Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 222888 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sirait, Siska Yosephin
Konsistensi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dan Pengaruhnya dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengujian Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004-2013) = Legal Considerations consistency of the Constitutional Court and Its Influence in Indonesian state administration system (Case Study on Judicial Review of Local Goverment Law in 2004 – 2013)
"Dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini, Mahkamah Konstitusi memiliki arti dan peranan penting, konstitusionalitas ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pembuat undang-undang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga konsistensi putusan antar perkara satu sama lain untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pencari keadilan dalam memutus suatu perkara.
Penelitian ini berangkat dari banyaknya pengujian yang dilakukan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini telah pernah dilakukan sebanyak 41 kali dalam rentang waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Materi muatan dari pasal-pasal Undang-Undang Pemda tersebut beragam, akan tetapi terdapat beberapa pengulangan terhadap pengujian materi muatan dari pasal-pasal yang sama. Dua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai (1) konsistensi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Pem,erintahan Daerah terkait ketentuan Pemilihan kepala daerah serta dampaknya bagi sistem ketatanegaraan Indoneisia; dan (2) pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi di negara Perancis, Jerman, Korea dan Indonesia bila dilihat dari kaidah hukumnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum tata negara. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normatif.
Ada beberapa teori yang dapat dijadikan acuan unutk mengetahui konsistensi pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini, yaitu teori Yurisprudensi dan Kaidah hukum Yurisprudensi. Dengan melihat pada Yurisprudensi dan Kaidah Hukum yang digunakan oleh para Hakim dalam mengambil keputusan, dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi berupaya untuk tetap menjaga konsistensi putusannya, sehingga asas keadilan, kemanfaatan dan kepasatian hukum terwujud dengan sebaik-baiknya.
Constitutional Court plays an important role in the current development of state administration system, constitutionality of provisions and policy made by lawmakers can be reviewed by the Constitutional Court. Constitutional Court invariably strives to maintain the consistency of one decision to another in order to guarantee legal certainty to justice seeker in adjudicating a case.
This research is triggered by the many cases concerning the review of local government law. From 2003 to 2014 local government law has been reviewed 41 times. The substance of articles in the law vary, but there are some repetitions in the review of the same articles of the law. Two questions that will be discussed in this research concern with (1) consistency of the legal consideration of the Constitutional Court in the review of Local Government Law related to the provisions regarding the election of head of local government and its impact to Indonesian administration system; and (2) legal consideration in the decisions of Constitutional Court of France, Germany, Korea and Indonesia seen from its legal norms. To answer the questions this research uses legal materials which are decisions of Constitutional Court, laws and regulations and articles on constitutional law. This research is a juridical normative research.
There are some theories that may be used as the basis to identify the consistency of legal consideration in the Constitutional Court Decisions regarding the review of local government law namely jurisprudence theory and legal norms of jurisprudence. By analysing the jurisprudence and legal norms used by the justices in making decisions, it can be concluded that the Constitutional Court endeavor to maintain the consistency of its decision so that the principle of justice, utility and legal certainty may be realized as well as possible."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Satria Mahendra
Analisis atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daaerah
Depok: Universitas Indonesia, 2005
S25510
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Musawir
Pengujian formil undang-undang tinjauan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Depok: Universitas Indonesia, 2010
S25455
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Implementasi metode istislah terhadap mekanisme pengambilan keputusan hakim dalam sistem hukum Indonesia (studi analisis terhadap pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi dalam perkara pembatalan undang-undang no. 16 tahun 2003)
Universitas Indonesia, 2005
S22107
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ellen Nadya Salbaina
Konsep dan Penerapan Ultra Petita di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The Concept and Application of Ultra Petita in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia
"Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang seringkali memutus secara ultra petita. Walaupun penerapan ultra petita ini dilarang dalam hukum perdata, akan tetapi saat ini masih belum ada ketentuan hukum positif yang mengatur terkait dengan dilakukannya ultra petita di Mahkamah Konstitusi. Sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra, dimana sebagian ada yang berpendapat bahwasannya ultra petita itu dilarang untuk diterapkan di Mahkamah Konstitusi, ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu konsekuensi hukum. Terlebih Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan hukum lainnya. Dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, putusan yang mengandung ultra petita muncul ketika adanya kepentingan dari seluruh warga negara (erga omnes). Asas ultra petita ini telah diterapkan sejak awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Penulis dalam skripsi ini ingin membahas mengenai konsep dan penerapan asas ultra petita yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi khususnya pada perkara pengujian undang-undang, mulai dari periode tahun 2003 hingga tahun 2021. Metode penulisan yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan. Dari hasil penelitan, Penulis menemukan beberapa dari banyaknya putusan yang mengandung ultra petita, dengan jumlah terbanyak adalah pada periode tahun 2003-2008. Putusan ultra petita tersebut dikeluarkan tentunya berdasarkan pada pertimbangan hakim (ratio decidendi) bahwa hal tersebut memang benar-benar harus dilakukan.
The Constitutional Court in exercising its authority to examine the constitutionality of a law often decides on an ultra petita basis. Although the application of ultra petita is prohibited in civil law, there are currently no positive legal provisions governing the conduct of ultra petita in the Constitutional Court. So this raises the pros and cons, where some argue that ultra petita is prohibited from being applied in the Constitutional Court, there are also those who argue that this is a legal consequence. Moreover, the Constitutional Court has special characteristics that are different from other legal characteristics. In the judicial review at the Constitutional Court, decisions containing ultra petita arise when there is an interest from all citizens (erga omnes). The ultra petita principle has been applied since the establishment of the Constitutional Court. Therefore, the author in this thesis wants to discuss the concept and application of the ultra petita principle carried out at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, especially in law testing cases, starting from the period 2003 to 2021. Research method used by the author is normative juridicial using library materials. From the research results, the author found several of the many decisions containing ultra petita, with the highest number being in the 2003-2008 period. The ultra petita decision was issued based on the judge's consideration (ratio decidendi) that it really had to be done."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agusniwan Etra
Peranan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi : studi kasus Pemilukada Bengkulu Selatan dan Putusan Perkara nomor : 4/PUU-VII/2009 = The role of the Constitutional Court as a guardian of democracy : South Bengkulu Regional Election case study and Verdict No. 4/PUU-VII/2009 / Agusniwan Etra
"ABSTRAK
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 Ayat (1) UU
MK, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final, diantara kewenangan tersebut Pengujian Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umum, masuknya Pemilihan Umum Kepala daerah (pemilukada)
sebagai rezim Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi kosekuensi wewenang memutus
perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah berada di Tangah Mahkamah
Konstitusi, selanjutnya, ditindak lanjuti dengan penandatanganan Berita Acara
pengalihan wewenang mengadili sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasl 236C UU
Nomor 12 Tahun 2008.
Pada Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang perselisihan Pemilukada Kabuaten
Bengkulu Selatan, MK manganulir Pasangan Calon menganulir atau
mendiskualifikasi pasangan calon Bupati terpilih Pemilukada Kabupaten Bengkulu
Selatan yaitu Dirwan Mahmud. Kebohongan terhadap rakyat pemilihnya yang
berusaha menyembunyikan status pernah menjadi narapidana dalam kasus
pembunuhan. Tindakan Dirwan Mahmud dianggap Mahkamah Konstitusi sebagai
tindakan mencederai demokrasi.
Sedangkan pada putusan nomor 4/PUU-VII/2009, keberkaitan dengan putusan
Pemilukada Bengkulu Selatan. Dalam putusan ini semakin menguatkan arti penting
sebuah “kejujuran” dalam berdemokrasi. Mahkamah Konstitusi sangat menyadari
bahwa hak dipilih dan memilih merupakan hak asasi sebagai warga negara, namun
perlindungan terhadap kejahatan dan ketidak jujuran dalam berdemokrasi menjadi
perhatian mahkamah supaya rakyat sebagai pemilih tidak salah pilih dalam memilih
pemimpinnya. Oleh karena itu, walaupun mantan narapidana dibolehkan ikut
menjadi calon kepala daerah, namun calon kepala daerah yang pernah menjadi
narapidana harus mengumumkan bahwa dirinya pernah dipenjara, dengan sayarat dia
telah minimal 5 tahun habis menjalankan hukuman tersebut
ABSTRACT
Based on Article 24 C paragraph 1 of the 1945 Constitution in conjunction with
Article 10 paragraph 1 of the Constitutional Court Act, the Constitutional Court has
the authority to adjudicate cases at the first and the last level with final verdicts.
Their authorities include doing judicial review and deciding disputes concerning on
the general election results. The presence of regional election in the regime of
election adds the authority of the Court so it should resolve the disputes concerning
on the regional election results. It, then, is followed by the signing of the report of
adjudicating authority transfer as an implication of Article 236C Act No. 12/2008.
In the verdict No. 57/PHPU.D/VI/2008 on the South Bengkulu district election
dispute, the Constitutional Court annulled the elected regent candidate Dirwan
Mahmud. His attempts to lie the constituents by hiding his past as a convict in a
murder case was considered by the Court as an act of damaging the democracy.
Furthermore, the verdict No. 4/PUU-VII/2009 has a relation to the case of South
Bengkulu. This verdict strengthens the significance of "honesty" in democracy. The
Constitutional Court is aware that the rights to vote and to be voted are citizen’s
basic rights. However, the Court gives proper attention to the protection against
immorality and dishonesty in democracy so that the people as voters do not choose
the wrong leaders. Therefore, though the ex-inmates are allowed to participate as a
candidate of the regional head, but the candidates who had been prisoners have to
announce that he had been imprisoned, with a requsite that he have served in at least
5 years of the sentence."
Universitas Indonesia, 2013
T34987
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurfuady Bakir
Analisis praktik pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2003-2020 = Analysis of formal law assessment practice in Constitutional Court of Republic of Indonesia in 2003-2020
"Sebagai pengadilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Diantara kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, kewenangan memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat dikatakan sebagai kewenangan utama dari sisi teori dan sejarah. Dalam praktiknya, sejak berdirinya hingga sekarang Mahkamah Konstitusi telah memutus banyak perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Akan tetapi tidak terdapat satu putusan yang mengabulkan pengujian undang-undang secara formil. Dalam penelitian ini menganalisis bagaimana penyelesaian pengujian formil undang-undang terutama melihat pertimbangan-pertimbangan Hakim Konstitusi dalam dalam memutus pengujian perkara secara formil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam memutus perkara pengujian formil, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek formil prosedural dari pembentukan undang-undang.
As a constitutional court, the Constitutional Court has four powers and one obligation as stipulated by Article 24C of the 1945 Constitution. Among the powers possessed by the Constitutional Court, the authority to decide judicial review of the Constitution can be said to be the main authority in terms of theory and history. In practice, since its establishment until now the Constitutional Court has decided many cases of judicial review against the Constitution. However, there are no decisions that grant formal judicial review. In this research, it analyzes how the completion of the formal judicial review, especially looking at the considerations of the Constitutional Justices in deciding formal judicial review. This research is a qualitative research with a descriptive analysis design. The research found that in deciding formal review cases, the Constitutional Court did not only consider formal procedural aspects of the formation of laws."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cetak biru membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya
Jakarta: Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia, 2004
342.02 IND c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Manurung, Paulus Genhard
Politik hukum lembaga negara dalam pembentukan UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi : studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 = Political laws legislator to creates Regulation No. 8 tahun 2011 about the Constitutional Court : case study Decision of the Constitutional Court No. 49/PUU-IX/2011 / Manurung, Paulus Genhard
"
Tesis ini membahas tentang politik hukum lembaga negara dalam
pembuatan peraturan perundangan mengenai Mahkamah Konstitusi demi
mewujudkan cita-cita Negara Hukum dimana salah satu syaratnya adalah
terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.
Penelitian ini adalah kajian hukum normatif dengan desain deskriptif.
Berdasarkan deskripsi temuan penelitian dan hasil analisisnya dapat
disimpulkan bahwa interaksi politik dalam pembentukan Undang Undang
No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang Undang No. 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa interaksi politik dalam legislasi
undang-undang tersebut mencerminkan demokrasi elitis/oligarkis. Elitisme
legislasi tentu tidak sesuai dengan prinsip dasar demokrasi, nilai dasar
Pancasila, amandemen UUD Tahun 1945, dan keinginan masyarakat. Hasil
penelitian menyarankan agar keadilan substantif dapat tercapai tanpa
mengesampingkan keadilan prosedural serta perlu dilakukan perubahan
berupa perbaikan dalam undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.
ABSTRACT
This thesis discusses the political laws legislator to creates legislation about The Constitutional Court in order to realize the ideals of the Rule of Law in which one prerequisite is the establishment of an independent judiciary and responsible. The study was a normative legal studies with a descriptive design. Based on the description of research finding and the analysis, it can be concluded that the political interaction in the legislation of regulation No. 8 Tahun 2011 in that political interaction in Regulation legislation reflects the elite/oligarchic democracy. That elitism of Local Regulation legislation is surely not in accordance with the basic principle of democracy, the basic values of Pancasila, 1945 Constitution amendment, and public wish. The results suggested that Justice Substantive justice can be achieved without neglecting the necessary procedural changes in the form of improvements in the law relating to the task of the constitutional court as the guardian of the constitution."
2013
T32530
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
William Aditya Sarana
Mekanisme pengujian peraturan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 137/PUU-XII/2015 dan nomor 56/PUU-XIV/2016 dalam kerangka negara kesatuan = Mechanism of regional regulation review after contitutional court decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional court decision no. 56 /PUU-XIV/2016 in the framework of unitary state
"Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / PUU-XIII / 2015 dan Nomor 56/PUU- XIV/2016, Pemerintah Pusat tidak lagi dapat membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten Kota namun tetap dapat membatalkan Peraturan Kepala Daerah. Mahkmah Agung menjadi satu-satunya lembaga negara yang dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam dua Putusan tersebut, pendapat sembilan (9) Hakim Konstitusi terpecah menjadi dua pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa Pemerintah Pusat tidak dapat mencabut instrumen hukum daerah mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan, yaitu bahwa pengawasan instrumen hukum daerah hanya dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pendapat kedua (dissenting opinion) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat tetap dapat mencabut produk hukum daerah berdasarkan argumennya pada prinsip negara kesatuan, yaitu bahwa wajar jika Pemerintah Pusat dalam bentuk negara kesatuan bertanggung jawab untuk mengawasi produk hukum daerah sehingga daerah (melalui instrumen hukum yang dikeluarkan) tidak bertindak menyimpang dari prinsip negara kesatuan yang membutuhkan hukum nasional yang bersatu. Metode penulisan yang digunakan adalah penulisan yuridis normatif dengan meneliti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil riset didapati bahwa, proses pengujian peraturan daerah di Indonesia sudah diatur sejak masa Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi di mana terjadi tarik ulur pengawasan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait pengujian Peraturan Daerah. Pasca dua Putusan tersebut, Pemerintah Pusat hanya dapat melakukan pengujian Peraturan Daerah secara preventif (executive preview). Di sisi lain, terdapat kritik terhadap Mahkamah Agung dalam menangani perkara judicial review misalnya tidak diungkapkannya proses judicial review di Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung yang tidak langsung berlaku, biaya proses judicial review yang mahal sehingga mempersulit akses keadilan bagi masyarakat, dan tidak ada batasan waktu untuk proses judicial review.
After Constitutional Court Decision Number 137 / PUU-XIII / 2015 and Number 56 / PUU-XIV / 2016, the Central Government can no longer revoke the Provincial and
District Regulations but still can revoke the Regional Head Regulation. The Supreme Court is the only state institution that can revoke Regional Regulation that is contrary to the Law. In the two Constitutional Court Decisions, nine (9) Constitutional Justices are divided into two opinions, the first opinion said that the Central Government could not revoke regional legal instruments referring to the principle of separation of powers, namely that supervision of regional legal instruments can only be carried out through a judicial review mechanism by the Supreme Court. Whereas a dissenting opinion states that the Central Government can still revoke regional legal products based on its
argument on the principle of a unitary state, namely that it is natural that the Central Government in the form of a unitary state is responsible for supervising regional legal products in the regions (through legal instruments issued) does not act in violation of the principle of a unitary state that requires united national law. The research method used is normative juridical writing with qualitative approach by examining court decisions and
legislation. From the research results it was found that, the process of testing local regulations in Indonesia has been regulated since the Old Order, the New Order, and the Post-Reformation period in which the Central Government supervised supervision of the Regional Government regarding the testing of Local Regulation. After the two Decisions, the Central Government can only conduct a Local Regulation testing preventively (executive preview). On the other hand, there was a critic of the Supreme Court in handling judicial review cases, for example the disclosure of a judicial review process in the Supreme Court, a Supreme Court ruling that did not immediately apply, the cost of an expensive judicial review process made it difficult to access justice, and there was no time limit for the judicial review process.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>