Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri pariwisata dunia telah berkutat dengan dampak yang cukup besar disebabkan oleh pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk membangkitkan sektor pariwisata, melihat pariwisata memiliki peran penting dalam pemasukan Indonesia. Berkolaborasi bersama para influencers dari Indonesia yang telah memiliki audiensnya, pemerintah Indonesia memasarkan sektor pariwisata mereka selama wabah COVID-19. Penulis ingin melihat penggunaan influencers oleh pemerintah untuk memasarkan pariwisata, berfokus kepada respon pengguna sosial media dari Indonesia terhadap hal tersebut, yang menunjukan peningkatan dalam konsumsi media sosial selama wabah COVID-19. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dari pemasaran yang menggunakan influencers untuk beberapa destinasi pariwisata dan signifikansinya dalam strategi yang lebih luas dalam merevitalisasi sektor pariwisata miliki Indonesia dengan melihat perspektif audiens pasar terkait tindakan pemerintah Indonesia dalam membangkitkan pariwisata.

---

The global tourism industry has grappled with the profound impact of the Covid-19 pandemic, including Indonesia. The Indonesian government tried to make a couple of efforts to awaken their tourism sector, since tourism has played a crucial role on Indonesian revenue. Collaborating with influencers from Indonesia that have already built their audience, the Indonesian Government marketed their tourism sector during the COVID-19 outbreak. This study examines the government's use of influencers to promote tourism, focusing on Indonesian social media users and their responses towards it, who showed a trend of more consumption of social media during the COVID-19 outbreak. It aims to evaluate the effectiveness of influencer marketing in promoting some of Indonesian tourism destinations and its significance in the broader strategy of revitalising Indonesia's tourism sector by seeing the market audience's perspectives on the Indonesian government moves correlated to the tourism promotion."

"COVID-19 selain menghantam perekenomian, juga memberikan dampak yang sangat serius bagi pariwisata khususnya penyelenggaraan event. Berbagai aktivitas sosial termasuk penyelenggaraan event yang mendatangkan kerumunan terpaksa harus dibatalkan karena dapat berpotensi menularkan COVID-19. Ketakutan terinfeksi, kebijakan pembatasan aktivitas sosial, penerapan protokol kesehatan, dan kondisi yang tidak menentu menimbulkan kebiasan baru dan permasalahan kesehatan mental bagi kebanyakan orang. Bagi sebagian orang permasalahan kesehatan mental dapat berpengaruh lebih lama dibanding dari pandemi itu sendiri. Kondisi ini tentunya dapat mempengaruhi pada tingkat kunjungan dan keberlangsungan penyelenggaraan event pariwisata kedapannya. Dengan menggunakan variabel Perceived Knowledge of COVID-19 dan Non- Pharmaceutical Intervention serta Psychological Risk sebagai moderator, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang dalam mengunjungi event pariwisata setelah pandemi COVID-19. Pengujian 11 hipotesis dilakukan dengan metode Partial Least Square-Structural Equition Model (PLS-SEM) terhadap 395 data responden yang dikumpulkan dengan teknik Non-Probabilty-Judgmental Sampling. Hasilnya ditemukan bahwa faktor Perceived Behavioral Control menjadi faktor yang paling memiliki pengaruh secara langsung dalam memprediksi minat seseorang untuk mengunjungi event pariwisata setelah pandemi COVID-19. Perceived Knowledge of COVID-19 berpengaruh secara tidak langsung dengan mediasi dari Subjective Norm dan Non-Pharmaceutical Intervention. Psychological Risk tidak berperan dalam memoderasi antara pengaruh Attitude Toward Behavior & Subjective Norm terhadap Intention to Visit serta pengaruh Subjective Norm terhadap Attitude Toward Behavior. Social distancing yang merupakan salah satu cara dalam tindakan pencegahan dari faktor dari Non-Pharmaceutical Intervention menjadi pertimbangan bagi seseorang dalam membangun minatnya untuk mengunjungi event pariwisata setelah pandemi COVID-19.

---

The pandemic COVID-19 spread globally and has been given impact on the tourism industry, especially in tourism events. Various social activities, including organizing events that bring in crowds, had to be canceled due to the potential for transmitting COVID-19. Fear of infection, social restriction policies, implementation of health protocols, and uncertain conditions create mental health problems for most people. For some, these mental health issues can outlast the pandemic itself. This condition can be impacting the number of visitors as well as the sustainability of organizing tourism events in the future. With the variables Perceived Knowledge of COVID-19, Non-Pharmaceutical Intervention, and Psychological Risk as moderators, this study aims to identify factors that can influence the intention to visit tourism events post COVID-19 pandemic. The partial Least Square-Structural Equation Model (PLS-SEM) was used to test the 11 hypotheses on 395 respondents' data which was collected with the Non-Probability Judgmental Sampling. The results of the study found that the Perceived Behavioral Control variable was the most influential factor in predicting the intention to visit tourism events after the COVID-19 pandemic, Psychological risk has no effect as a moderator. Social distancing remains a factor to consider when visiting tourism events after the COVID-19 pandemic."

"Industri rokok di Indonesia termasuk salah satu industri yang memberikan sumbangan-pajak non migas yang besar kepada pemerintah. Cukai yang diterima pemerintah dalam APBN, meningkat terus dari tahun 1998 dengan realisasi penerimaan 8,6 triliun sampai dengan tahun 2001 sebesar 18,2 triliun dan pada tahun 2002 realisasi penerimaan 23,34 triliun.Industri rokok saat ini menghadapi masalah yaitu peningkatan penerimaan pajak dengan kenaikan tarif cukai dan HJE. Disini penulis satu masalah yang menarik untuk dipela jari yaitu : apakah kebijakan pemerintah mengenai tarif cukai & HJE yang hampir setiap tahun mengalami perubahan akan berdampak pada produksi rokok dan penerimaan cukai rokok? Bagaimana perbedaan kebijakan pemerintah pada rokok kretek dan rokok putih, dan dampaknya terhadap penerimaan cukai rokok?Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian terhadap masalah yang dikemukakan diatas adalah melihat hubungan tarif cukai dari HJE dengan produksi, melihat hubungan tarif cukai dan HJE dengan penerimaan cukai, menganalisa peluang usaha bagi perusahaan kecil untuk masuk pasar industri rokok yang bersifat oligopoli dan melihat dampak dari perubahan tarif cukai & HJE terhadap produksi rokok perusahaan dominan, dan pengaruhnya pada penerimaan cukai pemerintah.Untuk meneliti digunakan metodologi Structure, Conduct, Performance (SCP). Pendekatan SCP digunakan untuk menganalisa hubungan antara struktur, perilaku dan kinerja industri rokok dan didukui Ig oleh metode regresi dengan model OLS(Qrdinary Least Squares) sistem time series dan panel data. Untuk melihat hubungan statistik antara variabel-variabel yang telah dijelaskan secara kualitatif pada pendekatan SCP.Terdapat hubungan antara tarif cukai, produksi dan HJE dengan penerimaan cukainya. Pada panel data probabilita t untuk produksi, tarif cukai dan ME nilainya signifikan secara sendiri-sendiri, sedangkan untuk probabilita F statistik nilainya signifikan secara bersama-sama, untuk jenis SKM dan SKT. Pada time series untuk jenis SKM dan 5PM probabilita t pada produksi nilainya signifikan, tetapi probabilita t untuk tarif cukai pada SKM, SKT dan SPM tidak signifikan, probabilita F statistik nilainya pada SKT, SKM dan SPM signifikan secara bersama-sama.Berdasarkan penelitian diatas, ditemukan bahwa tarif cukai dan HJE mempengaruhi penerimaan cukai. Perubahan tarif cukai dan HJE juga dapat mempengaruhi perilaku perusahaan rokok dalam penjualannya. Untuk 3 tahun terakhir periode 2000 - 2002, terlihat penurunan total produksi rokok. Bila dikaitkan dengan tujuan utama cukai dalam rokok, kebijakan pemerintah dalam perubahan tarif cukai dan HJE periode tahun 2000 - 2002 yang dalam setahun bisa 2-4 X berubah adalah cukup-efektif."

"ABSTRAKFokus penelitian ini membahas terkait dengan pengembangan kebijakan pariwisataberbasis kearifan lokal di Indonesia (Kasus di Nagari Pariangan, Sumatera Barat).Adapun dalam pengembangan kebijakan pariwisata harus memperhatikan prinsipprinsippengembangan pariwisata berkelanjutan tanpa mengabaikan kebutuhan lokal.Penelitian ini menggunakan kajian berbagai studi literatur terkait dengan konseppengembangan pariwisata, sistem indigenous tourism, proses pengembangan kebijakanpariwisata, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata.Adapun kombinasi dari konsep-konsep tersebut menghasilkan tiga (3) buah aspek, yaituaspek lingkungan, pengaturan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan jenis penelitiandeskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur danstudi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam aspek pengembanganlingkungan terkait dengan lingkungan fisik masih perlu mendapatkan perhatianpemerintah. Dari aspek lingkungan ekonomi, pariwisata sudah memberikan peluangusaha bagi masyarakat, tetapi distribusi manfaat ekonominya masih belum meratakarena belum adanya pemberlakuan retribusi dan pungutan terkait kegiatan pariwisataini. Dari aspek politik sudah melibatkan berbagai stakeholders dalam perencanaanpengembangannya, tetapi belum adanya dukungan alokasi anggaran dan keuangan yangtetap, serta tidak adanya aturan yang jelas terkait keterlibatan swasta. Dari aspek sosialbudaya,masyarakat sudah sangat terbuka menerima pengunjung dan berkomitmenmelestarikan tradisi budaya melalui berbagai kegiatan. Kemudian, dari aspek hubungankelembagaan terkait dengan pembagian wewenang yang mayoritas pariwisata dikelolamasyarakat dan nagari, sistem pengawasan masih belum tetap, kurangnya ketersediaanpromosi yang profesional, dan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintahdengan masyarakat. Selanjutnya, aspek pengembangan sumber daya manusia sudahditempatkannya pendamping lokal dan sudah dibentuknya Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis). Pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakatmenunjukkan kesadaran masyarakat yang mulai meningkat terkait pariwisata danadanya pemberian pendidikan dan pelatihan.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze the development of tourism policy based on localwisdom in Indonesia (Case in Nagari Pariangan Indigenous Village, West Sumatra). Inthe development of tourism policy, it has to consider the principles of developingsustainable tourism without ignoring local needs. This study uses the various conceptsas tourism development, system of indigenous tourism, process of tourism policydevelopment, and influencing factors of tourism policy implementation. Thecombination of these concepts produces three aspects, namely the environmental aspect,institutional arrangements, and human resource development. This study used a postpositivistapproach with a type of descriptive research. The technique of collecting datathrough semi-structured in-depth interviews and literature study. The results of thisstudy show that it still needs the role of government in the aspect of environmentaldevelopment related to the physical environment. In the economic aspect, tourism hasprovided employment opportunities for indigenous people, but the distribution ofeconomic benefits is still not evenly distributed due to the lack of fees and leviesregarding tourism activities. In the political aspect, it has involved various stakeholdersin its development planning, but there has been no support for a fixed budget andfinancial resources, as well as the lack of regulation regarding private involvement. Inthe socio-cultural aspect, the community has been very receptive to tourists and iscommitted to preserving cultural traditions through various activities. Then, in theaspect of institutional relations related to the authority, that is the majority of tourism ismanaged by the indigenous people and Nagari, the uncertainty of the supervisionsystem, lack of availability of professional promotions, and lack of communication andcoordination between the government and indigenous people. Furthermore, localgovernment have been assign local guide and Tourism Awareness Group (Pokdarwis) inaspects of human resource development. The development of human resources throughcommunity empowerment describes the increasing awareness of the indigenous peoplein tourism and the provision of education and training."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penganggaran pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19. Evaluasi ini berfokus dua hal yaitu kesesuaian regulasi dan kebijakan penganggaran daerah dengan ketentuan perundangan yang berlaku, serta mekanisme reviu pada setiap perubahan anggaran. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan regulasi pemerintah pusat dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi struktur penganggaran pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis menggunakan metode konten dan tematik dengan analisis dokumen, kuesioner, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan penganggaran Pemerintah Kabupaten AAA di masa pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan terdapat kebijakan dan dokumen penganggaran yang belum disesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat seperti rasionalisasi belanja barang jasa dan belanja modal kurang dari 50% dan alokasi anggaran dana alokasi umum yang belum sesuai ketentuan. Mekanisme reviu dalam setiap perubahan anggaran juga belum dilaksanakan secara memadai diantaranya reviu yang kurang mendalam dan pelaksanaan reviu yang tidak dilakukan pada setiap perubahan

---

This study aims to evaluate local government budgeting during the Covid-19 pandemic. This evaluation focuses on two things, namely the suitability of regional budgeting regulations and policies with applicable laws and regulations, as well as a review mechanism for each budget change. This research was motivated by changes in central government regulations in dealing with the impact of the Covid-19 pandemic that affected the budgeting structure of local governments. This study uses a qualitative method with a case study approach. The analysis uses content and thematic methods with document analysis, questionnaires, and interviews. The results showed that the regulations and budgeting of the AAA District Government during the Covid-19 pandemic did not fully refer to the applicable provisions. The results of the analysis show that there are policies and budgeting documents that have not been adjusted to central government regulations, such as rationalization of expenditure on goods and services and capital expenditures of less than 50% and general allocation fund budget allocations that have not been in accordance with the provisions. The review mechanism in each budget change has also not been implemented adequately, including reviews that are not in-depth and the implementation of reviews that are not carried out for each change."

"Tesis ini membahas Pluralisme Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Hak Guna Usaha Perkebunan di Indonesia Studi Kasus Tumpang Tindih Dengan Pertambangan, Kehutanan dan Tanah Ulayat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Kebijakan pengaturan sektor pertanahan khususnya dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha dalam implementasi banyak aturan yang mendasarinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha perkebunan di Indonesia dan permasalahan yang diakibatkan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha dan untuk mengetahui sejauh mana pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha di Indonesia mengakibatkan tumpang tindih Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lain khususnya perizinan pertambangan, perizinan kehutanan dan tanah ulayat beserta dampaknya. Hasil dari penelitian ini adalah pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tidak dapat terlepas dari kebijakan pemerintah dalam sektor lainnya yaitu sektor pertambangan dan kehutanan, serta tanah ulayat dan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tersebut menyebabkan tumpang tindihnya Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lainnya terutama dengan sektor pertambangan dan kehutanan, serta tumpang tindih dengan tanah ulayat penyelesaiannya tidak mudah karena masing-masing sektor berpegang kepada Undang-Undang sektoralnya dan Undang-Undang sektoral itu sama derajatnya.

---

This thesis focuses on the Pluralism of Government Policy in the Stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) for Plantation in Indonesia (Study Case on Overlapping of Mining, Forestry and Communal Rights). The research is legal norm in nature and the data collection to be used shall be conducted through library research with a statue approach. Regulation policy in the land sector, in particular the stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) in practice is based on many regulations.

The objective of this research is to reveal the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation in Indonesia and the problems attributable to pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) and to reveal the extent of pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) in Indonesia causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation with other sectors, especially with the mining permit, forestry permit and communal rights along with its effects.

The result of this research reveals that the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) is closely related to the government’s policies in other sectors, namely the mining, forestry and communal rights sectors and therefore causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) with other sectors, mainly with mining, forestry and communal rights sectors in which the settlement is not easy as each of those sectors has their own law having equal legal force."

"Masyarakat nelayan Teluk Jakarta terdiri atas dua nelayan, yaitu nelayan pendega dan nelayan juragan. Pada tahun 1950-1960 kemiskinan nelayan terutama tampak pada nelayan pandega perorangan dan buruh nelayan. Kemiskinan itu terjadi karena keterbatasan teknologi penangkapan ikan, alat-alat penangkapan ikan. Kebijakan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya Terhadap Masyarakat Nelayan Teluk Jakarta, bertujuan untuk meningkatkan teknologi penangkapan ikan dan untuk meningkatkan produksi serta meningkatkan presentase hasil tangkapan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat nelayan Teluk Jakarta.

---

There are two fishermen in the area, consist of namely nelayan pandega and nelayan juragan. In 1950-1960 poverty problems struct this group of people, especially the pandega fishermen. This poverty problems usually caused by the people`s inability to operate the fishing equipment with higher technology, this kind of shortage make the fishermen with low knowledge on fishing technology works as labors of fishermen who masters the fishing technology. Policies that Pemerintah Daerah Kotapradja Djakarta Raya make regulated the issue that should get more attention, not only from the autorithy but also the whole people. With the right implementation of those policies the technology in fishery and fishermanship could be improved, with the technology improved the percentage of the fish catched and the living standard of the people who dwell in Jakarta`s coastal line especially the nelayan pendega class could be improved."

"Analisis ini mempunyai latar belakang lingkup makro yaitu melihat kondisi di negara berkembang yang memiliki keterbatasan atau rendahnya tenaga profesional pegawai negeri sipil yang memahami dan menguasai teknologi informasi. Imbas dari kendala yang muncul berakibat pada terganggunya pelaksanaan implementasi teknologi informasi yang telah menjadi program nasional. Secara mikro keadaan tersebut juga terjadi di Indonesia, di mana perencanaan implementasi e-Govemment oleh pemerintah pusat dijabarkan melalui payung kebijakan e-Govemment. Namun hasil yang tampak belum terlihat secara jelas dan nyata dikegiatan sehari-harinya. Berbagai faktor mempengaruhi hal tersebut, salah satunya yang utama adalah tingkat pemahaman pegawai negeri sipil terhadap e-Government mash ,sangat rendah. Apa yang telah dilakukan pada kurun waktu lama saat lalu tidak diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia yang handal dan mengerti akan esensi dari e-Government. Mengingat kebijakan ini berkaitan dengan penerapan teknologi informasi yang sangat cepat perkembangannya maka dituntut pula kesiapan tenaga profesional yang cepat memahami dan mengerti implemetasi dari kebijakan e-Government.Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mencoba menganalisis pemahaman dari para pegawai negeri sipil di Sekretariat Negara terutama para pejabatnya terhadap kebijakan e-Government guna peningkatan kinerja instansi dan pencapaian tujuan sebagai pemerintahan yang baik. Deegan pemahaman yang benar maka implementasinya dapat dituangkan dalam suatu rencana stratejik sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan arah yang benar dan tepat. Penelitian pemahaman ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan operational thinking dari salah satu 7 (tujuh) systems thinking yang ada. Sedangkan kriteria yang digunakan yang sesuai dengan pemahaman operational thinking diambil dari pendapat Eko Indrajit lewat paradigma berbasis teknologi informasi. Kriteria yang dimaksud meliputi Orientasi, Proses Organisasi, Prinsip-prinsip Manajemen, Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Internal, Komunikasi Eksternal, Model Jasa Pelayanan, dan Prinsip Jasa Pelayanan. lmplementasi kebijakan e-government yang dituangkan dalam Rencana Stratejik Sekretariat Negara dapat dibandingkan dengan kebijakan e-Govemment Singapura yang telah dahulu dalam penerapannya.Teori yang mendukung adalah teori kebijakan publik, teori electronic government, toad operational thinking, dan teori implementasi. Untuk mendukung kegiatan penelitian diperlukan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari cara melakukan teknik wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden serta dielngkapi dengan pencarian infonnasi lewat berbagai jurnal dan dokumen. Populasi penelitian adalah para pejabat dan eselon II hingga eselon IV di Sekretariat Negara RI dan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Metode sampling yang digunakan adalah nonprobabilily sampling dengan accidental sampling. Responden yang terkumpul sebanyak 27 orang dan perhitungan data yang dipakai adalah skala Likert dengan penentuan skoring.Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut menghasilkan, secara individual tingkat pemahaman para pejabat masih rendah/belum paham. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator yang masih dibawah tingkat paham sehingga berakibat kepada kebijakan pimpinan yang tertuang dalam Rencana Stratejik Sekretariat Negara 2001-2005 yang menjadikan perencanaan e-Govemment tidak jelas dan tidak terarah.Untuk menyiasati gap/masalah yang muncul pertu diusahakan peningkatkan pemahaman dan sosialisasi yang benar tentang e-Govemment lewat berbagai usaha pendidikan dan komitmen kuat individu sehingga implementasinya lewat Rencana Stratejik dapat dijabarkan secara benar dan jelas, sehingga tujuan dari pemerintah agar menjadikan pemerintahan yang baik dan akuntabel dapat terwujud."

"Kebijakan work from home diterapkan karena adanya pandemik Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Kebijakan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk berusaha menjamin keselamatan setiap warga negaranya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu intansi pemerintah yang menerapkan kebijakan work from home adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi kebijakan work from home pada masa pandemik Covid-19 berdasarkan sudut pandang pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data yaitu dengan survey, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan work from home berdasarkan sudut pandang pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sudah dalam kategori baik. Namun dalam beberapa hal para pegawai merasa pelaksanaan kebijakan masih perlu diperbaiki yaitu dalam hal kedisiplinan, Kurangnya pemahaman akan tugas, Ketepatan dalam melakukan absensi. Saran yang dapat diberikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi adalah perlu adanya aturan kerja yang jelas secara tertulis, sistem pengawasan yang baik kepada setiap pegawai, menerapkan sistem Reward and Punishment sebagai motivasi bagi para pegawai, adanya kesadaran dari masing-masing pegawai untuk memiliki komitmen dan kejujuran yang tinggi terhadap organisasi.

---

The work from home policy was implemented due to the Covid-19 pandemic that occurred in almost all of the world, including Indonesia. This policy was made as a form of government responsibility to try to ensure the safety of every citizen. The Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform issued Circular Letter Number 19 of 2020 concerning Adjustment of the Work System of State Civil Apparatus in Efforts to Prevent Covid-19 in government agencies. One of the government agencies that implement the work from home policy is the Bekasi City Tourism and Culture Office. This study aims to find out more about how to implement work from home policies during the Covid-19 pandemic based on the perspective of employees of the Bekasi City Tourism and Culture Office. The theory used in this research is the theory of policy implementation proposed by George Edward III. This study uses a quantitative approach with data collection methods, namely surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results showed that the implementation of the work from home policy based on the point of view of the employees of the Bekasi City Tourism and Culture Office was in the good category. However, in some cases the employees feel that the implementation of the policy is still not good, namely in terms of discipline, lack of understanding of tasks, accuracy in carrying out attendance. Suggestions that can be given to the Bekasi City Tourism and Culture Office are the need for clear work rules in writing, a good supervision system for each employee, implementing a Reward and Punishment system as motivation for employees, awareness of each employee to have a commitment and high honesty towards the organization.

"

"Krisis moneter yang melanda Indonesia telah memberi dampak negatif bagi semua pelaku ekonomi. Bukan cuma importir dan eksportir yang masih bertumpu pada komponen impor yang merasa risau, tapi berjuta rakyat jelata harus menjerit-jerit karena naiknya harga barang dan bahkan mengalami PHK akibat perusahaan tempat mereka bekerja tidak mampu lagi membiayai kegiatan produksi.Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja R.I. sudah berupaya melindungi pekerja dalam hal pengupahan, yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-QIJMEN11999 tentang Upah Minimum yang wajib dilakukan oleh semua pengusaha. Untuk penyesuaian besarnya upah minimum dalam PERMENAKER tersebut dalam pasal 4 ayat (5) dijelaskan bahwa besarnya upah minimum tersebut diadakan peninjauan kembali selambat-Iambatnya 2 (dua) tahun sekali. Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa UMR tersebut ditetapkan dengan rnempertimbangkan kebutuhan hidup, indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upab pada umumnya, kondisi pasar dan tingkat perkembangan perekonomian serta pendapatan perkapita.Tujuan peraturan upah minimum adalah untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Jika tidak ada hal lain yang berubah, maka upah rata-rata semua pekerja juga akan meningkat. Sayangnya, kenyataan tidaklah sesederhana itu. Penerapan upah minimum oleh pemerintah mempengaruhi pasokan maupun permintaan dalam pasar tenaga kerja. Karena itu dampak upah minimum tidak terbatas hanya pada masalah upah, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja.Upah bagi pekerja memiliki manfaat sebagai imbalan terhadap output produksi yang dihasilkan dan sebagai perangsang bagi peningkatan produktifitas. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkaat laba yang dihasilkan. Oleh karena dipandang sebagai biaya faktor produksi, maka pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum, sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan.Dampak positif dari kebijakan upah minimum adalah upah yang diterima oleh pekerja akan meningkat. dni akan meningkatkan taraf hidup pekerja tersebut. Namun karena upah oleh perusahaan dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang harus ditekan pengeluarannya, maka perusahaan akan mengurangi jumlah pekerjanya dengan cara memberhentikan tenaga kerja yang kurang/tidak produktif untuk mengurangi biaya produksi.Dampak negatifnya, jumlah pengangguran akan semakin besar, hal ini akan menambah beban bagi pemerintah, kemiskinan akan bertambah banyak. Padahal.tujuan dari upah minimum adalah meningkatkan kehidupan pekerja, sementara dengan adanya PHK terhadap pekerja-pekerja yang tidak berpotensi oleh perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai ketentuan upah minimum akan menyebabkan penganguran semakin meningkat."