Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang memungkinkan mesin untuk menerima, mengolah, dan membuat keputusan berdasarkan data yang diterima. Kehadiran AI yang semakin menjamur di kehidupan masyarakat membuat pemerintah di berbagai negara berinisiatif untuk mengimplementasikan AI secara publik dengan mengeluarkan strategi AI nasional. Indonesia yang sudah mengeluarkan strategi AI nasional namun belum mengadopsi AI secara menyeluruh memiliki kesempatan untuk belajar dari negara lain agar adopsi AI di Indonesia berlangsung dengan efektif dan efisien. Penelitian ini berfokus untuk menemukan pelajaran atau hikmah yang dapat digunakan oleh Indonesia dalam mengadopsi AI di ranah publik. Hal ini dicapai dengan meninjau aspek sosioteknis dalam implementasi AI dengan membandingkan kerangka kultur Hofstede, indeks kesiapan AI pemerintah 2022, dan survei menyangkut sikap publik dan perusahaan terhadap AI dari negara-negara pembanding. Aspek strategi juga diteliti dengan melihat strategi AI nasional di negara-negara pembanding dalam kerangka yang sama. Adapun negara-negara yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Indonesia. Hal pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang diperlukan untuk memahami strategi AI nasional. Setelah itu, dilakukan literature review dengan metode 3C+2S (compare, contrast, criticize, synthesize, summary) terhadap semua data untuk menentukan apakah kondisi sosial dan teknologi dipertimbangkan dalam strategi AI nasional dan menemukan kesamaan serta perbedaan dari seluruh aspek. Semua jawaban dari penelitian ini kemudian ditarik kesimpulan untuk menemukan poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi AI di Indonesia.Hasil dari penelitian adalah kerangka kerja untuk memahami strategi AI nasional yang secara umum terdiri dari kondisi saat ini, strategi yang digunakan, dan komunikasi strategi kepada pihak lain. Dengan meneliti strategi AI nasional di keenam negara menggunakan kerangka kerja yang telah dibuat, ditemukan bahwa aspek sosial masih jarang dipertimbangkan dalam strategi AI nasional dibandingkan dengan aspek teknologi. Penelitian ini juga menunjukkan walaupun Indonesia memiliki beberapa kemiripan secara budaya dengan negara lain, Indonesia mengalami ketertinggalan jauh dalam kesiapannya untuk mengadopsi AI khususnya dari sektor teknologi. Kesamaan lain terlihat pada bidang yang diprioritaskan dalam strategi dan kesediaan setiap negara untuk membentuk ekosistem yang dapat mendukung perkembangan AI di negaranya masing-masing.Temuan dari penelitian ini mencakup beberapa poin, yaitu: penyatuan langkah strategis, berfokus untuk menyelesaikan permasalahan mendasar, dan penekanan pada pengembangan manusia.

---

Artificial Intelligence (AI) is technology that enables machine to accept, process, and make decisions based on data given. As AI becomes ubiquitous in the society, governments in multiple countries plan to implement AI in public sector through National AI Strategy. Indonesia as a country that hasn't fully adopt AI still has the chance to learn from other countries so that AI implementation in Indonesia's public sector could be done in an effective and efficient manner.

This study focuses on finding lesson learned that could be used by Indonesia in adopting AI in public. This study was done through reviewing sociotechnical aspect in AI implementation by comparing Hofstede's cultural framework, Government AI Readiness Index 2022, and surveys related to public and companies' attitude towards AI from compared countries. Strategy aspect is also studied by looking at national AI strategies in compared countries through the same lens. Countries that are involved in this study are Singapore, Malaysia, Japan, South Korea, Australia, and Indonesia.

The first step from this study is to identify aspects needed to understand national AI strategy. Afterwards, literature review with 3C+2S method (compare, contrast, criticize, synthesize, summary) is conducted to all data to determine whether social and technological condition is considered in national AI strategy and found similarities and differences from all aspects. All answers from the study then summarized to identify important points for AI implementation in Indonesia.

The result from this study is a newly created framework to understand national AI strategies that generally consists current condition, strategy used, and strategy communication to other parties. By using the framework to compare national AI strategies in six countries, it is found that social aspect is still rarely considered in national AI strategy comparing to the technology aspect.

This study also shows that despite the similarities in culture between Indonesia and other countries, Indonesia is lagging far behind in its readiness to adopt AI especially technology-wise. Other similarities are seen at national priorities in the strategy and each countries' willingness to build an ecosystem that supports AI development in their respective countries.

Findings from this study covers points as follows: strategic steps unity, focus to solve the root problems, and emphasis on human development."

"This study aims to explore the determinants of AI adoption and its impact on HRM effectiveness in Tanzanian medium enterprises (MEs). With a focus on providing insights for HR professionals and decision makers, data from 185 respondents comprising HR professionals, IT professionals, and CEOs who have adopted AI were analyzed using PLS-SEM, which includes factors of Relative Advantage, Complexity, Compatibility, Security/ Privacy, Top management, Organizational readiness, Competitive pressure, External support, and Government support for AI adoption. The results highlight relative advantage, compatibility, and competitive pressure as the key drivers of AI adoption in the Tanzanian context, which in turn enhances the effectiveness of HR systems. The study bridges the existing gap and offers recommendations for the integration of AI into HRM practices. Implications for managers and solution providers are discussed to facilitate a better understanding of the determinants influencing the adoption process in SEs in Tanzania. The study builds on theoretical knowledge of AI adoption by utilizing the TOE model, which incorporates technological, organizational, and environmental factors. The study recommends future exploration of additional factors and inclusion of a larger sample to enhance the universality of the results.

---

This study intends to explore the determinants of AI adoption and its impact on HRM effectiveness in Tanzanian medium enterprises (MEs). With a focus on providing insights for HR professionals and decision-makers, data from 185 respondents comprising HR professionals, IT professionals, and CEOs who have already adopted AI was analyzed using PLS-SEM, in which factors of Relative advantage, Complexity, Compatibility, Security/Privacy, Top management, Organization readiness, Competitive pressure, External support and Government support were tested for the adoption of AI. Results highlight relative advantage, compatibility, and competitive pressure as key drivers of AI adoption in Tanzania's context, subsequently enhancing HR systems' effectiveness. The study bridges the existing gaps and offers recommendations for AI integration into HRM practices. Implications for managers and solution providers were discussed to facilitate a better understanding of the determinants influencing the adoption process within Tanzanian MEs. The study underlies the theoretical knowledge of AI adoption by utilizing the TOE model, incorporating technological, organizational, and environmental factors. This study recommends future exploration of additional factors and including a larger sample to enhance the universality of results."

"Pada penelitian ini berkaitan dengan penerapan kemajuan kecerdasan artifisial dengan menggunakan algoritma You Only Look Once (YOLO) dalam tugas deteksi dan segmentasi pada bidang geologi yaitu untuk identifikasi mineral dengan menggunakan data petrografi. Data yang digunakan untuk proses pelatihan model deteksi dan segmentasi berjumlah 500 gambar sayatan tipis batuan beku. 500 gambar sayatan tipis, dilakukan proses anotasi secara manual dan membagi data tersebut ke dalam set pelatihan, set validasi, dan set prediksi. Pada 3 set tersebut, jumlah kelas mineral yang teranotasi adalah 6 yaitu kelas mineral plagioklas, biotit, horblend, piroksen, alkali-feldspar, dan kuarsa. Teknik augmentaasi yang diterapkan untuk mengatasi keterbatasan dataset pada penelitian ini adalah augmentasi geometri (model 1) dan mosaik (model 2). Model dengan augmentasi mosaik, menjadikan model dengan kinerja yang baik dalam tugas deteksi dan segmentasi mineral, dikarenakan augmentasi mosaik menghasilkan 1 image patch memiliki 4 variasi gambar sayatan tipis, sehingga model tersebut memiliki nilai mAP = 82.3% sedangkan model dengan augmentasi geometri nilai mAP 67.5%. Empat kelas mineral yang memiliki nilai mAP diatas 70% pada mode pelatihan dan validasi adalah mineral plagioklas, biotit, alkali-feldspar, dan piroksen. Diharapkan dari penelitian ini dapat membantu identifikasi mineral dalam sayatan tipis dengan lebih efisien dan akurat.

---

This research is related to the application of advances in artificial intelligence using the You Only Look Once (YOLO) algorithm in detection and segmentation tasks in the field of geology, namely for mineral identification using petrographic data. The data used for the detection and segmentation model training process consisted of 500 thin section images of igneous rock. 500 thin section images were annotated manually and divided the data into a training set, validation set and prediction set. In these 3 sets, the number of annotated mineral classes is 6, namely the mineral classes plagioclase, biotite, horblend, pyroxene, alkali-feldspar, and quartz. The augmentation techniques applied to overcome the limitations of the dataset in this research are geometric augmentation (model 1) and mosaic (model 2). The model with mosaic augmentation is a model with good performance in mineral detection and segmentation tasks, because mosaic augmentation produces 1 image patch with 4 variations of thin section images, so the model has a mAP value = 82.3% while the model with geometric augmentation has a mAP value of 67.5%. The four mineral classes that have mAP values above 70% in training and validation mode are the minerals plagioclase, biotite, alkali-feldspar, and pyroxene. It is hoped that this research can help identify minerals in thin sections more efficiently and accurately."

"Kecerdasan Artifisial merupakan salah satu perkembangan teknologi yang mulai dimanfaatkan dan diterpakan dalam berbagai industri, salah satunya adalah Industri Medis. Teknologi menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk membantu meringankan beban dokter dan juga tenaga medis lainnya dalam menangani pasien. Saat ini pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dalam Industri Medis sudah mulai berkembang, sehingga membantu meringankan pekerjaan para tenaga kesehatan dan juga dokter dalam melakukan diagnosis, membentuk citra radiologi, dan juga memprediksi pelayanan kesehatan terbaik untuk pasien. Saat ini, Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kecerdasan Artifisial secara khusus, namun terdapat peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dalam Industri Medis. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peraturan yang dapat diterapkan terhadap penyelenggaraan pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dalam Industri Medis, dan kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam menyelenggarakan Kecerdasan Artifisial dalam Industri Medis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan melakukan penelusuran serta perbandingan dengan best practice yang diterapkan oleh Uni Eropa. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa karakteristik dan cara kerja AI dalam industri medis menentukan kedudukan hukum AI, yang dimana AI dapat disamakan seperti Sistem Elektronik, Teknologi, dan Alat Kesehatan. AI sebagai Sistem Elektronik diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang harus tunduk kepada kewajiban penyelenggaraan yang tertera pada peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, Uni Eropa menyamakan AI sebagai Alat Kesehatan dalam Industri Medis yang tunduk pada Medical Device Regulation. Merujuk pada Uni Eropa, Indonesia juga dapat menyamakan AI sebagai Alat Kesehatan dan tunduk pada kewajiban Izin Edar yang tertera peraturan perundang-undangan yang ada.

---

Artificial intelligence (AI) is one of the technological developments that has begun to be utilized and applied in various industries, lncuding the medical industry. Therefore, technology has helped ease the burden on doctors and other medical professionals in treating their patients. The use of Artificial Intelligence in the medical industry has currently risen, and has helped healthcare workers and doctors alike in making diagnoses, forming radiological images, and also predicting the best healthcare services for patients. Currently, Indonesia does not have laws and regulations that specifically regulate Artificial Intelligence, but there are laws and regulations that can be applied to the use of Artificial Intelligence in the medical industry. Thus, it is necessary to carry out further research regarding the regulations that can be applied to the implementation of the use of Artificial Intelligence in the Medical Industry, and what obligations must be fulfilled by the parties in implementing Artificial Intelligence in the Medical Industry. This study uses a normative juridical approach, and conducts searches and comparisons with best practices implemented by the European Union. Based on this research, it was found that the characteristics and workings of AI in the medical industry determine an AI’s legal standing, where AI can be equated with Electronic Systems, Technology, and Medical Devices. AI as an Electronic System is administered by Electronic System Operators who must comply with the implementation obligations stated in the existing laws and regulations. In addition, the European Union equates AI as a Medical Device in the Medical Industry which is subject to the Medical Device Regulation. Referring to the European Union, Indonesia can also equate AI with Medical Devices and is subject to the distribution permit obligations stated in existing laws and regulations."

"Penelitian ini berusaha memahami hubungan antara pemanfaatan layanan chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) dan penciptaan nilai publik dari perspektif warga negara dengan memanfaatkan gagasan nilai publik oleh Moore (1995) dan Kelly (2002) sebagai landasan konseptual. Survei terhadap 438 pengguna CHIKA, chatbot milik BPJS Kesehatan, di Indonesia dilakukan untuk menguji model penelitian. Dengan menggunakan dua indikator nilai publik, keadilan prosedural dan kepercayaan, hubungan antarkonstruk diuji menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM). Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan chatbot berbasis AI berpengaruh secara signifikan terhadap penciptaan nilai pelayanan publik. Selain itu, studi empiris ini juga berhasil mengeksplorasi perbedaan pengaruh penggunaan layanan chatbot oleh warga negara terhadap penciptaan nilai publik berdasarkan tingkat pengalaman, usia, pendidikan, pendapatan, dan gender. Dengan berfokus terhadap penciptaan nilai publik di sektor layanan kesehatan di Indonesia yang masih kurang tereksplorasi, adanya temuan-temuan tersebut diharapkan dapat menyajikan pengetahuan baru serta memperkaya literatur nilai publik melalui perspektif yang berbeda. Selain itu, hasil studi empiris ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada pemangku kepentingan dalam rangka penyediaan layanan berkualitas kepada publik.

---

This research seeks to understand the relationship between the use of artificial intelligence (AI)-based chatbot services and the creation of public value from a citizen's perspective by utilizing the idea of public value by Moore (1995) and Kelly (2002) as a conceptual basis. A survey of 438 users of CHIKA, BPJS Kesehatan's chatbot, in Indonesia was conducted to test the research model. By using two indicators of public value, procedural justice and trust, the relationship between constructs is tested using the Structural Equation Modeling (SEM) method. The results show that the use of AI-based chatbots has a significant effect on the creation of public service value. In addition, this empirical study also succeeded in exploring differences in the influence of citizens' use of chatbot services on public value creation based on level of experience, age, education, income and gender. By focusing on the creation of public value in the health services sector in Indonesia, which is still under-explored, it is hoped that these findings can provide new knowledge and enrich the public value literature through a different perspective. Apart from that, it is also hoped that the results of this empirical study can provide practical contributions to stakeholders in the context of providing quality services to the public."

"Skripsi ini menganalisis bagaimana suara milik seorang penyanyi dapat dilindungi, khususnya terhadap tindakan peniruan suara menggunakan Kecerdasan Artifisial atau AI guna pembuatan cover lagu. Metode penelitian yang dipakai adalah pengkajian data sekunder yang termasuk buku, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian lain sebelumnya, serta fakta-fakta mengenai fenomena terkait. Penelitian terkait pelindungan suara milik seorang penyanyi dianalisis dari hak penyanyi sebagai pelaku pertunjukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyanyi sebagai pelaku pertunjukan tergolong pemilik Hak Terkait menurut hukum Hak Cipta dan Hak Terkait. Namun, pengaturan hukum Hak Cipta dan Hak Terkait di Indonesia belum mengatur dengan jelas dan spesifik terkait pelindungan atas suara pelaku pertunjukan. Maka, penelitian juga meninjau konsep hak publisitas yang sudah diterapkan beberapa negara untuk melindungi identitas seseorang, termasuk suaranya. Tindakan peniruan suara menggunakan AI dianalisis dari teori yang dikemukakan pendapat ahli bidang tersebut, serta penjelasan penyelenggara AI terkait proses peniruan suara. Proses peniruan suara mencakup tindakan yang melanggar hak penyanyi seperti mutilasi dan modifikasi ciptaan, serta fiksasi pertunjukan. Selain itu, tujuan peniruan suara menggunakan AI juga merupakan pelanggaran karena penyelenggara AI memanfaatkan identitas penyanyi untuk keuntungan ekonomis, yang mana dapat dilindungi dengan hak publisitas. Maka dari itu, dibutuhkan pelindungan, seperti konsep hak publisitas, yang diimplementasikan di peraturan perundang-undangan Indonesia yang akan melindungi suara penyanyi secara spesifik.

---

This thesis analyzes how a singer's voice can be protected, especially against acts of voice imitation using Artificial Intelligence or AI to create song covers. The research method used is the study of secondary data which includes books, laws and regulations, as well as the results of other previous research, as well as facts regarding related phenomena. Research related to protecting a singer's voice is analyzed from the singer's rights as a performer as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Singers' as performers are classified as owners of Related Rights according to Copyright and Related Rights law. However, the legal regulations for Copyright and Related Rights in Indonesia does not yet clearly and specifically regulate the protection of the voices of performers. So, the research also reviews the concept of right to publicity which has been implemented by several countries to protect a person's identity, including their voice. The act of voice imitation using AI is analyzed from theories put forward by experts in the field, as well as explanations from AI user regarding the voice imitation process. The process of voice imitation includes actions that violate the singer's rights such as mutilation and modification of the work, as well as fixation of the performance. In addition, the aim of voice imitation using AI is also a violation because the AI developers exploit the singer's identity for economic gain, which can be protected by the right of publicity. Therefore, the implementation of a protection, such as the concept of the right of publicity, is needed in Indonesian legislation which will specifically protect singers' voices."

"Perkembangan teknologi yang pesat pada era Revolusi Industri 4.0 saat ini telah memunculkan inovasi digital di berbagai sektor usaha, salah satunya usaha perasuransian berbasis teknologi atau Insurtech. Dalam bisnis prosesnya Insurtech menggunakan platform aplikasi atau website yang menggunakan kecerdasan artifisial sebagai sistem elektronik. Penelitian ini berfokus untuk menganalisa pengaturan hukum atas kecerdasan artifisial di Indonesia, juga mengenai aspek perlindungan privasi dan data pribadi terhadap penggunaan kecerdasan artifisial tersebut khususnya dalam sektor Insurtech. Selain dari itu, penelitian ini juga akan menganalisa bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum dalam penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) kecerdasan artifisial tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan berbasis kepustakaan dengan jenis data sekunder untuk dianalisa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kecerdasan artifisial harus memenuhi aspek ethical & trustworthy, serta pada dasarnya kecerdasan artifisial merupakan bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang diatur dalam UUD 1945 beserta berbagai aturan hukum antara lain UU Sisnas IPTEK dan juga UU ITE beserta berbagai turunannya. Lebih lanjut, sebagai suatu inovasi digital, kegiatan usaha Insurtech tidak saja tunduk pada aturan hukum yang berlaku pada sektor jasa keuangan, namun juga kepada ketentuan yang berlaku dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk dalam hal perlindungan terhadap privasi dan data pribadi dalam sektor Insurtech, meskipun prinsip perlindungan dalam kedua sektor tersebut tidak sepenuhnya harmonis. Sebagai suatu bahan analisa, dikaji Ketentuan Layanan dan Kebijakan Privasi dari Qoala suatu brand yang bergerak dalam usaha Insurtech. Selain itu sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dalam litbangjirap kecerdasan artifisial dapat merujuk pada perspektif hukum administrasi negara, perdata, maupun juga pidana.

---

The rapid development of technology in this Industrial Revolution 4.0 era has increased digital innovation in various business sectors, one of them is a technology-based insurance business or Insurtech. The business process of Insurtech utilize an artificial intelligence-based application or website platforms as an electronic system. This research focuses on the analysis of artificial intelligence regulations in Indonesia, as well as on the aspects of privacy and personal data protection towards the use of artificial intelligence, especially in the Insurtech sector. In addition, this research will also analyze the types of legal responsibility within the artificial intelligence’s research, development, assessment, and application (abbreviated as “litbangjirap”). The research use literature-based of normative juridical method with secondary data types analysis. Based on the research results, it is identified that artificial intelligence must fulfill the ethical & trustworthy aspects, and basically the artificial intelligence is part of science and technology which regulated under the 1945 Constitution and other laws and regulations including the National Science and Technology System Law and the Information and Electronic Transaction (locally known as “ITE”) Law together with its derivatives regulations. Further, as a digital innovation, Insurtech's business activities are not only subject to the applicable regulations in the financial services sector but also subject to the prevailing provisions on ITE which includes the protection of privacy and personal data matters, although the principles in both sectors are not fully harmonious. The Terms of Service and Privacy Policy of Qoala, a brand that engaged in Insurtech business, are reviewed as the analysis material. In addition, as a form of legal responsibility in “litbangjirap” of artificial intelligence, it referred to the state administrative, civil and criminal laws perspectives."

"Kecerdasan artifisial merupakan teknologi yang multiguna untuk membantu pekerjaan manusia, tak terkecuali bagi mereka yang berkiprah di dunia perfilman. Sebelumnya telah ada teknologi komputer untuk memanipulasi gambar seperti computergenerated imageries (CGI) pada proses pembuatan film khususnya dengan genre aksi, fantasi, horor, ataupun film-film yang mengangkat kisah pahlawan sehingga melahirkan istilah sinema sintetis. Kecerdasan artifisial hadir sebagai teknologi termutakhir yang tidak hanya dapat memanipulasi gambar tetapi juga suara dan video dengan mempelajari pola dan struktur dari sekumpulan data untuk menciptakan karakter, latar belakang, dan efek visual lainnya. Kecerdasan artifisial memanfaatkan tidak terkecuali data biometrik aktor khususnya untuk tujuan penciptaan karakter yang menandakan bahwa data pribadi aktor memerlukan pelindungan hukum selain pelindungan terhadap kekayaan intelektualnya. SAG-AFTRA Strike yang terjadi pada tahun 2023 di Amerika Serikat menjadi salah satu tonggak bahwa pelaku industri perfilman khususnya aktor memiliki kekhawatiran tersendiri atas penggunaan kecerdasan artifisial yang belum memiliki regulasi spesifik sehingga terjadi ketidakpastian hukum. Tulisan ini menganalisis pemanfaatan kecerdasan artifisial pada industri perfilman di Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat sekaligus peraturan terkait, termasuk pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran. Saat ini Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 (SE 9/2023) sebagai dasar perlindungan bagi aktor Indonesia terhadap pemanfaatan kecerdasan artifisial. Meskipun demikian, pengaturan hukum yang ada di Indonesia belum selengkap peraturan yang berlaku di Uni Eropa dan Amerika Serikat mengenai tata cara perlakuan atau penanganan terhadap data biometrik dan masih bergantung kepada kontrak. Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian literatur dan wawancara bersama tokoh-tokoh industri perfilman Indonesia.

---

Artificial intelligence (AI) is a versatile technology aimed to help humans conduct their work, including those who works in the film industry. There were also other computer technologies prior to AI used to manipulate images such as computergenerated imageries (CGI) to aid filmmaking especially for action, fantasy, horror genres, or movies about superheroes which produced the term synthetic cinema. AI serves as an advanced technology which can also manipulate sounds and videos by studying patterns and structures of a set of data to generate characters, backgrounds, and other visual effects. AI utilizes different sets of data such as biometric data of actors to create a character, showing that actor’s personal data requires legal protection aside from their intellectual property rights. The SAG-AFTRA Strike which happened in America in 2023 was a signal that people in the film industry, especially actors, have their own concerns regarding the usage of AI which have yet to be regulated through a specific regulation, posing legal uncertainty. This research analyzes the usage of AI in Indonesia, the European Union, and the United States’ film industry, the related regulations, as well as accountability in cases of violations. Indonesia currently have Law Number 27 of 2022 (PDP Law) and Circular Letter of the Ministry of Communication and Informatics Number 9 of 2023 (SE 9/2023) providing basic protection for Indonesian actors against the usage of AI. However, the regulations available in Indonesia is not as comprehensive as the ones available in the European Union and the United States and still relies more on contracts, particularly on how to handle biometric data. This research was conducted through literature studies and interview with Indonesia’s prominent film industry figures."

"Generative Artificial Intelligence (GAI) telah memegang penting dalam berbagai bidang, termasuk sebagai alat bantu pemrograman di Indonesia. Namun, penelitian mengenai adopsi GAI sebagai alat bantu pemrograman masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang memengaruhi niat karyawan di Indonesia untuk mengadopsi GAI dalam pemrograman, dengan fokus pada kualitas output kode dan kualitas sistem yang memengaruhi persepsi kegunaan serta kemudahan penggunaan GAI. Penelitian menggunakan metode PLS-SEM dalam analisis kuantitatif dengan 497 data valid, serta analisis kualitatif melalui wawancara 10 narasumber. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dipengaruhi oleh faktor presentation, structure, interactivity, responsiveness, understandability, assurance, dan reliability, sementara persepsi kemudahan penggunaan dipengaruhi oleh presentation, structure, responsiveness, assurance, dan reliability. Kedua persepsi ini memengaruhi niat adopsi GAI untuk pemrograman. Penelitian juga meneliti hubungan ini berdasarkan gender dan usia melalui analisis multigrup. Hasilnya memberikan saran bagi pengembang GAI untuk meningkatkan kualitas kode output dan sistem, yang terbukti memengaruhi persepsi pengguna tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan GAI

---

Generative Artificial Intelligence (GAI) has become significant in various fields, including as a programming aid in Indonesia. However, research on the adoption of GAI as a programming tool remains limited. This study aims to analyze the factors influencing employees in Indonesia to adopt GAI for programming, focusing on output code quality and system quality, which affect the perceived usefulness and ease of use of GAI. The study employs the PLS-SEM method for quantitative analysis with 497 valid data points and qualitative analysis through interviews with 10 informants. The results indicate that perceived usefulness is influenced by factors such as presentation, structure, interactivity, responsiveness, understandability, assurance, and reliability, while perceived ease of use is influenced by presentation, structure, responsiveness, assurance, and reliability. Both perceptions affect the intention to adopt GAI for programming. The study also examines these relationships based on gender and age using multigroup analysis. The findings provide practical suggestions for GAI developers to enhance the quality of output code and system, which significantly influence users' perceptions of the usefulness and ease of use of GAI."