"
ABSTRAKPraktik penegakan hukum tindak pidana sumber daya alam saat ini menggambarkan
terjadinya overkriminalisasi. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya pasal-pasal
pidana terkait sumber daya alam. Overkriminalisasi tersebut tidak hanya menyebabkan
penegakan hukum di sektor sumber daya alam tidak berjalan dengan efektif, tetapi juga tidak
memiliki dasar atau bahkan cenderung arbiter. Situasi tersebut dan Putusan Mahkamah
Konstitusi yang mendekriminalisasi pasal pidana di UU 18/2004 menegaskan audit terhadap
pasal-pasal pidana tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak. Tesis ini mengajukan
bahwa evaluasi terhadap pasal pidana perlu menggali perkembangan dalam hukum pidana
kontemporer yang melihat prinsip yang menjadi batasan dalam hukum pidana secara
normatif. Dengan pendekatan doktrinal, tesis ini akan menjabarkan prinsip-prinsip yang
dikembangkan tersebut dalam konteks kebijakan hukum pidana di Indonesia khususnya
terhadap UU 18/2013. UU 4/2009 dan UU 18/2004. Beberapa prinsip yang dikembangkan,
yaitu relasi kaidah hukum pidana dengan kaidah lainnya, alasan pemidanaan, termasuk
mengenai kepentingan atau nilai yang dilingdungi oleh hukum (rechtsgüter) secara terbatas
dapat digunakan untuk menguji pasal-pasal pidana sumber daya alam. Diantaranya dengan
menyatakan hukum pidana yang ada tidak berkembang dari kaidah moral yang ada di dalam
masyarakat, oleh karenanya memiliki kelemahan bahwa kepatuhannya sangat bergantung
pada sanksi pidana. Sementara itu, batasan tersebut dapat juga diperoleh dari struktur hukum
pidana, seperti asas legalitas dan ultimum remedium. Ketika diuji dengan asas asas legalitas
ditemukan bahwa tidak seluruh pasal pidana terkait sumber daya alam yang ada memenuhi
kedua asas tersebut dan menyebabkan ketidakpastian hukum.
ABSTRACTIt is arguable that natural resource criminal law enforcement practice in the state of
overciminalization. The condition indicated with fast and massive development of new laws regarding
natural resources. They not only undermine the law enforcement itself, but also providing incentives
for abitrary law enforcement. This state of overcriminalization and a Constitutional Court in which
decriminalize criminal articles in Act 18/2004 reiterate that audit on the criminal law related to
natural resource is imperative. This thesis propose that evaluation to criminal law should to explore
contemporary development of criminal law theories which try to define the principles and boundaries
of criminal law in normative perspective. With doctrinal research, the thesis describe the principles
whithin the context of criminal law policy in natural resource, especially to Act 18/2013, Act 4/2009
and Act 18/2004. Some of which, include, relation between criminal law and other norms, theories
on punishment and interest and values that protected by the law (rechtsgüter) limitatively is capable
to be used in reviewing the criminal laws. In which by advising that the criminal law in natural
resource was not developed from moral norms in the society, thus has weakness in terms of that its
compliance will have to fully depend on the sanctions. Another research argue that criminal law
should find the boundaries from the structures of the crimina law itself, such as legality principles
and ultimum remedium. The anaylisis found that with legality principles not all of the criminal law
fulfill the principles and thus prone in causing uncertainty of law. "
