Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanankesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapatmenegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkinsesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakantersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatanlainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuaidengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampelpenelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 oranginforman untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikankebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifatpromotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapiFormularium Nasionaldengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanankesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuatperencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikansemua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan barupuskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasaranapuskesmas.

---

This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of Health Regulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors in

Primary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the first contact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment of

diseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient.

In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role of

other health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructure

of puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitative

research with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11

people toexplorein depthinformation. The results showed that all

threepuskesmasare lessreadytoimplementthe policy. It is recommended that

puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotive

and preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement

NationalFormulariumwith needed medicines in primary health care facilities,

GarutHealth Office makes the development of health planning in the region by

integratingallaspectsandin doingrenovationsorcreatea newbuildingpus kesmasshouldfollowtechnicalguidelines forbuildingsandinfrastructure of puskesmas."

"

Integrasi pelayanan kesehatan primer (ILP) merupakan bagian dari transformasi layanan primer yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan puskesmas dan jejaringnya dalam penerapan ILP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil studi kasus pada puskesmas dengan karakteristik perkotaan, yaitu di wilayah kerja Puskesmas Pamulang Kota Tangerang Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian mengadopsi kerangka konseptual pemantauan PHC oleh WHO dan teori kesiapan perubahan organisasi oleh Weiner. Hasil penelitian menujukkan bahwa kesiapan ILP di Puskesmas Pamulang belum sepenuhnya siap untuk pelayanan berbasis klaster, pendekatan jejaring, dan penguatan digitalisasi. Ketersediaan sumber daya berupa SDM, infrastruktur, dan sarana prasarana belum memadai, khususnya pada level jejaring puskesmas. Kesiapan teknologi digital masih terkendala dan belum turunnya pembiayaan menjadi faktor yang menghambat persiapan ILP. Terdapat komitmen individu berupa pemahaman informasi dan penilaian positif terhadap ILP, serta komitmen organisasi melalui dukungan tata kelola berupa draft regulasi dan pembiayaan yang telah dialokasikan sebagai inisiasi penerapan ILP sehingga hambatan yang bersifat teknis diharapkan dapat diatasi. Penelitian ini merekomendasikan agar pembiayaan untuk kegiatan persiapan ILP segera diturunkan, dilakukan pemenuhan sumber daya di puskesmas dan posyandu, serta diperlukan dukungan kerja sama dan komitmen semua pihak dalam penerapan ILP. Keterbatasan penelitian ini belum dapat menganalisis lebih detail kecukupan jumlah anggaran yang dialokasikan dan kebutuhan sumber daya sesuai standar pelayanan untuk setiap klaster sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

---

Integrated primary healthcare (ILP) is part of the transformation of primary healthcare aimed at improving access to quality healthcare. This study aims to analyze the readiness of community health centers (puskesmas) and their networks in implementing ILP. This research used a qualitative approach, focusing on a case study of a puskesmas in an urban setting, specifically in the operational area of Puskesmas Pamulang in South Tangerang. Data collection methods include in-depth interviews, observations, and document reviews. This research adopts the conceptual framework of PHC monitoring by WHO and Weiner's theory of organizational change readiness. The findings indicate that the readiness of ILP at Puskesmas Pamulang is not fully prepared for cluster-based services, networking approaches, and digitalization strengthening. Resource availability in terms of human resources, infrastructure, and facilities is inadequate, especially at the puskesmas network level. The readiness for digital technology is still constrained, and the lack of funding hampers ILP preparation. Individual commitment, demonstrated through an understanding of information and positive assessments of ILP, as well as organizational commitment evidenced by governance support such as draft regulations and allocated funding, serve as initiatives for ILP implementation, which is expected to overcome technical barriers. The study recommends prompt allocation of funding for ILP preparation, resource fulfillment in puskesmas and posyandu, and the need for cooperation and commitment from all stakeholders in ILP implementation. The limitation of the study lies in its inability to analyze in detail the adequacy of the allocated budget and resource needs according to service standards for each cluster. Further research is needed to enrich the analysis of these factors.

"

"Transformasi pelayanan kesehatan primer merupakan Pilar Pertama dalam Transformasi Kesehatan. Pendampingan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas (ILP) untuk mewujudkan fokus transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober 2022. Penelitian bertujuan melakukan analisis kebijakan ILP di lokasi intervensi awal, mewakili karakteristik wilayah Puskesmas. Lokasi penelitian adalah Puskesmas Kebonsari, Kota Surabaya, Puskesmas Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Puskesmas Banjarwangi, Kabupaten Garut, dan Puskesmas Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan realist evaluation dengan empat tahap yaitu pengembangan teori program, pengumpulan data, pengujian teori program serta interpretasi dan perbaikan. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam, FGD, telaah dokumen dan observasi. Informan penelitian ini sejumlah 73 orang mulai dari tingkat Pusat dan daerah (Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas dan Desa). Di seluruh lokasi, durasi pelayanan bertambah akibat skrining antara lain disebabkan kurangnya dokter. Di perkotaan, terdapat sistem pendaftaran online dan batasan durasi pelayanan yang berpengaruh. Posyandu Prima dan Posyandu mewujudkan tersedianya akses di tingkat desa melalui pemenuhan sumber daya termasuk bidan, perawat dan kader. Belum semua lokasi melaksanakan Posyandu dusun terintegrasi satu waktu. Pelaksanaan Posyandu integrasi perlu memperhatikan jumlah sasaran dan SDMK yang bertugas. Sosialisasi dengan pendekatan sesuai karakter masyarakat dapat meningkatkan utilisasi layanan dalam ILP. Dashboard untuk mewujudkan Pemantauan Wilayah Setempat masih belum optimal. Koordinasi kasus antar Puskesmas sampai desa dilakukan manual via telepon maupun kartu kontrol. Tingginya komitmen ditunjukkan oleh para aktor tingkat Pusat, Daerah dan Desa dibuktikan secara verbal, regulasi pendukung maupun alokasi anggaran termasuk insentif kader. Daerah siap mereplikasi ILP namun menyampaikan kebutuhan kejelasan regulasi. Penelitian ini menghasilkan teori program pelaksanaan ILP mengacu pada tiga fokus transformasi pelayanan primer serta regulasi, integrasi kebijakan dan dukungan stakeholders. Dalam konteks berbeda, pendekatan ILP akan mengalami mekanisme berbeda dalam menghasilkan outcome peningkatan utilisasi layanan. Diperlukan percepatan kebijakan untuk mendukung pendekatan ILP serta harmonisasi kebijakan pendukung untuk konsistensi dukungan daerah dalam replikasi ILP.

---

Transformation of primary health services is the first pillar of Health Transformation. Pilot of Integrated Primary Health Care in Puskesmas (ILP) to implement the focus of the transformation of primary health services carried out from July to October 2022. This research aims to conduct a policy analysis of ILP at the initial intervention location, representing the characteristics of the Puskesmas. Research locations were in Puskesmas Kebonsari in Surabaya, Puskesmas Jereweh in Sumbawa Barat, Puskesmas Banjarwangi in Garut, and Puskesmas Niki-Niki in Timor Tengah Selatan. This research used qualitative method with an exploratory case study design. The study was conducted using a realist evaluation approach in four stages: development of program theory; data collection; testing the program theory; interpretation and refinement. Primary data were obtained from in-depth interviews, FGDs, document reviews, and observations. The informants for this study were 73 people from the central and regional levels (Provincial, District/City Health Offices, Puskesmas, and Villages). In all locations, the duration of service increased as a result of screening, in part because of a lack of doctors. In urban areas, there is an online registration system, and service duration limits that matter. Posyandu Prima and Posyandu provide access at the village level through the fulfillment of resources including midwives, nurses, and cadres. Not all locations performed integrated Posyandu at one time. The implementation of integrated Posyandu needs to pay attention to the number of targets and the health staff involved. Socialization with an approach depending on community character can increase service utilization od ILP. The dashboard for accomplish Local Area Monitoring is still not optimal. Coordination of cases between Puskesmas and villages was done manually via telephone or control card. Actors at the Central, Regional, and Village levels showed a high level of commitment as evidenced verbally, supporting regulations and budget allocations including cadre incentives. Several regions are ready to replicate the ILP, but convey the need for regulatory clarification. This research create program theories of ILP referring to the three focuses of primary service transformation as well as regulation, policy integration, and stakeholders support. In different contexts, the ILP approach will experience different mechanisms in producing service utilization improvement outcomes. Policy acceleration is needed to support the ILP approach and harmonize supporting policies for consistent local government support in ILP replication."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menilai hasil pengukuran kemampuan dokterIndonesia di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP dengan menggunakankuesioner yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Kuesioner penilaiankemampuan diri sendiri tersebut berisi kompetensi/kemampuan dokter menatalaksana 155 penyakit. Secara spesifik, penelitian ini dilakukan untuk mengetahuihubungan antara jenis kelamin, jenis perguruan tinggi, program internsip, programPTT, lama praktek dan daerah praktek dengan kemampuan dokter. Penelitian inimenggunakan desain cross-sectional yang melibatkan 285 dokter di 28kabupaten/kota yang tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis perguruan tinggi , program PTT danprogram internsip berhubungan secara signifikan p < 0,05 dengan kemampuandokter menata laksana 155 penyakit di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer.Saat ini dibutuhkan suatu Kebijakan Nasional yang kuat di bidang Kesehatanyang mengedepankan pentingnya peranan dokter di Fasilitas Kesehatan TingkatPertama untuk meningkatkan capaian kesehatan.Kata kunci: kemampuan dokter, jenis kelamin, jenis perguruan tinggi,program internsip, program PTT, lama praktik, daerahpraktik

---

ABSTRACTThis study aimed to assess Indonesian physicians self perceived activities inprimary care setting using questionnaires, constructed by the MOH. Selfassessmentquestionnaires comprise of competencies abilities of treating 155diseases. In specific, this study is to explore the association between gender, typeof college, internship program, PTT program, years of practice, and region ofpractice towards physician activities in treating diseases in a primary health care.This study is a cross sectional that involved 285 physicians in 28 districts in 22provinces across Indonesia.Results indicated that type of college, internship and PTT program aresignificantly related p .05 to physician abilities to treat 155 diseases at theprimary health care. A strong national health policy that requires the essential roleof primary care physicians in health outcome is urgently needed.Keywords physician activities, gender, type of college, intership program,PTT program, years of practice, region of practice"

"Tesis ini membahas kesiapan puskesmas di Kabupaten Ketapang dalam menyongsong Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional 2014 nanti. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dilengkapi dengan wawancara. Dari hasil analisis variabel penelitian didapatkan bahwa tidak ada puskesmas yang siap dilihat dari dimensi utilisasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Peneliti menyarankan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menambah sumber daya puskesmas seperti tenaga kesehatan inti yaitu dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan; juga peralatan dan obat pelayanan kesehatan dasar; dengan melakukan advokasi ke pemerintah daerah untuk menambah anggaran kesehatan.

---

Readiness in order to facing the implementation of the National Health Insurance 2014. This study was a quantitative research with cross sectional design features interview with key informants. From the analysis of the study variables mentioned that no primary health care is ready viewed from the dimensions of utilization and quality of health services. Researchers suggested that the health departement in Ketapang Regency to adds resources center specially for the core professional such as doctors, dentists, nurses, and midwives; other things is also for equipment and primary health care medicines; by advocating to local governments for increase the health budget."

"Latar belakang: Laju penurunan Angka Kematian Bayi melambat sejak tahun 1991-2017. Enam puluh tiga persen kematian bayi terjadi pada periode neonatal dimana risiko kematian yang terjadi pada bayi yang tidak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial adalah 18,56 kali lebih tinggi daripada bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Puskesmas PONED X merupakan Puskesmas PONED satu-satunya di Kecamatan X, Kota Depok, dimana terdapat kesenjangan terbesar pada indikatorindikator terkait dengan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial serta memiliki kebutuhan akan layanan yang besar berdasarkan jumlah persalinan, bayi lahir hidup dan pemanfaatan puskesmas untuk melakukan persalinan. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan analisis kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X. Metode: Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Puskesmas PONED X pada bulan April-Mei 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan telaah dokumen. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator PONED, Bidan Koordinator KIA dan para Bidan Pelaksana PONED serta para Ibu dari neonatus yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial di Puskesmas Kecamatan X. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan jumlah, jenis dan kompetensi tenaga kesehatan yang masih kurang, persiapan alat dan bahan habis pakai yang belum lengkap, serta belum sesuainya pelaksanaan dalam perawatan neonatal esensial pada saat dan setelah lahir dengan standar pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Meskipun hasil indikator output menunjukkan ketercapaian yang sangat baik di 4 bulan pertama tahun 2020, akan tetapi dalam pelaksanaan proses pelayanannya, belum semua standar proses dilakukan sesuai Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial Kementerian Kesehatan RI. Kesimpulan dan Rekomendasi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X masih kurang karena berdasarkan analisis komponen input, proses dan output, masih terdapat kekurangan baik terkait komponen input maupun proses penerapan layanan yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Penguatan pemenuhan komponen input dan penguatan manajemen serta kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami dan melakukan proses Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial sesuai standar merupakan hal yang direkomendasikan.

---

Background: Decrease in Infant Mortality has slowed since 1991-2017. Sixty-three percent of infant deaths occur in the neonatal period where the risk of death that occurs in infants who do not get Essential Neonatal Health Services is 18.56 times higher than babies who receive these health services. X BEONC Primary Health Centre is the only BEONC Primary Health Centre in X Subdistrict, Depok City, where there is the largest gap of indicators related to Essential Neonatal Health Services in 2017 and has a large need for services based on the number of live births and utilization of childbirth services. This study aims to analyze the application of Essential Neonatal Health Services at BEONC Primary Health Center in X District.

Method: This research is a qualitative study with a case study design, conducted at the X BEONC Primary Health Centre in April-May 2020. Data collection was carried out by in-depth interviews, participatory observations and documents review. The informants of this research consisted of the Head of the Primary Health Centre, the BEONC Coordinating Midwife, the Maternal and Child (MnC) Coordinating Midwife, the BEONC Implementing Midwifes and the mothers of neonates who received Essential Neonatal Health Services at X BEONC Primary Health Centre.

Results: The results showed the number, type and competency of health workers were still lacking, preparation of equipment and consumables were incomplete, and incomplete implementation in essential neonatal care with the implementation standards set by the Indonesian Ministry of Health. Although the output indicator results show that indicators related Essential Neonatal Services have been very good in the first 4 months of 2020, but in the implementation of its services, not all process have been carried out in accordance with the Ministry of Health's Guidelines.

Conclusions and Recommendations: The results showed that the quality of implementation of essential neonatal health services at the PONED Puskesmas District X was still lacking, because based on an analysis of the input, process and output components, there are still shortcomings, related to the input component and the service implementation that do not meet the standards set by the Indonesian Ministry of Health. Strengthening the fulfillment of input components and strengthening management and the capacity of health workers in understanding and conducting the Essential Neonatal Health Service process according to standards is highly recommended."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran utilisasi pelayanan kesehatan diPuskesmas Kabupaten Bogor di Era JKN tahun 2014 dengan melihat jumlahkunjungan dan jumlah rujukan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengandesain penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian didapatkan angka kunjunganPuskesmas sebesar 1,12% masih kurang dari target 15%. Hal ini dapat disebabkanmasih kurangnya sosialisasi dan adanya biaya tidak langsung dalam memanfaatkanPuskesmas. Sedangkan angka rujukan menujukan sebesar 20,91% yang berartiPuskesmas belum menjadi gatekeeper dengan baik karena melebihi 15%. Kondisitersebut dapat dikarenakan masyarakat memanfaatkan Puskesmas saat dalam kondisiyang tidak dapat ditangani oleh Puskesmas.

---

ABSTRACTThis study aims to learn the utilization of health services at primary health care(Puskesmas) located in Bogor District area in Universal Health Coverage (JKN) era2014 by looking at the number of visits and the number of referrals. This study usessurvey method with quantitative research design. This study find utilization rate is1,12% which is less than the target 15%. It might be due to the lack of socializationand indirect costs. Referral rate is 20.91% indicates that Puskesmas has not becomea good gatekeeper because the number exceeds the target of 15%. These conditionscan be due to the continued use of health center to an extent which primary healthcare can no longer handle any more requests for services."

"[Penelitian ini merupakan studi kualitatif untuk mengetahui profil dan beban kerja petugas yayasan dan petugas kesehatan di layanan primer (puskesmas) di sekitar Yayasan Galuh, perilaku mencari pertolongan dari pengguna jasa layanan Yayasan Galuh, kebutuhan pelatihan bagi petugas Yayasan Galuh maupun petugas puskesmas di sekitar yayasan. Penelitian dilakukan dengan melakukan focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap petugas Yayasan Galuh, petugas Puskesmas Pengasinan, petugas Dinas Sosial Kota Bekasi, konsumer, dan keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Petugas Yayasan Galuh dan Petugas Puskesmas memiliki pengetahuan dan pelatihan yang minim di bidang kesehatan jiwa dan beban kerja yang tinggi. Inisiatif pengobatan terbanyak atas keinginan keluarga. Beberapa hal yang menyebabkan keluarga memilih pengobatan jiwa tradisional di Yayasan Galuh antara lain: tidak memiliki pelaku rawat, biaya perawatan di Yayasan Galuh yang terjangkau, perbaikan gejala gangguan jiwa, dan kurangnya pengetahuan akan penyakit jiwa. Kebutuhan pelatihan petugas Yayasan Galuh yang paling banyak diungkapkan adalah pelatihan di bidang kesehatan fisik. Kebutuhan pelatihan petugas Yayasan Galuh di bidang kesehatan jiwa yaitu : gejala, diagnosis dan pengobatan gangguan jiwa, tehnik komunikasi dengan ODGJ, cara perawatan ODGJ dengan: perilaku kekerasan, isolasi diri, perawatan diri kurang, perilaku kacau. Petugas puskesmas merasa perlu mendapatkan pelatihan bagaimana dapat melakukan deteksi dini, dapat mengenali tanda dan gejala gangguan jiwa yang lazim pada orang yang datang berobat ke Puskesmas.;This study is a qualitative study to explore the profile and workload profiles of foundation staff and primary health care staff workers in the area surrounding Galuh Foundation, help seeking behavior of Galuh foundation service users, the training needs for Galuh foundation staff and Primary Health Care Staff in the Area Surrounding Galuh Foundation. Data collection was done through focus group discussion (FGD) and in-depth interviews with Galuh Foundation staff and primary health care staff, Bekasi social service officers, service users and their family. The results showed that the Galuh Foundation staff and primary health care staffs in the surrounding area have high workload, with minimal knowledge and training in mental health. Most treatment initiatives came from the family. Some of the reasons cited from family members for choosing traditional treatment in Galuh Foundation were lack of caregivers at home, affordable cost at Galuh Foundation, improvement of mental illness symptoms after receiving care at Galuh Foundation, and lack of knowledge related to mental illness. The most widely expressed training needs were of physical health related training. Mental health training needs identified from Galuh Foundation Staffs were: symptoms, diagnosis and treatment of mental disorders, communication techniques with mentally ill persons, how to care for person with: violent behavior , self-isolation , poor self care , bizzare behavior. Primary health care staffs expressed needs to get mental health training in: mental illness early detection, signs and symptoms recognition of common mental disorders in community members who present to the primary health care., This study is a qualitative study to explore the profile and workload profiles of foundation staff and primary health care staff workers in the area surrounding Galuh Foundation, help seeking behavior of Galuh foundation service users, the training needs for Galuh foundation staff and Primary Health Care Staff in the Area Surrounding Galuh Foundation. Data collection was done through focus group discussion (FGD) and in-depth interviews with Galuh Foundation staff and primary health care staff, Bekasi social service officers, service users and their family. The results showed that the Galuh Foundation staff and primary health care staffs in the surrounding area have high workload, with minimal knowledge and training in mental health. Most treatment initiatives came from the family. Some of the reasons cited from family members for choosing traditional treatment in Galuh Foundation were lack of caregivers at home, affordable cost at Galuh Foundation, improvement of mental illness symptoms after receiving care at Galuh Foundation, and lack of knowledge related to mental illness. The most widely expressed training needs were of physical health related training. Mental health training needs identified from Galuh Foundation Staffs were: symptoms, diagnosis and treatment of mental disorders, communication techniques with mentally ill persons, how to care for person with: violent behavior , self-isolation , poor self care , bizzare behavior. Primary health care staffs expressed needs to get mental health training in: mental illness early detection, signs and symptoms recognition of common mental disorders in community members who present to the primary health care.]"