Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 menegaskan pentingnya layanan farmasi di rumah sakit dalam sistem perawatan berorientasi pada pasien. Akses obat yang aman dan terjangkau krusial dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupaya memastikan akses kesehatan bagi semua, dengan panduan Formularium Nasional (Fornas) sebagai rujukan obat. Metode penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis data obat-obatan di RSUPN Cipto Mangunkusomo. Hasilnya menunjukkan pembaruan batasan obat resep JKN: 12 item obat (0.941%) mengikuti Fornas 2021, 1,233 item (96.706%) tetap sesuai dengan Fornas 2021, dan 30 item (2.353%) tidak termasuk dalam Fornas. Evaluasi ini menggarisbawahi perlunya penyesuaian berkala terhadap restriksi peresepan obat, khususnya untuk pasien JKN, sesuai dengan perubahan Fornas, guna memastikan akses obat yang aman, efektif, dan ekonomis, serta peningkatan kualitas kesehatan.

---

The Republic of Indonesia Mininstry of Health Regulation No. 72 of 2016 highlights the importance of pharmacy services within patient-oriented healthcare systems in hospitals. Access to safe and affordable medications is crucial for enhancing the quality of healthcare. The National Health Insurance Program (JKN) strives to ensure healthcare access for all patient, with the National Formulary (Fornas) as a drug reference. The research method includes the collection and analysis of medication data at RSUPN Cipto Mangunkusomo. The results indicate there are some updates on JKN prescription drug restrictions: 12 drug items (0.941%) align with the 2021 Fornas Addendum, 1,233 items (96.706%) remain in accordance with the 2021 Fornas, and 30 items (2.353%) are not included in Fornas. This evaluation emphasizes the necesarry of periodic adjustments on prescription medicine restrictions, especially for JKN patients, in line with Fornas revisions, to ensure access to safe, effective, and cost-effective medications, as well as to enhance the quality of healthcare."

"Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 menegaskan pentingnya layanan farmasi di rumah sakit dalam sistem perawatan berorientasi pada pasien. Akses obat yang aman dan terjangkau krusial dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupaya memastikan akses kesehatan bagi semua, dengan panduan Formularium Nasional (Fornas) sebagai rujukan obat. Metode penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis data obat-obatan di RSUPN Cipto Mangunkusomo. Hasilnya menunjukkan pembaruan batasan obat resep JKN: 12 item obat (0.941%) mengikuti Fornas 2021, 1,233 item (96.706%) tetap sesuai dengan Fornas 2021, dan 30 item (2.353%) tidak termasuk dalam Fornas. Evaluasi ini menggarisbawahi perlunya penyesuaian berkala terhadap restriksi peresepan obat, khususnya untuk pasien JKN, sesuai dengan perubahan Fornas, guna memastikan akses obat yang aman, efektif, dan ekonomis, serta peningkatan kualitas kesehatan.

---

The Republic of Indonesia Mininstry of Health Regulation No. 72 of 2016 highlights the importance of pharmacy services within patient-oriented healthcare systems in hospitals. Access to safe and affordable medications is crucial for enhancing the quality of healthcare. The National Health Insurance Program (JKN) strives to ensure healthcare access for all patient, with the National Formulary (Fornas) as a drug reference. The research method includes the collection and analysis of medication data at RSUPN Cipto Mangunkusomo. The results indicate there are some updates on JKN prescription drug restrictions: 12 drug items (0.941%) align with the 2021 Fornas Addendum, 1,233 items (96.706%) remain in accordance with the 2021 Fornas, and 30 items (2.353%) are not included in Fornas. This evaluation emphasizes the necesarry of periodic adjustments on prescription medicine restrictions, especially for JKN patients, in line with Fornas revisions, to ensure access to safe, effective, and cost-effective medications, as well as to enhance the quality of healthcare."

"Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Formularium Nasional merupakan daftar obat pilihan yang diperlukan dan wajib tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam memaksimalkan penggunaan obat, terutama pada obat gangguan saraf perlu disesuaikan dengan Formularium Nasional terbaru beserta Addendum terbaru, dengan melakukan evaluasi dan pembaruan data restriksi peresepan obat pasien Jaminan Kesehatan Nasional di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi dan pembaruan restriksi data peresepan obat di RSUPN Dr. Cipto Mangunkususmo, terdapat sebanyak 96,8% (1.251) termasuk dalam Fornas 2021 dan addendum terbaru, sebanyak 3,2% (41 item) mengalami pembaruan restriksi, dan sebanyak 0,1% (1 item) tidak tercantum di Fornas 2021 dan addendum terbaru sehingga perlu dilakukan pembaruan pada sistem informasi EHR (Electronic Health Record) RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.

---

Hospitals are health care institutions that organize comprehensive individual health services that provide inpatient, outpatient, and emergency services. The National Formulary is a list of selected drugs that are needed and must be available at health care facilities for the implementation of the National Health Insurance (JKN). In maximizing the use of drugs, especially in neurological disorders, it is necessary to adjust to the latest National Formulary along with the latest Addendum by periodically evaluating and updating the drug prescription restriction data of National Health Insurance patients at RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Based on the results of the evaluation and update of drug prescription restriction data at RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, there are 96.8% (1,251) included in the 2021 Fornas and the latest addendum, 3.2% (41 items) have updated restrictions, and 0.1% (1 item) are not listed in the 2021 Fornas and the latest addendum that must be updates at the EHR (Electronic Health Record) information system of RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo."

"Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Penggunaan obat dapat dikatakan rasional apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis, dalam dosis yang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup, dan dengan biaya yang terjangkau baik yang dapat dicapai dengan melakukan penulisan resep obat sesuai dengan Formularium Nasional ataupun Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN). Dengan adanya evaluasi kesesuaian peresepan obat, fasilitas kesehatan dapat mengetahui tingkat kepatuhan peresepan obat yang dapat membantu fasilitas pelayanan kesehatan dalam memaksimalkan anggaran perencanaan dan pengadaan obat secara efektif sehingga dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif retrospektif. Kesesuaian peresepan obat terhadap Formularium Nasional untuk pasien rawat jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres pada bulan Januari hingga Februari 2023 dapat dikatakan baik dengan dicapainya persentase kesesuaian sebesar 94,02%. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian peresepan obat antara lain tidak adanya ketersediaan atau alternatif obat lain yang dapat digunakan, kurangnya pengetahuan dokter mengenai obat-obat dan aturan peresepan yang terdapat di dalam Formularium Nasional, dan adanya kemungkinan pasien dengan keadaan darurat yang membutuhkan obat di luar dari Formularium Nasional. Beberapa obat yang diresepkan tidak sesuai dengan Formularium Nasional untuk pasien rawat jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres pada bulan Januari hingga Februari 2023 adalah Gliseril Guaiakolat 100 mg; Ambroksol 30 mg; Loratadin 10 mg; Piroksikam 10 mg; Gentamisin Salep Kulit 0,1%; Deksametason 0,5 mg; Vitamin C 1000 mg; Asiklovir Krim 5%; Borak Gliserol (GOM); Klorfeniramin Maleat 4 mg; dan Asetilsistein 200 mg.

---

The Public Health Center is the first level health facility that prioritizes promotive and preventive efforts. Drug use can be said to be rational if the patient receives the right drug for clinical needs, in a dose that meets the needs for a sufficient period of time, and at an affordable cost, which can be achieved by writing a drug prescription in accordance with the National Formulary or the National List of Essential Medicines. With the conformity evaluation of drug prescriptions, health facilities can determine the level of compliance with drug prescriptions which can assist health service facilities in maximizing the budget for planning and procuring drugs effectively. This research was conducted using a retrospective descriptive method. The suitability of drug prescriptions against the National Formulary for outpatients at the Kalideres District Health Center from January to February 2023 is categorized as good with a percentage of 94.02%. Some factors that cause drug prescription discrepancies include the unavailability or alternative drugs, doctor's lack of knowledge about drugs and the prescribing rules contained in the National Formulary, and patients' emergencies that need drugs outside the National Formulary. Some of the drugs prescribed are not in accordance with the National Formulary for outpatients at the Kalideres District Health Center from January to February 2023 are Glyceryl Guaiacolat 100 mg; Ambroxol 30 mg; Loratadine 10 mg; Piroxicam 10 mg; Gentamicin Skin Ointment 0.1%; Dexamethasone 0.5 mg; Vitamin C 1000mg; Acyclovir Cream 5%; Borax Glycerol; Chlorpheniramine Maleate 4 mg; and Acetylcysteine 200 mg."

"Formularium Nasional merupakan daftar obat terpilih yang disusun oleh Komite Nasional berdasarkan bukti ilmiah terkini, berkhasiat, aman, dan bermutu, sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, pemanfaatan formularium sebagai salah satu alat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan obat belum terlaksana secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian peresapan obat dengan formularium nasional pada pasien rawat jalan di Puskesmas Kecamatan Kalideres. Metode penelitian yang digunakan yaitu observasional deskriptif dengan rancangan cross-sectional yang dilakukan dalam sekali waktu. Sampel pada penelitian menggunakan data resep pada bulan Mei dan Juni 2022 dengan pengambilan sampel menggunakan teknik convenience sampling dan diperoleh sampel per hari sebanyak 5 resep obat dan total sampel penelitian yaitu 305 resep obat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peresepan obat di Puskesmas Kecamatan Kalideres periode Mei-Juni tahun 2022 termasuk dalam kategori baik atau sudah sesuai dengan formularium nasional dengan nilai persentase kesesuaian item obat dengan Formularium Nasional sebesar 95,04% pada bulan Mei dan sebesar 94,35% pada bulan Juni. Beberapa alasan dilakukannya pengadaan obat yang tidak terdaftar dalam formularium nasional antara lain sediaan obat yang tidak terdaftar dalam formularium nasional masih dibutuhkan untuk peresepan dokter, sediaan obat merupakan obat dropping/hibah, sediaan obat ada dalam formularium nasional namun bukan formularium nasional versi terbaru, dan sediaan obat tidak terdaftar dalam formularium nasional tetapi terdaftar dalam DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional).

---

The National Formulary is a list of selected medicines compiled by the National Committee based on the latest scientific evidence, efficacious, safe and quality, as a reference for writing prescriptions in the implementation of health services in the implementation of the National Health Insurance (JKN) program. However, the use of formularies as a tool to increase the efficiency of drug management has not been implemented optimally. This study aims to determine the level of conformity of drug absorption with the national formulary in outpatients at the Kalideres District Health Center. The research method used was descriptive observational with a cross-sectional design carried out at one time. The sample in the study used prescription data in May and June 2022 with sampling using a convenience sampling technique and samples were obtained per day of 5 drug prescriptions and the total research sample was 305 drug prescriptions. Researchers conducted a literature study to compare the use of prescription drugs with the list of drugs listed in the National Formulary which will assess the level of conformity in the form of a percentage. The results of the research show that drug prescribing at the Kalideres District Health Center for the period May-June 2022 is included in the good category or is in accordance with the national formulary with a percentage value of conformity of drug items with the National Formulary of 95.04% in May and 94.35% in June. Several reasons for procuring drugs that are not registered in the national formulary include drug preparations that are not listed in the national formulary which are still needed for doctor's prescription, drug preparations are dropping/grant drugs, drug preparations are in the national formulary but not the latest version of the national formulary, and supplies drugs are not listed in the national formulary but are listed in the DOEN (National List of Essential Medicines)."

"Dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan berupaya dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan aksesibilitas obat dengan menyusun Formularium Nasional (Fornas) yang digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan. Tujuan pengaturan obat dalam Fornas yaitu meningktakan mutu pelayanan kesehatan, melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi pengobatan sehingga tercapau penggunaan obat rasional. Diharapkan dengan dikehatuinya gambaran harga pembelian obat formularium nasional di Rumah Sakit Universitas Indonesia dapat membantu bagian penggadaan rumah sakit untuk mempertimbangkan dalam pengadaan obat-obat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasional dengan metode pengumpulan data retrospektif menggunakan data sekunder yag di dapat dari sistem informasi rumah sakit dan juga dari aplikasi apotek online. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 17 obat yang memiliki selisih harga yang lebih murah, dengan selisih nilai tertinggi adalah besar adalah tablet metilfenidat 10 mg, tablet kalsium laktat 500 mg, dan tablet beraprost 20 mcg.

---

In providing health services to the community through the National Health Insurance, the Ministry of Health strives to ensure the availability, affordability and accessibility of drugs by compiling the National Formulary which is used as a reference in health services in all health facilities. The purpose of regulating drugs in National Formulary is to improve the quality of health services, through increasing the effectiveness and efficiency of treatment so that rational drug use is achieved. It is hoped that by knowing the picture of the purchase price of national formulary drugs at the University of Indonesia Hospital, it can help the hospital procurement department to consider the procurement of certain drugs. This study uses a descriptive observational method with a retrospective data collection method using secondary data obtained from the hospital information system and also from the online pharmacy application. Based on the results and discussion, it can be concluded that there are 17 drugs that have a cheaper price difference, with the highest value difference being large, namely methylphenidate tablets 10 mg, calcium lactate tablets 500 mg, and beraprost tablets 20 mcg."

"Kesesuaian obat adalah obat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan di puskesmas diharapkan sama dengan obat yang tercantum dalam formularium nasional. Obat yang ada di puskesmas harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pelayanan pengobatan pada masyarakat di wilayah kerjanya. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif yaitu menggunakan data formularium puskesmas matraman tahun 2023. Persentase kesesuaian berdasarkan item obat pada formularium puskesmas di puskesmas kecamatan matraman tahun 2023 sebesar 70,28%. Ketidaksesuaian obat antara formularium nasional dengan formularium puskesmas matraman disebabkan oleh beberapa pertimbangan seperti puskesmas mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan kesehatan masyarakat setempat, banyaknya jumlah pasien yang datang ke puskesmas yang memerlukan penggunaan obat tersebut daripada obat yang ada di fornas, pemilihan dan pertimbangan klinis oleh dokter dan petugas kesehatan berdasarkan kondisi spesifik pasien.

---

Drug suitability means that the drugs used for health services at community health centers are expected to be the same as the drugs listed in the national formulary. The medicines available at the community health center must be adapted to the needs of medical services for the community in the work area. Data collection was carried out retrospectively, namely using the 2023 Matraman Community Health Center formulary data. The percentage of conformity based on drug items in the health center formulary in the Matraman sub-district health center in 2023 is 70.28%. The discrepancy between medicines between the national formulary and the Matraman Community Health Center formulary is caused by several considerations, such as the Community Health Center taking into account the preferences and health needs of the local community, the large number of patients coming to the Community Health Center who require the use of these drugs rather than the drugs available at the Fornas, selection and clinical considerations by doctors and staff. health based on the patient's specific condition."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pelaksanaan Formularium Nasional yang merupakan daftar obat-obatan yang menjadi acuan pemberian resep obat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Formularium Nasional dibuat dengan tujuan agar meningkatkan penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan. Namun pada praktiknya pelaksanaan Formularium Nasional belum sesuai dengan teori nya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalah, yaitu: 1. Bagaimana hubungan hukum, hak dan kewajiban dokter serta pasien ditinjau dari aspek hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia?; 2. Bagaimana pengaturan dan ruang lingkup Formularium Nasional?; 3. Bagaimana implikasi penerapan Formularium Nasional terhadap hubungan dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan? Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Formularium Nasional yang masih terbilang baru ini pada praktiknya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga masih perlu ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut agar dapat berjalan efektif terutama bagi pasien, sesuai dengan prinsip jaminan sosial.

---

The focus of this thesis is the implementation of National Formulary. National Formulary is a list of drugs which can be given to the patients who use the National Health Insurance program (Jaminan Kesehatan Nasional) organized by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan), a government?s health insurance. National Formulary is made with the aim to improve the rational use of medicines and improve the efficiency of the health care budget. But in practice the implementation of the National Formulary is not in accordance with its theory.

Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are :

1. How are relationships, rights and obligations of doctors and patients in terms of legal aspects and Indonesian Medical Ethics Code Indonesia ?;

2. What are the regulations and scope of the National Formulary in Indonesia?;

3. How is the implementation of the National Formulary of the doctor-patient relationship in health care?

In the end, the writer came to the conclusion that the implementation of the National Formulary are still relatively new in practice that still needs to be reviewed and evaluated further in order to be effective, especially for patients, in accordance with the principle of social insurance."

"Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan jaminan perlindungan kesehatan yang dikembangkan di Indonesia, dimana peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang komperhensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medisnya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut, Kementerian Kesehatan berupaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan aksesibilitas obat dengan menyusun Formularium Nasional (Fornas). Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2013, Fornas telah mengalami 4 kali revisi dan 7 kali perubahan (Adendum), baik dari segi jumlah item obat ataupun sediaan/kekuatannya. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menerapkan penggunaan Fornas pada pasien JKN juga perlu melakukan pembaruan data obat Fornas terhadap data obat Fornas terbaru. Laporan ini disusun bertujuan untuk memperbarui data terkait obat Fornas pada sistem EHR RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo terhadap Fornas edisi 2021 beserta adendumnya berdasarkan hasil tarikan dari sistem EHR pada 18 lokasi yang telah ditentukan, serta melakukan evaluasi terhadap penggunaan obat Fornas Periode Juli – Desember 2022 berdasarkan data obat Fornas yang telah diperbarui. Hasil dari pembaruan obat Fornas pada sistem EHR RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo diperoleh sebanyak 77 item obat kategori non Fornas yang sudah termasuk kedalam obat kategori Fornas dengan persentase pembaruan sebesar 4% dari total obat yang digunakan selama periode Juli – Desember 2022. Dengan adanya pembaruan terhadap obat Fornas ini diperoleh capaian rata-rata pelayanan resep obat Fornas pada periode Juli – Desember 2022 meningkat dari 96,07% menjadi 96,35%.

---

The National Health Insurance Program (JKN) is a health protection insurance developed in Indonesia, where participants will receive comprehensive health services (promotive, preventive, curative and rehabilitative) according to their medical indications. In order to support the implementation of the program, the Ministry of Health seeks to ensure the availability, affordability and accessibility of drugs by compiling the National Formulary (Fornas). Since it was first published in 2013, Fornas has undergone 4 revisions and 7 amendments (addendum), both in terms of the number of drug items or their dosage/strength. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo as an advanced level referral health facility that applies Fornas to JKN patients also needs to update Fornas drug data against the latest Fornas drug data. This report was prepared with the aim of updating data related to Fornas drugs in the EHR system of RSUPN Cipto Mangunkusumo on the 2021 edition of Fornas and its addendum based on the results of withdrawals from the EHR system at 18 predetermined locations, as well as evaluating the use of Fornas drugs for the period July - December 2022 based on updated Fornas drug data. The results of the Fornas drug update on the EHR system of RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo obtained 77 items of non-Fornas category drugs which were included in the Fornas category of drugs with a renewal percentage of 4% of the total drugs used during the period July - December 2022. With the renewal of Fornas drugs, the average achievement of Fornas drug prescription services in the July – December 2022 period increased from 96.07% to 96.35%."