Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan utilitas publik milik negara, memainkan peran penting dalam kelistrikan di Indonesia. Dalam konteks restrukturisasi, perjanjian kontraktual utang menjadi acuan dan untuk itu klausul-klausul yang tertulis sangatlah berpengaruh. Salah satu klausul yang paling penting dalam kontraktual adalah klausul pari passu. Namun saat ini PLN belum mengimplementasikan konsep pari passu yang sudah diperbarui oleh IMF, dan masih menerapkan konsep pembayaran ratable kepada setiap krediturnya. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana menerapkan konsep baru dengan menunjukkan kebutuhan organisasi, serta bagaimana dampak dari implementasi konsep tersebut. Dengan menggunakan metode Kotter's 8-Step Change Model, memberikan hasil cara penerapan konsep pari passu baru yang detail dan relevan untuk diaplikasikan di PLN.

---

As a state-owned public utility, Perusahaan Listrik Negara (PLN) is crucial to Indonesia provision of energy. The debt contractual agreement becomes a reference in the context of restructuring, and for that reason, the written terms have a significant impact. The pari passu provision is among the most significant parts of the contract. However, as of right now, PLN is still using the ratable payments to creditors idea rather than the pari passu concept that has been modified by the IMF. By demonstrating the demands of the organization and the effects of applying the idea, the research aims to demonstrate methods to implement a new concept. It offers findings to suggest implementing the new pari passu idea, which is comprehensive and applicable to PT PLN, by applying Kotter's 8-Step Change Model technique."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan energi rumah tangga di Indonesia. Studi ini menggunakan data Susenas dan Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018. Variabel kemiskinan energi diukur menggunakan konsep deprivasi serta pendekatan multidimensional yang disusun dari lima dimensi dan enam indikator, yaitu: bahan bakar utama memasak, polusi udara dalam ruangan, penerangan, kepemilikian peralatan rumah tangga, dan perangkat penunjang layanan dasar seperti pendidikan, hiburan, dan komunikasi. Variabel inklusi keuangan juga diukur menggunakan pendekatan multidimensional berdasarkan aksesbilitas rumah tangga terhadap layanan keuangan meliputi akses ke lembaga keuangan seperti bank, kredit, dan asuransi. Estimasi pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan energi dilakukan dengan metode Two Stage Least Square (2SLS), menggunakan jarak rumah tangga ke fasilitas keuangan terdekat sebagai variabel instrumen untuk mengatasi masalah endogenitas dalam menjelaskan hubungan kausal antara inklusi keuangan dan kemiskinan energi rumah tangga. Dalam studi ini, salah satu mekanisme potensial yang digunakan adalah melalui pendapatan perkapita rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum inklusi keuangan berdampak negatif terhadap kemiskinan energi. Aksesbilitas rumah tangga terhadap layanan keuangan berkontribusi dalam mengurangi kecenderungan rumah tangga mengalami kondisi miskin energi.

---

This study aims to examines the effect of financial inclusion on household energy poverty in Indonesia. This study uses data from the Susenas and Village Potential Data Collection (Podes) in 2018. The energy poverty variable is measured using deprivation concept and multidimensional approached with five dimensions and six indicators. These five dimensions are cooking, lighting, connected household appliance, entertainment/education and communication. Financial inclusion also be measured using multidimensional approached based on household acces to financial institution like acces to bank, loans, and insurance. Estimation of financial inclusion effect on energy poverty using Two Stage Least Square (2SLS) method with distance to nearest financial institutions as instrument variable (IV) to overcome endogenity issue in causal relationship between financial inclusion and energy poverty . In this study, income per capita is employed as potential channel through which financial inclusion can influence energy poverty. Overall, we find that financial inclusion has a negative effect on household energy poverty. Household’s accesbility to financial institution services contribute to reduce household vulnerability to energy poverty."

"Pada 2019, mengikuti estimasi yang dikembangkan oleh Modi et. Al. (2005), 4,47% dan 14,07% rumah tangga di perkotaan dan pedesaan, masing-masing, masih berada dalam status miskin energi di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk mengungkap faktor-faktor apa saja yang berkorelasi dengan kejadian kemiskinan energi di Indonesia, studi ini menganalisis determinan kemiskinan energi tingkat rumah tangga di Indonesia dengan memanfaatkan data sosial ekonomi tingkat rumah tangga (Susenas) tahun 2015 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan untuk mengukur kemiskinan energi untuk mengumpulkan perspektif yang lebih kaya tentang kejadian kemiskinan energi di Indonesia. Dengan menggunakan regresi logistik dengan efek tetap yang besar, penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara kejadian kemiskinan energi dengan variabel sosial ekonomi dan demografi rumah tangga, serta harga energi modern dan alternatif, bervariasi di berbagai pengukuran dan estimasi perkotaan-pedesaan.

---

In 2019, following the estimation developed by Modi et. al. (2005), 4.47% and 14.07% of households in urban and rural areas, respectively, were still enduring energy-poor status across regions in Indonesia. To unpack what factors that correlate with the incidence of energy poverty in Indonesia, this study analyzes the determinants of household-level energy poverty in Indonesia by utilizing Indonesia’s household-level socioeconomic data (SUSENAS) in 2015 until 2019. This study uses multiple approaches to measure energy poverty in order to collect a richer perspective regarding the incidence of energy poverty in Indonesia. By using logistic regression with large fixed effects, this study discovers that the association between the incidence of energy poverty with household’s socio-economic and demographic variables, as well as modern and alternative energy prices, vary across different measurements and urban-rural estimations."

"Laporan Global Innovation Index (GII) Tahun 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 75 dari 132 negara. Rendahnya peringkat Indonesia pada Global Innovation Index (GII) tersebut dipengaruhi oleh beberapa indikator, salah satunya masih rendahnya anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Atas kondisi tersebut, sebelumnya pada tahun 2019 Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia sebagai salah satu Lembaga litbang di Indonesia mempunyai kebijakan untuk melakukan Kemitraan Pemerintah dan Swasta sebagai alternatif untuk mendapatkan pendanaan riset. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Kemitraan dengan PT Dyandra Promosindo dalam pengelolaan Kebun Raya yang ditandatangani pada Desember 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kemitraan tersebut dengan memfokuskan pada Kebun Raya Bogor didasarkan pada kompleksitas dalam pengelolaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kemitraan tersebut termasuk dalam Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) dengan mendasarkan pada dimensi peran dan tanggung jawab pemerintah dan swasta, kontrak kerjasama yang dilakukan, pengalihan tugas dan fungsi layanan serta risiko, sistem manajerial pelayanan dan inovasi pelayanan oleh swasta; kedua, Kemitraan tersebut belum sepenuhnya efektif ditinjau dari dimensi manfaat kerjasama bagi para pihak di tahun 2020-2021 yang disebabkan pandemi Covid-19, jangka waktu kerjasama yang singkat dan dari dimensi komunikasi ditingkat teknis pengelolaan konservasi tumbuhan.

---

The 2022 Global Innovation Index (GII) report places Indonesia in 75th place out of 132 countries. Indonesia's low ranking on the Global Innovation Index (GII) is influenced by several indicators, one of which is the low research and development (R&D) budget relative to Gross Domestic Product (GDP). Due to these conditions, previously in 2019 the Indonesian Institute of Sciences as one of the R&D Institutions in Indonesia had a policy of conducting Public and Private Partnerships as an alternative to obtaining research funding. One of the efforts made is the Partnership Cooperation with PT Dyandra Promosindo in the management of the Botanical Gardens which was signed in December 2019. This study aims to determine the implementation of the partnership cooperation by focusing on the Bogor Botanical Gardens based on the complexity of its management. This research was conducted using a post-positivist paradigm with qualitative data collection techniques using literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that first, the partnership is included in the Public Private Partnership based on the dimensions of the roles and responsibilities of the government and the private sector, the cooperation contracts carried out, the transfer of duties and functions of services and risks, the service managerial system and service innovation by the private sector; secondly, the Partnership is not yet fully effective in terms of the benefits of cooperation for the parties in 2020-2021 due to the Covid-19 pandemic, the short period of cooperation and from the aspect of communication at the technical level in the management of plant conservation."

"Pemerintah Indonesia melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menargetkan kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% dari bauran energi nasional ketenagalistrikan. Panas bumi merupakan salah satu jenis EBT yang potensinya melimpah di Indonesia yaitu sebesar 29 GW dan merupakan 40% sumber daya dunia. Terdapat proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang akan memasuki sistem di Indonesia Bagian Timur dengan total kapasitas sebsar 30 MW. Proyek tersebut dilakukan secara berangsur dan fase pertama interkoneksi PLTP adalah sebesar 5 MW. Dengan adanya pembangkit baru yang akan memasuki sistem existing, maka diperlukan studi interkoneksi untuk menganalisis dampak masuknya PLTP ke sistem existing dalam berbagai aspek. Untuk itu, penelitian ini akan membahas studi interkoneksi berupa simulasi aliran daya, hubung singkat, dan stabilitas sistem tenaga listrik dengan menggunakan perangkat lunak DIgSILENT PowerFactory 15.1. Berdasarkan simulasi aliran daya, kondisi tegangan pada bus dan pembebanan pada penghantar berada dalam kondisi aman. Hasil dari simulasi hubung singkat menunjukkan bahwa seluruh arus gangguan yang terjadi bernilai dibawah nilai breaking capacity peralatan. Simulasi stabilitas menunjukkan kondisi aman pada seluruh skenario setelah dilakukannya tindakan penanggulangan.

---

The Indonesian government through the National Energy General Plan (RUEN) targets the contribution of renewable energy to 23% of the national electricity mix. Geothermal energy is renewable energy with abundant potential in Indonesia, which is 29 GW and constitutes 40% of the world's resources. There is a geothermal power plant development project that will enter the eastern Indonesian system with a total capacity of 30 MW. The project is carried out in stages and the first phase of geothermal power plant interconnection is 5 MW capacity. When a new power plant will enter an existing system, an interconnection study is needed to be conducted to analyze the impact of the power plant’s entry into the existing system in various aspects. For this reason, this research will conduct an interconnection study in the form of a simulation of power flow, short circuit, and the stability of the electric power system using the DIgSILENT PowerFactory 15.1 software. Based on the power flow simulation, the voltage conditions on all the busses and the loading on all the conductors are in a safe condition. The results of the short circuit simulation show that all the fault currents that occur are below the breaking capacity of the equipment. Stability simulation shows safe conditions in all scenarios after countermeasures are taken."

"Penelitian ini bertujuan untuk merancang kerangka kerja inovasi disrupsi di industri otomotif dan memilih teknologi disruptif untuk menunjang inovasi disrupsi, sehingga perusahaan petahana maupun perusahaan otomotif lainnya dapat mengembangkan sebuah inovasi disrupsi untuk dapat tetap bersaing di pasar. Dalam merancang kerangka kerja inovasi disrupsi di industri otomotif, digunakan metode Delphi yang dikombinasikan dengan skala likert serta diskusi dengan para ahli. Pemilihan teknologi disruptif menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan kriteria dan metode Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk memilih alternatif. Hasil dari penelitian ini ialah kerangka kerja inovasi disrupsi di industri otomotif yang terdiri dari sembilan langkah, serta mobil listrik berkecepatan rendah sebagai alternatif yang dipilih untuk menunjang inovasi disrupsi.

---

This study aims to design a framework for disruptive innovation in the automotive industry and choose disruptive technologies to support disruptive innovation so that incumbent companies and other automotive companies can develop disruptive innovation to be able to remain competitive in the market. In designing the framework for disruptive innovation in the automotive industry, the Delphi method combined with a Likert scale was used as well as discussions with experts. The selection of disruptive technology uses the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to determine the criteria and method of the Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to select alternatives. The result of this study is a nine-step disruptive innovation framework in the automotive industry, as well as low-speed electric cars as alternatives chosen to support disruption innovation."

"Pada perusahaan penerbangan, gangguan atau disrupsi adalah hal biasa terjadi. Sangat penting bagi industri penerbangan untuk memperkirakan atau memprediksi sumber gangguan/disrupsi untuk mengurangi biaya karena penundaan atau pembatalan jadwal keberangkatan. Ada banyak faktor gangguan pada maskapai yang menyebabkan penundaan atau pembatalan jadwal, seperti masalah mekanis pesawat (maintenance), kondisi cuaca, ketidakhadiran kru karena sakit, keamanan, dll. Dalam penelitian ini, peneliti fokus menyoroti disrupsi yang disesbabkan oleh ketidakhadiran pilot  / kru kokpit karena sakit. Metode yang digunakan untuk memprediksi kru kokpit yang sakit,didasarkan pada data yang diberikan pada periode sebelumnya. Classification and Regression Tree (decision tree) menggunakan fitur dari kru kokpit sebagai variabel untuk memprediksi ketidakhadiran pilot pada periode berikutnya.Data asli / real pada tahun 2017 digunakan sebagai data training dan data uji keakuratan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data dari administrasi (data HR) dan data riwayat penyakit / riwayat ujian medis dapat menjadi prediktor untuk membangun model prediksi kru kokpit yang akan sakit. Dalam penelitian ini sebagian besar pilot yang memiliki riwayat sakit atau pernah gagal dalam ujian medis dan pilot yang ditugaskan lebih dari 78 jam penerbangan memiliki kemungkinan lebih besar untuk sakit di masa mendatang. Menurut penelitian juga, perusahaan juga dapat melakukan penghematan rata-rata Rp 900.000.000 per bulan jika dapat memprediksi jumlah pilot yang sesuai untuk menutupi pilot yang absen.Penelitian ini juga mengeksplorasi fitur yang membantu manajer maskapai menemukan karakteristik pilot yang akan absen karena sakit pada periode berikutnya dan menentukan jumlah kokpit kru cadangan yang harus disiapkan oleh maskapai untuk menghindari gangguan (delay atau cancel).

---

In an airlines company, disruption is a common thing to happen during operations. It’s significant for the airline's industries to forecast or predict the source of disruptions to reduce the cost of schedule recovery due to schedule delay or cancel. There are many factors of disruption in the airlines which causes schedule delay or cancel, such as the mechanical problem of aircraft (maintenance), weather condition, crew sickness, security, etc. In this research, it highlights the absenteeism of the pilot due to sickness. A supervised learning method is proposed to predict the sickness of cockpit crew based on data given on the previous period. The classification and regression tree/decision tree algorithm use the feature of the cockpit crew as predictor variable to predict the future absenteeism of the pilot.

The real data in 2017 is used to train and test the accuracy of the model. The result shows that administrative or human resource and historical sickness data can be the predictor to build model for cockpit crew sickness prediction. In this research most pilot who has sick history or used to fail in medical exam and pilot who assigned more than 78 flight hours has more probability for being sick in the future period. According to the research approximately IDR 900.000.000 per month in average can be saved by company if it can predict the suitable number of reserved pilots to cover the absence pilot.This research also explores the other association rules that help the airline managers find the characteristics of the pilot which are going to be absent due to sickness in next period and determines the number of reserved crews should be prepared by airlines to avoid the disruption."

"Seperti yang diketahui pemerintah Indonesia saat ini sedang menjalankan program 35000 watt, dimana dalam hal ini untuk memenuhi banyak permintaaan akan ketersediaan listrik yang ada di seluruh Indonesia. Karena sampai dengan saat ini berrdasarkan data yang ada jumlah perrmintaan akan listrik yang dibutuhkan masih melebihi jumlah pembangkit yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu pemerintah menjalankan program 35000 watt dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan listrik yang diminta. Dalam hal ini diperlukannya peran manajemen risiko dalam mengontrol pembangunan proyek EPC pembangkit tersebut. Dalam penelitian ini akan melihat risiko yang berpengaruh dalam pembangunan EPC pembangkit tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif, kuisioner, serta validasi pakar yang kemudian data dari kuisioner akan diolah dengan perangkat lunak SPSS. Variabel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 54 variabel risiko yang terjadi pada proses EPC. Dalam penelitian ini didapatkan 9 variabel dominan yang berpengaruh pada pembangunan proyek EPC pembangkit yaitu 3 variabel dari tahap rekayasa, 2 variabel dari tahap pengadaan, dan 4 variabel pada tahap konstruksi serta mitigasi dalam mengatasi setiap risiko tersebut. Risiko yang didapat ternyata yang terbanyak masih berada pada tahap rekayasa dan konstruksi sehingga dibutuhkan pengontrolan yang lebih terhadap tahap tersebut untuk mencegah keterlambatan.

---

As of now Indonesia government are focusing on building on electricity program 35.000 MW, to provide and enlight across the country. Because as per current data Indonesia still have low supply to support all society with existing power plant. That is why this ongoing program which run by the goernment can fulfill needs of required electricity. In this case risk management have role to control EPC project of all power plant which currently being build.

In this research, it will elaborate the risk impact to the EPC power plant construction. Research method use are descriptive, qusionaire, and expert validation which align with questionaire that being processed used SPSS software. Variabel used in this research are 54 risk variabel that happen during EPC process.

Result by doing this action acquaire 9 dominant variabel impact to EPC project power plant which consist 3 on engineering process, 2 variabel in procurement level, and 4 in cosntruction level, include also mitigation action to comprehend those risk. Result showed that risk mostly occurs during engineering and contruction process which explain that needs more control on those process to avoid any delay."

"Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam menjalankan amanahnya telah mengindikasikan bahwa ANRI membutuhkan penerapan pengelolaan pengetahuan berkesinambungan yang jika tidak segera diatasi akan menghambat pengembangan sistem kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu. Penelitian ini bertujuanmerumuskan strategi yang sesuai dengan kebutuhan ANRI dalam menerapkan manajemen pengetahuan tersebut. Perumusan strategi berupa roadmap dapat digunakan untuk memudahkan ANRI dalam memulai program manajemen pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam proses penyusunan strategi manajemen pengetahuan. Penelitian diawali dengan identifikasi masalah melalui studi awal, identifikasi lingkup organisasi, pemetaan pengetahuan melalui wawancara, dan diakhiri dengan penyusunan strategi manajemen pengetahuan di ANRI. Penelitian ini mengacu Knowledge Value Chain (KVC) Model Lee untuk menganalisis KnowledgeManagement Infrastructrue (KM Infrastructure) dan Knowledge Management Process (KM Process) berikut mekanismenya pada manajemen pengetahuan di ANRI. Hasil analisis yang didapat sebagai usulan program kegiatan diurutkan sesuai pendapat pakar melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan 15 pengetahuan yang dibutuhkan di ANRI teridentifikasi. Roadmap yang dihasilkan pada tahap pertama adalah tahap KM Infrastructure yang secara berurut terdiri dari knowledge worker recruitment, pelekatan fungsi CKO pada Pusat Data dan Informasi,Customer/Supplier Relationship, dan Knowledge Storage Capacity. Pada tahap kedua yaitu KM Process dengan pembangunan group support system, wiki internal organisasi, yellow pages, rule-based system, pengembangan DSS dan EIS, serta virtual simulation. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ANRI untuk mengimplementasikanmanajamen pengetahuan dengan baik dalam rangka pembangunan sistem kearsipan secara nasional.

---

The National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) in running its mandate has indicated that ANRI needs sustainable knowledge management implementation. If it does not takcle immediately, it will obstruct the comprehensive and integrated national archival system development. The purpose of this research is formulating the strategy

that is related to ANRI`s need in implementing the knowledge management. The strategy formulation in form of roadmap can be used by ANRI in starting the knowledge management program easily. This research was using descriptive qualitative method in arranging the knowledge management strategy. The research began with the problem identification through initial study, organizational scope identification,

knowledge mapping using interview and ended with the knowledge management arrangement at ANRI. This Research referred to Lee`s Knowledge Value Chain (KVC) model in analizing the knowledge management infrastructure (KM Infrastructure) and knowledge management process (KM Process) along with its mechanism to ANRI`s

knowledge management. The result of analysis obtained as activity program recommendation was sorted according to the expert`s judgement through AnalyticalHierarchy Process (AHP). The result showed that 15 knowledge needed by ANRI were identified. Generated roadmap in the first phase was KM Infrastructure which chronologically consisted of Knowledge Worker Recruitment, Chief Knowledge Officer

(CKO) function attachment to the Information and Data Center, Customer or Supplier Relationship, and Knowledge Storage Capacity. In the second phase, it needed KM Process with group support system development, wiki internal organization, yellow pages, rule-based system, DSS and EIS development, as well as virtual simulation. This

research is expected to be beneficial for ANRI in implementing the well knowledge management of the national archival system development."

"Bekerja jarak jauh menjadi disrupsi besar pada tiga tahun terakhir, didorong oleh perkembangan pesat teknologi dan tim virtual. Namun, organisasi masih ragu untuk mengimplementasikan hybrid-work meskipun pekerja cenderung memilih hybrid-work sebagai metode bekerja di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor dibalik keinginan pekerja untuk meneruskan bekerja secara hybrid, yaitu kepuasan dan produktivitas, serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepuasan dan produktivitas saat WFH, yaitu rekonsiliasi, flow experience, fleksibilitas, dan dukungan organisasi. Penelitian empiris dilakukan dengan menggunakan model konseptual, mengumpulkan 408 data dari pekerja formal yang pernah menjalani WFH. Hubungan antar variabel dianalisa menggunakan metode structural equation modeling (SEM). Konsisten dengan hipotesis, rekonsiliasi, flow experience, fleksibilitas, dan dukungan organisasi mempengaruhi kepuasan dan produktivitas pekerja saat WFH, yang kemudian mempengaruhi keinginan pekerja meneruskan bekerja secara hybrid. Meskipun peningkatan kepuasan dapat diprediksi menjadi faktor yang berpengaruh, namun implikasi bahwa produktivitas pekerja meningkat saat WFH memberikan titik terang bahwa kekhawatiran penurunan produktivitas saat WFH tidak selalu terjadi. Melalui temuan dari penelitian ini, organisasi dapat mulai mempertimbangkan implementasi bekerja secara hybrid, dengan menyertakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepuasan dan produktivitas, sekaligus mendapatkan keuntungan organisasi dari hybrid-work.

---

Remote-work has been a great disruption in the last three years, pushed by the swift growth of technology and the emergence of virtual teams. However, organizations seem to stay reluctant to implement the hybrid-work, while the employees have more inclination to continue with hybrid-work method as the future way of work. This study intends to identify the factors influencing employees’ intention to continue working hybrid, which are satisfaction and productivity, and the factors that can improve employees’ satisfaction and productivity while working from home, namely reconciliation between professional and personal life, flow experience, work flexibility, and organizational support. A conceptual model is built into an empirical study, gathering data from 408 respondents of formal workers familiar with hybrid working. The relationships between variables are analyzed using structural equation modeling (SEM). Consistent with the hypotheses, reconciliation, flow experience, flexibility, and organizational support significantly affect employee satisfaction and perceived productivity, which furthermore significantly affect workers’ intention to continue working hybrid. While enhanced satisfaction is almost a predictable factor, the implication of improved perceived productivity while working from home gives reassurance to the organizations that productivity paranoia associated with remote-work can be forgotten. With the findings of this study, organizations can begin to consider implementing hybrid-work, incorporating the factors that can improve employees’ satisfaction and perceived productivity, all the while obtaining the beneficial standpoints of hybrid working for organization."