Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini mengkaji kebijakan politik pemerintah terhadap perluasan kewenangan peradilan agama di Indonesia pada tahun 1989-2006, khususnya dari kewenangan terbatas di bidang hukum keluarga hingga meliputi hukum ekonomi. Sejak era kolonial hingga awal Orde Baru, peradilan agama mengalami banyak kendala yang disebabkan oleh sistem hukum yang berlaku, hubungan pemerintah dan kelompok Islam, dan kondisi politik. Tetapi dalam perkembangannya, tingginya kesadaran hukum masyarakat Islam melahirkan urgensi terhadap eksistensi peradilan agama dan formalisasi kewenangannya. Hal ini diakomodasi pemerintah yang melahirkan peraturan perundang-undangan tentang peradilan agama dalam sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah metode sejarah. Pertama, penulis mengumpulkan sumber berupa arsip pemerintah, surat kabar sezaman, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Selanjutnya, sumber-sumber tersebut diverifikasi kedalam sumber primer dan sekunder. Setelah itu, penulis melakukan interpretasi terhadap sumber. Langkah terakhir adalah merekonstruksi hasil penelitian dengan analisis politik hukum dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa eksistensi peradilan agama dan kewenangannya tidak terlepas dari kepentingan politik pemerintah dan kesadaran hukum umat Islam. Perluasan kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap perkembangan dan kontribusi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah terhadap perekonomian negara setelah krisis moneter pada akhir era Orde Baru.Skripsi ini mengkaji kebijakan politik pemerintah terhadap perluasan kewenangan peradilan agama di Indonesia pada tahun 1989-2006, khususnya dari kewenangan terbatas di bidang hukum keluarga hingga meliputi hukum ekonomi. Sejak era kolonial hingga awal Orde Baru, peradilan agama mengalami banyak kendala yang disebabkan oleh sistem hukum yang berlaku, hubungan pemerintah dan kelompok Islam, dan kondisi politik. Tetapi dalam perkembangannya, tingginya kesadaran hukum masyarakat Islam melahirkan urgensi terhadap eksistensi peradilan agama dan formalisasi kewenangannya. Hal ini diakomodasi pemerintah yang melahirkan peraturan perundang-undangan tentang peradilan agama dalam sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah metode sejarah. Pertama, penulis mengumpulkan sumber berupa arsip pemerintah, surat kabar sezaman, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Selanjutnya, sumber-sumber tersebut diverifikasi kedalam sumber primer dan sekunder. Setelah itu, penulis melakukan interpretasi terhadap sumber. Langkah terakhir adalah merekonstruksi hasil penelitian dengan analisis politik hukum dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa eksistensi peradilan agama dan kewenangannya tidak terlepas dari kepentingan politik pemerintah dan kesadaran hukum umat Islam. Perluasan kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap perkembangan dan kontribusi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah terhadap perekonomian negara setelah krisis moneter pada akhir era Orde Baru.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis eamines the governments policy of expanding the religious judiciary competence in Indonesia from 1989 until 2006, especially from limited competence in the field of family law and expand to economic law. From the colonial era to early of New Order, religious judiciary experienced many obstacles caused by national legal system, government and Islamic groups relations, and political condition. However, in the next period, heightened legal awareness of Muslims courage an urgency to the existence of religious courts and formalization of its absolute competences. It was accommodated by between government which created law supremacy about religious judiciary in the national legal system. The method used is historical method. First, author collected resources of government archives, newspaper, law supremacy, books, and journals. Then, the sources were verified into primary and secondary sources and compared to each oher. After that, the sources were interpreted based on author rsquo s perspective. Finally, author reconstruct the results with legal political and statute approach. Based on research, it is concluded that the existence and competence of religious judiciary was inseparable from political interests of government and legal awareness of Muslim society. The expansion of jurisdiction in the field of sharia economic influenced by adjustment of government in Reformation era to the rapid development and contribution of syariah banking and financial institutions to the state after monetary crisis in the end of New Order reign."

"Sejarah panjang Islam dan budaya populer di Indonesia memunculkan fenomena baru yang disebut hijab cosplay pada awal tahun 2000. Diskursus mengenai apa itu hijab cosplay dan bagaimana hal tersebut mewakili identitas grup sebagai perempuan muslim dan pecinta J-Pop amsih menjadi perbincangan yang tabu dan kontroversial di kalangan publik. Bagaimana cosplayer menggunakan dan memodifikasi hijabnya agar sesuai dengan karakter yang diperankan bertentangan dengan autentisitas cosplay dan kesalehan perempuan muslim berhijab. Menggunakan metode penelitian etnografi, penelitian ini mengadakan FGD terhadap 10 cosplayer berhijab Indonesia yang didapat dari Facebook dan Instagram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cosplayer berhijab mengartikan autentisitas dan persaingan identitas sebagai perempuan muslim yang berhijab dan sebagai cosplayers. Penelitian ini menunjukan bahwa autentistias hijab cosplay dapat diproduksi dan dinegosiasikan dengan mempertimbangkan konteks historitas dan budaya. Identitas mereka yang berkontestasi juga menempatkan mereka kedalam kategori “ruang antara” atau “ruang ketiga”, atau yang disebut dalam penelitian ini sebagai pertunjukan identitas yang “slippery” atau licin. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa identitas yang hijab cosplay yang “slippery” dapat dijelaskan menggunakan kerangka Pos-Islamisme dari Asef Bayat sebagai hasil dari negosiasi antara Islamisme dan modernitas dalam konteks Islam di Indoneisa.

---

The rise of Hijab Cosplay since the early 2000s should be contextualized within the long history of Islam and and pop culture in Indonesia. The discourse about what Hijab Cosplay is and how it represents young muslim women’s identity as well as fans of J-Pop, remain taboo and controversial in public discussions. The way cosplayers use hijab and modify their costumes to fit into a character has also also been considered to be in contrast with the notion of authenticity of cosplay performance as well as the identity of pious hijabi muslim women. The main method of data collection is through ethnography, in which the researcher conducted FGDs with 10 Indonesian hijabi cosplayers from social media such as Facebook and Instagram. This study aims to understand how they define authenticity and what the Hijab Cosplay Community is trying to say about their contesting identity as young hijabi Muslim women and cosplayers. The study shows that the authenticity of hijab cosplay is produced and negotiated by considering the cultural and historical context. Their contesting identities also put them in an in-between or third space, which could also be read as “slippery” performance of identity. This study also shows that such Hijab Cosplay’s slippery identity could be explained through the framework of Asef Bayat’s Post-Islamism as the result of negotiation between Islamism and modernity in the context of Islam in Indonesia."

"Buku ini berisi tentang perkembangan Islam di Rusia. Buku ini juga mengulas singkat hubungan antara Islam, Nusantara, dan Rusia."

"ABSTRAKTujuan penelitian dan penulisan ini adalah untuk mcngetahui riwayat hidup, perjuangan dan sumbangan yang telah diberikan olch Dr. Syekh. Abdullah Ahmad, sebagai tokoh pelopor dan penggerak pembaharuan Islam di Sumatra Barat pada awal abad 20. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah metode sejarah. Setelah perjuangan Gerakan Paderi (1803-1936) berhasi1 diredani oleh pihak penjajah, kehidupan beragama (Islam) di Sumatra Barat kembali mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan berkembangnya berbagai paham yang tidak sesuai dengan tuntunan agama sebagai dampak kurangnya mutu pendidikan agama dan inandeknya arus informasi yang masuk ke daerah tersebut. Kembalinya Abdullah Ahmad pada tahun 1899 dan Abdul Karim Amrullah (1898) setelah mendalami agama Islam di Tanah Suci, telah rnembawa angin banu dalam kehidupan beragama masyarakat. Menyadari kondisi masyarakat yang lemah dalam berbagai bidang, Abdullah Ahmad segera menyingsingkan lengarr untuk mclakukan berbagai usaha besar. Di antara usaha-usaha yang telah dilakukannya adalah mernberantas bid'ah, memperbaharui sistem pendidikan Islam, memperkenalkan jurnalistik Islam dan cara berorganisasi. Berkat usahanya inilah ia turut berperan mengantarkan Sumatra Barat menjadi daerah yang paling maju dan cerdas di Indonesia pada paruh periama abad ke-20.

---

"