerment program has not been comprehensive, lack of the target achievement of participant, the lack of coordination between stakeholders."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh FDI (Foreign Direct Investment) terhadap peningkatan volume ekspor non migas propinsi di Indonesia dan menganalisa beberapa faktor yang dipertimbangkan mempengaruhi volume ekspor non migas propinsi di Indonesia, antara lain Penanaman Modal Dalam Negeri, produksi (PDRB), kinerja perekonomian (GDPGR)t nilai tukardanshare olllput manufaktur.Model yang digunakan untuk estimasi dalam peneHtian ini adatah adopsi dari peneHtian yang diiakukan oleh Zhang dan Song (2000). Penelitian ini menggunaan data panel dengan deret waktu 6 tahun {2000 2006).Dalam analisis data panel, pemilihan model estimasi yang efisien di1akukan melaluj uji spesifikasi F test yang dipih dalam pene!itian ini tidak diambil secara acak maka model fixed efek digunakan untuk menganalisis pengaruh FDI terhadap volume ekspor non migas propinsi di Indonesia.Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel FDI. investasi domestik (ID), kinerja peerekonomian (GDPGR), produksi (PDRB) dan sha'e output manufaktur (Ms) beiiJeng.arnh positifterhadap peningkatan volume ekspor non migas, sementara variabel nilai tukar rU! (ER) berpengaruh secara negatif terhadap peningkatan volume ekspor non migas. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah memperbaiki iklim investasi di Indonesia dan lebih mendorong iovestasi yang berorientasi ekspor.

---

This research is aimed to analyze the impact of FDI in mitigating the export volume of non oil and gas provinces of Jndonesia and to analyze determinants of export that is considered influence the non oli and gas export volume of provinces in Indonesia such as Domestic Investment (ID}, Domestic Product Regional Bruto (proxy of production) Economic Performance (GDPGR), Exchange Rate(ER) and Share Output Manumcture(Ms).The model used to estimate in this research is adopted from research done by Zhang and Song (2000). This research is using panel data with time series for 6 years and (.fOSS section unit for 30 provinces.In analyzing panel data, the efficient model of estimation is through F test specification to figure out the existance of individual effect. Since the provinces chosen in this research is not random {fix), the fixed effect model is applied to analyzes the impact ofFDl on non oli and gas voiume of provinces in indonesia.The result shows that variables of FDI, ID PDRBD and Ms have positive impact in increasing non oil and gas export volume meanwhile Real Exchange Rate effects negatively to export volume of non oil and gas. Therefore, this research advise that government improve the investment condition in Indonesia and enhance export­ oriented investment."