Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam semua jenis bidang bisnis, organisasi atau perusahaan mungkin memiliki kekurangan mengenai tindakan yang menyimpang dan praktek-praktek ilegal pada jam kerja. Menanggapi hal ini, karyawan akan cenderung untuk berpikir ulang sebelum mereka memutuskan untuk melaporkan praktek-praktek ilegal seperti yang dilakukan oleh atasannya. Laporan penelitian ini menekankan ‘kebisuan’ pekerja yang dipengaruhi oleh kepemimpinan transaksional dalam organisasi atau perusahaan. Adanya faktor lain, yaitu ketergantungan tugas, yang mendorong karyawan untuk tetap diam, menghasilkan nilai tambah bagi penelitian ini. Hal ini diasumsikan bahwa semakin tingginya level ketergantungan tugas akan berpengaruh positif terhadap kepemimpinan transaksional dan ‘kebisuan’. Survei dilakukan untuk memvalidasi asumsi. Karyawan dari tim yang bekerja di beberapa perusahaan Belanda berpartisipasi dalam survei yang dilakukan secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara Kepemimpinan Transaksional dan ‘Kebisuan’, dengan keterkaitan tugas sebagai moderator.

---

In all kinds of business fields, organizations or companies might have flaws concerning wrongdoings and illegal practices during the working time. In response towards these practices, employees would tend to think twice before they decide whether or not to report such illegal practices done by the employers. This research paper will emphasize on the occurrence of employee remaining silent, which is affected by transactional leadership in the organization. The existence of another factor, namely task interdependence, which drives the employee to remain silent, would generate an added value for this research. It is assumed that high task interdependence positively connects the relationship of both transactional leadership and silence. A survey was conducted in order to validate the assumption. Employees from working teams in several Dutch companies participated in the survey that was conducted online. The result showed that there is no significant relationship between Transactional Leadership and Silence, with high Task Interdependence as the moderator."

"Tesis ini membahas tentang konsep whistleblowing system dalam birokrasi pemerintah di Indonesia. Hal ini menarik diperbincangkan dengan dua alasan, pertama, maraknya tindak pidana korupsi akhir-akhir ini yang notabene terjadi didalam birokrasi, menempatkan whistleblowing system menjadi sarana yang memberikan solusi bagi pelapor untuk menyampaikan laporan atas pelanggaran yang diketahuinya secara aman. Kedua, whistleblowing system sendiri masih terbilang baru di Indonesia dan meskipun beberapa lembaga negara serta lembaga pemerintah telah menerapkannya, kenyataannya whistleblowing system belum secara merata diterapkan pada semua lembaga negara dan lembaga pemerintah baik di lapangan kekuasan eksekutif, legislatif maupun judikatif. Whistleblowing system menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai early warning system bagi penyelenggara negara terhadap potensi-potensi dampak masif dari suatu pelanggaran yang terjadi dalam birokrasi. Whistleblowing system dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi berpotensi untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan birokrasi sehingga pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum serta kerugian negara akibat pelanggaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada negara. Whistleblowing system juga penting untuk mewujudkan good governance yang dicita-citakan dalam reformasi birokrasi Indonesia. Dalam menyusun tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu melakukan studi hukum yang dalam implementasinya selalu dibingkai oleh dotrin-doktrin hukum. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tidak ada konsep whistleblowing system yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, namun sebenarnya telah ada lembaga negara dan lembaga pemerintah yang dapat berperan dalam mewujudkan whistleblowing system yang ideal dan mampu berperan dalam mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

---

This thesis discusses the concept of whistle blowing systems in the government bureaucracy in Indonesia. Whistle blowing system is becoming important, because it can be an early warning system for state officials on the potential impact of massive violations within the bureaucracy. Whistle blowing system, in cases of corruption, has the potential to reveal its cases that occurred within the bureaucracy, so that the perpetrators can be processed in accordance with the provisions of law and the losses caused by its occurrence may be returned to the state. Whistle blowing system is also important for creating good governance which is be desired in the Indonesian bureaucratic reform. In preparing this thesis, the author uses juridical-normative research methods by conducting legal research in which in its implementation is always framed by the doctrines of law. The conclusions derived from this study is the absence of the concept of whistle blowing system that is strictly regulated in the legislation in Indonesia at this time, but in practice, there are some state institutions and government agencies that may have roles in creating the ideal whistle blowing system and able to participate in creating the Good Governance."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara religiositas dengan intensi melakukan whistleblowing. Islamic Religiosity Scale digunakan untuk mengukur tingkat religiositas dengan memisahkan antara dua dimensi yaitu kepercayaan terhadap Islam Islamic belief dan praktik perilaku berislam Islamic behavior . Untuk mengukur intensi seseorang dalam melakukan whistleblowing, digunakan tiga kasus yang diikuti oleh beberapa pertanyaan. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terhadap 162 orang pekerja, baik di sektor publik maupun swasta, yang beragama Islam di Indonesia. Pengambilan data dilakukan selama satu bulan, selama bulan April 2018. Melalui regresi linier, didapatkan hubungan positif yang signifikan antara religiositas dengan dimensi kepercayaan terhadap Islam Islamic belief dan praktik perilaku berislam Islamic behavior terhadap intensi melakukan whistleblowing. Seseorang dengan tingkat religiositas yang lebih tinggi akan memiliki intensi yang lebih tinggi untuk melakukan whistleblowing. Sebaliknya, seseorang dengan tingkat religiositas yang lebih rendah akan memiliki intensi yang lebih rendah pula dalam melakukan whistleblowing. Penelitian ini memiliki implikasi berupa pertimbangan bagi para pemberi kerja agar mendukung dan melaksanakan berbagai upaya yang dapat meningkatkan religiositas karyawan, sehingga intensi karyawan untuk melakukan whistleblowing sebagai bentuk dari pengendalian anti kecurangan semakin besar.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the relationship between religiosity towards whistleblowing intention. Islamic Religiosity Scale is used to measure the level of religiosity by separating the two dimensions, Islamic belief and Islamic behavior. To measure someone intentions in doing whistleblowing, three cases were followed by several questions. Data were collected through questionnaires distributed to 162 workers, both public and private, who were Muslims in Indonesia. Data were collected for one month during April 2018. Through linear regression, there was a significant and positive correlation between religiosity with the two dimensions, Islamic belief and Islamic behavior, towards whistleblowing intention. Someone with a higher level of religiosity will have a higher intention to do whistleblowing. Conversely, someone with a lower level of religiosity will have a lower intention to do whistleblowing. This study has implications in the form of consideration for employers to support and implement various efforts that can improve employees rsquo religiosity level, so that employees intention to do whistleblowing as a form of anti fraud control becoming higher."

"Skripsi ini menganalisis implementasi aplikasi whistleblowing system di Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan upaya penerapan good public governance di Kementerian Keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masih perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi secara intensif, perlunya penambahan jumlah helpdesk dan auditor di Inspektorat Bidang Investigasi, diperlukannya pemisahan fungsi perlindungan pelapor dan investigasi, serta perlunya evaluasi oleh pihak independen untuk memungkinkan perbaikan dan penyempurnaan Whistleblowing System.

---

The aim of this study is to analyze the application of Whistleblowing System at Ministry of Finance as a part of implementation of good public governance at the Ministry of Finance. The purpose of this study is to understand how Ministry of Finance manages and uses the tips, complaints, and informations from whistleblowers, and how they follow up these informations, then being analyzed by comparing with the theories related. This analyze will help the Ministry of Finance to identify changes and improvements that should be made to increase the performance of Whistleblowing System. This research is qualitative descriptive interpretative. The data were collected by means of deep interview. The author suggests that Ministry of Finance should do a massive socialization of this system, add more staffs in helpdesk and auditor position, segregate function of whistleblower protection and audit, and evaluate Whistleblowing System by using an independent evaluator in order to increase the performance of this system."

"Skripsi ini membahas pertimbangan yang mendasari seorang menjadi whistleblower dan mengungkap kejahatan korupsi yang terjadi di dalam instansi atau organisasi. Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang mendasari keputusan menjadi whistleblower. Dengan demikian, maka dapat diketahui langkah evaluasi apa yang dibutuhkan lembaga terkait. Menggunakan metode kualitatif dan studi kasus. Hasil penulisan menyarankan perlu adanya mekanisme pelaporan yang bersifat internal di dalam instansi atau organisasi dan penerimaan yang baik terhadap whistleblower, serta perlu adanya aturan yang mendukung mekanisme tersebut.

---

This mini thesis discusses the underlying judgment became a whistleblower and expose the corruption within the agency or organization. The writing is done to find out what are the considerations underlying the decision to become a whistleblower. Thus, it can be seen what is required evaluation measures related institutions. Using qualitative methods and case studies. Writing results suggest the need for an internal reporting mechanism within the agency or organization and the good reception of the whistleblower, and the need for rules in favor of such a mechanism."

"ABSTRAKWhistleblowing diyakini memiliki peran penting dalam mengontrol terjadinya pelanggaran di tempat kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran faktor situasional seperti ethics training, perceived ethical leadership dan perceived ethical climate serta faktor individual seperti moral courage terhadap whistleblowing intention di salah satu lembaga sektor publik. Hasil analisis 239 sampel yang diambil dari pegawai Lembaga Negara Lima Citra menunjukkan bahwa ethics training berpengaruh negatif signifikan sedangkan perceived ethical leadership berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap whistleblowing intention. Ethics training dan perceived ethical leadership ditemukan berpengaruh positif secara signifikan terhadap perceived ethical climate, sedangkan perceived ethical climate berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap whistleblowing intention. Efek mediasi perceived ethical climate pada hubungan antara ethics training dan perceived ethical climate dengan whistleblowing intention tidak terbukti begitu juga dengan efek moderasi moral courage terhadap hubungan antara perceived ethical climate dan whistleblowing intention. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada peningkatan sistem whistleblowing di lembaga pemerintah.

---

ABSTRACTWhistleblowing is believed to have an important role in controlling the occurrence of violations in the workplace. This study was conducted to determine the role of situational factors such as ethics training, perceived ethical leadership and perceived ethical climate and individual factors such as moral courage towards whistleblowing intention in one public sector institution. The results of the analysis of 239 samples taken from Lima Citra State Institution employees show that ethics training has a significant negative effect while perceived ethical leadership has a negative and not significant effect on whistleblowing intention. Ethics training and perceived ethical leadership were found to have a significant positive effect on perceived ethical climate, while perceived ethical climate had a positive but not significant effect on whistleblowing intention. The mediating effect of perceived ethical climate on the relationship between ethics training and perceived ethical climate with whistleblowing intention was not proven as well as the effect of moral courage moderation on the relationship between perceived ethical climate and whistleblowing intention. The results of this study are expected to provide input on improving the whistleblowing system in government institutions."

"ABSTRAKWhistleblowing memiliki peran penting dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dalam organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor individu dan situasi terhadap niat pegawai untuk melakukan whistleblowing dengan persepsi dukungan organisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan convenience sampling dari 286 pegawai di sektor publik yang dianalisis memakai regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan persepsi dukungan organisasi berpengaruh signifikan sebagai variabel moderasi yang memperlemah pengaruh faktor individu terhadap niat whistleblowing pegawai.

---

ABSTRACTWhistleblowing has an important role in revealing wrongdoing that occur within organization. The purpose of this study is to examine the influence of individual factors and situations on employee intentions to do whistleblowing with the perception of organizational support as a moderating variable. Utilizing quantitative methods with convenience sampling of 286 employees in the public sector who were analyzed using multiple regression. The results of this study indicate the perception of organizational support has a significant effect as moderation that weakens the influence of individual factors on the intention of whistleblowing employees."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan whistleblowing system yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Whistleblowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Kementerian Keuangan. Penelitian ini berfokus pada penerapan whistleblowing system yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan serta bagaimana peranan whistleblowing system tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pengendalian intern serta sebagai upaya untuk mewujudkan good public governance di Kementerian Keuangan. Penerapan whistleblowing system di Kementerian Keuangan telah memenuhi unsur-unsur pedoman whistleblowing system serta asas-asas good public governance.

---

This study aims to analyze the implementation of a whistleblowing system ini the Ministry of Finance. The Whistleblowing System is one of the tools that can detect frauds at the Ministry of Finance. This study focussion on the whistleblowing system held by the Ministry of Finance and how is the role of whistleblowing system as part of internal control and also as an implementation of good public governance in the Ministry of Finance. The implementation of whistleblowing system in the Ministry of Finance has fulfilled the elements of the whistleblowing system guidelines as well as the principles of good public governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh etika terhadap niat melakukan whistleblowing dengan menggunakan locus of control sebagai variabel moderating. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, analisa ini didasarkan pada hasil kuesioner yang dapat diolah sebanyak 123 responden yang bersal dari auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, dan pegawai Dinas Dispora Provinsi Riau. Penelitian ini membuktikan bahwa etika berpengaruh positif secara signifikan terhadap niat melakukan whistleblowing dan locus of control dapat memoderasi pengaruh etika terhadap niat melakukan whistleblowing. Penelitian ini juga memberi kesimpulan bahwa etika auditor BPKP lebih tinggi dibandingkan dengan etika pegawai Dinas. Disamping itu, pengaruh demografi tingkat pendidikan dan masa kerja pada responden auditor berpengaruh terhadap etika auditor, sedangkan pengaruh demografi pada tingkat pendidikan pada responden non auditor tidak berpengaruh terhadap etika responden. Tetapi lama masa keja pada responden non auditor berpengaruh terhadap etikanya.

---

The purpose of this study to examine the influence of ethics to do whistleblowing intentions by using locus of control as a moderating variable. Model analysis use in this study is multiple linear regression, this analysis is based on the results of the questionnaire which can be processed as much as 123 respondents who come from Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) auditor's Riau Province, Civil Servant in Dinas Pekerjaan Umum, dan Civil Servant in Dinas Dispora in Riau Province.

This study proves that ethics significantly positive effect on the intention do whistleblowing, whereas locus of control can moderate the influence of ethics to do whistleblowing intentions. This study also suggests that the BPKP auditor's ethics higher than the ethics of Service employee. In addition, demographics influence on the level education and years of service of the respondents auditor can affect the auditor ethics, while the influence of demographics on education level of respondents non auditor can not affect the ethics of respondents non auditor. But, years of service on respondents non auditor influence on their ethics."

"Penipuan adalah bentuk tindak kejahatan pasar modal yang sulit dalam pembuktian dan pertanggungjawaban hukumnya. Terlebih apabila faktor penyebabnya adalah praktik backdoor listing yang belum ada dasar hukumnya secara khusus di Indonesia. Beberapa penelitian mengungkapkan pihak otoritas sebagian besar gagal dalam mengumpulkan bukti indikasi penipuan. Sehingga diperlukan mekanisme alternatif dalam pembuktian hukum tindak pidana penipuan di ranah pasar modal seperti whistleblowing system. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan bagaimana pengaturan hukum praktik backdoor listing di Indonesia, bagaimana bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penipuan yang disebabkan oleh aksi backdoor listing, dan ketiga bagaimana penerapan mekanisme whistleblowing system sebagai alternatif pembuktian hukum tindak pidana penipuan dalam pasar modal. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang dianalisis secara metode eksplanatori. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, belum adanya regulasi khusus terkait backdoor listing sebagai mekanisme alternatif untuk go public sehingga sangat rentan akan penyalahgunaan dan penipuan; kedua, bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penipuan yang disebabkan oleh praktik backdoor listing adalah adanya indikasi fraudulent financial statements, misleading information hingga laporan keuangan ganda. Sehingga sebagian besar otoritas gagal dalam membuktikkan indikasi fraud membawa kerugian mengingat sifat kejahatannya yang tersembunyi dan sulit diketahui; ketiga, pembuktian hukum penipuan di ranah pasar modal dinilai efektif menggunakan mekanisme whistleblowing system mengingat sebagian besar bukti yang menunjukkan adanya indikasi penipuan berasal dari data internal perusahaan yang hanya bisa diakses oleh pihak internal perusahaan saja. Penelitian ini merekomendasikan terutama pihak otoritas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia menciptakan kebijakan- kebijakan yang mutakhir, inovatif dan solutif serta diperlukan optimalisasi terkait public awareness terhadap tindak kejahatan fraud di ranah pasar modal.

---

Fraud is a difficult to prove and legally punishable type of capital market crime. Especially when caused by the practice of backdoor listings, which has no legal basis in Indonesia. Authorities have failed to collect evidence showing fraud, according to several studies. As a result, an alternative mechanism, such as a whistleblowing system, is required for legal proof of fraud in the financial market. This research attempts to address the issues of how to regulate the legal practice of backdoor listings in Indonesia, what types of legal violations of criminal acts of fraud are caused by backdoor listings, and how to use the whistleblowing system as an alternative legal proof of fraud in the capital market. This study is a type of normative legal research in which secondary data is studied using an explanatory method. This research takes a conceptual, legislative, and comparative approach. The findings of this study show that: first, there is no special regulation related to backdoor listing as an alternative mechanism for going public, making it extremely vulnerable to abuse and fraud; second, the violation of the law on fraudulent acts caused by the practice of backdoor listings indicates fraudulent financial statements, misleading information, and double financial statements. Because of the nature of the crime, which is hidden and difficult to detect, the majority of authorities fail to provide signs of fraud causing losses; third, the legal proof of fraud in the capital market is considered effective using the whistleblowing system mechanism considering that most of the evidence that indicates an indication of fraud comes from the company's internal data which can only be accessed by the company's internal parties.This study recommends especially the capital market authorities such as the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange to create up-to-date, innovative, and solution-based policies and optimize public awareness of fraud in the capital market."