Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Infrastruktur merupakan pilar utama dalam penciptaan ekonomi bagi sebuah negara sehingga pembangunannya menjadi penting untuk dilakukan. Mengingat karakteristik pembangunan infrastruktur yang teknologi tinggi, padat modal dan pengembaliannya yang begitu lama, sehingga kebutuhan akan bantuan luar negeri sebagai penyokong dana dan teknologi menjadi sebuah alternatif.Banyak kasus di beberapa negara atas keberhasilan bantuan luar negeri dalam pembangunan infrastruktur. Namun, tidak sedikit juga yang terbengkalai. Kasus Bandung Urban Railway Transport Development sebagai salah satu proyek infrastruktur yang telah mendapat bantuan dari negara Perancis dalam bentuk pinjaman luar negeri baik dari asistensi dan modal. Pinjaman ini sudah terbengkalai sejak 2010 hingga 2017 dan tidak ada kemajuan yang bisa terlihat dalam proyek.Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah birokrasi, tata kelola, dan capital sosial untuk melihat bagaimana kemitraan yang antar dua negara telah sampai pada proses tahapan yang memadai. Pengungkapan problematika dalam birokrasi yang menjadi pemeran utama proyek ini dengan menggunakan metodologi kualitatif khususnya wawancara mendalam akan memberikan gambaran bagaimana pemerintah Indonesia harus bersikap dengan bantuan luar negeri yang akan terus dipergunakan sebagai alternatif pembangunan infrastruktur. Terungkap bahwa kepemimpinan, komunikasi antar lembaga, dan persiapan aparatur negara menjadi kunci dalam penyelesaian permasalahan ini.

---

Infrastructure is one of main pillars in economic creation for a country so its development categorizes important to do. Realizing high technological and capital-intensive as infrastructure development characteristics, the need for foreign aid for source of fund and technology is an option to be approached.

Many cases in some countries became success stories of foreign aid in infrastructure development. However, not a few are also neglected. In case of Bandung Urban Railway Transport Development, it is one of the infrastructure projects that have received technical assistance and capital loan from France. Otherwise, the loan has been dormant since 2010 until 2017 and no progress can be seen in the project.

The used concept in this research are bureaucracy, governance, and social capital to see how connection in partnerships between two countries have reached the process of adequate stages. The disclosure of the problems in the bureaucracy that lead the project by using qualitative methodologies, especially in-depth interviews will give an idea of how Indonesian government should behave with foreign aid that will continue to be used as an alternative to infrastructure development. It was revealed that leadership, inter-institutional communication, and preparation of state apparatus were key in solving this problem."

"Perkembangan konsep hak asasi manusia di Indonesia yang meliputi berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, sosial telah merubah paradigma klasik pemerintah sebagai "government is to govern" menjadi paradigma baru tentang pemerintah sebagai "government is to serve the people" sehingga masyarakat, tidak lagi menjadi objek dari kegiatan pemerintah tetapi berubah menjadi subyek dalam kegiatan pemerintah. Paradigma baru ini mengakibatkan perubahan peran pemerintah dari peran penguasa menjadi peran pelayan masyarakat, sehingga pemerintah tidak lagi sendirian untuk melakukan tugas-tugas kenegaraannya, akan tetapi pemerintah didampingi oleh sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra menciptakan good governance melalui pelaksanaan administrasi publik dalam proses governance.Adapun yang menjadi masalah adalah bagaimana sesungguhnya kaitan antara hak asasi manusia dan good governance, kemudian bagaimana birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan merubah struktur, substansi hukum dan budaya birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan kaitan antara hak asasi manusia dan good governance serta bagaimana perubahan struktur, aturan dan budaya birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris yang lebih dititik beratkan pada metode penelitian hukum normatif.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertama, kaitan antara hak asasi manusia dan good governance adalah terletak pada administrasi publik, jika administrasi publik dibuat serta dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta good governance yang merupakan realisasi perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Kedua, Birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan sangat berperan dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Hal ini terkait dengan fungsi birokrasi sebagai pelaksana dari administrasi publik sehingga struktur, substansi dan budaya hukum birokrasi yang baik akan mewujudkan administrasi publik yang baik, sebaliknya jika birokrasi secara struktur, substansi dan budaya hukumnya buruk maka akan tercipta maladministrasi.

---

The development of the human rights concept that covers various sectors of life whether political, economic, cultural, social, in Indonesia have changed the classic paradigm of government from "government is to govern" to a new paradigm of government as "the government is to serve the people" so that people are no longer be object of government activity but turned into a subject in government activities. This new paradigm resulted in changes the role of government from the public ruler becoming public servants, so to perform states duties, the government was no longer alone, it will be accompanied by the private sector and civil society as partners to create good governance through the implementation of public administration in the process of governance.

As for the problem is how exactly the link between human rights and good governance, and how the bureaucracy as the main engine of government changing it structure, legal substance, and bureaucratic culture in realizing good governance in Indonesia? Purpose of this research is suggested a link between human rights and good governance as well as how changes be made in the structure, rules and culture of bureaucracy in order to achieve good governance in Indonesia. This research uses the method of normative and empirical legal research, but more focused on normative legal research methods.

Thus it can be concluded that first, the link between human rights and good governance are located on public administration, if the public administraton created and executed properly then it will realizing good governance which is connected with the protection and realization of human rights. Second, the government bureaucracy as the main engine of governance was an essential instrument in realizing good governance in Indonesia, because it is associated with bureaucracy functions as the executor of the public administration. So the structure, substance and legal culture of bureaucracy should be in ideal form, in order to achieve good public administration for the realization of good governance in Indonesia. On the contrary, if the bureaucracy is bad in the structure, substance and legal culture the result are maladministration."

"Tesis ini membahas implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan program Jamkesmas di dinas kesehatan dan KB Kabupaten Tapanuli Selatan selama Tahun 2008. Implementasi prinsip-prinsip good governance merupakan cara untuk mewujudkan pengelolaan Jamkesmas dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa para stakeholder seharusnya melaksanakan Jamkesmas dengan lebih bertanggungjawab secara moril karena menyangkut hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sebaliknya masyarakat miskin itu juga diharapkan lebih partisipatif lagi atau tidak apatis sehingga ada keijasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat

---

This thesis discusses the implementation of good governance principles in the implementation of the Jamkesmas program in the health and family planning offices of South Tapanuli Regency during 2008. The implementation of good governance principles is a way to realize good Jamkesmas management and health services for the poor. This research is a qualitative research with the type of descriptive research. The results of the study suggest that stakeholders should implement Jamkesmas with more moral responsibility because it involves the right to health services for the poor, on the other hand the poor are also expected to be more participative or not apathetic so that there is good cooperation between the government and the community."

"Skripsi ini membahas tentang pengelolaan Sungai Cileungsi yang ditinjau dari prinsip-prinsip good environmental governance. Good environmental governance didefinisikan sebagai serangkaian proses yang transparan, akuntabel, terbuka, seimbang, deliberatif, efisien, berbasis ilmu pengetahuan dan berbasis risiko untuk mengarahkan dan mengoordinasikan urusan aktor sosial yang saling tergantung dalam mengelola lingkungan. Terdapat kriteria dalam menerapkan good environmental governance yakni awareness, coordination, empowerment, dan enforcement. Dalam kaitan awareness dan coordination, Pemerintah kabupaten Bogor terkendala dalam keterbukaan informasi dan koordinasi dengan lembaga lain, yakni dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bogor terkait perizinan aktivitas industri, dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang berwenang terhadap Sungai Cileungsi bagian hilir. Pengelolaan Sungai Cileungsi dalam kaitan empowerment juga terkendala dengan adanya keterbatasan wewenang yang telah dipetakan antara pemerintah pusat dan pemerintah kab/kota, sehingga hasil pemberdayaan dengan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun kriteria enforcement, sumber daya manusia yang ada masih minim pengetahuan dalam bergerak di bidang pengawasan lingkungan, sehingga tingkat kepatuhan pengelolaan Sungai Cileungsi masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan desain deskriptif terhadap prinsip-prinsip good environmental governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Sungai Cileungsi telah sesuai dengan good environmental governance, meskipun terdapat berbagai kendala dalam pengelolaannya, yaitu keterbatasan sarana-prasarana pengawasan dan peraturan yang tumpang tindih.

---

The focus of this study is the management of the Cileungsi River in terms of the principles of good environmental governance. Good environmental governance is defined as a series of transparent, accountable, open, balanced, deliberative, efficient, science-based and risk-based processes to direct and coordinate the affairs of social actors who are interdependent in managing the environment. There are criteria for implementing Good Environmental Governance, namely awareness, coordination, empowerment, and enforcement. The Bogor regency government obstacles related to awareness and coordination are related to information disclosure and coordination with other institutions, which are One Stop Investment Service, Bogor Regency regarding licensing of industrial activities, and coordination with the Bekasi City Environmental Service which is in charge of the River. Downstream Cileungsi. In the management of the Cileungsi River, empowerment is constrained by the limited authority that has been mapped between the central government and district / city governments, so that the results of empowerment or forums with the community cannot be implemented optimally. The enforcement criteria in the management of the Cileungsi River, the existing human resources are still lacking knowledge in engaging in environmental monitoring, so the level of compliance is still not optimal. This study uses a post-positivist approach with a descriptive design of the principles of good environmental governance. The results showed that the management of the Cileungsi River is in accordance with good environmental governance, even though there were many mistakes in its management, limited monitoring infrastructure and overlapping regulations."

"Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi tonggak awal perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Jika merunut dalam beberapa tahun sebelumnya, Indonesia telah memiliki pedoman perencanaan pembangunan nasional.Namun demikian, pedoman tersebut belum menjadi satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Fokus pengaturan undang-undang dimaksud adalah berkaitan dengan sistem perencanaan yang dijadikan dasar pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan merupakan pedoman mutlak bagi penyelenggara negara ketika akan melakukan pembangunan nasional. Dalam era keterbukaan seperti saat ini, proses perencanaan pembangunan dicoba untuk dihadirkan secara terbuka. Kepentingan masyarakat harus tertampung dalam arah strategi pembangunan nasional. Masyarakat ditempatkan sebagai aktor pemegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Dalam persepsi ini, aktor pembangunan nasional berkembang bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dilakukanoleh masyarakat dan swasta. Harapan yang ingin dicapai oleh pembentuk undangundang adalah adanya sinergi antara tiga aktor pembangunan nasional yang akan menciptakan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, swasta, maupun pemerintah. Selain itu juga, membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya pada saat perencanaan juga menempatkanpemerintah yang membuka peluang demokrasi untuk melakukan tata kelola sesuai dengan semangat good governance.

---

By the passing of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System, it became the initial milestone for development planning in Indonesia. Tracing the preceding few years, Indonesia has already had guidelines for national development planning. However, these guidelines have not become a

single integrated system. The focus of the regulation of this law is related to the

planning system which is utilized as the basis for national development. Development planning is an absolute guideline for State administrators when undertaking national development. In this era of openness, the development planning process is made fit to be presented openly. The interests of the community must be accommodated in the line direction of the national development strategy. The community is placed as a crucial figure who plays an essential role in national development planning. In this perception, the characters of national development are not only shoout by the

government, but also by the public and the private sector. The goal that the legislators feel imperative to accomplish is a synergy among the three national development figures that will create development results in accordance with the

needs of the community, the private sector and the government. In addition, opening up opportunities for public participation in national development, especially during planning, also places the government that welcomes opportunities for democracy to perform governance in accordance with the spirit of good governance."

"Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Secara umum persoalan yang terjadi dalam pengawasan adalah lemahnya aparat pengawasan, sistem pengawasan internal yang kurang maksimal, serta rendahnya independensi auditor. Independensi dipengaruhi oleh struktur organisasi pemerintah, sumber pembiayaan, pola recruitment dan mutasi, pelaporan dan point of interest.Dalam rangka terciptanya good govemance, maka penting adarrya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

---

Government internal control is an important management function in a government governance. Through internal control, it can be determined whether a govemment agency has been carrying out its activities in accordance with the duties and functions effectively and effrciently, and in accordance with the plans, established policies, and regulations. In general, the problems that occurred in the control is the weakness of apparatus control, internal control systemst hose are less than the maximum, and the lack of auditor independence. The independence is affected by the government'so rganizational structure, sources of financing, the pattem of recruitment and mutation, reporting and point of interest.

In order to establish good governance, the existence of effectiveness and effrciency at any government agency is important. For that, we need the participation of all members of society, particularly the control agency to control and to guide the government agencies. Controlling is an important element in the management process of government, it has a strategic role to realize the public accountability in the goverment and development. Through a comprehensive control and policy guidance, it is expected that the ability of public administration which is currently considered to be weak, especially in the area of control, can be increased in order to build a more competitive bureaucratic infrastructure."

"Tesis ini membahas dan menganalisis aspek transparansi Mahkamah Konsitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimulai dari tahapan pendaftaran hingga pengucapan putusan dengan mendasari pada Perkara Nomor 29/PUU-V/2007, yang dilaksanakan dengan pelaksanaan agenda sidang tertutup. Tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah menerangkan bahwa pelaksanaan agenda persidangan harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum, namun pada perkara tersebut Majelis Hakim menggunakan dasar diskresi untuk mengadakan sidang tertutup dari umum dengan landasan PMK Nomor 6 Tahun 2005 yang saat itu tidak mengatur mengenai pelaksanaan sidang tertutup untuk umum. Padahal berkaca pada ketentutan praktik hukum lainnya, melalui Pasal 48 Ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021, seharusnya penutupan sidang dapat dilakukan bila menyangkut kerahasiaan negara, kesusilaan, maupun anak, namun atas sebab ketidakjelasan norma persoalan transparansi Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dilaksanakan tanpa pengecualian pada perkara tersebut tidak dilaksanakan dengan instrumen diskresi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal aspek transparansi tidak hanya diwajibkan pada lembaga eksekutif maupun legislatif saja. Aspek transparansi merupakan bagian integral modernisasi badan peradilan negara, untuk terus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Terlebih lagi ketentuan transparansi telah jelas harus dilaksanakan dari tahapan pendaftaran hingga pengucapakan putusan, sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 6 Tahun 2005 yang telah dicabut dan diubah dalam ketentuan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Dengan demikian diskresi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 29/PUU-V/2007 untuk melaksanakan agenda sidang tertutup merupakan intepretasi hakim yang berlawanan dengan Pasal 12 Ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2005.

---

This thesis discusses and analyzes aspects of the transparency of the Constitutional Court in carrying out its duties and functions, starting from the registration stage to the pronouncement of the decision based on Case Number 29/PUU-V/2007, which was carried out with a closed trial agenda. This thesis uses doctrinal research methods. Article 41 Paragraph (1) of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court has explained that the implementation of the trial agenda must be carried out openly to the public, however in this case the Panel of Judges used discretionary grounds to hold a trial closed to the public on the basis of PMK Number 6 of the Year 2005 which at that time did not regulate the holding of closed sessions to the public. Even though reflecting on other legal practice provisions, through Article 48 Paragraph (2) PMK Number 2 of 2021, the closing of the trial should be carried out if it concerns state secrecy, morality or children, but due to the unclear norms regarding the transparency of the Constitutional Court which should be implemented without exception in this case it was not carried out with the discretionary instruments possessed by the Constitutional Court. However, the transparency aspect is not only required by executive and legislative institutions. The transparency aspect is an integral part of the modernization of state judicial bodies, to continue to provide legal certainty to the public. Moreover, it is clear that transparency provisions must be implemented from the registration stage to the pronouncement of the decision, as stated in PMK Number 6 of 2005 which has been revoked and amended in the provisions of PMK Number 2 of 2021. Thus, the discretion of the Panel of Judges of the Constitutional Court in Case Number 29/PUU -V/2007 to carry out the closed trial agenda is the judge's interpretation which is contrary to Article 12 Paragraph (2) PMK Number 6 of 2005."

"ABSTRAKSejak awal dekade 2000, ? modernisasi? telah menjadi salah satu kata kunci yang melekat dan bahan pembicaraan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Hal ini bertujuan untuk menerapkan ?good governance? dan ?pelayanan prima?kepada masyarakat demikian pula dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi stakeholder perpajakan. Citra DJP yang dinilai harus diperbaiki dan ditingkatkan, tingkat kepercayaan terhadapadministrasi perpajakan yang masih rendah, integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih rendah melatar belakangi dilakukannya modernisasi perpajakan dengan pelaksanaan good governance bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk mengisi pundi-pundi negara dalam pembiayaan APBN. Dengan didasari oleh alasan tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti sejauh mana penerapan GCG yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua selaku unit vertikaldibawah Direktorat Jenderal Pajak serta mengukur keberhasilan GCG tersebut dengan studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan GCG tersebut yakni dari perspektif pemerintah dan wajib pajak, reformasibirokrasi yang telah dilakukan telah berjalan secara efektif dan berhasil memenuhi kepuasan wajib pajak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan namun penerapan GCG tersebut belum berhasil menumbuhkan kepatuhan administrasi perpajakannya meskipun tingkatkepercayaan kepada petugas pajak sudah mulai tumbuh. Penelitian ini memiliki kelemahan yaitu tidak melakukan pengukuran dari semua aspekstakeholder dalam menilai keberhasilan penerapan GCG seperti tingkat kepuasan karyawan, tingkat pelanggaran kode etik yang dapat memperkuat manfaat diterapkannya GCG, sehingga untuk penyempurnaan penelitian dimasa yang akan datang akan lebih baik bila peneliti selanjutnya bisa mendapatkan data-data komprehensif tersebut. "