Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sengketa terjadi atas koreksi biaya royalti penggunaan trademark antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT A Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian koreksi biaya royalti dengan Arm’s Length Principle  (ALP) dan kesesuaian dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsep yang digunakan adalah ALP atas transfer harta tidak berwujud menurut ketentuan perpajakan domestik dan OECD Transfer Pricing Guideline. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh DJP tidak sesuai dengan ALP dan dasar pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saran dari penulis agar ketentuan TP di Indonesia lebih diperjelas guna mencegah terjadinya sengketa.

---

The dispute arise upon the correction to royalty expense for the use of trademark between PT A Indonesia and Directorate General of Taxes (DGT). This research aims to analyze comfirmity between the correction to royalty expense and the ALP. Also it is to analyze the consideration basis of the Judges at the Indonesia Tax Court in settling  the appeal dispute according to the prevailing tax regulation. The consept use in this research is the ALP of intangible asset transfer according to the domestic tax regulation and OECD Transfer Pricing Guideline. This research use the quantitative method approach. The result shows that the correction to royalty expense conducted by DGT is not complied with ALP and the consideration basis of the Judges’s decision in appeal dispute is in accordance with the prevaling tax regulation. This research suggested it is important to make clearer transfer pricing regulation in Indonesia to avoid any unnecessary disputes."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik trademark berdasarkan standar internasional dan ketentuan dalam negeri. Selain itu penelitian juga mengevaluasi apakah perusahaan distributor seharusnya membayar royalti atas trademark dan melakukan evaluasi atas putusan sengketa pajak PT. X. Analisis dilakukan terhadap kriteria dan identifikasi trademark, penentuan karakteristik usaha Wajib Pajak serta evaluasi secara keseluruhan mengenai kasus sengketa pajak atas trademark yang terjadi antara PT X dengan fiskus. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis dokumentasi dan wawancara dengan pihak regulator di Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Seksi Keberatan dan Banding, Pemeriksa Pajak serta Konsultan Pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan trademark dapat dibuktikan berdasarkan regulasi domestik dan internasional, pihak yang berhak untuk mendapatkan remunerasi harus sesuai dengan kontribusi pembentukan trademark, karakterisasi usaha sudah tidak relevan dalam menentukan pembebanan royalti, serta pembebanan royalti seharusnya dilakukan dengan analisis fungsional dengan membandingkan perjanjian kontraktual dengan kondisi aktual

---

This study aims to evaluate the characteristics of trademarks based on international standards and domestic regulations. In addition, the study also considers whether the distributor company should pay royalties on trademarks. This study also assesses the tax dispute decision of PT X. Analysis was conducted on the criteria and identification of brands, determination of the characteristics of the taxpayer's business, and evaluation of the case of tax disputes over trademarks between PT X and the tax authorities. The method in this study uses a qualitative approach by analyzing documentation and interviews with regulators at the Directorate General of Taxes, Head of Objections and Appeals Section, Tax Auditors, and Tax Consultants. The results show that the existence of a trademark can be proven based on domestic and international regulations,, the party entitled to remuneration must be by the contribution of the trademark formation, and business characterization is no longer relevant in determining the imposition of royalties. Another result is the royalty charge must resolve through a functional analysis by comparing the contractual agreement with the actual conditions."

"Praktik transfer pricing di Indonesia berkembang pesat beriringan dengan perkembangan perusahaan multinasional. Berkaitan dengan hal ini, baik DJP maupun Wajib Pajak harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan PKKU pada praktik transfer pricing. Namun, tidak jarang ditemukan baik DJP maupun Wajib Pajak belum dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut, yang kemudian mengarah kepada terjadinya sengketa pajak. Salah satu isu yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada analisis koreksi biaya bunga pinjaman dan penerapan secondary adjustment dalam konteks keputusan Pengadilan Pajak atas permohonan Banding PT WBI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian putusan Pengadilan Pajak terhadap PKKU dalam koreksi yang dilakukan oleh DJP serta penerapan secondary adjustment. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi pustaka, yang menggabungkan analisis dokumen dengan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan argumen DJP dan Wajib Pajak dalam memutus sengketa dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada. Koreksi yang dilakukan oleh DJP tidak didukung oleh bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan pembatalan primary adjustment dan mempengaruhi kelayakan secondary adjustment yang diterapkan. Kesimpulannya, Majelis Hakim telah mengambil keputusan sejalan dengan PKKU, serta secondary adjustment dibatalkan karena pengaruh dari pembatalan primary adjustment. Namun demikian, penerapan secondary adjustment tetap harus diperhatikan karena tidak dapat diterapkan kepada seluruh Wajib Pajak. Kebutuhan akan kejelasan lebih lanjut bahwa penerapan secondary adjustment kepada selain pemegang saham diperlukan untuk mencegah sengketa pajak di masa mendatang.

---

The practice of transfer pricing in Indonesia has developed rapidly along with the growth of multinational companies. In this context, both the Directorate General of Taxes (DJP) and taxpayers are required to comply with applicable laws and regulations in implementing the General Provisions of Tax Procedures (PKKU) in transfer pricing practices. However, it is not uncommon to find that both the DJP and taxpayers have not yet implemented these provisions, leading to tax disputes. One issue addressed in this research focuses on the analysis of interest expense corrections and the application of secondary adjustments in the context of the Tax Court's decision on PT WBI's appeal. The objective of this study is to evaluate the consistency of the Tax Court's decision with PKKU in the corrections made by the DJP and the application of secondary adjustments. The method used is a qualitative approach with field studies and literature studies, combining document analysis with in-depth interviews with various parties involved in this case. The research findings indicate that the panel of judges considered the arguments of both the DJP and the taxpayers in resolving the dispute while still considering the existing regulations. The corrections made by the DJP were not supported by sufficient evidence, resulting in the annulment of the primary adjustment and affecting the feasibility of the secondary adjustment applied. In conclusion, the panel of judges made decisions in line with PKKU, and the secondary adjustment was canceled due to the impact of the annulment of the primary adjustment. However, the application of secondary adjustments must still be considered as they cannot be applied to all taxpayers. A further need for clarity that the application of secondary adjustments to parties other than shareholders is necessary to prevent future tax disputes."

"Sengketa transfer pricing terhadap pembayaran royalti atas pemanfaatan harta tidak berwujud dan know-how tidak hanya berfokus pada penentuan harga transfer atas royalti. Sebelum menguji kewajaran dan kelaziman pembayaran royalti, terlebih dahulu harus dibuktikan eksistensi dan kepemilikan harta tidak berwujud dan manfaat ekonomis atas pembayaran royalti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa pajak berdasarkan koreksi Otoritas Pajak (DJP) dan argumentasi Wajib Pajak yang didasarkan pada 5 (lima) putusan pengadilan pajak, serta memperoleh lesson learned berupa faktor-faktor substansial dalam transaksi pembayaran royalti kepada pihak yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa didasari oleh pembuktian atas eksistensi dan kepemilikan, manfaat ekonomis, dan kewajaran harga royalti dari masing-masing pihak yang bersengketa dalam mempertahankan argumentasinya serta kesesuaian bukti dengan regulasi yang berlaku. Tax planning, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang baik dan benar, kolaborasi dalam perumusan regulasi, dan standarisasi pemeriksaan menjadi solusi untuk meminimalisir jumlah sengketa transfer pricing atas pembayaran royalti.

---

Transfer pricing disputes concerning royalty payments for the use of intangible assets and know-how do not solely focus on determining the transfer price of royalties. Before assessing the fairness and reasonableness of royalty payments, the existence and ownership of the intangible assets and the economic benefits of the royalty payments must first be proven. This research aims to analyze the judges' considerations in resolving tax disputes based on corrections by the Tax Authority (DJP) and the taxpayer's arguments, as reflected in five tax court rulings. Additionally, the research seeks to derive lessons learned regarding the substantial factors in royalty payment transactions involving related parties. The research method used is a qualitative approach, involving literature review and field studies. The findings indicate that the judges' considerations in resolving disputes are based on the proof of existence and ownership, economic benefits, and the fairness of royalty prices from each disputing party in defending their arguments, as well as the conformity of evidence with applicable regulations. Tax planning, the application of proper and accurate arm's length principles, collaboration in regulatory formulation, and standardized audits are proposed as solutions to minimize the number of transfer pricing disputes over royalty payments."

"Kasus sengketa banding koreksi peredaran usaha PT ABC atas transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasinya. Pemeriksa tidak menyetujui 2 dua dari 5 lima perusahaan yang dijadikan pembanding dalam dokumentasi transfer pricing PT ABC dengan alasan extreme result. Perbedaan penafsiran juga terjadi dalam penentuan nilai rentang interkuartil, dimana rentang interkuartil yang dianggap wajar oleh pemeriksa yaitu berada pada Q1 sementara menurut wajib pajak rentang interkuartil yang dianggap wajar adalah yang berada diantara Q1 sampai dengan Q3. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan. Untuk dapat mengeluarkan 2 perusahaan pembanding diantara perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai pembanding pemeriksa harus memiliki alasan yang melatarbelakangi perusahaan tersebut dianggap sebagai perusahaan yang memiliki extreme results. Hasil penelitian menunjukan bahwa keputusan Majelis Hakim hanya didasari oleh argumentasi antara kedua belah pihak terkait dengan pembuktian extreme result. Dalam menentukan nilai rentang kewajaran, dasar pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan prinsip dan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

The case of such dispute appeal decision of the correction on the dissemination of business PT ABC for a transaction conducted by its affiliation. The examiners did not approve 2 two of the 5 five companies used as a comparison in the documentation of transfer pricing PT ABC for an extreme result reason. The Differences of interpretation also occur in determining the value of the interquartile range, where the reasonable interquartile range considered by the examiner is at Q1 while according to the taxpayer the reasonable interquartile range is among Q1 to Q3. This research used a methodology in qualitative method in form of library research and field study. To be able to issue 2 comparison companies among the companies used as comparison examiner should have a reason behind the company is considered a company that has extreme results. The result of this study shows that the judgement of such case just based on the arguments between the two sides associated with the proof of extreme result. In determining value range reasonableness, considerations of the judges have been in accordance with the principles and tax laws applicable."

"Isu transfer pricing pada pembayaran royalti atas pemanfaatan know-how tidak hanya berfokus pada penetapan harga transfer atau penentuan tarif royalti. Sebelum menentukan kewajaran dan kelaziman pembayaran royalti, terlebih dulu harus dibuktikan eksistensi transfer know-how. Tujuan dari penilitian ini yaitu untuk menganalisis argumentasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan PT X serta pendapat Majelis Hakim mengenai sengketa pembayaran royalti atas pemanfaatan know-how yang dilakukan oleh PT X serta menganalisis eksistensi transfer know-how sebagai dasar pembayaran royalti PT X. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukan eksitensi transfer know-how sebagai dasar pembayaran royalti PT X dapat dibuktikan dengan dasar adanya keberadaan know-how, kepemilikan know-how, skema transaksi yang tetap mempertahankan nilai know-how, kelayakan pembayaran royalti, dan manfaat eknomis atas transfer know-how. Sehingga koreksi DJP yang mengatakan know-how tersebut tidak eksis adalah tidak tepat.

---

Transfer pricing issues in royalty payments on the use of know-how do not only focus on transfer price or determining royalty rates. Before determining the arm’s length of royalty payments, it must first be proven the existence of transfer know-how. The purpose of this thesis is to analyze the arguments of the Directorate General of Taxes (DGT) and PT X as well as the opinion of the Panel of Judges regarding the royalty payment dispute over the use of know-how carried out by PT X and to analyze the existence of the transfer of know-how as the basis for PT X's royalty payments. This research was conducted with a qualitative approach to data collection techniques through literature studies and field studies. The results showed the existence of transfer of know-how as the basis for payment of PT X royalties can be proven by the existence of know-how, ownership of know-how, transaction schemes that maintain the value of know-how, the feasibility of paying royalties, and the economic benefits of transferring know-how. Therefore, the DGT's correction saying the know-how does not exist is incorrect."

"Risiko pemeriksaan atas transfer pricing masih menjadi salah satu isu yang menjadi kekhawatiran di kalangan eksekutif perpajakan dan keuangan masuk ke dalam posisi teratas dalam survei Ernest & Young tahun 2023. Selain itu, isu ini masih menjadi pembahasan antara OECD dan negara yang tergabung dalam G20 Inclusive Framework on BEPS yang mana mereka mulai mengembangkan pendekatan Pillar One & Pillar Two untuk salah satunya untuk mengatasi sengketa pajak transfer pricing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik wajib pajak sebagai indikator penting untuk menentukan pemenuhan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selain itu, penelitian ini menganalisis penyebab sengketa pajak pada seluruh jenis transaksi afiliasi yang mengalami sengketa pajak transfer pricing sehingga memperoleh hasil analisis yang lebih luas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi afiliasi yang mengalami sengketa pajak transfer pricing memiliki karakteristik wajib pajak dengan kondisi industri dan kondisi transaksi afiliasi yang berbeda-beda. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi afiliasi memiliki penyebab sengketa pajak transfer pricing berbeda tergantung pada indikator-indikator prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang paling dominan menimbulkan sengketa pajak. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan informasi bagi pemeriksa pajak untuk melakukan evaluasi atas proses pemeriksaan ketika dalam menentukan koreksi sengketa pajak transfer pricing, serta mendorong wajib pajak untuk membuat dokumentasi transfer pricing yang benar, jelas, dan komprehensif.

---

The risk of transfer pricing’s audit is still the main issues and concerns among and finance executives according to the 2023 survey by Ernest & Young. Furthermore, this issue is still hot topic for discussion between the OECD and the members of the G20 that join in Inclusive Framework on BEPS (IF). One of the topics of discussion is related to dispute resolution with the Pillar One & Pillar Two approach developed by OECD to resolve transfer pricing tax disputes. Therefore, this study aims to analysis the characteristics of taxpayers as important indicator in the application of arm’s length principle. Furthermore, this study aims to analyzes the causes of tax disputes according to all types of affiliate transactions that experience transfer pricing tax disputes to obtain extensive analysis. The results of this study show that each type of affiliates transactions that experiences a transfer pricing tax dispute have the different characteristics of taxpayers with different industry conditions and affiliate transactions. The results of this study also show that each type of affiliates transaction has different causes of tax disputes according to the indicators of arm’s length principles. Hereinafter, this study should be become an information reference for tax auditors to evaluate the audit process when determining corrections to transfer pricing tax disputes, as well as encourage taxpayers to prepare correctly, clear, and comprehensive transfer pricing documentation."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis sengketa pajak transfer pricing atas transaksi pembayaran royalti terhadap know-how yang digunakan oleh PT X. Penelitian ini berfokus pada analisis apakah koreksi yang dilakukan DJP sudah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana penyelesaian sengketa pajak tahun 2012 antara DJP dan PT X di tingkat banding dilihat dari ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah koreksi yang dilakukan oleh DJP sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Terlepas dari putusan hakim di pengadilan pajak nantinya, penyelesaian sengketa di tingkat banding apabila dilihat dari ketentuan yang berlaku dapat ditinjau dari empat sudut pandang masalah yakni prosedur verifikasi, pengkategorian know-how, pembuktian eksistensi dan kepemilikan know-how, hingga koreksi biaya royalti yang juga harus dilakukan pada pos PPh Pasal 26 dan PPN.

---

This research analyze tax dispute on transfer pricing of royalty payment in use of know how by PT X. This research focuses on to analyze the suitability between royalty expense correction with arm rsquo s length principle. This research also focuses on how to solve tax dispute in tax court based on the prevailing tax regulations existed in 2012.

The result of this research is correction made by DGT suitable with the arm rsquo s length principle for transfer pricing. Apart from judges decision, dispute between DGT and PT X in tax court can be analyze from four problems which are verification procedures, the categorization of know how, analysis on existence and ownership of know how, and correction made by DGT must be inline with correction on income tax art 26 and VAT."

"Penerapan Prinsip Kelaziman dan Kewajaran Usaha dalam pelaporan dokumentasi transfer pricing merupakan konsep utama yang wajib dipatuhi oleh Wajib Pajak serta menjadi pedoman otoritas pajak dalam melakukan pemeriksaan, termasuk atas transaksi afiliasi pembelian komoditas yang dilakukan oleh industri solar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan keberatan dengan Prinsip Kelaziman dan Kewajaran Harga atas sengketa pajak koreksi transfer pricing pembelian barang komoditas solar murni yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bergerak di industri solar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, riset dokumen, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerapan Prinsip Kelaziman dan Kewajaran Harga antara otoritas pajak yaitu Pemeriksa Pajak dan Penelaah Keberatan dengan Wajib Pajak PT X, yang mana terdapat kelemahan dalam penerapannya baik dari sisi otoritas pajak maupun Wajib Pajak jika ditinjau dari teori, konsep dan regulasi yang ada. Peneliti menyarankan agar Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi pembelian komoditas agar melakukan pengujian kewajaran secara segregasi dengan menggunakan metode Comparable Uncontrolled Price sebagai metode transfer pricing utama di Dokumen Lokal, kemudian dapat melakukan pengujian agregasi dengan menggunakan Transactional Net Margin Method (TNMM) sebagai metode transfer pricing pendukung pada Pengujian Konjungtif.

---

The application of the Arm's Length Principle in the reporting of transfer pricing documentation is the main concept that must be obeyed by the Taxpayer as well as being a guideline for tax authorities in conducting audits, as well as for affiliated commodity purchase transactions conducted by the solar industry. This study aims to analyze the suitability of the objection decision with the Arm's Length Principle of the tax dispute on correction of the transfer pricing of purchases of pure diesel commodity goods carried out by taxpayers engaged in the solar industry. This research uses a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques, document research, and literature study. The results showed that there were differences in the application of the Arm's Length Principle between the tax authorities, namely the Tax Auditor and Objection Reviewer with PT X Taxpayers, which each side had weaknesses in their application when viewed from theories, concepts and regulations. The researcher recommends that taxpayers who conduct commodity purchase affiliate transactions carry out segregation comparability test using the Comparable Uncontrolled Price method as the main transfer pricing method in Local Documents, then can do aggregation test using the Transactional Net Margin Method (TNMM) as the transfer pricing method support for Conjunctive Analysis."

"Karya akhir ini membahas kasus sengketa pajak yang dialami PT XYZ untuk tahun pajak 2010. Pembatasan kasus sengketa pajak yang dibahas adalah pada penetapan harga transfer yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi pembayaran royalti yang dilakukan PT XYZ terhadap perusahaan induknya di Jepang. Penulis melakukan analisis terkait pokok permasalahan dari sengketa pajak dan memberikan suatu kesimpulan mengenai tindakan yang sebaiknya diambil Wajib Pajak selanjutnya dan argumen yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak dalam menyatakan sanggahannya terhadap tuduhan pihak otoritas pajak. Selain itu, penulis juga menguraikan teori dan konsep terkait penetapan harga transfer di Indonesia, khususnya untuk pembuatan Dokumentasi Penetapan Harga Transfer.

---

This study is aim to analyze the tax dispute case experienced by PT XYZ for the fiscal year 2010. The limitation of tax dispute case under review is the determination of the arm rsquo s length transfer price of royalty payment conducted by PT XYZ towards its parent entity established in Japan. The author has analyzed the main problem of this tax dispute case and issued a conclusion regarding the next appropiate action to be taken by tax subject and the argument which may be used by tax subject to declare rebuttal towards accusation made by tax authority. Further, the authority also described the theory and concept behind the transfer pricing mechanism in Indonesia, especially for the Transfer Pricing Documentation drafting. "