Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Pemilu sebagai mekanisme penting untuk mewujudkan proses demokrasi Indonesia masih terus menghadapi masalah integritas. Setiap pemilu yang diselenggarakan selalu diwarnai oleh suasana manipulatif, kecurangan dan kurang terpercaya. Masalah ini menjadi lebih problematis ketika pemantau pemilu yang dianggap sebagai pilar pengawalan tidak mampu menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan terpercaya. Pada pemilu tahun 2014 Indonesia, munculnya Kawal Pemilu sebagai gerakan pemantau pemilu berbasis teknologi menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan proses demokrasi di Indonesia. Namun, sejumlah pertanyaan muncul berkaitan dengan validitas dan efektifitasnya sebagai pemantau pemilu. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan fenomena ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan konsepdemokrasi dari  Huntington, studi ini menemukan bahwa Kawal Pemilu merupakan organisasi gerakan sosial akar rumput yang lahir dari persimpangan antara masyarakat sipil dan teknologi dan untuk mencapai potensi penuh sebagai alat untuk melakukan tindakan sipil,aktor utama mengidentifikasi framing dan memanfaatkan potensi teknologi secara terampil, produktif dan kredibel untuk merespon kurangnya akuntabilitas dan kontrol pada proses pengambilan keputusan yang demokratis. Di sini, teknologi koneksi menjadi sekutu yang kuat di dalam mendorong dan  memperkuat masyarakat sipil di dalam mempromosikan transparansi dan kepercayaan publik dalam pemilu.

---

Election as an important mechanism to establish democratic process Indonesia still continue to confront issue of integrity. Every election that has been held were always tinged with manipulative, cheating and less reliable atmosphere. This issue becomes more problematic when election monitoring which were regarded as pillars of the escort was unable to create a genuine, fair, and reliable election. In the 2014 election in Indonesia, the emergence of Kawal Pemilu as a technology-based election monitoring movement becomes the new history of the democratic process administration in Indonesia. However, several questions arose related to its validity and effectiveness as an election monitoring. This study tried to explain this phenomenon using a qualitative approach. By using the democratic concept by Huntington, it was found that Kawal Pemilu is a grassroots social movement organization which was born from the intersection between civil society and technology and to reach its full potential as a tool for civic action the main actors identify framing and exploit the potential of technology skillfully, productively and credibly inresponse to the lack of accountability and control on the process of democratic decision-making. In this case, connection technology becomes a powerful ally to foster and strengthening civil society in promoting transparency and public confidence in elections."

"ABSTRAKJurnal ini membahas mengenai pemilihan umum presiden di Indonesia 2014 yang menghadirkan fenomena baru dalam proses demokratisasi di Indonesia. Fenomena tersebut salah satunya adalah media sosial. Hal ini terjadi karena Indonesia menjadi salah satu Negara dengan jumlah pengguna media sosial terbanyak di dunia. Opini masyarakat yang berkembang di media sosial dipengaruhi oleh terbukanya kesempatan untuk mengakses internet yang menjadikan internet (media sosial) menjadi medium menyampaikan pesan mengenai proses pesta demokrasi di Indonesia. Media sosial berubah menjadi ruang publik kontemporer yang dipenuhi oleh masyarakat yang berkespresi menyuarakan pendapat. Namun, ketika kebebasan berekspresi dalam mendukung kandidat calon presiden dan wakil presiden dipengaruhi oleh tim sukses dan partisan, maka peran kritisme di ruang publik menjadi senantiasa hilang dan fungsi ruang publik sebagai salah satu alat kontrol bagi pemerintah menjadi luntur.

---

ABSTRACTThis journal discusses about the presidential elections in Indonesia in 2014 that presents a new phenomenon in the process of democratization in Indonesia. This phenomenon is one of the social media. This happens because Indonesia has become one of the countries with the highest number of social media users in the world. Growing public opinion on social media influenced by the opening of opportunities to access the Internet that makes the internet (social media) into the medium to convey the message of the democratic party in Indonesia. Social media turns into a contemporary public space filled by people who expression their voice opinions. However, when freedom of expression in support of candidates for president and vice president are influenced by a successful team and partisan, the role of criticism in the public sphere becomes ever lost and public space functions as a control tool for the government becomes faded."

"Skripsi ini membahas fenomena presidentialized party yang terjadi di Indonesia pasca adanya perubahan landasan konstitusional yakni amandemen UUD 1945. Dalam amandemen tersebut, Indonesia mulai mempertegas sistem presidensialismenya dengan melaksanakan pemilihan umum secara langsung presiden dan wakil presiden. Mekanisme ini mendorong partai politik untuk memilih kandidat yang paling populer sekalipun ia merupakan outsider partai. Hal ini memiliki resiko yakni partai atau ketua umumnya selaku principal akan kesulitan mengontrol dan mengendalikan agent atau outsider yang mereka usung. Presidensialisme setidaknya merubah perilaku partai politik dalam hal penominasian nominating , pemilihan electing , dan pemerintahan governing. Melalui metode kualitatif dan tipe penelitian eksplanatif, penelitian ini mengangkat studi kasus perilaku Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P dalam pencalonan Joko Widodo sebagai Calon Presiden Republik Indonesia di Pemilu 2014. Dengan mengombinasikan model presidentialized party Samuels-Shugart 2010 dan Kawamura 2013 sebagai teori utama, ditambah dengan perspektif dari Poguntke-Webb 2005, skripsi ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, PDI-P walaupun tetap didominasi peran Megawati Soekarnoputri dalam keputusan partai, namun memanfaatkan popularitas sosok outsider, Joko Widodo, untuk memenangkan Pemilu 2014. Kedua, dalam kasus PDI-P ini, relasi principal-agent cukup unik karena principalnya hanya Megawati seorang mengingat peran sentralnya dalam partai. Adapun untuk agent terdapat dua pihak yaitu pertama para pengurus partai yang tunduk dengan Megawati, dan sejak Pemilu 2014, muncul agent kedua yaitu Joko Widodo yang mendapat mandat untuk mengelola eksekutif. Ketiga, terdapat beberapa dinamika konflik internal yang didominasi antar agent yang berbeda kepentingan. Keempat, Megawati selaku principal cukup kesulitan memegang/mengontrol agentnya yaitu Jokowi sehingga Megawati kerap mengingatkan dengan istilah ldquo;petugas partai';. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PDI-P mengalami presidensialisasi walaupun tetap memiliki karakter personalized party.

---

This thesis discusses the phenomenon of presidentialized party that occurred in Indonesia after the change of constitutional basis namely amendment of UUD 1945. In the amendment, Indonesia began to emphasize its presidential system by conducting direct election of president and vice president. This mechanism encourages the political party to choose the most popular candidate even though he she is a party outsider. It has a risk that the party or the general chairperson as 'principal' will have difficulty controlling the 'agent' or outsider that they have nominated. Presidentialism at least changes the behavior of political parties in terms of nominating, electing, and governing. Through the qualitative method and explanative research type, this research raises the case study of the Indonesian Democratic Party of Struggle PDI P behavior in the nomination of Joko Widodo as the Presidential Candidate of the Republic of Indonesia in the 2014 Election. By combining Samuels Shugart 39 s model of presidentialized party 2010 and Kawamura 2013 as the main theory, coupled with the perspective of Poguntke Webb 2005 , this research produced several findings. First, PDI P, although it was still dominated by Megawati Soekarnoputri role in the party 39 s decision, but exploited the popularity of outsider figure, Joko Widodo, to win the 2014 Election. Second, in the case of PDI P, the principal agent relation is unique because its principal is Megawati only, remembering her central role in the party. As for the agents, there are two parties, first, the party administrators who obedient to Megawati, and since the 2014 election, came the second agent namely Joko Widodo who got the mandate to manage the executive. Third, there are several internal conflict dynamics dominated by conflict between different interests of agents. Fourth, Megawati as principal was having difficulty in controlling her agent, Jokowi, so Megawati was often reminded him with the term party officer . This study concludes that PDI P was presidentialized although it still had a personalized party character."

"Tulisan ini menggambarkan kondisi dan peran media massa sebagai sarana pemberi informasi dan pemantau selama masa Pemilihan Presiden RI tahun 2014 lalu. Media massa juga dianggap mampu menyusun realita dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi wacana yang memiliki kekuatan mengkampanyekan politik. Calon presiden dan wakil presiden bersaing dengan menerapkan strategi komunikasi yang ampuh guna memenangkan kompetisi di ajang Pemilu 2014. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pemikiran peran media massa dan teori komunikasi massa dan komunikasi politik yang dikemukakan oleh Paul F. Lazarsfeld dan Elihu Katz.

---

This paper describes the condition and the role of the mass media as a means of giving information and monitoring during the 2014 Presidential election last. The mass media are also considered to be able to compile the reality of the events that happened to be a discourse that has the power of a political campaign. Candidates for president and vice president compete with each other by implementing effective communication strategy in order to win the competition in the general election 2014. The discussion is done by using thought the role of mass media and mass communication theory and political communication presented by Paul F. Lazarsfeld and Elihu Katz.

"

"Menurut hasil data Badan Pusat Statistik bahwa presentase pemlih pemula pemilu 2014, hanya mencakup 20 persen dari seluuh pemilih. Namun, kasus mengenai pemilih pemula menjadi orientasi studi yang menarik. Hal ini disebabkan karena pengalaman dan pengetahuan yang minim tentang proses politik yang mereka miliki itu sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai sumber yang tidak resmi (kampanye hitam). Hal ini memunculkan pertanyaan penulis sejauh mana kampanye hitam mempengaruhi pemilih pemula dalam pemilu 2014. dari hasil wawancara dua informan dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber informasi mengenai kandidat yang diperoleh masih memiliki tingkat ketidakbenaran informasi yang sangat tinggi. hal ini kemudian memberikan dampak pada beralihnya pilihan terhadap kandidat, dari kandidat yang mereka pilih berdasakan hati nurani menjadi kandidat yang dikonstrusikan media.

---

According to the Central Bureau of Statistics, only 20 percent of voters in 2014 election are first-time voters. It is interesting to explore this case further. Due to lack of experience and knowledge of the political process, they were easily influenced by various unofficial sources (Black Campaigns). This circumtance intrigued the author to understand how Black Campaigns influenced first voters. From two interviews it can be concluded that Black Campaigns produced inaccurate information. In the end, it has an impact in voters’ decision, from choice based on heart into choice made by media construction. "

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan mengenai fenomena regionalisme dalam Pemilu Presiden di Korea Selatan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pembelahan sosial dalam masyarakat Korea Selatan berperan dalam terbentuknya fenomena regionalisme di masa transisi demokrasi dalam Pemilihan Presiden tahun 1987. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori pembelahan sosial dan konsep regionalisme. Hasil penelitian ini adalah fenomena regionalisme yang terbentuk pada masa transisi demokrasi merupakan pembelahansosial yang terjadi akibat kebijakan rezim otoriter bagi wilayah di Korea Selatan. Selain itu fenomena regionalisme dalam Pemilu Presiden tahun 1987 juga didorong mobilisasi dukungan oleh kandidat dari wilayah asal masing-masing. Mobilisasi dukungan wilayah asal dan pencalonan Kim Young-sam (Reunification Democratic Party) dan Kim Dae-jung (Party for Peace and Democracy) membuat dukungan kepada oposisi terbagi sehingga kandidat partai pemerintah Roh Tae-woo (Democratic Justice Party) berhasil memenangkan Pemilu Presiden.

---

ABSTRACTThis research explains about regionalism phenomenon in South Korea, especially in the presidential election. The problem discussed in this research is how the impact of social cleavage in South Korean society toward the formation of regionalism’s phenomenon in the transition to democracy in the 1987 Presidential Election. This research used qualitative methods and it applies social cleavage theory and regionalism concept. The result of this research finds that regionalism phenomenon formed in the Presidential Election on democratic transition period was the social cleavage which occured due to the policy of authoritarian regime toward regions in South Korea. In addition, regionalism phenomenon in the 1987 presidential election was also caused by the competition among the candidates in mobilizing the voters from their respective regions. The mobilization of regional support and the candidacy between Kim Young-sam (Reunification Democratic Party) and Kim Dae-jung (Party for Peace and Democracy) cause the support for the opposition was divided and the ruling party candidate Roh Tae-woo (Democratic Justice Party) won the presidential election.;"

"Tesis ini membahas tentang Peran Bawaslu dan Dinamika HubunganKelembagaannya Dalam Proses Pengawasan Pemilu Pasca Reformasi diIndonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatandengan menggunakan teori Kedaulatan Rakyat, teori Lembaga Negara, dan teoriPartisipasi. Serta penggunaan konsep-konsep tentang pemilihan umum,pengawasan pemilu, dan masyarakat. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuanpenelitian hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sejarah pengawasan pemiludi Indonesia, kedudukan dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)pasca reformasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan dinamika hubungankelembagaan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu (DKPP).Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa peran Bawaslu dalampengawasan pemilu pasca reformasi menunjukkan hasil yang cukup baik, meskimasih terdapat banyak kekurangan. Kedudukan Bawaslu diperkuat dari yangsemula lembaga adhoc menjadi tetap dan mandiri. Kewenangannya pun ditambahsebagai penyelesai sengketa pemilu. Dalam praktiknya terjadi dinamika hubungankelembagaan Bawaslu, KPU, selaku penyelenggara pemilu dan DKPP sebagailembaga yang menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Dinamika hubungankelembagaan tersebut mengakibatkan terhambatnya tahapan pemilu dan terjadiketidakpastian hukum sebagai akibat putusan DKPP yang menyentuh ranahtahapan pemilu yang bukan menjadi kewenangannya

---

ABSTRACTThis Thesis will discuss the Role of BAWASLU and the Dynamic InstituionalRelationship of BAWASLU in the General Election (PEMILU) MonitoringProcess Post- Reform in Indonesia. This paper uses a normative juridicalresearch method, as well as the Popular Sovereignty theory, State Institutionstheory and Participation theory as approach. Last but not least, concepts relatedto General Election, General Election Monitoring and the society is also includedin the research. In order to draw a conclusion from the research objectives, thepoints that will be addressed includes the history of General Election Monitoringin Indonesia, the Position and Authority of BAWASLU Post – Reformasi era, theGeneral Election Commition (KPU) and the Election Organizers Ethics Council(DKPP).Based on the results, the role of BAWASLU in monitoring general election duringpost-reform era shows decent results, nothing that improvements are still needed.The position of BAWASLU is reaffirmed with its transition from and adhocinstitution into and independent and permanent institution. BAWASLU was alsogranted authority to settle disputes related to the general election. However, in itspractice, tensions and dynamic institutional relationships among BAWASLU,KPU and DKPP arises. The dynamic institutional relationship has hindered thegeneral election process and causes uncertainty due to DKPP’S authority to passout a decision outside its original authority and functions."

"[ ABSTRAKBersamaan dengan perkembangan kebebasan pers, pers Indonesia semakin mandiri dalammenentukan kontennya sesuai kepentingan masing-masing redaksi. Hal ini sangat terlihatdalam pemilihan presiden tahun 2014. Beberapa media massa melakukan pemberitaan sesuaidengan kepentingan politik pihak yang mereka dukung. Sementara itu, Koran TEMPOmenjadi salah satu media cetak yang oleh beberapa pihak dituduh condong terhadap salahsatu calon presiden. Untuk memverifikasi informasi tersebut, penulis melakukan analisisterhadap isi editorial koran TEMPO selama periode menjelang pemilihan presiden daritanggal 8 Mei sampai dengan 8 Juli 2014. Dari analisis tersebut penulis menyimpulkanbahwa koran TEMPO tidak menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu calon presidendilihat dari tidak adanya kalimat yang menunjukkan motif TEMPO mengunggulkan ataupunmendiskreditkan salah satu calon presiden.

---

ABSTRACTAlong with the development of the freedom of the press, the Indonesian press becomes more

independent in determining its content according to the interests of their editorial staffs. It is

clearly visible in the presidential elections in 2014. Some mass media did their news

reporting according to the political interests of those they supported. Meanwhile, TEMPO

newspaper became one of the print media which by several parties are accused of leaning

against one of the presidential candidates. To verify this information, the authors conducted

an analysis of the editorial content of TEMPO newspapers during the period leading up to the

presidential elections of May 8th to July 8th,2014. From this analysis, the authors concluded

that TEMPO newspaper does not show partiality against one of the presidential candidates as

seen from the absence of sentence that shows TEMPO‘s intention to favor or discredit one of

the presidential candidates., Along with the development of the freedom of the press, the Indonesian press becomes more

independent in determining its content according to the interests of their editorial staffs. It is

clearly visible in the presidential elections in 2014. Some mass media did their news

reporting according to the political interests of those they supported. Meanwhile, TEMPO

newspaper became one of the print media which by several parties are accused of leaning

against one of the presidential candidates. To verify this information, the authors conducted

an analysis of the editorial content of TEMPO newspapers during the period leading up to the

presidential elections of May 8th to July 8th,2014. From this analysis, the authors concluded

that TEMPO newspaper does not show partiality against one of the presidential candidates as

seen from the absence of sentence that shows TEMPO‘s intention to favor or discredit one of

the presidential candidates.]"