Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang pada pemilihan tersebut, untuk itu skripsi ini menguraikan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan untuk mengadili sengketa Pemilu

---

This paper isto discussthe implementation of the General Election of President and Vice President directly by the people after the 1945 changes that have been implemented since the election of President and Vice President in 2004. Election directly in the exercise of democracy by the people, allowing the emergence of disputes in the implementation and counting in determining the winner in the elections, for this thesis outlines the procedures for dispute resolution election of President and Vice President of the Constitutional Courtas ajudicial institution authority to adjudicate disputes elections."

"ABSTRAKSkripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang pada pemilihan tersebut, untuk itu skripsi ini menguraikan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan untuk mengadili sengketa Pemilu

---

ABSTRACTThis paper isto discussthe implementation of the General Election of President and Vice President directly by the people after the 1945 changes that have been implemented since the election of President and Vice President in 2004. Election directly in the exercise of democracy by the people, allowing the emergence of disputes in the implementation and counting in determining the winner in the elections, for this thesis outlines the procedures for dispute resolution election of President and Vice President of the Constitutional Courtas ajudicial institution authority to adjudicate disputes elections"

"Skripsi ini membahas mengenai sistem pemilihan umum baru yang akan diterapkan di Indonesia dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut timbul karena adanya permohonan pengujian undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Adanya perubahan sistem menandakan sistem yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Demikian pula dengan pemilihan umum, perubahan terhadap sistemnya menandakan sistem yang lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan karena tidak mencapai tujuan yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu setiap warga negara yang merasa dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang, dapat mengajukan permohonan pengujian undangundang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden yang terpisah menghabiskan dana yang sangat besar dan memberikan dampak yang negatif terhadap sistem pemerintahan presidensial. Mahkamah Konstitusi menerima alasanalasan pencabutan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut, sehingga mulai 2019 pemilihan umum akan dilakukan secara serentak. Putusan tersebut memiliki urgensi yang cukup penting dan diharapkan menimbulkan implikasi positif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu efisiensi dana untuk pelaksanaan pemilihan umum dan memperkuat sistem presidensial.

---

This thesis discusses the new electoral system to be implemented in Indonesia related with the decision of the Constitutional Court. The decisions arise because of the judicial review petition of president and vice president regulation. The change of the system indicates that the old system was considered no longer appropriate to the needs. Similarly, elections, changes to the system indicating that the old system is no longer adequate and therefore do not achieve the goals mandated by the constitution. Therefore every citizen who feels aggrieved by the enactment of a law, may file a petition for the law towards the Constitution of 1945. In this case the legislative elections and the presidential elections which are considered separate spend much more costs and create negative impact for presidential system. Constitutional Court accepts the reasons for the revocation of several articles in the law. So in 2019, elections will be conducted simultaneously. The decisions have a significant urgency and expected positive implications of the system of government in Indonesia, such as funds savings of electoral execution and strengthen the presidential system. "

"Penelitian ini ingin menganalisis kekalahan Ratu Ati Marliati pada pilkada Cilegon dan kemenangan Ratu Tatu Chasanah pada pilkada Kabupaten Serang. Padahal kedua petahana dari dua dinasti politik di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang memiliki beberapa kesamaan, baik latar belakang keluarga maupun dukungan politik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan mereka berbeda nasib dalam pilkada serentak pada 2020 di kedua wilayah ini. Penelitian menggunakan teori boundary control Gibson (2012), dan dilengkapi dengan analisis strategi informal dan ilegal dari Buehler (2018) dan permainan tertutup (closed game) dari Behrend. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor kekalahan Ratu Ati disebabkan kegagalan dalam menerapkan strategi boundary strengthening, yang kemudian diiringi dengan keberhasilan oposisi menerapkan strategi boundary opening. Faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan itu adalah ketiadaan aktor utama, konflik kepentingan elit partai, kontrol politik yang lemah, mesin politik tidak bekerja optimal, tidak ada akses terhadap elit partai di pusat, dan banyaknya kompetitor. Sedangkan faktor kemenangan Tatu Chasanah karena dia berhasil menerapkan boundary strengthening. Hal ini tampak dari besarnya dukungan partai politik, memobilisasi dukungan baik dari birokrasi maupun dari kelompok-kelompok masyarakat, sehingga mampu mengubah arena permainan menjadi tidak kompetitif. Hal ini memperkuat teori dari Gibson mengenai strategi boundary strengthening dan strategi boundary opening di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.

---

This study wants to analyze the defeat of Ratu Ati Marliati in the regional elections in Cilegon and the win of Ratu Tatu Chasanah in the regional elections of the Serang Regency. Even though the two incumbents from these two political dynasties have several things in common, both from family backgrounds and political support. This happened due to several factors that caused them to have different fates in the simultaneous local elections in 2020 in these two regions. The research uses Gibson's boundary control theory (2012) and is complemented by an analysis of informal and illegal strategies from Buehler (2018) and closed games from Behrend. Using a qualitative method, this research shows that Ratu Ati's defeat was caused by the failure to apply the boundary- strengthening strategy, which was followed by the success of the opposition in implementing the boundary-opening strategy. The factors that led to the defeat were the absence of the main actors, the conflict of interests of the party elites, weak political control, the political machine did not work optimally, there was no access to party elites at the center, and there were many competitors. Besides, Tatu Chasanah's winning factor because she succeeded in implementing boundary strengthening. This can be seen from the huge support of political parties, mobilizing support from both the bureaucracy and community groups, to turn the playing field into an uncompetitive one. This strengthens Gibson's theory regarding the boundary strengthening strategy and the boundary opening strategy in Cilegon City and Serang Regency."

"Studi mengenai kemenangan Partai Demoknlsi Indonesia perjuangan (PDl-P) dalam meraih suara pada pemilihan umum 1999 di Kota Cilegon propinsi Banten ini, menjadi panting karena akan memberikan penjelasan tentang sebab-sebab ya.ng mempengaruhi para pemilih dalam memberikan suaranya kepada partai pelitik pada saat pemllihan umum.Penelitian ini difokuskan pada besarnya perolehan suara yang dapat diraih oleh Partai Dcmokrasi Indonesia Pcrjuangan (PDI-P) dalam pemilihan umum 1999 di Kota Ci!egon dan faktor-faktor signifikan yang menyebabkan kemenangan tersebut. UAntuk menjawab permasalahan tersebut dipergunakan konsep-konsep dalam menganalisa kemenangan tersebut adalab konsep kampanye politik dan kelompok sosial, untuk melihat hagaimana mobilisasi partai derigan isu populisme; konsep perilaku pemilih, untuk melihat identifikasi partai, konsep idoologi politik, untuk melihat bagaimana sentimen politik.Dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka, dikumpulkan data­data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari analisa tersebut, penulis menemukan bahwa kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemilihan umum 1999 di kota Cilegon- Banten dalam perolehan suara sebesar 23,70%. Dan tiga factor signifikan yang menyebabkan kemenangan partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam meraih suara pada pemilihan umum 1999 di Cilegon adalah 1) mobilisasi partai dengan isu populisme 2) identifikasi partai 3) sentiment politik."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis peran urang-urang lapau sebagai calo politik dalam membantu kandidat legislatif untuk memenangkan kursi dalam pemilihan legislatif Pariaman 2014. Secara khusus, penelitian ini mengajukan pertanyaan tentang bagaimana urang-urang lapau berperan sebagai calo politik dalam menavigasi kandidat legislatif yang mereka dukung untuk memenangkan pemilihan. Bassicaly penelitian ini berpendapat bahwa urang-urang lapau memainkan peran penting dalam memediasi kandidat legislatif dan pemilih mereka. Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menerapkan teori broker politik seperti yang diusulkan oleh Auyero, Komito, dan Zarazaga. Selain itu, tesis ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti surat kabar, peraturan, dan publikasi media online. Penelitian ini menemukan bahwa urang-urang lapau memainkan peran pialang mereka di empat akun. Pertama, mereka menggambarkan jaringan dukungan politik. Kedua, mereka memberikan informasi mengenai kondisi sosial, peluang politik dan ancaman. Ketiga, mereka memberikan layanan kepada masyarakat. Keempat, mereka bertindak sebagai propagandis yang disewa untuk para kandidat. Sebagai ganti layanan oleh urang-urang lapau kepada kandidat legislatif, mereka menerima manfaat seperti pekerjaan dan uang. Itulah empat peran yang membantu kandidat legislatif memenangkan pemilu.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the role of urang-urang lapau as political brokers in helping legislative candidates to win the seats in 2014 Pariaman legislative election. In particular, this research asks the question of how urang-urang lapau play a role as political brokers in navigating their supported legislative candidates to win the election. This research bassicaly argues that urang-urang lapau plays significant role in mediating legislative candidates and their voters. In order to answer the above question, this research applies the theories of political brokerage as proposed by Auyero, Komito, and Zarazaga. In addition, this thesis employs qualitative and case study method and gathers the data through in-depth interviews and analyses of secondary data such as newspapers, regulations, and media online publication. This research finds that urang-urang lapau play their brokerage roles in four accounts. First, they portray networks of political support. Second, they provide information concerning societal conditions, political opportunities and threats. Third, they provide services to the society. Fourth, they act as hired propagandist for candidates. In exchange of the services by urang-urang lapau to legislative candidates, they receive benefits such as jobs and money. Those are four roles that help legislative candidates won the election."