Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di tempat pengabdian, menyebabkan air tanah semakin banyak dibutuhkan, tetapi kondisinya saat ini semakin menipis karena kurangnya lahan resapan. Hal ini disebabkan alih fungsi lahan yang tinggi sehingga lahan menjadi kedap air. Banyak warga yang membeli air bersih ketika musim kemarau tetapi ketika musim hujan banyak genangan air di halaman rumah dan jalan akibat kapasitas dari drainase yang tersedia tidak mencukupi lagi. Lebih jauh limpasan air hujan di daerah tersebut berkontribusi pada banjir di wilayah Jatinangor dan Rancaekek. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan penyuluhan guna mengubah, paradigma pengelolaan air hujan yang asalnya hanya menyalurkan ke saluran drainase menjadi memaksimalkan penyerapannya dengan cara mengajak masyarakat untuk menbuat LRB. Dipilihnya LRB karena merupakan salah satu teknologi tepat guna yang mudah dilakukan, relative murah, ramah lingkungan dan merupakan cara yang efektif untuk konservasi air bawah tanah dapat mengatasi krisis air, dan berkontribusi secara nyata dalam mengurangi sumbangan bencana banjir. Manfaat yang telah dirasakan warga dengan membuat LRB adalah menghilangkan genangan air di halaman dan jalan, dan lebih jauh dapat menjadi cadangan air tanah. Karena LRB tersebut dapat diiisi dengan sampah organik, yang dapat berubah menjadi kompos, maka manfaat lain nya ialah dapat meningkatkan pengolahan sampah organik menjadi kompos."

"The relationship between general environmental and development is examined and analyzed by comparing the developmental implications of the Indonesian forestry sector with the Indonesian Oil and LNG sector. Specifically the Indonesian teak forests based on the data provided by Nancy Lee Peluso's book "Rich Forests, Poor People," (1992) on the island of java and the Indonesian Oil and LNG industries in Bontang, East Kalimantan Based on the writer's research data (1997). The general environment and development relations of the energy and forestry sectors have both similarities and differences and they are compared during the New Order period (1966-1997) with specific emphasis on the role of the state within the Indonesian political economy."