Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan implementasi disahkannya sistem pemerintahan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Hukuman cambuk dipandang sebagai hukuman yang sebanding untuk menjalankan roda pemerintahan syariat Islam, karena bernuansa islami dan sesuai dengan aturan agama Islam. Hukuman cambuk dijatuhkan bagi tindak pidana tertentu yang diatur dalam Qanun Nomor 12 tentang Minuman Khamar (minuman keras) dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 tentang Maisir (perjudian) dan Qanun Nomor 14 tentang Khalwat (mesum). Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pendapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman cambuk. Hukuman cambuk dianggap melanggar Hak Asasi Manusia serta merupakan hukuman yang kejam.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan di dalam masyarakat dan didukung oleh data-data di lapangan serta studi kepustakaan.Penelitian ini berpegang pada 2 teori inti, yaitu teori detterence (teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan) dan teori stimulus and respond (teori yang mengembangkan proses pengekalan untuk membentuk perilaku).Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman cambuk telah membawa perubahan pada sistem peradilan pidana. Hal ini ditunjukkan dengan adanya lembaga baru yaitu Dinas Syariah yang bertugas sebagai lembaga pengawas dan eksekutor hukuman cambuk. Hukuman cambuk menjadi hukuman alternatif prioritas dengan tetap mempertahankan hukuman penjara bagi kejahatan yang telah diatur di dalam KUHP. Hukuman cambuk hanya diberikan bagi masyarakat yang beragama Islam, sedangkan masyarakat di luar Islam tetap berpegang pada ketentuan KUHP.Pelaksanaan hukuman cambuk menunjukkan bahwa hukuman ini dapat meminimalisasi pelanggaran HAM dan jauh dari kesan kejam dibandingkan pidana lainnya. Hukuman cambuk bertujuan memberikan penjeraan melalui efek malu karena pelaksanaannya dilakukan di depan umum. Selain menunjukkan transparansi dalam penegakan hukum, hukuman ini juga bersifat tunai dan langsung. Pembuat peraturan harus dapat memberikan kepastian hukum untuk mendukung pelaksanaan qanun sehingga tidak menimbulkan dualisme hukum di Nanggroe Aceh Darussalam.

---

The implementation of caning punishment was establishing the system of Islamic Law in the Government system of Nanggroe Aceh Darussalam. Caning punishment is declare as a worthy punishment due to the Islamic flair and accordance to the Islamic laws it self. It was sentenced to some certain crime which is order to Qanun Number 12 about Khamar (alcoholic), Qanun Number 13 about Maisir (Gambling) and Qanun Number 14 about Khalwat (immoral acts). The background of this research comes from community's pro and contra statement's about implementation of caning punishment, which is indulged as human rights violations and as a cruel punishment.

The research is using qualitative method with descriptive analytical approach which is describe a society condition and supported by field data and library research.

The research complied with two main theories, the theory of deterrence (a theory that stresses the purpose to influence or deter someone from committing crime) and the stimulus and respond theory (a theory that develop the process of deterrent in forming behavior).

The result of this research shows that caning punishment had given a change to the criminal justice system. It was established by the new institution named "Dinas Syariah", who acted both as a watch institution and the executor for caning punishment. Furthermore this punishment becomes a priority alternative within stick to prison as priority punishment in KUHP. The caning punishment was confected to Islamic criminals only.

By the caning punishment, the human right violation could be minimize and categorize as an un-cruel punishment. The caning punishment is aimed to teach offenders a lesson by embarrassing them in public as the punishment carried out by displaying to the public. Hence to show transparency in upholding law, this punishment also deemed instant and immediately. Therefore the lawmaker should give an assurance to the law of the Qanun implementation, so it won't make any law dualism."

"Irtidad seringkali dipandang sebagai masalah yang sensitif yang tabu untuk dibicarakan. Pasalnya, berbicara tentang irtidad berarti mengkaji satu permasalahan dari dua sisi kacamata yang berbeda. Bagi kaum sekular, irtidad merupakan HAM dan kebebasan beragama, sedangkan dalam hukum Islam irtidad merupakan sebuah kejahatan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan prinsip antara keduanya. Sekuiarisme memisahkan kehidupan temporal dengan kehidupan spiritual yang mengsekte-sektekan berbagai bidang kehidupan dan berorientasi hanya pada dunia semata, sedangkan Islam merupakan a way of life yang komprehensif dan berorientasi tidak hanya pada dunia tetapi juga akhirat. Untuk mengkaji hukum dan implementasi sanksi terhadap pelaku irtidad, dilakukan analisis dengan metode yuridis formal dengan faktor-faktor penelitian yang meliputi ayat-ayat Qur'an, Hadits, pendapat para ulama dan sarjana Islam, peraturan perundang-undangan, dan kondisi pemurtadan dalam masyarakat. Dari hasil analisis tersebut, diperoleh hasil bahwa tidak ada kontradiksi antara ayat-ayat Qur'an, Hadits, dan pendapat para ulama dan sarjana Islam tentang hukum irtidad, dan bahwa implementasi sanksi terhadap pelaku irtidad dan pelaku pemurtadan diterapkan dengan mempertimbangkan ancaman bahaya yang ditimbulkan."

"Current islamic banking in Indonesia is experiencing a significant growth. Up to February, 2013 the number of Islamic banks is as much as 35 banks which consist of 11 islamic banks and 24 islamic business units. This indicates that public interest in islamic banks is quite large and is projected in coming years will continue to increase along with the increasing moslems’ awareness of and need for usury-free banks. In islamic banking activities, any product will not be released from its contract. This study aims to determine the concept of contract in islamic law, principles used in islamic banking operations as well as the implementation of the murabaha contract in Islamic banking."

"Terjadinya perubahan situasi dan kondisi setiap zaman serta situasi setiap masyarakat akan memunculkan berbagai macam tafsiran terhadap sumber hukum Islam....."

"Syariat Islam memandang bahwa perkawinan itu adalah ibadah, dalam arti saranaan bentuk pengejawantahan diri dalam mengabdi kepada Allah melalui dan mengikuti sunnah Rasul-Nya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan hukum Islam namun, tidak dapat dipungkiri akan timbulnya berbagai hambatan dalam usaha memadukan kepribadian dan keinginan pasngan suami isteri tersebut. Peceraian sebagai salah satu jalan keluar terakhir yang akan ditempuh pasangan suami - isteri apabila hambatan tersebut tidak dapat diatasi, potensial menimbulkan perselisihan menyangkut anak, harta, dan hal lainnya. Dalam penelitia ini, difokuskan pada masalah perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, calon pasangan suami-isteri dapat membuat perjanjian tertulis mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Permasalahan yang timbul dalam perjanjian - perkawinan adalah mengenai kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Adalah sangat menarik untuk dibicarakan mengingat masih perkawinan sudah terjadi bahkan ada kecenderungan selain merebak dalam masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku dalam literatur terlampir, membaca kuliah-kuliah yang ada kaitannya dengan masalah perjanjian perkawinan, mengumpulkan dokumen, majalah, dll, juga akan dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah perjanjian perkawinan."

"Kekerasan politik pada pemilu 1997 di Pekalongan disebabkan oleh adanya disempowerment dari penguasa kepada masyarakat yang berbeda aliran politik. Hal itu dilakukan baik di bidang sosial, ekonomi, dan maupun bidang politik. Sedangkan penyebab kekerasan politik tahun 1999 adalah adanya perbedaan penafsiran antara masyarakat NU terhadap khittah NU yang dimulai tahun 1984. Pada pemilu 1997, kekerasan politik terjadi antara pendukung PPP dan pendukung Golkar. Pada pemilu 1999, kekerasan politik terjadi antara pendukung PPP dan pendukung PKB.Ulama sebagai tokoh penutan tidak cukup efektif dalam penyelesaian kekerasan politik tersebut. Dalam kajian dengan masalah politik tersebut, Ulama di Pekalongan, dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, menurut mereka keterlibatan ulama dalam masalah politik sehari-hari adalah suatu keharusan. Kelompok ulama inilah yang kemudian secara langsung ikut terlibat dalam partai politik. Kedua, mereka juga berpendapat bahwa kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk politik, tidak dapat dipisahkan. Hanya saja, mereka merasa tidak perlu melibatkan diri dalam politik praktis. Kelompok ulama ini, peduli pada masalah politik dan kenegaraan, tetapi tidak mau menjadi pendukung salah satu partai politik, secara terbuka. Ketiga, mereka yang tidak mau, dan tabu dengan urusan kehidupan politik. Mereka merasa kehidupan berpolitik bukan merupakan bidang urusan ulama. Kelompok ini membatasi kiprahnya hanya dalam masalah moral keagamaan. Mereka sengaja menghindari kehidupan politik, karena hal itu dianggap "terlalu dunia".Dimana kelompok pertama tidak dapat berperan secara efektif, karena seringkali dicurigai oleh pihak lain yang berbeda aliran politiknya. Ulama kelompok kedua kurang efektif dan efisien dalam berperan menyelesaikan kekerasan politik, karena cara yang dilakukannya tidak secara langsung dan memakan waktu yang agak panjang. Sedangkan ulama kelompok ketiga tidak berperan, karena mereka dengan sengaja menghindari masalah politik dalam kehidupannya.Dengan tidak berperannya ulama di Pekalongan dalam penyelesaian kekerasan politik, maka keadaan masyarakat menjadi mengambang. Mereka seakan kehilangan tokoh panutan yang mengarahkan kehidupan politiknya. Sebagian masyarakat menjadi apatis terhadap kehidupan politik. Sebagian yang lain terlalu bersemangat dalam kehidupan politik, tanpa memperhatikan hak politik warga lainnya. Akibatnya, mereka menjadi rawan dan rentan terhadap adanya perbedaan aliran politik.Kondisi itu tentunya bisa menggangu ketahanan wilayah Pekalongan yang pada gilirannya akan mengganggu pula ketahanan nasional. Hal itu dikarenakan berbagai pihak, baik tokoh formal maupun informal, tidak menggunakan pendekatan "ketahanan nasional" secara jelas.Kalangan ulama, misalnya, tidak begitu memperhatikan asas tannas yang melihat sesuatu secara komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Padahal asas ini bisa disamakan dengan apa yang dalam Islam disebut sebagai "kaffah". Masyarakat Pekalongan yang "agamis" tidak menyeluruh dalam mengamalkan ajaran agama yang mereka anut. Yang mereka lakukan adalah sesuatu yang lebih menguntungkan diri atau kelompoknya, sehingga masalah kekerasan politik di sana tidak dapat diselesaikan dengan tuntas."

"Munculnya gerakan Islam di daerah merupakan fenomena penting untuk diteliti. Setelah ambruknya rezim Orde Baru, Indonesia berada dalam krisis ekonomi dan stabilitas sosial-politik yang rapuh. Di tengah kehidupan bangsa yang sedang tidak menentu, muncul gerakan untuk kembali kepada Islam sebagai landasan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kembali kepada Islam dipandang sebagai solusi dalam memecahkan berbagai krisis yang sedang terjadi dengan cara menciptakan tatanan kehidupan yang religius dengan menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.Tesis ini memfakuskan perhatian pada proses "Implementasi Syariat Islam di Cianjur" di dalam konteks sosial-politik lokal. Cianjur merupakan sebuah Kabupaten yang sedang menggalakkan Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) berorientasikan nilai-nilai Islam. Keinginan Cianjur untuk menerapkan syari'at Islam mendapat banyak tantangan dari kalangan ulama dan intelektual di Indonesia. Karena tidak sesuai dengan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UIJD 45 dan di samping itu Indonesia bukan negara agama. Dua organisasi Islam terbesar NU dan Muhammadiyah juga tidak menyetujui dijadikannya syariat Islam sebagai azas berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia.Melihat adanya tantangan dari berbagai kalangan, Pemerintah Daerah Cianjur tetap menerapkan agenda pembangunan syariat Islam. Penerapannya tidak secara tegas dinyatakan pelaksanaan syariat Islam. Tetapi dikemas dalam bentuk pembangunan budi pekerti yang baik melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah yang disingkat dengan Gerbang Marhamah. Hal ini dilakukan agar tidak terlihat jelas kesan bertentangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan mencoba memahami pemikiran, dan konsep serta latar belakang diterapkannya syariat Islam di Cianjur dalam merespon perkembangan sosial dan politik pada tingkat lokal maupun nasional pada tingkat Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat. Untuk keperluan pemahaman itu, peneliti mengumpulkan bahan-bahan (data) melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan literatur.Yang menjadi pijakan penelitian ini adalah pembacaan terhadap sejarah perjuangan syari'at Islam menjadi hukum negara di Indonesia. Dalam banyak hal, seringkali kemunculan gerakan Islam menghendaki tatanan sosial politik yang berdasar pada syariat Islam sebagai jawaban dan solusi ketika terjadi dekadensi moral dan kebuntuan politik, selalu menemui kegagalan ketika berhadapan dengan kekuatan negara. Eksistensi gerakan sosial keagaman yang demikian ini, dengan jelas tergambar dalam berbagai letupan sejarah seperti: gerakan DI/TII, Daarul Islam, Negara Islam Indonesia (NIl), gerakan Monginsidi di Lampung dan Malari di Tanjung Priok.Pada penelitian ini penulis, mendifinisikan gerakan Islam sebagai kolektifitas muslim yang bangkit melakukan tindakan menentang penguasa, kelompok-kelompok sosial lain, norma-norma yang ada di masyarakat yang dianggap mengancam kepercayaan dan norma-norma Islam sebagaimana difahami oleh partisipan gerakan, dan yang dianggap menghambat penegakan nilai-nilai dan norma-noma dalam kehidupan pribadi maupun publik melalui cara yang relatif terorganisasi yang didasarkan atas sentimen dan solidaritas Islam. Aktivis gerakan ini bervariasi sesuai dengan variasi keyakinan dan pemahaman terutama mengenai hubungan antara Islam dan masyarakat, dan hubungan antara Islam dan negara atau politik pada umumnya.Tesis ini akan menguji teori fungsionalisme struktural Tallcot Parson, yang menunjukkan adanya keteraturan dalam struktur - meski ada sistem alternatif (Islam) yang berlawanan dengan negara Pancasila tetap saja sistem Islam itu menyesuaikan diri dengan sistem negara walaupun ada penyamaran bentuk. Dalam teori ini dinyatakan bahwa masyarakat akan selalu sinergi dan harmoni, masing-masing element yang ada dalam masyarakat selalu terintegrasi ke dalam sistem, karena diandaikan negara selalu powerfull. Dalam istilah fungsionalisme struktural, kelompok yang keluar dari sistem dominan dapat dikatakan penyimpangan (deviance). Oleh karena itu, gerakan sosial yang berbau keagamaan maupun tidak dipandang sebagai suatu gerakan yang menyimpang (deviance) dari sistem. Hal itu, dikarenakan sikap, pandangan maupun perilaku sosialnya berbeda dengan maistream masyarakat umumnya. Persoalannya kemudian, apakah negara berhasil mengintegrasikan sistem yang menyimpang itu ke dalam dirinya atau tidak, dengan menggunakan fungsionalisme struktural akan diuji dalam penelitian ini.Dalam tesis ini menunjukkan bahwa, gerakan "implementasi syariat Islam" di Kabupaten Cianjur yang masih bertahan sampai sekarang ini, mengidikasikan semakin melemahnya kontrol negara terhadap sistem yang menyimpang yang bisa mengancam keutuhan sistem secara keseluruhan."

"[Studi dalam penelitian ini mengenai Janin sebagai objek perjanjian asuransi ditinjau menurut perspektif hukum Islam. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan asuransi janin di Pt. xxx menurut Peraturan perundang-undangan yang mengatur asuransi di Indonesia. (2) Bagaimana hukum asuransi janin dalam kandungan menurut hukum Islam. (3) Bagaimana perlindungan konsumen Muslim pada produk Asuransi Janin di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan analisis destriktif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan asuransi janin di Pt. xxxmenurut peraturan Perundang-undangan yang mengatur asuransi di Indonesia. Mengetahui hukum asuransi janin dalam kandungan bagi kaum muslim. Mengetahui perlindungan konsumen Muslim pada produk Asuransi Janin di Indonesia. Hasil analisis deskriptif ini bahwa, dalam perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur tentang asuransi janin. Akan tetapi, pembahasan tentang janin, objek perjanjian dan asuransi diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan lainnya.Menurut hukum Islam dalam jual beli yang di dalamnya ada unsur gharar maka akan berakibat batalnya transaksi tersebut. Sehingga tujuan dari terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia atau maqashidu syariah yang dicita-citakan tidak tercapai. Produk asuransi yang telah beredar sejak 2012 ini juga memiliki nasabah yang beragama Islam, oleh karena itu kaitannya dengan perlindungankonsumen muslim yang memakai jasa produk asuransi janin ini cukup erat, akan tetapi belum juga ada peraturan yang mengatur tentang hal ini.;Point in this research about the fetus as an object of the Insurance agreement is reviewed from the prespective of Islamic law, the issues in this research were : (1) How is the implementation of a fetus in PT. xxx according to the legislation governing insurance in Indonesia? (2) How is the law of fetus insurance, according to Islamic law? (3) How muslim consumer protection at fetus insurance products in Indonesia? In this research, using qualitative analysis destriktif. This analysis is used todetermine fetus insurance implementation in PT. xxx according to the rule of legislation governing in Indonesia, Knowing fetus insurance laws for muslim. Knowing the muslim consumer protection at fetus insurance products in Indonesia. Result of descriptive analysis is, in Indonesia legistation doesn’t regulate fetus insurance, but discussions about fetus, object of agreement and insurance is set in statute as well as rules else. According to Islamic law in the commerce, that befound in “Gharar” inside, it will be cancellation of the transaction, so the purpose benefit of the creation to mankid or “sharia maqashidu” will be unless. Insurance products that have been since 2012 and have muslim customer also, therefore to do with muslim customer protection who use the service of an insurance product is quite closely fetus., Point in this research about the fetus as an object of the Insurance agreement isreviewed from the prespective of Islamic law, the issues in this research were : (1)How is the implementation of a fetus in PT. xxx according to the legislationgoverning insurance in Indonesia? (2) How is the law of fetus insurance,according to Islamic law? (3) How muslim consumer protection at fetus insuranceproducts in Indonesia?In this research, using qualitative analysis destriktif. This analysis is used todetermine fetus insurance implementation in PT. xxx according to the rule oflegislation governing in Indonesia, Knowing fetus insurance laws for muslim.Knowing the muslim consumer protection at fetus insurance products inIndonesia.Result of descriptive analysis is, in Indonesia legistation doesn’t regulate fetusinsurance, but discussions about fetus, object of agreement and insurance is set instatute as well as rules else. According to Islamic law in the commerce, that befound in “Gharar” inside, it will be cancellation of the transaction, so the purposebenefit of the creation to mankid or “sharia maqashidu” will be unless. Insuranceproducts that have been since 2012 and have muslim customer also, therefore todo with muslim customer protection who use the service of an insurance productis quite closely fetus.]"