Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien yang terdapat dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan melihat adakah materi muatan yang sama antara peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode pengambilan data menggunakan deskriptif kualitatif kemudian dianalisis menggunakan segitiga kebijakan. Data yang didapatkan menggunakan jenis data sekunder berupa undang-undang, risalah, rancangan undang-undang dan naskah akademik. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengulangan hal yang sama dengan makna yang sedikit berbeda pada materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien dalam tiga undang-undang tersebut. Diperlukan adanya tataurutan perundangan yang seharusnya dilakukan sesuai pedoman pembentukan perundang-undangan sehingga tercipta konsistensi dan sinkronisasi antar peraturan. Selain itu, untuk meminimalkan pengulangan hal yang sama maka dalam proses pembuatan perundang-undangan diperlukan analisis kemiripan.

---

This thesis discusses about patient's rights and obligations in regulation of law No. 29 in 2004 about Medical Practice, law No. 38 in 2014 about Nursing, and law No. 44 in 2009 about Hospital by looking overlapping material between regulations. This study uses library research, using qualitative on data collection method descriptive base with triangle policy. Use secondary data types. The results of the study is that there are overlap in the material content of the patient's rights and obligations in the law. Required rules of legislation that should be carried out using guidelines for establishing legislation so as to create consistency and synchronization between regulations. to minimize repetition of the same thing, in the process of making legislation analysis of similarities is needed."

"Pengaturan pendidikan kedokteran saat ini diatur dalam tiga buah undang-undang, yaitu UU No. 29 Tahun 2004 (UU Pratik kedokteran), UU No. 12 Tahun 2012 (UU Pendidikan Tinggi), dan UU No. 20 Tahun 2013 (UU Pendidikan Kedokteran). Ketiga undang-undang tersebut mengatur mengenai penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, dan dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter. Ketiga substansi ini telah diatur dalam jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan delegasi yang berbeda serta diimplementasikan oleh instansi yang berbeda juga yaitu Kementerian Pendidikan dan Konsil Kedokteran Indonesia. Kondisi seperti ini menyebabkan adanya potensi disharmoni di antara UU Praktik Kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Kedokteran. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini menguraikan permasalahan mengenai kesesuaian antara pengaturan penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, serta dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter dalam UU Praktik Kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Kedokteran dari sisi teks peraturan, doktrin hukum, dan aspek implementatif agar menghadirkan kepastian hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian penormaan dalam UU Praktik kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Kedokteran dalam pengaturan penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, dan dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter sampai dengan peraturan delegasi dari ketiga undang-undang tersebut. Undang-undang ini memiliki hierarki yang sama dalam tata urutan perundang-undangan. Dari sisi materi muatan terdapat harmonisasi antara UU Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Kedokteran, namun harmonisasi tidak terjadi antara UU Praktik Kedokteran dengan undang-undang lainnya. Oleh karenanya untuk memberikan kepastian hukum akibat adanya disharmoni antara UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran serta UU Pendidikan Tinggi, perlu adanya ketaatan terhadap pelaksanaan asas lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi priori dan konsistensi dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

---

The regulation of medical education is currently regulated in three laws, Law Number 29 of 2004 (Law of Medical Practice), Law Number 12 of 2012 (Law of Higher Education), and Law Number 20 of 2013 (Law of Medical Education). The three laws regulate the establishment of medical professional education standards, medical competency tests, and medical professional education graduation documents. These three substances have been regulated in different types and forms of delegation legislation and implemented by different agencies, namely the Ministry of Education and the Indonesian Medical Council. This condition creates the potential for disharmony between the Medical Practice Law, the Higher Education Law, and the Medical Education Law. This research using a normative juridical method describes the problem of conformity between setting standards for medical professional education, medical competency tests, and graduation documents for medical professional education in the Medical Practice Law, Higher Education Law, and Medical Education Law from the perspective of regulatory texts, legal doctrine, and implementation aspects in order to provide legal certainty. The results of the study found that there were inconsistencies of norms in the Law on Medical Practice, the Law on Higher Education, and the Law on Medical Education in the setting of standards for medical professional education, medical competency tests, and graduation documents for medical professional education up to the delegation regulations of the three laws. This law has the same hierarchy in the order of legislation. In terms of content, there is harmonization between the Law on Higher Education and Medical Education, but harmonization does not occur between the Law on Medical Practice and other laws. Therefore, in order to provide legal certainty due to disharmony between the Medical Practice Law and the Medical Education Law and the Higher Education Law, it is necessary to adhere to the implementation of the principles of lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi prioriand consistency in implementing conviction."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pasal-pasal terkait pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Rangkaian regulasi tersebut secara tekstual mengalienasi hak-hak perempuan lajang atas pemenuhan HKSR mereka, karena hanya perempuan menikah saja yang berhak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosio-legal, dengan menganalisis implikasi dari pasak-pasal dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut melalui pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1. Rangkaian regulasi kesehatan seksual dan reproduksi yang berlaku berpotensi menjadi justifikasi untuk menolak perempuan lajang yang ingin mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi; 2. Rangkaian regulasi yang ada berperan dalam penegakan stigma negatif yang menyelubungi pemenuhan HKSR bagi perempuan lajang; dan 3. Perlunya rangkaian regulasi yang sensitif dengan isu gender dan harusz inklusif bagi semua perempuan dan tidak hanya merujuk kepada pengalaman perempuan berstatus menikah.

 

---

This research aims to analyze the laws around Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Law on Health (Law No. 36/2009), Government Regulation on Reproductive Health (Government Regulation No. 61/2014) and Minister of Health Regulation on Health Services during Pre-Pregnancy, Pregnancy, Childbirth and Post-Childbirth, Contraceptive Services and Sexual Health Services (Minister of Health Regulation No. 97/2014). These laws and regulations textually alienate unmarried women and their sexual and reproductive health rights since the laws only recognizes sexual and reproductive health rights for married women. The method used to conduct this research is socio-legal method, which analyzes the implication that comes from the aforementioned laws and regulations through qualitative approach. This research finds: 1. The laws and regulations on sexual and reproductive health has the potential to justify any medical facility to reject unmarried women that wanted to access sexual and reproductive healthcare; 2. The existing set of law and regulations has a role in upholding the negative stigma surrounding SRHR for unmarried women; and 3. There is a need for a set of laws and regulations that are sensitive to gender issues and that it should be inclusive to all women and not only centered around the experience of married women.

 

"

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan pasien terhadap penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang dapat menimbulkan wabah. Penulis mengajukan dua pokok permasalahan: Pertama, mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pasien penderita virus Zika di Indonesia. Sedangkan kedua, mengenai perbandingan hukum terhadap perlindungan dan penanganan pasien penderita virus Zika berdasarkan Hukum Kesehatan Indonesia dan Uganda.Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara, wawancara ini bertujuan untuk memberikan paparan mengenai perlindungan hukum yang berlaku dan penanganan pasien penderita virus Zika di Indonesia daklam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB.Hukum yang dianalisis untuk diperbandingkan berdasarkan prinsip hukum kesehatan berupa peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah beserta Kementerian Kesehatan mengenai penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB di Indonesia dan Uganda. Dari paparan tersebut kemudian dapat ditemukan apa saja aspek-aspek perlindungan pasien yang masih belum diatur dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB.

---

This thesis discusses the protection of patients against infectious disease caused by a virus that can cause epidemic/outbreaks. The author proposes two main issues: First, regarding the regulation of the legal protection of patients with Zika viral in Indonesia. While the second, comparative law regarding the protection and care of patients with Zika viral based Health Law Indonesia and Uganda.By using the method of literature research that combined with interviews, interview is aimed to provide exposure to the applicable legal protection and care of patients with Zika viral in Indonesia in order to prevent and control infectious diseases that can cause epidemic/outbreaks.Laws were analyzed for comparison based on the principle of health law in the form of regulations made by the Government and the Ministry of Health regarding communicable diseases that can cause epidemic/outbreaks in Indonesia and Uganda. After such an exposure can then be found to any aspects of patient protection is still not regulated in prevention and control of infectious diseases that can cause epidemic/outbreaks."

"Makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong setiap orang untuk terus melakukan berbagai eksperimen baru untuk melengkapi ilmu pengetahuan yang sudah ada. Namun di lain pihak, eksperimen-eksperimen yang dilakukan tersebut membuat sebagian orang yang tidak mengikuti perkembangan ilmu tertinggal jauh. Salah satu bidang yang mengalami kemajuan ilmu pengetahuan adalah bidang kedokteran. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran bertumpu pada eksperimen yang dilakukan, termasuk eksperimen yang dilakukan pada manusia sebagai obyeknya. Eksperimen yang melibatkan manusia sebagai obyek eksperimen tidak dapat dihindarkan, walaupun telah dilakukan eksperimen pada hewan percobaan, karena perbedaan species antara keduanya. Sebelum melakukan eksperimen ini, terlebih dahulu harus terdapat kesepakatan antara subyek eksperimen dan obyek eksperimen yang dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian. Mereka dapat memperjanjikan sendiri halhal yang telah disepakati bersama, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam perjanjian tersebut terdapat semua hak dan kewajiban para pihak, dimana mereka harus mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati bersama. Salah satu hal penting dalam pelaksanaan eksperimen adalah persoalan Informed Consent, menyangkut informasi yang diberikan subyek eksperimen dan persetujuan dari obyek eksperimen. Dalam memberikan persetujuannya, obyek eksperimen harus dalam keadaan bebas dan terlepas dari intervensi apapun. Informed Consent ini juga harus diterapkan dalam uji klinik pemakaian obat baru, setelah diadakan eksperimen terhadap hewan percobaan. Studi ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara."

"Salah satu imbas adanya AFTA 2010 (Asean Free trade Area) adalah semakin luasnya aspek perdagangan dunia. Aliran perdagangan yang terjadi tidak hanya aliran barang publik, tetapi juga perdagangan jasa termasuk jasa tenaga kesehatan yang dapat mengakses dengan bebas ke berbagai negara. Tujuan: Melakukan review terhadap substansi kebijakan tentang pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing, dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna pelayanan kesehatan yang ditangani oleh tenaga kesehatan asing. Metode: Mereview dokumen-dokumen kebijakan dengan pendekatan normatif dan prediktif menggambarkan mengenai bentuk dan implementasi kebijakan terkait perencanaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA) di Indonesia. Hasil: Kajian menemukan 7 (tujuh) ragam peraturan kebijakan mendasar dalam pengaturan tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA) yang meliputi perijinan, sertifikasi dan registrasi, kompetensi, area kegiatan, pembatasan waktu, kompensasi, dan sanksi. Saran: Diperlukan sosialisasi terkait TKWNA antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Dalam Negeri termasuk kantor imigrasi."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Pasien dan Dokter terkait suatu tindakan medis yang berpotensi menyebabkan Stevens-Johnson Syndrome. Hasil penelitian menemukan bahwa Stevens-Johnson Syndrome adalah sebuah resiko medis, dimana Dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila segala tindakan yang dilakukan Dokter terhadap Pasien telah sesuau dengan hukum yang berlaku. Namun demikian, pasal tertentu pada hukum yang berlaku terkait Stevens-Johnson Syndrome masih perlu diperbaiki karena dapat menimbulkan multitafsir.

---

This undergraduate thesis discusses the legal protection for patients and doctors regarding a medical action that has the potential to cause Stevens-Johnson Syndrome. The results of the study found that Stevens-Johnson Syndrome is a medical risk, whereby doctor cannot be held accountable for law if all actions taken by the doctor to the patient are in accordance with the applicable law. However, certain articles on the applicable law regarding Stevens-Johnson Syndrome still need to be improved because they can lead to multiple interpretations."

"ABSTRAKSetiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan. Jika individu sakit, maka ia akan mencari cara untuk kembali sehat dan memperolehnya lewat pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan umumnya dibagi ke dalam pelayanan medis dan pelayanan nonmedis. Pelayanan nonmedis ini merupakan pelayanan kesehatan tradisional yang tumbuh dan berkembang dari kepercayaan dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat. Penyedia pelayanan kesehatan tradisional ini terbagi menjadi tenaga kesehatan tradisional dan penyehat tradisional. Penyehat tradisional ini menarik untuk dibahas sebab memiliki batasan wewenang upaya kesehatan yaitu upaya preventif dan promotif saja. Walaupun memiliki batasan, penyehat tradisional tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap klien melalui transaksi terapeutik antara kedua belah pihak. Pelanggaran terhadap hak klien oleh penyehat tradisional tentu harus ditindaklanjuti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini akan mengambil Putusan sebagai bahan analisa kasus. Kasus akan membahas seorang penyehat tradisional melakukan tindakan asusila terhadap klien ketika sedang berpraktik. Berdasarkan kasus ini, maka tanggung jawab hukum seorang pengobat tradisional dapat dilihat berdasarkan tiga rumusan masalah. Pertama bagaimana wewenang yang dimiliki penyehat tradisional, kedua bagaimana bentuk hubungan dan tanggung jawab penyehat tradisional dan klien. Ketiga bagaimana bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap penyehat tradisional. Dapat disimpulkan masih terdapat penyehat tradisional yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga mereka melakukan pelanggaran terhadap kliennya. Peraturan perlu mengatur kompetensi lebih terperinci seperti kompetensi dan standardisasi pendidikan supaya penyehat tradisional berpraktik dengan benar sesuai kompetensinya dan hak klien untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak dan sesuai kebutuhan dapat terpenuhi.

---

ABSTRACTEveryone has the right to health. If the individual become ill, then he she will find a way to get back his her health and get it through health care. Health services generally divided into medical services and nonmedical services. This nonmedical service is a traditional medicine that grows and evolves from the beliefs and traditions of the community. These traditional medicine providers are divided into traditional medicine Practitioners and Complementary Medicine Practitioners. This Traditional medicine Practitioner interesting to be discussed because it has limitation for its healh effort, which is only preventive and promotive effort only. Despite its limitations, they still have legal responsibility to clients through therapeutic transactions between the two parties. Violations of Clients rsquo rights by the traditional medicine practitioner must be followed up. This research is analytical descriptive with normative juridical approach. This research will use Verdict as the case analysis material. The case will discussed a traditional medicine practitioners performs immoral acts against clients while practicing. Based on this case, the legal responsibility of Traditional Medicine Practitioners can be seen based on three problem formulations. First, what is the authority that traditional medicine practitioners have, secondly what forms of relationships and responsibilities of the traditional medicine practitioners and client. Third is how the form of supervision and guidance to the traditional medicine practitioners. It Can be concluded there are still traditional medicine practitioners who have not met the competency standards so that they violate the client. Regulations needs to regulate more detailed competencies such as standardization of education in order for traditional medicine practitioners to properly practice and the rights of clients to obtain appropriate medical services will be fulfilled. "