Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi terindikasi bahwa masih sedikit Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor dan tahapan proses implementasi dari kebijakan Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-deskriptif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah dari ketiga faktor implementasi kebijakan masih terdapat beberapa kekurangan. Hal ini dikarenakan (i) waktu pengudangan kebijakan yang kurang tepat (ii) tidak terdapat indikator keberhasilan kebijakan (iii) pertumbuhan ekonomi yang lambat dan teknologi yang masih belum mumpuni (iv) harapan dikeluarkannya kebijakan tax amnesty. Proses implementasi kebijakan diawali dengan penerbitan PMK 91/2015, dilanjutkan dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

---

Implementation of Reduction or Nullification of Administrative Sanctions policy indicated that only few of taxpayers who take advantage of the policy. This research is aimed to describe policy implementation factors and process of Reduction or Nullification of Administrative Sanctions at Large Tax Office Two. This research conducted by using quantitative-descriptive approach with library research and in-depth interviews as data collection technique. The result of this research is among three factors of policy implementation, there are some lackness. This is because there are obstacles associated with (i) timing of policy implementation (ii) the absence of success indicator of policy implementation (iii) a slower economic growth and the technology is still not qualified (iv) rumour of tax amnesty policy. Implementation process started with PMK 91/2015, followed by increasing of taxpayers compliance and state reveue."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana persepsi wajib pajak di Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan tentang kenaikan NJOP. Skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei kuesioner dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis univariat. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi wajib pajak di Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, tentang kenaikan NJOP adalah baik.

---

This thesis discusses about how the perception of the taxpayer in Kelurahan Jagakarsa, South Jakarta on the increases of tax object sale value. This thesis uses a quantitative approach with data collection techniques through questionnaire surveys and literature studies. The analytical method used was the univariate analysis. The results showed that the perception of taxpayers in Kelurahan Jagakarsa, South Jakarta, on the increases of tax object sale value is good."

"Dalam rangka mensukseskan program pengawasan 100 Wajib Pajak terbesar dan Knowing Your Taxpayers, pimpinan DJP menginstruksikan untuk melakukan pelayanan dan pengawasan secara intensif terhadap 100 Wajib Pajak terbesar di masing-masing KPP. Konsep ini merupakan cikal bakal munculnya fungsi Account Representative di KPP Wajib Pajak Besar. Oleh karena itu dalam pembentukan Kanwil dan KPP WP Besar pada tahun 2002, Sistem Informasi Pajak dikembangkan menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang berbasis struktur organisasi berdasarkan fungsi.Membentuk Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar di dalam organisasi DJP untuk mengadministrasikan sejumlah kecil wajib pajak yang secara kolektif memberikan sumbangan penerimaan terbesar. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 9 September 2002, Kanwil dan KPP WP Besar telah diberi tugas untuk mengamankan penerimaan pajak 18,31% dari penerimaan pajak nasional, sementara untuk tahun 2003 sebesar 20,98% dari penerimaan pajak nasional, dan dalam tahun 2004 direncanakan sebesar 23,36% dari penerimaan pajak nasional. Dalam perkembangannya, Kanwil dan KPP WP Besar selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para Wajib Pajak sekaligus melakukan pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Secara kuantitatif, hasil pelayanan dan pengawasan tersebut tercermin dari persentase pertumbuhan penerimaan pajak, yakni selama tahun 2003 tumbuh sebesar 32% dibanding tahun 2002.Dalam kerangka penyediaan layanan, Roth (1987: 36) menjelaskan bahwa pelayanan-pelayanan yang disediakan pada publik baik diwujudkan dalam bentuk barang maupun jasa. Pemerintah dalam hal ini berperan dalam pengaturan dan pembuatan regulasi yang bertujuan untuk mengatur aktivitas pelayanan barang dan jasa kepada individu maupun kelompok yang berhak menerima pelayanan tersebut. Selain regulasi dan pengaturan, pemerintah berfungsi menyediakan jasa layanan bagi masyarakat pengguna.Kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang sukarela bukan kepatuhan yang dipaksakan. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak diperlukannya keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan dan pelayanan yang baik dan cepat terhadap wajib pajak (Bird: 1992: 275).Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat penyesuaian terhadap sistem dan pelayanan yang baru pada KPP Wajib Pajak Besar dua serta sejauh mana pengaruh kualitas Pelayanan Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem pelayanan yang profesional dan mengatahui sejauhmana pengaruh antara Pelayanan Pajak dengan kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi sederhana, Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Dari analisis diketahui dalam mengukur hubungan antara pelayanan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, digunakan analisis korelasi Pearson. Data hasil penelitian hubungan adalah sebesar 0.799. Hal ini mengartikan terdapat hubungan yang erat antara pelayanan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Sebesar 0.201 disebabkan oleh faktor-faktor lain diantaranya pemeriksaan, kebijakan dan pertumbuhan ekonomi.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan (korelasi) yang positif antara pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kepatuhan Wajib Pajak. hal ini terlihat dari koelisien korelasi sebesar sebesar 0,290. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan pajak. Hal ini akan membuat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak semakin meningkat.

---

In successful program of observing 100 of the largest Taxpayer and Knowing Your Tax payers, DJP leader instructs to serve and observe intensively to 100 of the largest Taxpayer in each KPP. The concept is a basis of appearance of Account Representative function in KPP Large Tax Payer. Therefore, in forming District Office and KPP Large Tax Payer in 2002, Tax Information System is developed becoming an Integrated Tax Administration System (SAPT) which basis is organization structure based on its function.Forming the District Office and KPP Large Tax Payer in organization of DJP to administrative a small amount of taxpayer collectively gives the biggest revenue donation. Since the operation begun in September, 9th 2002, District Office and KPP Large Tax Payer have been given a duty to safety tax revenue of 18.31% of national tax revenue, while in 2003 was 20.98% from national tax revenue, and in 2004 planned to be 23.36% from national tax revenue. In its growing, District Office and KPP Large Tax Payer always give the best service to Tax Payer altogether with observing on obedience fulfillment of tax duty. In Quantities, the result of service and observation showed by tax growing revenue percentage, it is along 2003 grew up to reach 32% compared with 2002.In the frame of service providing, Roth (1987:36) explained that services providing to public whether in products or services. The government in this case, is taking a role on regulating and making regulation to manage service activity of products and services to individual or group who have rights to the service. Besides rules and regulation, government function is to serve services to society as user.Tax obedience is an action of duty to pay and report the liability tax according to taxation. Obedience, which is hoped, is voluntary compliance not compulsory compliance. To improve voluntary compliance of Tax Payer is needed a fairness and an openness in applying tax regulation, simplification of rules and tax procedures good governance of service and quick to tax payer (Bird: 1992: 274-275).Based on the above explanation, then there is an adjustment of system and new service to KPP Large Tax Payer Two and how further is influences of Tax Service quality with Tax Payer obedience.The aim of research is to explain and breaking down the tax charging system through professional service system and to know how further is the influences between Tax Service and Tax Payer obedience. While research method used in writing the thesis is simple regression analysis method, Analysis characteristic is Quantitative analysis.From the analysis is known that measuring relation of Tax Service to Tax Payer obedience is used Pearson correlation analysis. Relation research result data is 0.799. It shows that there is a strong relation between service and Taxpayer obedience of 0.201 be caused of other factors such as examining, policy, and economic growth.Summary of the research is an existing positive correlation between services of Motor Vehicle Tax and Tax Payer obedience; it is shown by correlation coefficient of 0.290.Recommendation of the research is to improve Tax Payer obedience; therefore, tax service improvement is needed. This case will make Tax Payer obedience more increasing to pay tax."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pengusaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun variabel-variabel yang akan diteliti adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah di SMESCO Mt. Haryono. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan survey kepada pengusaha kecil dan menengah di SMESCO Mt. Haryono. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengusaha kecil dan menengah di SMESCO Mt. Haryono. Setelah data terkumpul, pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan persepsi keadilan pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

---

This thesis aims to know the effect of knowledge about taxation regulation, perception of tax justice, and tax sanction to obedience of small and medium entrepreneur in fulfilling tax obligation. The variables to be studied are knowledge of tax regulations, perceptions of tax justice, and tax penalties. The sample in this research is small and medium business in SMESCO Mt. Haryono. This research was conducted by conducting a survey to small and medium entrepreneurs at SMESCO Mt. Haryono. The data was collected by distributing questionnaires to small and medium entrepreneurs at SMESCO Mt. Haryono. After the data collected, the test is done by multiple linear regression analysis method with the help of SPSS program. The result of this research is knowledge of taxation regulation does not have a significant effect to taxpayer compliance in fulfilling its tax obligation. While the perception of tax justice and tax sanction have a significant influence on taxpayer compliance in fulfilling its tax obligations."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sektor ekonomi yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Skripsi ini meneliti tentang hambatan dan implikasi beban pajak yang terjadi atas adanya perubahan ketentuan pajak penghasilan pada PT X sebagai Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar. Penelitian ini menggunakan teori global taxation, schedular taxation, presumptive taxation, dan asas pemungutan pajak. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi PT X terdiri atas adanya benturan ketentuan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan hambatan dalam memahami ketentuan peraturan pelaksana dan menerapkan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013. Implikasi beban pajak yang terjadi atas adanya perubahan ketentuan pajak penghasilan pada PT X menjadi lebih kecil dan tidak memenuhi asas keadilan horizontal.

---

Micro, Small and Medium Enterprises sector are being occupied by mostly Indonesian people. This research discusses the obstacles and tax burden implication in the changes of income tax regulation at PT X as corporate taxpayers who have gross turnover that does not exceed 4,8 billion. This research uses a global and schedular taxation, presumptive taxation, and the principle of taxation theory. This research uses qualitative method by studying of literature and in-depth interviews. The results of this research are the obstacles of changes in income tax regulation which faced by PT X are consisted of inappropriate regulation between PP No. 46/2013 and UU No. 36/2008 and obstacles of understanding and implementing the regulation of PP No. 46/2013. Moreover, the impacts of changes in income tax regulation at PT X are consisted of the smaller tax payable which does not comply the principle of horizontal equity."

"Motivasi wajib pajak untuk membayar pajak merupakan faktor yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga perlu diupayakan strategi untuk meningkatkannya. Dua faktor yang dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak adalah kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Terkait dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dengan motivasi membayar pajak wajib pajak pribadi pada perkantoran Pulo Mas Satu Jakarta Timur.Kecerdasan emosional diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri, berempati, dan membina hubungan dengan orang Iain. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan didefinisikan sebagai hasil aktivitas berpikir seseorang mengenai hal-hal yang terkait dengan peraturan perpajakan. Sementara motivasi membayar pajak diarlikan derajat kesiapan individu dalam membayar pajak ditinjau dari arah, intensitas, dan persistensinya dalam melakukan pembayaran.Penelitian menggunakan metode korelasional dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden yang diambil dengan teknik sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan anaiisis deskriptif dan korelasi Spearman's Rho yang dihitung menggunakan program SPSS versi 12.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Secara umum kecerdasan emosional wajib pajak pada Perkantoran Pulo Mas Satu Jakarta Timur tergolong sangat tinggi, sedangkan untuk pengetahuan tentang peraturan perpajakan baik, dan motivasi membayar pajak wajib pajak tergolong tinggi.Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan motivasi membayar pajak. Kecerdasan emosional memiliki hubungan terkategori sedang dengan motivasi membayar pajak dan pengetahuan tentahg peraturan perpajakan juga memiliki hubungan tergolong sedang dengan motivasi membayar pajak.Kesimpulan penelitian ini adalah kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan memiiiki hubungan dengan motivasi membayar pajak, sehingga semakin tinggi kecerdasan emosional dan semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan semakin tinggi motivasi membayar pajak. Dengan demikian keoerdasan emosional perlu ditingkatkan dengan cara belajar otodidak dan penyelenggaraan pelatihan khusus keoerdasan emosional untuk para wajib pajak. Sementara untuk pengetahuan peraturan perpajakan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan cara mengintensilkan kegiatan penyuluhan dan penyederhanaan aturan-aturan perpajakan.

---

Motivation of taxpayers to pay tax is a key factor influencing taxpayers obedience so that it needs strategy to increase it. Two factors influencing motivation to pay among taxpayers were emotional intelligence and knowledge of taxation rules. This research was then aimed to analyze the relationship between emotional intelligence and knowledge of taxation rules with motivation to pay private tax among taxpayers at Perkantoran Pulo Mas Satu Jakarta Timur (Pulo Mas Satu Ofhce Area East Jakarta).

Emotional intellegence interpreted as ability of someone in recognizing the self emotion, manage the self emotion, self motivation, empathy, and construct the relation with others. Knowledge of taxation rules defined as activity result think the someone concerning the things related to rules of taxation. Motivation to pay private tax interpreted by the degree of readiness of individual in paying the lease evaluated from direction, intensity, and it precisely in doing payment.

This research used correlation method and 100 respondents drawn using census sampling were participated in this study. Questionnaires were used to collect data. Both descriptive analysis and Rank Spearman?s were employed to test data assisted with SPSS V. 12.

Descriptive analysis showed that emotional intelligence of taxpayers at Perkantoran Pulo Mas Satu Jakarta Timur , generally, could be characterized as very high, whereas knowledge of taxation rules was good, and motivation to pay tax was high. Hypotheses testing showed that emotional intelligence and knowledge of tax rules had positive and significant correlation with motivation to pay tax. Emotional intelligence had moderate correlation with motivation to pay tax, and knowledge of tax rules had also moderate correlation with motivation to pay tax.

The conclusion of this research was that both emotional intelligence and knowledgeof taxation rules affecting motivation of taxpayers to pay tax, so that the higher emotional intelligence and knowledge of taxation rules, the higher motivation to pay tax. Thereby emotional intellegence needed to improve by learning self educated and management of specialized training of emotional intellegence to taxpayers. While for the knowledge of taxation rules can be improved by intensifying activity of counseling and moderation of taxation rules."

"Tesis ini menganalisis dampak PER-24/PJ/2010 terhadap kepastian hukum dan apakah persyaratan administrasi PER-24/PJ/2010 ini telah memenuhi rasa keadilan dan didasari "good faith" sesuai pasal 31 ayat 1 Vienna Convention on the Law of Tax Treaties (VCLT) dan OECD Model. Hasilnya PER-24/PJ/2010 memberikan panduan administratif pemanfaatan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda di Indonesia, namun persyaratan administratif yang diatur di dalamnya dapat menghalangi pemanfaatan tax treaty oleh Wajib Pajak Luar Negeri di Indonesia sehingga "good faith" dalam pasal 31 VCLT tidak dapat terpenuhi. Proses pengadaan Surat Keterangan Domisili (SKD) memakan waktu karena berhubungan dengan otoritas pajak negara lain. PER-24/PJ/2010 hendaknya direvisi dengan menambahkan sanksi administrasi bagi yang tidak melampirkan SKD sesuai batas waktu yang dipersyaratkan.

---

This thesis analyzes the impact of Regulation No. PER-24/PJ/2010 on the legal certainty and services to tax payers and whether or not the administrative requirements of PER-24/PJ/2010 have fulfilled the principles of legal certainty, fulfilling the sense of fairness and are based on "good faith" pursuant to article 31 of Vienna Convention on the Law of Tax Treaties (VCLT) and OECD Model. The result are PER-24/PJ/2010 provides an administrative guideline to the utilization of Tax Treaty in Indonesia. However, the administrative requirements of PER-24/PJ/2010 may hamper the utilization of tax treaty by foreign tax payers in Indonesia, so that the definition of "good faith" as referred to in article 31 VCLT cannot be fulfilled. The process of procurement of Certificate of Domicile (COD) takes time since it relates with taxation authorities of other countries. PER-24/PJ/2010 should be revised by adding administrative penalty for those that fail to attach COD according to the time limit as required."

"

Potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang selalu meningkat setiap tahunnya. Skripsi ini membahas mengenai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan optimalisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivist dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan dengan cara memperbaiki basis data objek PKB; memperkuat proses pemungutan dengan cara peningkatan sumber daya manusia di Bapenda dan UPP PKB DKI Jakarta; meningkatkan pengawasan dengan cara razia, door to door, penempelan stiker, program tax clearance, penerapan sanksi, pendekatan pelayanan dan pembayaran pajak ke wajib pajak; efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan cara pembayaran PKB secara online melalui e-samsat dan Samolnas; meningkatkan kapasitas penerimaan dengan cara koordinasi dengan pihak lain. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan mempercepat waktu pelayanan di Kantor Samsat dan pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi BBN-KB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta diantaranya adalah kurangnya kuantitas sumber daya manusia di UPP PKB DKI Jakarta, sarana dan prasana yang tidak terbarukan, dan kurangnya kepatuhan wajib pajak.

---

Potential of vehicle tax revenue in DKI Jakarta is very high. That is evidenced by the number of vehicle taxpayers which always increases every year. This thesis focus on DKI Jakarta Local Government’s effort to optimize vehicle tax in DKI Jakarta along with its obstacles which encountered in implementing that optimization. This study use the post positivist approach by conducting field and literature research. The results show that the effort to optimize vehicle tax revenue are intensification and extensification. Intensification is done by expanding revenue basis by improving database of PKB’s objects; strengthening collection process by increasing the quality of human resources in Bapenda and UPP PKB DKI Jakarta; increasing supervision by raids, door to door, sticker attachments, tax clearance program, applying tax penalties, service approaches and tax payments to taxpayers; increasing administration efficiency and reducing collection fees by PKB payments online throught e-samsat and Samolnas; and increasing revenue capacity by coordinating with other institute. While extensification is done by speeding up service time at Samsat office and granted basic relief and exemption of administrative sanction BBN-KB of the second vehicle and so on. The obtacles that are faced in optimizing vehicle tax revenue in DKI Jakarta are lacking quantity of human resources in UPP PKB DKI Jakarta, facilities and infrastructure that are not renewable, and lacking of taxpayers compliance.

"

"[Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Perdagangan di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equational Modeling (SEM). Penggunaan SEM dipertimbangkan karena variabelvariabeldalam penelitian ini tidak dapat diukur secara langsung tetapi harus dijelaskan oleh variabel-variabel indikatornya. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Pengetahuan Perpajakan, Kompleksitas Pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak sedangkan Persepsi Keadilan tidak berpengaruh secara signifikan. 2) Sikap, Norma Moral, Persepsi Kondisi Keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Niat kepatuhan pajak sedangkan Persepsi Kontrol Perilaku dan Norma Deskriptif tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat Kepatuhan Pajak. 3) Norma Injunctive berpengaruh signifikan dan Negatif terhadap Niat Kepatuhan Pajak. 4) NiatBerpengaruh Signifikan dan Positif terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Persepsi Kontrol Perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Perdagangan di Kota Bandung.

---

This study is conducted to analyze factors that Influence the compliance behavior of trading business individual tax payer in The City of Bandung within the framework of Theory of Planned Behavior . The Method used in this research is Structural Equation Model Modeling (SEM). This method usefull for researh that contain latent variable that must be measure by its indicator variables. The Result found that : 1) Tax Knowledge and Perception of Tax Complexity have a significant and positif effect to attitude,whereas Perception of Tax Fairness has no

significant influence to attitude. 2) Attitude toward compliance, Moral Norm, Perception of Financial Condition have positif and significant influance to Intention toward Tax Compliance whereas Perceived Behavioral Control and Descriptive Norm have no significant influence. 3) Injunctive Norm Has negative and Significant Influence to Intention toward Tax Compliance. 4) Intention toward Compliance has significant and positif, but Perceived Behavioral Control has no significant influence to tax compliance behavior of trading business Individual Taxpayer in The City of Bandung., This study is conducted to analyze factors that Influence the compliance behavior

of trading business individual tax payer in The City of Bandung within the

framework of Theory of Planned Behavior . The Method used in this research is

Structural Equation Model Modeling (SEM). This method usefull for researh that

contain latent variable that must be measure by its indicator variables. The Result

found that : 1) Tax Knowledge and Perception of Tax Complexity have a

significant and positif effect to attitude,whereas Perception of Tax Fairness has no

significant influence to attitude. 2) Attitude toward compliance, Moral Norm,

Perception of Financial Condition have positif and significant influance to

Intention toward Tax Compliance whereas Perceived Behavioral Control and

Descriptive Norm have no significant influence. 3) Injunctive Norm Has negative

and Significant Influence to Intention toward Tax Compliance. 4) Intention

toward Compliance has significant and positif, but Perceived Behavioral Control

has no significant influence to tax compliance behavior of trading business

Individual Taxpayer in The City of Bandung]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata cara pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan disertai penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan pajak beserta prosedur pengujian yang dilaksanakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dengan menggunakan pedoman pemeriksaan dengan regulasi terbaru ini menghasilkan kepercayaan yang tinggi dari Wajib Pajak kepada institusi pemerintah, serta dapat menjaga integritas dan profesionalisme antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak. Saran yang diajukan penulis adalah agar pemeriksa pajak lebih memperhatikan manajemen waktu penyelesaian pemeriksaan sehingga pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara efektif dan menghasilkan kualitas pemeriksaan yang baik. Kata kunci: Sistem Self Assessment, Pemeriksaan Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata cara pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan disertai penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan pajak beserta prosedur pengujian yang dilaksanakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dengan menggunakan pedoman pemeriksaan dengan regulasi terbaru ini menghasilkan kepercayaan yang tinggi dari Wajib Pajak kepada institusi pemerintah, serta dapat menjaga integritas dan profesionalisme antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak. Saran yang diajukan penulis adalah agar pemeriksa pajak lebih memperhatikan manajemen waktu penyelesaian pemeriksaan sehingga pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara efektif dan menghasilkan kualitas pemeriksaan yang baik. Kata kunci: Sistem Self Assessment, Pemeriksaan Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak.

---

This research discusses the implementation how the tax inspection procedure testing the compliance of Tax payer, with some explanation about regulations governing tax audit procedures and the implementation of the tests. This research uses qualitative approach with descriptive purpose. The results of this research indicates that the tax examination by using the guidance of inspection with the latest regulations produce high trust from the taxpayer to the government institutions, and it can maintain the integrity and professionalism between the Taxpayer and the tax auditor. A suggest to tax inspectors are to pay more attention to time management for completion of examination, so the tax audit can be done effectively and produce good quality examination. Key words Self Assessment System, Tax Inspection Tax Audit, Taxpayer 39 s Trust "