Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan pereknomian suatu negara. Fungsi utama Bank menurut Pasal 3 Undang-Undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (fungsi intermediary). Sebagai Lembaga Keuangan yang berorientasi pada bisnis, bank juga memiliki berbagai jenis usaha selain dari fungsi utama yang disebutkan sebelumnya, salah satunya adalah untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lain (transfer dana). Bentuk layanan transfer dana yang disediakan oleh Bank terdiri dari berbagai jenis antara lain transfer dana ke dalam atau luar negeri, pindah buku, real time gross settlement, dan kliring yang masing-masing dilakukan oleh Bank dengan penuh kehati-hatian. Tidak hanya bank, para nasabah juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi itikad baik dalam melakukan pemindahan serta penerimaan dana. Terdapat sebuah kasus yang terjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Medan dimana salah seorang petugasnya lalai dalam melakukan setor kliring sehingga dana tersebut tidak terkredit pada rekening penerima. Pihak penerima dana salah setor kliring tersebut telah menggunakan seluruh dana dan gagal untuk mengembalikan sebagian dana. Penelitian ini akan menganalisis pengaturan transfer dana berdasarkan hukum perbankan di Indonesia yang mana tersebar dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perbankan dan Transfer Dana serta beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu akan lebih lanjut menganalisa pertanggungjawaban penerima salah transfer dana dalam mengganti rugi kepada Bank meskipun perbuatan tersebut diawali dari kelalaian petugas bank.

---

Banking institution is one of the financial institutions that has strategic value in the economic life of a country. According to Article 3 of the Banking Law of Indonesia, The main function of the Bank is to collect and distribute public funds (intermediary function). As a business-oriented Financial Institution, bank also has various types of businesses apart from the aforementioned main functions, one of which is to move funds from one account to another (transfer of funds). The form of fund transfer which provided by the Bank consist of various types, including domestic or international fund transfer, overbooking, Real Time Gross Settlement, and clearing, which carried out by the Bank with good faith. Not only bank but also customer need to apply the precautionary principle and uphold good faith in transferring and receiving funds. There was a case occurred at Medan Branch of PT Bank Negara Indonesia (Persero) where one of its officers neglected to conduct a clearing deposit so the funds were not credited to the beneficiary's account. The (wrong) recipient of clearing deposit has used all the funds and failed to return some of the funds. This study will analyze the regulations fund transfer based on banking law in Indonesia which regulate in various types of legislation such as the Banking and Funds Transfer Law and several regulations issued by Bank Indonesia and Financial Services Authority. In addition, it will further analyze the responsibility of the (wrong) recipient transfer of funds to the Bank though the act was conducted by the negligence of the bank officer."

"Terdapat Akta Penegasan Pengoperan dan Penyerahan Hak yang dibuat oleh Notaris sebagai penegasan pengikatan jual beli (perjanjian obligatoir) berdasarkan surat pernyataan di bawah tangan terhadap objek perjanjian yang masih terikat dengan perjanjian kredit (prinsipil) dan dibebankan dengan hak tanggungan (accessoir) sebagai hak kebendaan. Akta tersebut tidak diberitahu dan tidak memiliki persetujuan dari kreditur sebagai prosedur adanya peralihan hak, sehingga mengakibatkan batal demi hukum berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Klausul pada perjanjian kredit yang tidak terpenuhi, sehingga melanggar syarat objektif perjanjian. Selain itu, tidak terdapat itikad baik yang dilakukan oleh penjamin, dikarenakan penjamin telah menjual kembali objek perjanjian tersebut kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan wanprestasi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh penggugat selaku pembeli pertama tidak diberikan oleh Pengadilan, yang seharusnya Penggugat diperhatikan hak-haknya terkait Akta dimana Penggugat telah membayar lunas kepada Tergugat. Sementara itu Notaris sebagai pembuat Akta telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini undang-undang jabatan notaris. Saran dalam tesis adalah Majelis Hakim seharusnya memperhatikan hak-hak Penggugat terkait materil dan imateriil. Selain itu perlunya sistem Teknologi integrasi terkait perjanjian kredit dimana tujuannya agar memudahkan para pihak yang mendaftarkan pengikatan jual beli melalui sistem integrasi sehingga tidak ada kepentingan yang tumpang tindih (overlapping).

---

There is a Deed of Confirmation of Transfer and Transfer of Rights made by a Notary as a confirmation of a sale and purchase agreement (obligatory agreement) based on a handwritten statement against the object of the agreement that is still bound by the credit agreement (principal) and is charged with an accessoir as a material right. The deed was not notified and did not have the approval of the creditor as a procedure for transfer of rights, resulting in legal nullification based on the decision of the West Java High Court. The clause on the credit agreement is not fulfilled, thus violating the objective terms of the agreement. In addition, there is no good faith carried out by the surety, because the guarantor has resold the object of the agreement to a third party, giving rise to default. This research method uses normative juridical research, research typology uses descriptive analytical. The results of the study concluded that the legal protection provided by the plaintiff as the first buyer was not provided by the Court, which should have paid attention to the Plaintiff's rights related to the Deed in which the Plaintiff had paid in full to the Defendant. Meanwhile, the Notary as the deed maker has complied with the statutory regulations, especially in this case the notary office law. The suggestion in the thesis is that the Panel of Judges should pay attention to the rights of the Plaintiff regarding material and immaterial. In addition, there is a need for an integrated technology system related to credit agreements where the aim is to make it easier for the parties to register sale and purchase agreements through the integration system so that there are no overlapping interests."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi implementasi pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah yang berlarut-larut penyelesaiannya dan menjadi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2011, dimana sampai dengan saat ini belum selesai ditindaklanjuti. Penelitan ini menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif dan strategi penelitian single studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemindahtanganan barang milik negara telah sesuai dengan PMK 165/PMK.06/2016 dan Logic Model Theory namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Berlarut-larutnya penyelesaian pemindahtanganan ini disebabkan karena calon penerima hibah (masyarakat/Pemerintah Daerah) tidak berkenan menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima hibah. Perlu dilakukan perubahan rencana pemindahtanganan dari semula melalui proses hibah, agar dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan atau melakukan penghapusan barang milik negara dengan alasan sebab-sebab lain.

---

This study aims to evaluate the implementation of the transfer of state-owned asset through a grant and became the findings of an examination by the Supreme Audit Agency in 2011, which until now has not been followed up. This research uses a descriptive qualitative analysis method and a single case study research strategy. The results of the study show that the implementation of the transfer of state-owned asset is in accordance with PMK 165/PMK.06/2016 and Logic Model Theory but has not been optimal in its implementation. The protracted settlement of this transfer was due to the fact that the prospective grant recipients (the community/local government) did not wish to submit a statement of willingness to accept the grant. It is necessary to change the transfer plan from the original through the grant process, so that the transfer is carried out through sales or write-off of state-owned asset for other reasons."

"Skema targeted dalam program bantuan tunai masih diperdebatkan karena skema ini rentan dengan mistargeting dan inequity, yang mungkin berimplikasi pada disharmoni sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami perdebatan ini dengan mengeksplorasi dua program utama bantuan tunai di Indonesia, yaitu CCT-PKH dan UCT-BLT. Untuk memberikan gambaran yang utuh, saya mengkaji implikasi program terhadap modal sosial, baik dari segi efek partisipasi program maupun efek samping dari mekanisme targeted, yaitu spillover untuk non-penerima, mistargeting, dan pelanggaran horizontal equity. Secara keseluruhan, evaluasi kedua program menunjukkan bahwa skema targeted masih memberikan dampak positif terhadap modal sosial, terutama bagi penerima manfaat. Dalam konteks Indonesia, program CCT-PKH tampaknya lebih menguntungkan daripada UCT-BLT. Program CCT-PKH terbukti tidak memicu dampak negatif pada non-penerima. Sebaliknya, masalah exclusion error dan horizontal inequity pada UCT-BLT yang berskala besar berpotensi berhubungan dengan penurunan modal sosial komunitas. Hasil ini menyiratkan bahwa mekanisme penargetan di masa depan perlu diprioritaskan untuk meminimalkan masalah ini, terutama ketika pemerintah bermaksud untuk mempertahankan program berskala besar atau kembali memperluasnya, seperti dalam konteks pandemi.

---

The targeted scheme in the cash transfer program is disputed because this scheme is still prone to mistargeting and inequity, which might imply social disharmony in the community. Therefore, this study aims to clarify this debate by exploring two main cash transfer programs in Indonesia, the CCT-PKH and UCT-BLT. To provide a complete picture, I examine the program implication on social capital, either in terms of participation effect or unintended consequences of targeted mechanism, namely the spillover for non-beneficiary, mistargeting, and horizontal equity violation. Overall, both program’s evaluation indicates that the targeted scheme still produces a positive impact on social capital, especially for the beneficiaries. However, the CCT-PKH seems more advantageous than UCT-BLT in the Indonesian context. There is no evidence that the CCT-PKH generates a negative spillover on non-beneficiaries. In contrast, the program exclusion error and inequity in large-scale UCT-BLT potentially associate with lower social capital. These results imply that future targeting mechanisms should be prioritized to minimize these problems, especially when the government intends to maintain the large-scale program or re-expand it, such as in the pandemic context."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa implementasi Fund Transfer Pricing (FTP) akan membantu proses bisnis perbankan. Dengan FTP, manajemen bisa mendapatkan informasi mengenai kontribusi unit bisnis, produk atau kriteria lain sebelum membuat keputusan strategis. Informasi tersebut biasanya dalam bentuk perhitungan tingkat profitabilitas produk, unit, dan lainlain. FTP sering juga disebut dengan harga internal dan terkait dengan repricing date, maturity dan durasi produk dana atau kredit. Konsep ini juga bisa membantu bank dalam pengelolaan risiko likuiditas dan suku bunga dengan menempatkannya pada unit yang tepat.

---

The purpose of this study is to prove that Fund Transfer Pricing (FTP) implementation will support the banking business. With FTP, Senior Management will have the information about income contribution of business unit, product or other criterias before make a strategic decisions. That information could be presented as profitability analysis of product, business unit, etc. FTP also called as internal pricing and related with repricing date, maturity and duration of funding or lending product. This concept also help bank to manage liquidity risk and interest rate risk by assigned them to the right unit."

"Pada tahun 2014, OECD mengeluarkan TP documentation deliverable mengenai Rencana Aksi 13 (re-examine transfer pricing documentation). Indonesia sebagai negara G-20 yang ikut mendukung rencana aksi tersebut tentunya memiliki kebijakan dalam menanggapi perubahan tersebut. Hal ini tentu berpengaruh terhadap peraturan domestik, dalam hal ini yaitu PER 32/PJ/2011 tentang Prinsip Kewajaraan dan Kelaziman Usaha dan berdampak pada kasus transfer pricing yang masih menjadi isu utama di Indonesia. Penelitian ini membahas perbandingan dokumentasi transfer pricing ketentuan PER 32/PJ/2011 dan rencana aksi 13 base erosion profit shifting ditinjau dari asas kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan local files telah terakomodir dalam PER 32/PJ/2011 sedangkan ketentuan country by country reporting sama sekali belum diatur dalam PER 32/PJ/2011. Rencana Aksi 13 memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan sesuatu kewajiban serta hak tertentu bagi Wajib Pajak dan otoritas pajak.

---

In 2014, the OECD issued a TP documentation deliverables on an Action Plan 13 (re-examine the transfer pricing documentation). Indonesia as the G-20 countries are supporting the action plan must have a policy in response to these changes. This would affect the domestic legislation, in this case, namely PER 32 / PJ / 2011 on the arm`s length principle and impact on transfer pricing cases is still a major issue in Indonesia. This study discusses the comparison of transfer pricing documentation provisions PER 32 / PJ / 2011 with an action plan 13 base erosion of profit shifting. The approach used is qualitative descriptive method. These results indicate that the provision of local files have been accommodated in PER 32 / PJ / 2011 while the provision of country-by-country reporting is not yet set in PER 32 / PJ / 2011. Action Plan 13 provides legal certainty can give something obligations and guarantees certain rights for taxpayers and tax authorities."

"

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas akta jual beli yang dinyatakan cacat hukum akibat adanya pembatalan sertipikat yang menjadi dasar pembuatan akta jual beli tersebut. Pembatalan sertipikat dilakukan karena penerbitannya didasarkan pada surat pernyataan waris yang tidak sah sehingga segala bentuk perbuatan hukum atas tanah warisan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Pembatalan sertipikat yang digunakan sebagai jaminan kredit perbankan menyebabkan kreditur kehilangan jaminan atas piutangnya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas pembatalan sertipikat akibat akta jual beli yang cacat hukum; dan, akibat pembatalan sertipikat yang menjadi objek jaminan kredit terhadap kreditur. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif. Analisis didasarkan pada tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta jual beli dengan objek tanah warisan untuk memahami sejauh mana tanggung jawabnya atas akta tersebut jika akta dibatalkan karena pewarisan yang cacat hukum dan menganalisis upaya kreditur jika pembatalan akta tersebut mengakibatkan dibatalkannya sertipikat objek jaminan kreditnya. Hasil analisa adalah bahwa atas pembatalan suatu sertipikat hak atas tanah,  Pejabat Pembuat Akta Tanah tidaklah dapat dimintai pertanggunggjawaban selama pejabat tersebut tidak terbukti melakukan kesalahan, sedangkan kreditur yang dirugikan atas pembatalan sertipikat jaminan kreditnya dapat menempuh jalur hukum, oleh karena itu prinsip kehati-hatian sangatlah penting bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta autentik serta kreditur dalam mengenal calon debitur agar terhindar dari kerugian akibat kehilangan jaminan kreditnya.

---

This research is about the responsibility of Land Deed Official for sale and purchase deed which is declared legally defect due from annulment of land title deed as a basis of the deed making. The annulment of land title deed because the issuing is based on illegally inheritance statement so that any legal actions are considered never happened. The annulment of land title deed is used for bank loan collateral causes the creditor losing his collateral receivables. The issues are raised in this research that is responsible of land deed official for annulment of land title deed due to legal defect sale and purchase deed; and, due to annulment of land title deed as loan collateral for creditor. To answer those issues are used normative juridical research method and this research is qualitative research with descriptive data as a result. The analysis is based on role of land deed official in sale and purchase deed making for inherited land as the object to find out the extent of his responsibility for the deed he made if the deed is annulled because legal defect inheritance and analysing creditors efforts if the annulment effect to land title deed revocation which is the object used as his loan collateral. The analysis results are for annulment of land title deed, Land Deed Official cant be held a responsibility as long he doesnt proven made any mistake, whereas the creditors are harmed for annulment of land title deed as his loan collateral can take a legal action, therefore prudential principle is very important for Land Deed Official in the deed making also the creditors for getting to know potential debtor to avoid from loss causing by losing his loan collateral.

"

"Advance Pricing Agreement (APA) merupakan salah satu alternatif penyelesaiansengketa Transfer Pricing dengan bentuk perjanjian yang mengatur ketentuan hargawajar sesuai dengan Arm's Length Principles untuk transaksi pada tahun yangdisepakati. Adapun alternatif lain yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalampenyelesaian sengketa Transfer Pricing yaitu dengan Mutual Agreement Procedure(MAP) atau penyelesaian sengketa sesuai Undang-Undang KUP Pajak sepertiupaya keberatan dan banding (dispute settlement). Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis penggunaan APA sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketaTransfer Pricing berdasarkan analisis biaya dan manfaat dengan menggunakanstudi kasus pada PT X. PT X merupakan anak perusahaan dari induk perusahaannyayang berada di Jepang. PT X dalam prakteknya menjalankan fungsi pabrikasi atausebagai contract manufacturer. Berdasarkan skema bisnis yang dijalankan ini,maka permasalahan Transfer Pricing menjadi suatu permasalahan yang selaludihadapi PT X pada setiap pemerikaan pajak. Analisis biaya dan manfaat dilakukandengan membandingkan komponen biaya dan manfaat dalam bentuk berwujud(tangible) maupun tidak berwujud (intangible) dari setiap alternatif. Rekomendasipenelitian ini adalah menjelaskan mengapa APA merupakan alternatif yang terbaikbagi PT X diantara alternatif lainnya dalam menghadapi sengketa Transfer Pricing

---

Advance Pricing Agreement (APA) is an alternative for Transfer Pricing disputes

through an agreement that regulates fair price provisions in accordance with the

Arm's Length Principles for transactions in the agreed year. Other alternatives can

be reached by taxpayers in the settlement of Transfer Pricing disputes, such as the

Mutual Agreement Procedure (MAP) or dispute settlement in accordance with the

KUP Tax Law such as objection and appeal. This study aims to analyze the use of

APA as an alternative to transfer pricing dispute based on cost and benefit analysis

using a case study at PT X. PT X is a subsidiary of its parent company in Japan. In

practice, PT X performs the function a contract manufacturer. Based on this

business scheme, the Transfer Pricing problem is a problem that is always found in

every tax examination. The cost and benefit analysis is conducted by comparing the

components of costs and benefits in tangible and intangible forms of each

alternative. The recommendation of this research is to explain why APA is the best

alternative for PT X among other alternatives in dealing with Transfer Pricing

disputes"

"Transfer pricing merupakan upaya rekayasa alokasi keuntungan antar beberapa perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional. Secara keseluruhan yang terpenting dari akhir kegiatan adalah laba setelah pajak dari grup. Transfer pricing sering dipakai untuk manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dari sisi pemerintahan, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries), Terkait dengan isu transfer pricing, secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan transfer pricing mendapat justifikasi yang kuat, yaitu afiliasi (associated enterprises) atau hubungan istimewa (special relationship) dan kewajaran atau arm's length principle. Di Indonesia, perusahaan Penanaman Modal Asing yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, tidak sedikit yang melakukan praktek-praktek transfer pricing Hal yang cukup memprihatinkan adalah mereka membuat Indonesia sebagai loss centre untuk perusahaan multinasionalnya, di mana mereka beroperasi di Indonesia selama bertahun-tahun direkayasa untuk selalu rugi sehingga tidak pernah membayar pajak penghasilan badannya. Rekayasa tersebut dilakukan dengan bermacam-macam cara dan tujuan, tergantung pada kebijaksanaan manajemen perusahaan tersebut. Perusahaan dapat direkayasa untuk terus-menerus dalam keadaan merugi, akan tetapi tetap terjadi pembayaran royalti atau imbalan jasa teknis dan jasa lainnya dari perusahaan Indonesia kepada perusahaan lain di mancanegara yang sebenamya masih berada dalam satu grup perusahaan dengan yang ada di Indonesia. Hampir dalam setiap undang-undang perpajakan dapat dijumpai aturan-aturan yang mengatur perlakuan pajak terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Aturan tersebut merupakan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan dapat memecahkan masalah transfer pricing Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah transfer pricing, yaitu Pasal 18. Tesis ini mencoba menawarkan pemecahan masalah dan aturan hukum yang perlu ditinjau dan dipertegas dalam suatu perundang-undangan perpajakan yang mengatur masalah transfer pricing di Indonesia."