Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara struktur kepemilikan terkonsentrasi dengan kebijakan pembayaran dividend perusahaan dan country level corporate governance pada tingkat negara terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  (IDX) dan Bursa Efek Singapura (SGX) pada periode tahun 2014 hingga 2016.Hasil penelitian menemukan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan.Namun, penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh country level corporate governance  terhadap kebijakan pembayaran dividend perusahaan.

---

This study aims to analyze the relationship between concentrated ownership structure with dividend payment policy company and the influence of country level corporate governance on the dividend payout policy. The population in this study is non-financial sector companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) and Singapore Stock Exchange (SGX) in the period 2014 to 2016. The results found that the concentrated ownership structure positively and significantly influence the company's dividend payout policy. However, this study did not find any influence of country level corporate governance  to the company's dividend dividend payout  policy."

"Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen pada perusahaan manufaktur yang go-public di Bursa Efek Jakarta (BEJ) Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kenyataan bahwa kebijakan dividen menimbulkan dua efek yang saling bertentangan, dimana pembayaran dividen dalam jumlah besar akan bisa meningkatkan harga saham, tapi di lain pihak, pembayaran dividen dalam jumlah besar juga akan menurunkan harga saham karena ketergantungan kepada sumber dana eksternal semakin besar, sehingga akan menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah cash ratio (CR), debt to equity ratio (DER), equity to total asset ratio (ETAR), return on investment (ROI), earning per share (EPS), tingkat pertumbuhan penjualan (GS), dan ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh secara parsial terhadap dividend per share (DPS), dan untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi DPS pada perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Jakarta selama periode 2000 sampai dengan 2004. Hasil regresi panel data menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel earning per share (EPS) memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil uji fixed effect dan random effect pada model ini menunjukkan bahwa tidak terdapat fixed effect dan random effect pada model yang digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan yang digunakian dalam penelitian ini cukup efisien dan tidak bias.

---

Factors that affect the policy of dividend payment on public manufacturing companies listed on Jakarta Stock Exchange. The background of this research is based on the fact that dividend policy creates two opposite effects. On one side, dividend payment in gross will be able to improve the share?s market price, but on the other side, dividend payment in gross will also reduce the price because of increase in dependency on external fund sources , therefore will reduce the level of company growth.The target of this research is to obtain knowledge on whether cash ratio (CR), debt to equity ratio (DER), equity to total asset ratio (ETAR), return on investment (ROI), earning per share (EPS), growth sales (GS), and size of company (SIZE) have effects partially on dividend per share (DPS), and which among them has the most significant influence on public manufacturing companies? DPS listed on Jakarta Stock Exchange between the year of 2000 and 2004. Panel data analysis indicates that partially only the variable of earning per share (EPS) has the significant influence. The result for fixed effect and random effect tests on this model shows that there are no fixed and random effects on applied model. Therefore it can be concluded that the equation model which is used in this research is efficient enough and not deflect."

"It is necessary to formulate spatial policy and strategy in cross-border area in east Nusa Tenggara, in order to manage resources and capability to increase the quality of life,to conserve the function of environment,and to achieve security....."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi efek entrenchment dan alignment pemegang saham pengendali akhir terhadap kebijakan dividen kas serta efek moderasi kepemilikan keluarga dan mekanisme corporate governance (CG) terhadap pengaruh entrenchment effect pada kebijakan dividen kas. Penelitian ini berargumen bahwa perusahaan dengan pemisahan hak kendali dan hak arus kas yang besar menimbulkan adanya insentif ekspropriasi yang memicu entrenchment effect berupa konflik keagenan yang serius antara pemegang saham pengendali akhir dengan pemegang saham non pengendali sehingga berdampak pada pembagian dividen kas yang rendah. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006 - 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan kenaikan rasio hak arus kas meningkatkan alignment effect yang mendorong perusahaan membagikan dividen kas yang lebih tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan efek entrenchment effect tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen kas. Hasil penelitian menunjukkan, kepemilikan keluarga memberikan pengaruh yang dapat memperlemah efek negatif entrenchment pada dividen kas, sedangkan mekanisme CG pada perusahaan ternyata belum dapat melindungi pemegang saham non pengendali dari tindakan ekspropriasi."

"Kebijakan pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan 2 Milyar Rupiah atas jual beli, hibah dan hibah waris telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 13 Oktober 2016. Sebagai solusi atas mahalnya biaya sertifikasi tanah dan fakta bahwa masih terdapat 20,64% cakupan wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang belum di sertifikasi. Kebijakan yang telah dibuat ini perlu dianalisis keberhasilan pengimplementasiannya. Keberhasilan impelementasi dapat dilihat dari substansi kebijakan dan konteks kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan aspek substansi kebijakan, bahwa seluruh rumusan kebijakan pembebasan BPHTB dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta namun dalam penyusunannya tetap melalui kajian dan analisis kondisi lapangan. Dari aspek konteks implementasi kebijakan, implementasi kebijakan pembebasan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kodisi politik dan pemerintahan yang sedang berkuasa, serta fragmentasi pemegang otoritas yang ada. Kebijakan pembebasan BPHTB di DKI Jakarta juga berperan dalam mendukung Kebijakan Ekonomi Jilid III sebagai upaya untuk percepatan sertifikasi hak atas tanah dan bangunan.

---

Land and Building Title Transfer Duty Free Policy has been issued by The Goverment Special Capital Region of Jakarta since October 13, 2016. As a solution to the high cost of land certification and the fact that there are still 20.64% of coverage in Special Capital Region of Jakarta that have not been certified. The success of its policy’s implementation is need to be analyzed. Successful implementation of the Land and Building Title Transfer Duty Free policy can be analyzed by the content of policy and context of implementation aspects. This research shows that, according to the content of policy aspect, all the policy formulations of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy was made by Special Capital Region of Jakarta, although the formulation remained through the field study and analysis of the conditions. From the context of implementation aspect, the implementation of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy took the political and governmental condition into consideration, as well as the fragmentation of the existing authorities. Land and Building Title Transfer Duty Free Policy is also play a role in supporting the Economic Package Vol. 3 as a bridge to acceleration of certification of land and building rights especially in Special Capital Region of Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh praktik corporate governance dan struktur kepemilikan keluarga terhadap kebijakan dividen. Variabel-variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah corporate governance index, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing. Sampel di dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di BEI kecuali perusahaan yang bergerak di bidang keuangan untuk periode 2007-2011 yang berjumlah 420 perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas corporate governance yang diukur dengan corporate governance index berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. Kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen. Kepemilikan institusional dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.

---

This study aims to examine the effect of corporate governance, family ownership, institusional ownership, and foreign ownership on dividend payout policy. The main variables in this study is corporate governance index, family ownership, institusional ownership, and foreign ownership. The samples of this study is public company listed on Indonesia Stock Exchange, except financial firms, for years 2007-2011 with a total 420 companies.

The results of this study show that the quality of corporate governance as measured by corporate governance index have a significant negative impact on dividend payout policy. Family ownership has a significant positive effect on dividend payout policy. Institusional ownership and foreign ownership has no significant effect on dividend payout policy."

"Tesis ini menganalisis perumusan kebijakan perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 di Komisi VI DPR RI. Metode penelitian kualitatif dengan kerangka penafsiran konstruktivisme digunakan untuk mengetahui argumentasi dan gagasan aktor kebijakan dalam merumuskan perubahan undang-undang tersebut dalam konteks menjembatani konstitusi ekonomi yang berkarakter sosialis dengan neoliberalisme yang tumbuh menjadi mazhab tunggal ekonomi dunia. Penelitian ini menemukan bahwa perbaikan tata kelola BUMN merupakan argumentasi utama perubahan undang-undang. Temuan berikutnya adalah gagasan untuk memperkuat pengawasan rakyat melalui DPR RI dan posisi negara untuk menghadapi neoliberalisme yang tumbuh sebagai mazhab tunggal ekonomi dunia. Hal ini didasarkan kepada konstitusi ekonomi dan pengalaman banyak negara yang mampu mengambil banyak manfaat ekonomi dari neoliberalisme dan kapitalisme seraya meneguhkan peran negara. Relasi negara, rakyat dan pasar yang berjalan seimbang dengan porsi terbesar ada pada negara adalah karakter dari perubahan undang-undang ini. Di samping itu ditemukan pula bahwa kapasitas dan wawasan aktor kebijakan menjadi faktor penentu dalam proses perumusan kebijakan bukan lagi ideologi partai. Penelitian ini memprediksikan pengelolan BUMN pasca perubahan Undang-Undang BUMN akan semakin berkualitas.

---

This thesis analyzes the policy of law amendment no 19 of 2003 in commission VI of the House of Representatives. Qualitative constructivism method is used to know the argumentations and ideas of the policy actors in formulating the amandment of law to bridge the socialist constitution of the economy with neo-liberalism that grows into a single school of world economy. The results found that improvements in State Owned Enterprises (SEOs) governance are the main arguments for the amandment. The next finding is the idea of strengthening people's oversight through the House of Representatives and the position of the state to deal with the growing neoliberalism as a single school of world economy. It is based on the economic constitution and the experience of many countries that are able to take many economic benefits from neoliberalism and capitalism while reinforcing the role of the state. Relation of the state, people and markets that run in balance with the greatest position in the state is the character of the amendment of this law. Besides, it was also found that the capacity and insight of policy actors become the decisive factor in the process of policy formulation, it is no longer the ideology of the party. This study predicts the management of SOEs after the law amandmemt of state-owned companies will be more qualified."

"Di Indonesia, desentralisasi sektor kesehatan tidak selalu berdampak baik pada upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak balita. Desentralisasi tidak hanya memberi kewenangan pengembangan kebijakan lokal spesifik yang tepat, tetapi juga kebijakan yang tidak mendukung kebijakan nasional sehingga berdampak pencapaian yang rendah.Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas desentralisasi kesehatan dalam mendorong pemerintah daerah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif wawancara semi terstruktur, observasi, dan diskusi kelompok terarah pada informan kunci yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Tiga kabupaten dipilih secara purposif berdasarkan expert judgement meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kupang.Kebijakan desentralisasi ditemukan bukan saja memberikan kewenang pelayanan kesehatan, tetapi juga menuntut kreativitas penyusunan kebijakan kesehatan. Tiga kabupaten tersebut ternyata mampu membuat kebijakan kesehatan yang menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di setiap daerah, ditemukan inovasi kebijakan yang mengarah pada perbaikan sistem pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi mengembangkan kebijakan kesehatan sehingga target MDGs bidang kesehatan pada tahun 2015 dapat tercapai."