Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan melakukan penilaian risiko (risk assessment) atas proses bisnis sewa Barang Milik Negara (BMN) dan menyusun rekomendasi mitigasi berdasarkan hasil penilaian risiko tersebut. Objek penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pengelola barang yang bertanggung jawab pada seluruh proses bisnis sewa BMN dan ikut serta dalam menindaklanjuti setiap permasalahan dalam sewa BMN. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui langkah-langkah penilaian risiko sesuai PMK Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan KMK Nomor 105/KMK.01/2022 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara, Hasil identifikasi risiko menunjukkan setidaknya terdapat enam belas risiko dalam proses bisnis sewa BMN. Hasil analisis risiko membagi risiko-risiko tersebut menjadi enam risiko pada level sangat tinggi, dua risiko pada level tinggi, dan delapan risiko pada level rendah. Berdasarkan pertimbangan selera risiko organisasi, hasil evaluasi risiko menunjukkan terdapat delapan risiko signifikan yang perlu diantisipasi dan dimitigasi DJKN, antara lain risiko aset idle tidak diupayakan pemanfaatannya, risiko nilai sewa yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, risiko sewa BMN dilakukan tanpa persetujuan DJKN, dan risiko kurang/terlambat bayar atas sewa BMN. Penelitian ini merekomendasikan kepada DJKN selaku pengelola barang untuk meningkatkan kegiatan pengawasan dan pengendalian Selain itu, DJKN juga perlu menerapkan strategi mitigasi risiko sebagai bagian yang menyatu dalam perbaikan pengelolaan BMN. Strategi ini mencakup perbaikan SOP dan regulasi, pengembangan portofolio aset, pengamanan aset, digitalisasi proses bisnis, pengembangan data analitik, dan penerapan insentif bagi Kementerian/Lembaga (pengguna barang) dalam skema sewa BMN.

---

This study aims to conduct a risk assessment of the government assets rental business process and formulate risk mitigation based on the result. The study was conducted qualitatively by following the risk assessment steps according to PMK 222/2021 and KMK 105/2022- Risk Management: identification, analysis, and evaluation of risks. Based on document analysis and interviews, the author of this study successfully identified 16 risks that the DGSAM needs to anticipate. The risk analysis process then divided risks into three levels: six risks at a very high level, two risks at a high level, and eight risks at a low level. Furthermore, referring to the risk analysis criteria and risk appetite used by the Ministry of Finance, we analyzed all these risks and found eight significant risks that need to be mitigated, such as idle asstes are not utilized, rental values do not match market expectation, assets are rented without DGSAM aproval, and less/late payment of rent. In order to increase the effectiveness of the asset rental business process in generating PNBP, researchers recommend DJKN as the assets manager to increase the effectiveness of monitoring and control activity in the assets rental business process. Furthermore, DGSAM should implement risk mitigation strategies as an integral part of improving asset management. This strategy consists of several things: improvement of SOP and regulation, asset portfolio development, asset security, digitalization of business processes and development of analytical data, and implementation of incentives for K/L that generate PNBP from the use of assets."

"Laporan magang ini membahas evaluasi terkait proses penghitungan risiko pembengkakan biaya (cost overrun) pada proyek pembangunan jalan tol di Jawa Timur yang dilakukan oleh PT HEX Advisory, sebagai entitas usaha PT HEX Indonesia, yang berfokus pada layanan konsultasi keuangan. PT HEX Indonesia merupakan kantor akuntan publik yang menyediakan jasa audit dan asurans, konsultasi keuangan, konsultasi risiko, perpajakan, dan konsultasi hukum untuk perusahaan swasta dan publik. Peran PT HEX Advisory dalam proyek ini adalah memberikan masukan mengenai kelayakan proyek secara finansial. Evaluasi menunjukkan bahwa proses penetapan skema KPBU, proses penetapan SBOT oleh Pemerintah, dan penghitungan risiko cost overrun telah sesuai dengan teori dan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat kekurangan dalam proses penghitungan risiko, terutama dalam hal kurangnya akurasi mengenai tingkat rata-rata risiko cost overrun yang diperoleh oleh PT HEX Advisory dari tim teknis. Selain itu, laporan magang ini juga mencakup refleksi pribadi penulis selama pelaksanaan magang, serta rencana pengembangan diri yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

---

This internship report discusses the evaluation of the cost overrun risk calculation process in the toll road construction project in East Java conducted by PT HEX Advisory, a subsidiary of PT HEX Indonesia, specializing in financial advisory services. PT HEX Indonesia is a public accounting firm that provides services such as auditing and assurance, financial consulting, risk consulting, taxation, and legal consulting for both private and public companies. The role of PT HEX Advisory in this project is to provide input on the financial feasibility of the project. The evaluation shows that the process of determining the Public-Private Partnership (PPP) scheme, the process of determining the Supported Build-Operate-Transfer (SBOT) by the Government, and the calculation of the cost overrun risk are in line with relevant theories and regulations. However, there are deficiencies in the risk calculation process, particularly in terms of the lack of accuracy regarding the average level of cost overrun risk obtained by PT HEX Advisory from the technical team. Additionally, the internship report also includes the author's personal reflections during the internship and future self-development plans."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi budaya risiko perusahaan yang telah diterapkan oleh perusahaan dengan menilai dari perspektif individu dan perspektif organisasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dan wawancara. Survei didistribusikan ke seluruh staf hingga tingkat manajemen menengah untuk memperoleh perspektif individu dan wawancara dilakukan kepada manajemen tingkat atas untuk mencari perspektif organisasi. Kerangka kerja Budaya Risiko IRM digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi bagaimana budaya risiko yang telah berjalan di dalam organisasi. Penelitian menemukan bahwa tipe karyawan perusahaan memiliki cenderung memiliki perspektif risiko jenis deliberate and composed, yang artinya memiliki toleransi risiko sedang hingga tinggi. Berdasarkan pengambilan keputusan etis, seluruh kelompok cenderung mengambil keputusan berdasarkan etika hati nurani yang mengutamakan empati, kepedulian, dan rasa hormat. Budaya organisasi yang ada di perusahaan berdasarkan apabila dilihat dari dimensi sosial dan solidaritas memiliki tingkat solidaritas dan sosial yang tinggi atau disebut dengan kategori komunal. Tipe organisasi komunal ditandai dengan distribusi risiko yang adil antar karyawan, kerja tim yang baik antar fungsi dan lokasi, serta hubungan yang erat antar individu. Evaluasi terhadap delapan aspek budaya risiko (IRM Aspect Model) dari perspektif sosial dan solidaritas, ditemukan bahwa terdapat empat aspek yang belum memenuhi kriteria IRM. Aspek-aspek tersebut adalah Risk Decision, Risk Resource, Responding To Bad News, dan Reward.

---

The aim of this research is to obtain on the company’s risk culture that has been implemented by the company by assessing their individual perspective and organizational perspective. Data were collected with method of survey and interview. The survey distributed to all staff at lower to middle management level of employee to seek individual perspective and the interview held to upper level of management to seek organization perspective. The IRM Risk Culture framework took place to evaluate how did the risk culture went within the organization. The research found out that employee’s type of the company has the types of risk perspective as deliberate and composed, which means it has a medium to high risk tolerance. Based on ethical decision-making, the entire group tends to make decisions based on conscience ethics that prioritize empathy, care, and respect. The existing organizational culture in the company based on the social and solidarity dimensions has a high level of solidarity and socialization or called as communal category. The Communal category is characterized by fair risk distribution among employees, good teamwork among functions and locations, and close relationships between individuals. The evaluation of the eight aspects of risk culture (IRM Aspect Model) from the social and solidarity perspective, there are four aspects that do not meet the expectations of the IRM. These aspects are Risk Decision, Risk Resource, Responding to Bad News, and Reward."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang model dan matriks key risk indicators (KRI) atas risiko-risiko signifikan dari risiko kredit dan risiko operasional. Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus pada unit analisis PT ABC yang bergerak pada bidang reasuransi. Metode yang digunakan pada tesis ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dokumen perusahaan. Analisis dan perancangan KRI yang dilakukan berupa penentuan akar risiko, indikator pemantauan, serta ambang batas (threshold) dari risiko-risiko signifikan yang berpengaruh pada penurunan rasio risk based capital (RBC) perusahaan. Risiko-risiko yang signifikan tersebut diidentifikasi dari profil risiko perusahaan dan kajian strategis perusahaan, di antaranya pada risiko kredit yaitu risiko piutang perusahaan dengan umur piutang lebih dari 60 hari yang tinggi dan pada risiko operasional yaitu risiko terlambat mencatatkan produksi premi. Perancangan juga dilakukan atas kerangka kerja KRI dalam penerapannya pada manajemen risiko perusahaan. Hasil penelitian menunjukan pada risiko piutang perusahaan dengan umur piutang lebih dari 60 hari yang tinggi diperoleh empat penyebab menengah, lima akar penyebab dan lima indikator KRI. Sedangkan, risiko terlambat mencatatkan produksi premi diperoleh lima penyebab menengah, empat akar penyebab dan empat indikator KRI. Perancangan KRI ini diharapkan membantu perusahaan untuk melakukan proses pemantauan (monitoring), terutama terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi indikasi terjadinya suatu risiko. Berdasarkan peringatan dan informasi dini dari KRI, perusahaan dapat melakukan berbagai tindakan mitigasi lebih awal guna mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko (likelihood) maupun dampak (impact) yang ditimbulkan oleh risiko tersebut.

---

The purpose of this research is to design the model and matrix of key risk indicators (KRI) for the significant risks of credit risk and operational risk. This research is a case study on PT ABC as the analysis unit which is engaged in reinsurance. The method used in this thesis is qualitative with data collection through interviews and observation of the company documents. The analysis and design of KRI are in the form of determining the risk root causes, monitoring indicators, and thresholds of significant risks that affect the decline in the company's risk-based capital (RBC) ratio. The significant risks are identified from the company's risk profile and strategic review, among others on the credit risk is the risk of the company's receivables with a high age of receivables of more than 60 days and on the operational risk is the risk of late recording of premium production. The results showed that in the risk of company receivables with a high age of receivables of more than 60 days, four intermediate causes, five root causes and five KRI indicators were obtained. Meanwhile, the risk of being late in recording premium production obtained five intermediate causes, four root causes and four KRI indicators. The design is also conducted in the framework of KRI in its application to the company's risk management process. The design of this KRI is expected to help the company to conduct the monitoring process, particularly on the events that indicate the occurrence of a risk. Based on early warning and information from the KRI, the company may undertake early various mitigation actions to reduce the likelihood and impact of those risks."

"Cost overruns merupakan masalah serius bagi perusahaan konstruksi, termasuk di Indonesia. Fraud adalah salah satu penyebab utama proyek konstruksi mengalami cost overruns. Korupsi, termasuk penyuapan, penggelapan, dan fraud menyebabkan biaya konstruksi menjadi jauh lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyebab fraud, menilai tingkat maturitas risiko fraud, dan mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko fraud di perusahaan konstruksi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, dan data sekunder yang diperoleh dari tinjauan literatur. Menggunakan teori fraud triangle untuk mengidentifikasi penyebab risiko fraud, model fraud risk maturity oleh EY untuk menilai tingkat maturitas risiko fraud, dan konsep fraud risk management oleh KPMG untuk mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko fraud, penelitian ini memberikan tiga hasil: Studi tentang penyebab fraud, penilaian tingkat maturitas risiko fraud, dan kerangka kerja manajemen risiko fraud untuk perusahaan konstruksi.

---

Cost overruns is a serious issue for construction companies, including in Indonesia. Fraud is one of the main causes of construction projects experiencing cost overruns. Corruption, including bribery, embezzlement, and fraud causes construction costs to be significantly higher. This research aimed to evaluate the causes of fraud, to assess the maturity level of the fraud risk, and to develop fraud risk management framework in a construction company in Indonesia. This research used qualitative methods to analyse primary data obtained from interviews and observations, and secondary data obtained from a literature review. Using the fraud triangle theory to identify the cause of fraud risks, the fraud risk maturity model by EY to assess the fraud risk maturity level, and the fraud risk management concept by KPMG to develop a fraud risk management framework, this research provided three results: A study of causes of fraud, fraud risk maturity assessment, and fraud risk management framework for a construction company."

"Kelelahan dalam operasi tambang merupakan isu yang serius dan merupakan kontributor signifikan untuk terjadinya kecelakaan. Secara hukum perusahaan yang mengoperasikan tambang batubara harus mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk mengendalikan setiap risiko keselamatan dan kesehatan yang berhubungan dengan kelelahan pada pekerja. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan instrumen penilaian kinerja manajemen risiko kelelahan di perusahaan tambang batubara di Indonesia. Pendekatan studi merupakan gabungan antara pendekatan kualitatif untuk menemukan indikator kinerja dan kuantitatif untuk menguji validitas, reliabilitas dan kualitas instrumen penilaian kinerja manajemen risiko kelelahan di perusahaan tambang batubara. Sampel sebanyak 90 perusahaan tambang batubara yang ada di Indonesia. Penelitian menghasilkan instrumen penilaian kinerja manajemen risiko kelelahan di perusahaan tambang batubara yamg terdiri dari 31 indikator, dengan validitas dan reliabilitas instrumen sudah memenuhi persyaratan. Hasil analisis kurva ROC diperoleh cut off point 73 dan AUC 71,3% yang artinya skor kinerja MRK memiliki kekuatan prediksi sedang untuk terjadinya kecelakaan karena kelelahan. Ditemukan kinerja manajemen risiko kelelahan di perusahaan tambang batubara dengan kategori kurang baik 45,6% dan baik 54,4% Kategori kinerja manajemen risiko kelelahan berkategori kurang baik paling banyak terdapat pada perusahaan yang jumlah karyawannya<1000 orang 60,9%. Dari tipe izin perusahaan kategori kinerja manajemen risiko kelelahan berkategori baik paling banyak pada perusahaan dengan tipe izin IUJP 80 % dan kategori kurang baik paling banyak pada perusahaan dengan tipe izin IUP Operasi Produksi 73,7%. Ditemukan adanya hubungan kinerja manajemen risiko kelelahan dengan jumlah karyawan dan tipe izin perusahaan. Diharapkan Kementrian ESDM RI dan perusahaan tambang batubara di Indonesia dapat menggunakan instrumen penilaian kinerja manajemen risiko kelelahan untuk menilai, monitoring dan evaluasi kinerja manajemen risiko kelelahan di perusahaan tambang batubara.

---

Fatigue in mining operations is a serious issue and a significant contributor to accidents. According to the law, companies operating coal mines must develop and implement strategies to control any safety and health risks associated with worker fatigue. This research was conducted to develop an instrument for assessing the performance of fatigue risk management in coal mining companies in Indonesia. The study approach combines a qualitative approach to find performance indicators and a quantitative one to test the validity, reliability, and quality of fatigue risk management performance assessment instruments in coal mining companies. The sample is 90 coal mining companies in Indonesia. The study produced a tool for assessing the performance of fatigue risk management in coal mining companies consisting of 31 indicators, with the validity and reliability of the instrument meeting the requirements. The results of the ROC curve analysis obtained a cut off point of 73 and an AUC of 71.3%, which means that the Fatigue Risk Management performance score has moderate predictive power for accidents due to fatigue. It was found that the fatigue risk management performance in coal mining companies was in the poor category (45,6% and 54,4% good). From the type of company permits, the fatigue risk management performance category was in the good category, the most in companies with IUJP permit types 80% and the poor category the most in companies with Production Operation IUP permit types 73,7%. It was found that there was a relationship between fatigue risk management performance with the number of employees and the type of company permit. In order to measure, monitor, and evaluate the performance of fatigue risk management in coal mining companies, it is hoped that the Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources and Indonesian coal mining companies will implement the fatigue risk management performance evaluation tool."

"Pemanfaatan teknologi saat ini sedang berkembang sangat pesat. Penggunaan teknologi ternyata memiliki dampak pada peningkatan kompleksitas dalam sebuah sistem sehingga muncul risiko-risiko yang komplek. Manajemen risiko dipraktikkan untuk menangani dampak yang ditimbulkan oleh sebuah risiko. Pada perkembangannya, manajemen risiko tidak hanya fokus pada tindakan mitigasi risiko tapi juga membentuk sistem menjadi lebih resilien terhadap risiko. Resiliensi sendiri diartikan sebagai kemampuan sebuah sistem untuk tetap bertahan atau mudah kembali seperti sebelum terjadinya gangguan. Tingkat resiliensi sebuah sistem kini menjadi isu yang sangat penting karena tidak semua risiko mampu dihindari. Disisi lain, kajian tentang pengukuran tingkat resiliensi suatu sistem pengadaan pemerintah hingga saat ini belum pernah dilakukan. Ada bentuk unik dari sebuah proses pengadaan pemerintah. Proses pengadaan pemerintah menggunakan konsep Good Governance dengan membentuk publik sebagai stakeholder sehingga pemerintahan dapat berjalan secara lebih professional. Oleh karena itu tulisan ini mencoba menjelaskan faktor-faktor yang terlibat dalam penentuan tingkat resiliensi sebuah sistem rantai pasok serta merancang sebuah kerangka kerja yang dapat dipergunakan untuk menghitung tingkat resiliensi sebuah sistem. Kajian literatur digunakan sebagai dasar menentukan faktor-faktor penentu tingkat resiliensi dan pembentukan kerangka kerja perhitungan resiliensi sebuah sistem. Kerangka kerja tersebut dapat digunakan untuk sistem rantai pasok secara umum Pada tulisan ini kerangka kerja digunakan untuk menilai tingkat resiliensi sistem pengadaan pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan disimpulkan bahwa indikator tingkat resiliensi sistem ada 3, yaitu: kecepatan sistem dalam mendeteksi, merespon dan kembali kondisi awal sistem sebelum risiko itu terjadi atau tingkatan stabilitas baru yang dapat diterima oleh sistem. Pada sistem pengadaan pemerintah sistem dikatakan resilien jika terlah ada sistem terintegrasi yang mengakomodasi aturan untuk menajemen risiko.

---

Utilization of current technology. Is developing very rapidly. The use of technology has an impact on the increase of complexity in a system so that it appears that the complex risks. Risk management is practiced to handle the impact of a risk. On development, risk management is not just focus at risk mitigation measures but also forms system becomes more resilient to risk. Resilient itself is defined as the ability of a system to survive or easily back as before the interruption. Resilience rate system is now a very important issue because not all risks can be avoided. On the other hand, a study of measuring the level of resilience of a government procurement system to date has never been conducted. There is a unique form of a government procurement process. The government procurement process uses the concept of Good Governance by forming the public as a stakeholder so that the government can run more professionally. Therefore, this paper tries to explain the factors involved in determining the level of resilience of a supply chain system and design a framework that can be used to calculate the level of resilience of a system. The literature review is used as a basis for determining the determinants of resilience levels and establishing a system for calculating the resilience of a system. The framework can be used for the general supply chain system. In this paper the framework is used to assess the level of resilience of the Surabaya City government procurement system. Based on the literature review, it has been concluded that there are 3 indicators of system resilience level, namely: the speed of the system in detecting, responding and returning to the initial condition of the system before the risk occurs or a new level of stability that can be accepted by the system. In a government procurement system, the system is said to be resilient if there is an integrated system that accommodates rules for risk management."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menyusun kerangka kebijakan pengendalian risiko fraud serta perangkat evaluasi atas kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini mengkombinasikan beberapa konsep kebijakan pengendalian risiko fraud yaitu fraud risk management dari KPMG, fraud risk control plan dari BPKP, serta Global Ethics Integrity Benchmark. Literatur lain yang digunakan adalah kebijakan pengendalian risiko fraud yang sudah diterapkan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan mengkombinasikan beberapa kerangka tersebut, penelitian ini menghasilkan 1 kerangka kebijakan pengendalian risiko fraud yang lebih komperehensif bagi Kementerian Keuangan. Konsep kerangka kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan dalam menyusun rancangan kebijakan pengendalian fraud secara komperehensif, mencakup kebijakan pencegahan, pendeteksian, dan penanganan fraud. Penelitian ini juga menghasilkan 2 perangkat untuk melakukan evaluasi kebijakan pengendalian risiko fraud pada Kementerian Keuangan. Perangkat evaluasi ini dapat digunakan untuk menilai kecukupan kebijakan dan implementasi atas kebijakan pengendalian risiko fraud. Dengan pelaksanaan evaluasi tersebut diharapkan dapat membuat upaya pengendalian risiko fraud menjadi semakin efektif dan dapat meminimalkan potensi terjadinya fraud.

---

ABSTRACTThis research aimed to develop the framework for fraud risk control policy and the tool to evaluate the adequacy and implementation of fraud risk control policy. This research used qualitative method to analyze primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature study. In doing so, this research combines three fraud risk control policy concepts fraud risk management by KPMG fraud risk control plan by BPKP and Global Ethics Integrity Benchmark. Fraud risk control policy, currently used by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, is also analyzed. Combining these frameworks, this research resulted in a more comprehensive concept of Fraud Risk Control Policy that can become a reference for Ministry of Finance for creating a more comprehensive fraud control policy, especially on fraud prevention, detection and response policies. This research also provide tools for evaluating fraud risk control policies. These tools can be used to evaluate the adequacy of policies and the implementation of fraud risk control policies. By implementing these tools, is expected that fraud risk control policies become more effective and the numbers of fraud decreased."