Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyaknya jumlah UMKM di Kota Depok tidak sebanding dengan angka penerimaan pajak dari para pelaku UMKM di Kota Depok. Maka dari itu, petugas pajak di Kota Depok perlu melakukan sosialisasi pajak agar pelaku UMKM di Kota Depok diharapkan mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan kecakapan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat literasi pajak pelaku UMKM di Kota Depok terkait dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap tingkat literasi PPh OP pelaku UMKM di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui metode kuantitatif yaitu dengan melakukan survei. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang merupakan pelaku orang pribadi pelaku UMKM di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaku UMKM di Kota Depok memiliki tingkat literasi PPh OP yang tinggi. Selain itu, penelitian ini juga menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara sosialisasi pajak terhadap tingkat literasi PPh OP pelaku UMKM di Kota Depok dengan nilai pengaruh sebesar 52,5% yaitu cukup kuat.

---

This purpose of this research is to measure the level of tax literacy of MSME actors in Kota Depok retaled to personal income tax and to determine the effect of tax socialization on personal income tax literacy of MSME actors in Kota Depok. The large number of MSME in Kota Depok is not proportional to the number of tax revenues from MSME sector in Kota Depok. Therefore, tax officers in Kota Depok need to conduct tax socialization so that MSME actors in Kota Depok are excepected to gain knowledge, understanding and skills in order to carry out their tax obligations independently. This research uses a quantitative approach. The technique of collecting data is through quantitative methods, namely by conducting surveys. Respondents in this research amounted to 100 respondents who are MSME in Kota Depok. The results of this research indicate that MSME actors in Kota Depok have a high level of personal income tax literacy. In addition, this research also shows that there is a positive effect between tax socialization on the level of personal income tax literacy of individual MSME in Kota Depok with an effect value of 52.5%.

"

"Indonesia berupaya mengatasi penghindaran pajak dan modal terselubung dengan strategi menurunkan tarif pajak penghasilan badan dan menetapkan Perbandingan Utang dan Modal (DER) maksimal 4:1. Penelitian ini menemukan bahwa penurunan tarif pajak berkorelasi positif dengan penurunan penghindaran pajak namun tidak cukup kuat berkorelasi dengan tingkat utang perusahaan. Di sisi lain, pembatasan DER dapat efektif menurunkan tingkat utang perusahaan namun tidak begitu efektif dalam menurunkan penghindaran pajak. Alternatif solusi adalah menurunkan tarif pajak penghasilan badan dan mengubah metode pembatasan Perbandingan Utang dan Modal menjadi pembatasan besar beban bunga berdasarkan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi (EBITDA).

---

Indonesia seeks to overcomes Tax Avoidance and Disguised Eguity with a strategy of lowering corporate income tax rates and a limitation of Debt-to-Equity Ratio (DER) to a maximum of 4:1. This study found that a decrease in the tax rate has a positive correlation with a decrease in Tax Avoidance, but it is not strong enough to correlate with DER. On the other hand, DER limitation effectively reduce the level of DER but are not so effective at reducing Tax Avoidance. An alternative solution is reducing the Corporate Tax Rate and changing the DER limitation to interest expense limitation based on Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA)."

"Penelitian ini menganalisis mengenai peluang dan tantangan dalam penerapan kebijakan sistem faktur pajak elektronik (e-tax invoice system) di Indonesia. Faktur pajak elektronik adalah bukti pungutan pajak atas penyerahan jasa kena pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektroniik yang ketentuan pembuatannya diatur  oleh peraturan Direktorat Jenderal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang kebijakan ini adalah sistem faktur pajak sebelumnya yang menggunakan dokumen berupa kertas menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan tentang faktur pajak. Melalui analisis SWOT didapatkan isu-isu strategis yang dapat dihadapi Direktorat Jenderal Pajak untuk melancarkan jalannya kebijakan ini untuk jangka menengah dan jangka panjang.

---

This study analyzes opportunities and challenges in the application of electronic tax invoice policy in Indonesia.Electronic tax invoice is proof of witholding tax on the supply of Taxable Goods or Taxable Services made by Taxable in the form of electronic documents which is governed by the provisions of manufacture regulation Directorate General. This research is a qualitative descriptive research. The results of this research that description background the policy is previous tax invoice system using a paper document that caused some problems on the tax invoice. SWOT Analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) will acquire strategic issues that can be faced by the Directorate General of Taxation to facilitate the policies for the medium and long term."

"Pengukuran Efisiensi merupakan hal yang penting sebagai evaluasi kinerja faktor input dalam menghasilkan output yang ada. Pengukuran ini penting dilakukan terutama oleh unit yang bergerak dalam pelayanan publik. Kantor Pajak sebagai bagian pelayanan publik dalam hal administrasi perpajakan dituntut untuk dapat bekerja maksimal menggunakan faktor input yang ada. Penelitian ini mengukur nilai efisiensi kantor pajak tingkat provinsi di Indonesia dalam pengumpulan penerimaan pajak dalam periode 2016-2020 dengan metode Stochastic Frontier Analysis. Penelitian ini menemukan bahwa efisiensi teknis KPP antar Provinsi memiliki nilai yang beragam dan terdapat pengaruh faktor internal seperti kebijakan manajemen dan faktor eksternal ikut mempengaruhi efisiensi Kantor Pajak tingkat Provinsi di Indonesia

---

Efficiency measurement is important as an evaluation of the performance of input factors in producing existing outputs. This measurement is important especially for units engaged in public services. The Tax Office as part of the public service in terms of tax administration is required to be able to work optimally using existing input factors. This study measures the efficiency of the Provicial Tax Office in Indonesia in collecting tax revenues in the 2016-2020 period using the Stochastic Frontier Analysis method. This study found that the technical efficiency of KPP between Provinces has various values and there are influences from internal factors such as management policies and external factors that influence the efficiency of the Indonesia’s Tax Offices at Provincial level

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan Multiple Large Shareholders (MLS) terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menguji peran dari kepemilikan keluarga sebagai moderasi terhadap hubungan Multiple Large Shareholders terhadap penghindaran pajak. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini mengategorikan identitas pemegang saham besar menjadi domestic dan foreign MLS, serta menyelidiki peran kepemilikan keluarga sebagai moderasi dikarenakan kemampuan anggota keluarga di dalam perusahaan dapat memicu keefektifan peran pemegang saham besar non-pengendali terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini juga memperluas penelitian sebelumnya yang hanya meneliti pada satu negara dengan menggunakan sampel dari perusahaan publik yang terdaftar pada 4 negara di ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina dari tahun 2017 hingga 2020. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa MLS memiliki hubungan negatif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan dengan efektif. Hal ini dikarenakan MLS memiliki hak suara yang cukup besar untuk mengawasi dan menahan pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi dan mengabaikan biaya non-pajak yang ditimbulkan dari penghindaran pajak. Foreign MLS akan lebih kuat pada perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, namun kepemilikan keluarga mengurangi keefektifan Foreign MLS terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini tidak dapat membuktikan peran kepemilikan keluarga dalam memoderasi hubungan keseluruhan MLS terhadap penghindaran pajak. Implikasi penelitian ini adalah untuk menjadi pertimbangan dalam mengurangi penghindaran pajak, meningkatkan perlindungan investor, mengurangi ekspropriasi, serta memperluas penelitian terdahulu dalam literatur perpajakan dan tata kelola perusahaan.

---

This study aims to analyze the relationship of Multiple Large Shareholders (MLS) and tax avoidance. This study also investigates the role of family ownership as a moderator of the relationship between Multiple Large Shareholders and tax avoidance. In contrast to previous studies which only tested the role of MLS on tax avoidance, this study categorizes the identity of large shareholders into domestic and foreign MLS, as well as the role of family ownership as a moderator since the family ownership structure typically has managerial and board representation that can trigger the difference in the effectiveness of MLS to tax avoidance. This study also extends the previous study by using samples from public firms in four countries in ASEAN, which are Indonesia, Malaysia, Thailand, and Philippines over a period of 2017 to 2020. The results show that MLS has a negative relationship to corporate tax avoidance practices, since MLS has a large enough voting right to monitor and restrain controlling shareholders from expropriating and ignoring non-tax costs arising from tax avoidance. Foreign MLS is particularly stronger in familycontrolled firms, but family ownership reduces the effectiveness of Foreign MLS to tax avoidance. This study cannot prove the role of family ownership in moderating the relationship of overall MLS to tax avoidance. The implications of this studies are to become a consideration in reducing tax avoidance, increasing investor protection, reducing expropriation, and expanding previous study in the taxation and corporate governance literature."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi prosedur dan sistem restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang terjadi di dalam PT PP Presisi Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan data dari wawancara terstruktur dan dokumentasi internal PT PP Presisi. Analisis data dilakukan dengan metode analisis konten dan tinjauan literatur utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep dan pengertian mengenai PPN serta prosedur restitusi PPN, serta konsep evaluasi restitusi PPN. Berdasarkan hasil penelitian, sistem dan prosedur restitusi PPN yang telah dan sedang berlangsung di PT PP Presisi dinilai sudah cukup memenuhi kriteria evaluasi, terutama dalam hal efisiensi waktu dan proses pencairan dana restitusi PPN. Namun, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan, antara lain terlalu banyak tahap verifikasi, hambatan dalam proses dokumentasi dan komunikasi, serta kurang tertibnya beberapa vendor terkait. Penelitian ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai evaluasi manajemen restitusi pajak PPN di PT PP Presisi. Rekomendasi dapat diberikan kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam hal pengurangan tahap verifikasi yang berlebihan, peningkatan efisiensi dalam proses dokumentasi dan komunikasi, serta penertiban terhadap vendor terkait guna meningkatkan kinerja manajemen restitusi pajak PPN secara keseluruhan.

---

This research analyses and evaluates the value-added tax (VAT) refund procedures and systems within PT PP Presisi Tbk. The research method used is a descriptive qualitative case study design, utilizing data from structured interviews and internal documentation of PT PP Presisi. Data analysis was conducted using the content analysis method, and the primary literature review utilized in this study consisted of the concepts and definitions related to Value Added Tax (VAT) and the procedures for VAT restitution, along with the idea of evaluating VAT restitution. Based on the research discoveries, the VAT refund system and policies that have been implemented and are currently in progress at PT PP Presisi are considered to sufficiently meet the evaluation criteria, particularly regarding time efficiency and VAT refund reimbursements. However, there are several things to note, such as; excessive verification stages, documentation and communication obstacles, and non-compliant related vendors. This research comprehensively overviews PT PP Presisi's VAT refund management evaluation. Improvement recommendations to improve the overall performance of VAT refund management, such as reducing excessive verification stages, enhancing efficiency in the documentation and communication process, and organizing the related vendors, can be considered further for implementation."

"Tujuan penelitian adalah menganalisis hubungan keikutsertaan perusahaan dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) sesuai dengan UU Pengampunan Pajak Tahun 2016 dan penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan sebelum program tax amnesty yang diukur dengan beberapa pengukuran. Data dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan sampel sebanyak 142. Hasil penelitian ini menunjukkan perusahaan yang melakukan tax amnesty memiliki tingkat penghindaran pajak jangka pendek (short-run tax avoidance) yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan tax amnesty dengan pengukuran cash effective tax rate. Pengukuran penghindaran pajak lainnya termasuk pengukuran penghindaran pajak jangka panjang (long-run tax avoidance) tidak dapat menemukan perbedaan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan yang melakukan tax amnesty dan yang tidak melakukan tax amnesty.

---

The purpose of this study is to analyze the correlation between company participation on the tax amnesty program according to the 2016 Tax Amnesty Law and tax avoidance before tax amnesty program measured by several measurements. The data based on 142 companies that listed in Indonesian Stock Exchange (IDX). Using cash effective tax rate, it is shown that the company participated in tax amnesty had higher short-run tax avoidance than company that did not participate in tax amnesty. Other tax avoidance measurements including long-run tax avoidance measures can not find the difference in tax avoidance rates between companies that participated in tax amnesty and those who did not participate in tax amnesty."

"Demokratisasi sistem pemungutan pajak di Indonesia, Self-Assessment System, berpotensi meningkatkan kecurangan pajak. Akibatnya, salah satu upaya pemerintah mengoptimalisasi penerimaan pajak adalah dengan melakukan Joint Program, program sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam Joint Program terdapat sebuah sistem terintegrasi, yaitu Joint Analysis, yang berguna mengawasi kepatuhan perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor ekspor dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus terhadap ketentuan kepabeanan, cukai, dan perpajakan serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari pajak, bea dan cukai. Implementasi Joint Analysis harus menerapkan prinsip Good Governance. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Joint Analysis di DJP dan DJBC serta menganalisis penerapan prinsip Good Governance pada implementasi Joint Analysis di DJP dan DJBC. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan paradigma post-positivist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Joint Analysis yang pelaksana programnya adalah DJP dan DJBC telah optimal jika dilihat dari manfaatnya, seperti optimalisasi penerimaan negara, kepatuhan Wajib Pajak (WP), dan perbaikan Probis, dan perbaikan sistem. Adapun posisi pembuat keputusan adalah top-down. Strategi yang digunakan adalah mekanisme pengawasan dan tindak lanjut, seperti pemblokiran dari ABS serta PCA. dengan menggunakan sumber daya manusia, data beserta saluran pertukaran dan analisis datanya, Monev, serta aturannya. Penerapan Good Governance juga telah memenuhi semua asas kecuali rule of law, transparansi (rahasia data WP), efektivitas, dan efisiensi. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi seperti kerangka hukum yang tidak sesuai kondisi lapangan, tidak adanya instrumen efektif untuk menekan pengemplang pajak dan tax fraud, minimnya partisipasi unit kerja vertikal di daerah, dan perbaikan akses data

---

Democratization of the tax collection system in Indonesia, the Self-Assessment System,has the potential to increase tax fraud. As a result, one of the government's efforts to optimize tax revenue is to conduct a Joint Program,a synergy program between the Directorate General of Taxes (DJP) and the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). In the Joint Program there is an integrated system, namely Joint Analysis, which is useful to oversee the compliance of companies receiving facilities for ease of export imports and business actors in the Special Economic Area to customs, excise, and taxation provisions and support the optimization of state revenues from taxes, customs and excise. Joint Analysis implementation must apply the principles of Good Governance. The purpose of this study is to analyze the implementation of Joint Analysis in DJP and DJBC and analyze the application of good governance principles in joint analysis implementation in DJP and DJBC. The research method used is quantitative with a post-positivistparadigm. The results showed that the implementation of Joint Analysis whose program implementation is DJP and DJBC has been optimal when viewed from the benefits, such as optimization of state revenues, Taxpayer compliance, and busineness process improvement, and system improvements. The decision-making position is top-down. The strategies used are surveillance and follow-up mechanisms,, such as blocking from ABS and PCA. using human resources, data and its data exchange and analysis channels, Monev, and its rules. The implementation of Good Governance has also fulfilled all principles except the rule of law,transparency (wp data secrets), effectiveness, and efficiency. There are several things that must be addressed such as legal frameworks that are not in accordance with field conditions, the absence of effective instruments to suppress tax evasion and tax fraud,the lack of participation of vertical work units in the area, and improvements in data access."

"Pemerintah melakukan perubahan ambang batas hunian mewah yang dikenakan PPnBM menjadi Rp 30 miliar yang dituangkan dalam PMK Nomor 86/PMK.010/2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang formulasi perubahan ambang batas hunian mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dan proses formulasi kebijakan perubahan ambang batas hunian mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tujuan dinaikkannya batasan PPnBM hunian mewah adalah sebagai upaya pemerintah mendukung pertumbuhan industri properti residensial yang sedang melemah. Sedangkan proses formulasi kebijakan dilakukan dengan cara dimulai dari pemberian masukan oleh REI. Setelah itu, dilakukan pembahasan substansi kebijakan yang dipimpin oleh BKF dengan pihak-pihak terkait. Pihak tersebut diantaranya adalah DJP, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian PUPR. Lalu, dilakukan rapat perumusan RPMK dengan mengundang biro hukum masing-masing Kementerian dan Kemenkumham.

---

The government made changes to the luxury residential threshold subjected to PPnBM into IDR 30 billion as outlined in PMK Number 86/PMK.010/2019. This study aims to analyze the background of the formulation of changes in the threshold for luxury residences subjected to sales tax on luxury goods and the policy formulation process for changing the threshold for luxury residences subjected to sales tax on luxury goods. This study uses a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and qualitative data analysis methods. The results of this study are the purpose of increasing the PPnBM threshold for luxury residences as an effort by the government to support the growth of the residential property industry which is currently slowing down. While the policy formulation process is carried out by starting from providing input by REI. After that, a discussion of the substance of the policy led by the Fiscal Policy Agency (BKF) was carried out with related parties. These parties include the DGT, the Coordinating Ministry for the Economy, and the Ministry of Ministry of Public Works and Public Housing. Then, a meeting was held to formulate the RPMK by inviting the legal bureaus of each Ministry and the Ministry of Law and Human Rights."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tarif pajak progresif terhadap perilaku penggelapan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan merupakan data hasil audit pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di seluruh Indonesia untuk Tahun Pajak 2001 hingga 2012. Hasil analisis regresi Model Tobit dengan pooled data menunjukkan bahwa penerapan sistem tarif progresif cenderung mendorong perilaku penggelapan pajak di Indonesia. Demikian pula perubahan kebijakan tarif pajak dan braket lapisan penghasilan kena pajak yang ditetapkan melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 turut serta berkontribusi terhadap tingkat penggelapan pajak. Oleh karena itu, besaran Marginal Tax Rates maupun rentang braket penghasilan kena pajak menjadi hal yang krusial dalam menekan penggelapan pajak.

---

The aim of this research was finding out how the progressive personal income tax had impact on the tax evasion behavior in Indonesia. The research sample used was the tax audit result data of personal taxpayer in the whole Indonesia for tax year 2001 to 2012. The result of Tobit Model regression analysis with pooled data showed that the progressive tariff system was inclined to drive tax evasion behavior in Indonesia. Likewise, the change of tax rates and taxable income bracket enforced through the Law of Income Tax No. 36 of 2008 also contributed on the level of tax evasion in Indonesia. Therefore, the magnitude of Marginal Tax Rates as well as the range of taxable income bracket are being crucial on suppressing tax evasion."