Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan mengevaluasi penerapan proses bisnis digital pada dana pensiun dengan jenis dana pensiun pemberi kerja, dan penyempurnaan Tata Kelola yang dilakukan sejalan dengan penerapan digitalisasi tersebut. Penelitian dilakukan dengan cara menelusuri proses pengembangan sistem pendukung dalam bentuk aplikasi, menelusuri proses adaptasi unit kerja perusahaan terhadap sistem yang sudah dikembangkan dan mengidentifikasi kendala yang harus diatasi oleh Tata Kelola yang sudah berjalan. Hasil dari penelitian menemukan bahwa Tata Kelola Dana Pensiun Perkebunan setelah penyempurnaan mampu mengatasi kendala-kendala, baik yang sudah ada maupun yang secara potensial dapat terjadi dimasa depan. Disisi lain, perusahaan masih harus menyempurnakan Tata Kelola Teknologi Informasi yang ideal sesuai Landasan Teori. Walaupun demikian, secara umum, DAPENBUN sudah memiliki acuan Tata Kelola yang memadai terkait digitalisasi proses bisnis.

---

This thesis aims to evaluate the application of digital business process to pension funds company, and the improvements in governance that are carried out in line with the implementation of digitalization. This research was conducted by tracing the development process of supporting systems in the form of applications, observing how work units are adapting to the developed system, and identifying arising problems that must be solved by evaluating the existing governance. This study discovered that the improved governance of Dana Pensiun Perkebunan had been adjusted to the identified problems, both the existing and the potentially arise. However, the corporate governance still need to regulate matters as described in the Theoretical Foundation Information Technology Governance. In general, DAPENBUN is considered to have good governance implementation, which is expected to prevent obstacles that may cause significant impacts"

"Berfokus kepada permasalahan diskrepansi perolehan penghasilan di masa bekerja dan di masa pensiun, dimana sesuai dengan pemaparan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyatakan perlunya mencapai nilai replacement ratio di angka 62%, peneliti menggunakan data pendapatan per bulan di masa bekerja dari karyawan perusahan swasta PT.XYZ yang beroperasi di Jakarta, untuk melakukan perhitungan dan menentukan faktor-faktor demografi yang paling signifikan dalam mencapai angka replacement ratio yang dimaksud. Metode perhitungan yang digunakan adalah regresi linear dengan OLS, WLS yang dibandingkan dengan metode LASSO. Hasil perhitungan menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara job level semasa bekerja, usia dan jumlah penghasilan terhadap nilai replacement rate di masa pensiun, sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di negara berkembang lainnya. DPLK, sebagai program pendanaan pensiun yang dikembangkan oleh pihak swasta menjadi salah satu pilihan dalam meningkatkan penjaminan kehidupan sederhana yang layak, mendukung program nasional yang baru berjalan di Indonesia mulai tahun 2015, yaitu JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun).

---

Focusing on the problem of income acquisition discrepancies during working and retirement period, which is in accordance with the exposure of the results of previous research stating the necessity to reach the replacement ratio value of 62%, researcher use monthly income date during each employment period of employee working for PT.XYZ a private company operating in Jakarta, to perform calculations and determine the most significant demographic factors in achieving the intended replacement ratio. The calculation method used is linear regression with OLS, WLS compared to LASSO method. The results of the calculation state that there is a significant relationship between job level during employment, age and amount of income to the income adequacy rate in retirement, in accordance with the results of previous studies conducted in other developing countries. DPLK, as a pension funding program developed by the private sector, is one of the options in increasing the guarantee of a decent simple life when entering pension period, supporting public pension fund program running in Indonesia started in 2015, namely JHT (Jaminan Hari Tua) and JP (Jaminan Pensiun)."

"DPPK XYZ Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) XYZ adalah sebuah dana pensiun yang berlokasi di Jakarta. DPPK XYZ belum memiliki kebijakan investasi yang tertulis dan SOP penempatan dan pelepasan investasi yang komprehensif sehingga menimbulkan masalah dalam kegiatan investasi DPPK XYZ. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi serta menganalisis prosedur dan kebijakan penempatan dan pelepasan investasi di DPPK XYZ yang berlaku saat ini serta menyusun kebijakan dan SOP penempatan dan pelepasan investasi pada DPPK XYZ dengan harapan ketika kebijakan dan SOP tersebut diimplementasikan akan memitigasi risiko dan memaksimalkan kinerja investasi DPPK XYZ. Teknik yang digunakan dalam penyusunan SOP di penelitian ini adalah teknik campuran yaitu menggabungan teknik naratif dan bagan arus (flowchart). Hasil penelitian ini adalah pedoman kebijakan investasi dan SOP penempatan dan pelepasan investasi.

---

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) XYZ is a defined benefit pension plan located in Jakarta. DPPK XYZ does not yet have a written investment policy and a comprehensive SOP for investment placement and disposal, causing problems in XYZ's DPPK investment activities. The purpose of this research is to identify and analyze the current investment placement and release procedures and policies in DPPK XYZ as well as to formulate investment policies and SOPs for the placement and disposal of investments in DPPK XYZ with the hope that when these policies and SOPs are implemented, they will mitigate risks and maximize the investment performance of the DPPK XYZ. The technique used in the preparation of the SOP in this study is a mixed technique, namely combining narrative techniques and flowcharts. The results of this study are investment policy guidelines and SOPs for placement and disposal of investment."

"Karena besaran iuran yang harus dibayarkan dan manfaat yang akan diterima pada Jaminan Pensiun BPJS sebagaimana ditetapkan pada UU BPJS Nomor 40/2004 tidak terlalu besar, maka eksistensi program pensiun sukarela dari Pemberi Kerja yang diselenggarakan berdasarkan UU Dana Pensiun 11/1992 dapat terus dipertahankan sepanjang penyelenggara mampu melakukan sinergi dalam hal biaya, manfaat, atau sifat kepesertaan dengan program pensiun wajib yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

---

Since the dues to be paid and benefit to be received under the mandatory BPJS Pension as regulated by Law on Social Security Agency Number 40/2004 are not significant, the existence of Employer’s voluntary pension programme as regulated by Law on Pension Fund Number 11/1992 can still be maintained insofar as synergies on cost, benefit, and nature of membership at both programmes can be achieved."

"Dalam hubungan industrial banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi yang terpenting adalah hubungan industrial antara perusahaan atau manajemen, dan pihak pekerja. Dengan melihat banyaknya jumlah pekerja maka dari itu terbentuklah serikat pekerja. Serikat pekerja disini berfungsi untuk menjembatani permasalahan yang ada di dalam perusahaan antara pekerja dengan manajemen. Di Bulog sendiri terdapat satu serikat pekerja bernama Sekar. Sekar sendiri memiliki fungsi antara lain adalah melakukan pembinaan kepada anggota Sekar Perum Bulog agar dapat meningkatkan komitmennya guna pencapaian visi dan misi Perum Bulog melalui diskusi dan sarasehan yang dilakukan secara berkesinambungan, dan juga Berperan aktif di bidang ketenagakerjaan dalam usaha pembelaan hak dan kewajiban anggota Sekar Perum Bulog melalui peningkatan hubungan komunikasi dan informasi dengan membentuk media dari dan untuk anggota. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan yang akan dibahas adalah tentang peran serikat pekerja di Perum Bulog yaitu Sekar dalam menghadapi permasalahan dana pensiun yang selama ini dikelola oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Saat ini sedang ada permasalahan gagal bayar oleh Jiwasraya yang mengakibatkan terancamnya dana pensiun milik karyawan Perum Bulog. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa peran Sekar sebagai serikat pekerja dalam membela hak-hak karyawannya sudah cukup baik melihat banyak sekali serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan yang mendatangkan solusi bagi semua pihak khususnya karyawan Bulog

---

In industrial relations many parties are involved in it. But most important is the industrial relations between the company or management, and the workers. By seeing the large number of workers, a trade union is formed. The union here functions to bridge the problems that exist within the company between workers and management. In Bulog itself there is a union called Sekar. Sekar itself has a function, among others, to provide guidance to members of the Sekar State Logistics Agency (Bulog) to increase its commitment to achieving the vision and mission of the State Logistics Agency (Bulog) through continuous discussion and discussion, and also to play an active role in the field of employment in the efforts to defend the rights and obligations of members of the Sekar State Logistics Agency through improving communication and information relations by forming media from and for members. In this study using qualitative methods, and what will be discussed is about the role of trade unions in Bulog of Sekar in facing pension fund problems that have been managed by PT.Asuransi Jiwasraya. At the moment there is an issue of default by Jiwasraya that has threatened the pension fund of Bulog’s employees. From the results of the study, the researchers found that Sekar's role as a union in defending the rights of its employees was good enough to see many series of activities carried out to support the success that brought a solution for all parties, especially Bulog’s employees"

"Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LN No. 150 Tahun 2004, TLN No. 4456), akan berdampak pada perusahaan swasta menengah dan besar, yang telah mengikutsertakan pekerjanya pada program dana pensiun, bahkan terhadap kelangsungan perusahaan dana pensiun yang menyelenggarakan program dana pensiun yang selama ini telah berjalan. Penyelenggaraan program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mewajibkan perusahaan swasta menengah dan besar untuk menjadi peserta padahal perusahaan tersebut telah menjadi peserta dana pensiun. Perusahaan swasta menengah dan besar seharusnya diberi ruang untuk memilih program pensiun mana yang layak dan sesuai dengan kemampuan perusahaan, karena masih terdapat beban biaya pesangon terhadap pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertemuan-pertemuan pembahasan rancangan peraturan pemerintah penyelenggaraan program jaminan pensiun yang merupakan pelaksanaan dari UU tersebut serta pengalaman empiris penulis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk analisis yuridis digunakan metode penelitian normatif terhadap upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan perusahaan swasta menengah dan besar terhadap pelaksanaan program Jaminan Pensiun SJSN. Oleh karena itu disarankan agar dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah penyelenggaraan program jaminan pensiun hendaknya tidak mewajibkan perusahaan swasta menengah dan besar yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program dana pensiun terhadap pelaksanaan program Jaminan Pensiun SJSN, karena pekerja pada perusahaan swasta menengah dan besar telah akan mendapat manfaat hampir sama.Reform of National Social Security System as stipulated in Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System (SJSN) LN No. 150 of 2004, TLN No. 4456, would have an impact on the medium and large private companies, which have workers participate in the pension funding program, even the survival of the company that organizes the pension fund pension plans that had been running. Implementation of security retirement program organized by the National Social Security Agency (BPJS), requires medium and large private companies to become participants when the company has become a pension fund participants. Medium and large private companies should be given space to choose the pension plan where appropriate and in accordance with the ability of the company, as there are costs of severance to workers terminated by the company. This study was conducted based on the meetings discussion of the draft regulations the administration of pension which is the implementation of the Act as well as the empirical experience of the authors in the execution of daily tasks. For juridical analysis method is used to study normative legal safeguards do medium and large private companies on the implementation of the Pension Security Program SJSN. It is therefore recommended that the process of drafting regulations organizing the pension security program should not require medium and large private companies that have workers participate in pension plans on the implementation of the Pension Security Program SJSN, because workers in medium and large private companies would have benefited almost same."

"Skripsi ini membahas penilaian kinerja dan optimalisasi portofolio investasi yang dimiliki oleh Dana Pensiun Perkebunan periode 2016-2019. Kinerja dihitung dari tingkat pengembalian berdasarkan pendapatan investasi yang dicatat pada laporan laba rugi, tidak termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dari investasi yang dicatat menggunakan metode Available-For-Sale (AFS) dan Held-to-Maturity (HTM). Selanjutnya, evaluasi kinerja dilakukan dengan menggunakan Sharpe Ratio dan Jensen’s Measure serta model efficient frontier Markowitz untuk optimalisasi portofolio. Hasil penelitian menunjukkan portofolio Dana Pensiun Perkebunan dari 2016-2019 belum optimal walaupun telah mencapai target investasi yang dianggarkan. Oleh karena itu, Dana Pensiun Perkebunan dapat mempertimbangkan alternatif portofolio efficient frontier untuk mencapai hasil investasi yang optimal pada periode selanjutnya

---

This thesis discusses the performance assessment and optimization of the investment portfolio owned by the Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN) for the period 2016- 2019. Performance is measured based on investment revenue as reported on Income Statement, excluding unrealized gains/losses from investments recorded using Available-For-Sale (AFS) and Held-to-Maturity (HTM) methods. Performance evaluation is carried out using Sharpe Ratio and Jensen's Measure and Markowitz's efficient frontier model for portfolio optimization. The results showed that Dana Pensiun Perkebunan’s portfolio from 2016-2019 was not optimal enough even though it had reached the budgeted investment target. Therefore, Dana Pensiun Perkebunan can consider the efficient frontier portfolio alternatives to achieve optimal investment returns in the next period."

"Skripsi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kebijaksanaan investasi Dana Pensiun di Indonesia, khususnya PT " XY " sebagai pengelola dana pensiun pegawai negeri sipil, terutama yang menyangkut alternatif dan kombinasi jenis investasi selama 10 tahun periode analisa, serta meIihat pengaruh Undang-Undang Dana Pensiun terhadap pereneanaan inVestasinya di masa yang akan datang. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dari be-rbagai literatur dan studi lapangan p.ada PT " XY ". Masil penelitian yang diperoleb adalah bahwa sebagai BUMN dibawah pengawasan Departemen Keuangan RI, PT " XY " secara operasional mempunyai aturan tersendiri yang berbeda dengan Undang-Undang Dana Pensiun. Dengan alasan keamanan. likuiditas dan hasil yang pasti demi memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun, maka pilihan investasi diprioritaskan Pada deposito berjangka, dengan porsi dana yang sering melebihi batas maksimum investasi (menurut KMK No. 231 Tahun 1993). Jenis -investasi lain adalah saham, obligasi, SBI, surat berharga lain, tanah dan bangunan,' serta investasi lain. Saran dari penulis adalah perlu kejelasan lebih lanjut tentang status PT " XY - demi efisiensi dan efektifitas kerjanya, apakah berbentuk asuransi jiwa, dana pensiun atau tetap seperti semula. Selain itu perlu dibuat pula suatu arahan investasi terinci seperti yang dikehendaki peraturan yang ada."

"Penelitian ini berjudul "Tinjauan Yuridis lmplementasi Prinsip Good Pension Fund Governance Pada Dana Pensiun Bank Negara Indonesia". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang juga menimpa badan hukum Dana Pensiun sebagai pelaku kegiatan usaha. Dana Pensiun sebagai sarana penghimpun dana dari masyarakat bukanlah kegiatan tanpa risiko, hal ini telah terbukti dengan adanya beberapa kasus akibat missmanagement yang melibatkan dana pensiun besar di Indonesia belum lama ini. Missmanagement dalam hal ini salah satunya adalah karena lemahnya penerapan prinsip Good Corporate Governance. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu kunci utama untuk keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.Permasalahan utama yang. ingin dijawab dalam penelitian ini adalah Sejauhmana Undang Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah No, 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dapat mendorong terwujudnya implementasi Good Pension Fund Governance pada suatu badan hukum Dana Pensiun dan Sejauhmana Dana Pensiun Bank Negara Indonesia dalam pengelolaannya telah mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip Good Pension Fund Governance.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, suatu metode yang dalam menjelaskan suatu masalah dengan uraian-uraian menggunakan pendekatan atau berdasarkan aturan hukum yang ada, penelitian terhadap asas hukum yang terkait dengan penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pada dasamya Materi di dalam kedua peraturan ini secara yuridis, telah mengatur secara ideal bagaimana pengelolaan Dana Pensiun seharusnya dilakukan. Meskipun tidak secara tersurat, prinsip Good Pension Fund Governance tercantum dalam kedua peraturan ini namun materinya secara konsepsional telah mengarah kepada terwujudnya prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Kemudian yang kedua, pada dasamya Dana Pensiun BNI ini telah berupaya untuk melakukan pengelolan badan hukum Dana Pensiun berdasarkan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik (Good Pension Fund Governance). Hal ini dibuktikan dengan upaya Pengurus Dana Pensiun Bank Negara Indonesia untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan koridor hukum yang ada."

"Pasar Modal merupakan salah satu sektor yang turut serta mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia, dan terus berkembang dengan cepat. Pasar Modal memiliki berbagai instrumen investasi di dalamnya, salah satunya adalah Reksa Dana. Dewasa ini, Reksa Dana mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah nasabahnya. Hal ini dikarenakan Reksa Dana dinilai memiliki resiko yang tergolong rendah dan juga lebih mudah dipahami oleh investor yang tergolong awam, dibandingkan dengan instrumen-instrumen investasi lainnya di sektor Pasar Modal. Dalam prosesnya sebagai instrumen investasi, Reksa Dana pada akhirnya akan sampai ke tahap Pembubaran dan Likuidasi yang dalam hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya merupakan Pembubaran dan Likuidasi yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh proses pengembalian dana kepada investor dalam tahapan Pembubaran dan Likuidasi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu sengketa. Sejumlah produk Reksa Dana yang dikeola oleh PT Minna Padi Aset Manajemen diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Pembubaran dan Likuidasi, setelah ditemukan beberapa pelanggaran dalam kegiatan transaksi produk-produk Reksa Dana tersebut. Dalam proses Pembubaran dan Likuidasi tersebut, PT Minna Padi Aset Manajemen mengaku tidak sanggup untuk mencairkan dana yang proporsional kepada para Pemegang Unit Penyertaan, dan memberikan penawaran ganti rugi yang dinilai sangat merugikan Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan tentunya meminta advokasi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan hak mereka, namun hingga saat ini seluruh upaya tersebut belum membuahkan hasil yang cukup untuk mengakhiri sengketa tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap tegas yang lebih dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas yang berwenang dalam sektor Pasar Modal, untuk menjalankan visi dan misi perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, terkhusus Pasar Modal. Selain itu, demikian dibutuhkan pula suatu regulasi khusus yang mengatur serta memfasilitasi penyelesaian sengketa secara khusus pada bidang Reksa Dana.

---

The Capital Market is one of the sectors that supports the growth of the Indonesian economy, and continues to grow rapidly. The Capital Market has various investment instruments in it, one of which is Mutual Funds. Nowadays, Mutual Funds have experienced a significant increase in the number of customers. This is because Mutual Funds are considered to have relatively low risk and are also easier to understand by investors who are classified as laymen, compared to other investment instruments in the Capital Market sector. In its process as an investment instrument, Mutual Funds will eventually reach the Dissolution and Liquidation stage, which in this case can be caused by many factors. One of them is the Dissolution and Liquidation ordered by the Otoritas Jasa Keuangan. The entire process of returning funds to investors in the Dissolution and Liquidation stage has been regulated in the applicable laws and regulations in Indonesia, but it does not rule out the possibility of a dispute. Numerous Mutual Fund products managed by PT Minna Padi Aset Manajemen were ordered by the Otoritas Jasa Keuangan to carry out Dissolution and Liquidation, after several violations were found in the transaction activities of these Mutual Fund products. In the Dissolution and Liquidation process, PT Minna Padi Aset Manajemen admitted that it was unable to disburse proportional funds to the Unit Holders, and provided compensation offers that were considered very detrimental to the Unit Holders. The Unit Holders of course asked for advocacy from the Otoritas Jasa Keuangan to get their rights, but until now all these efforts have not produced sufficient results to end the dispute. Therefore, more assertiveness is needed from the Otoritas Jasa Keuangan as the authorized regulator and supervisor in the Capital Market sector, to carry out the vision and mission of consumer protection in the financial services sector, especially the Capital Market. In addition, there is also a need for a special regulation that regulates and facilitates dispute resolution specifically in the field of Mutual Funds in Indonesia."