Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menyalurkan kreativitasnya ke dalam bentuk yang nyata atau disebut karya cipta yang salah satunya adalah lagu dan/atau musik. Dalam membuat suatu karya lagu, banyak hal yang dikorbankan beberapa diantaranya ialah waktu dan biaya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan diberikan kepada mereka para Pencipta lagu untuk dapat terus berkembang dengan menyalurkan hasil kreativitasnya dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menunjukkan bentuk penghargaan melalui Hak Ekonomi dan Hak Moral juga diberikan kepada Pencipta oleh negara untuk membantu ekonomi Pencipta dan tidak melepaskan ikatan batin antara Pencipta dan karya ciptanya. Pencipta tidak dapat berdiri sendiri dalam membuat suatu karya cipta lagu. Hadirnya perusahaan rekaman dalam industri musik, membantu Pencipta lagu untuk dapat memproduksi lagu-lagunya menjadi karya yang sempurna. Problematika yang mendasari penelitian ini muncul dari hasil kerjasama Pencipta dan perusahaan rekaman. Sampai saat ini, masih terdapat pihak dari perusahaan rekaman yang tidak memahami pentingnya Hak Pencipta. Hak Pencipta sering dikesampingkan untuk mendapatkan keuntungan yang sepihak. Kepercayaan telah diberikan secara penuh oleh Pencipta kepada perusahaan rekaman, namun pada akhirnya Pencipta mendapatkan kerugian besar karena tidak terpenuhi Hak Pencipta nya. Pencipta merupakan akar dari industri musik, sudah seharusnya Pencipta lebih di prioritaskan dalam industri musik karena tanpa Pencipta tidak ada karya cipta yang lahir. 

---

The State of Indonesia gives freedom to its citizens to channel their creativity into tangible forms or are called copyrighted works, one of which is songs and/or music. In making a work of songs, many things are sacrificed, some of which are time and cost. Therefore, the form of protection given to them, songwriters, is to be able to continue to develop by channeling the results of their creativity in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. the appearance of a form of appreciation through Economic Rights and Moral Rights is also given to creators by the state to help the creator's economy and not release the bond between the creator and his copyrighted work. The creator cannot stand alone in making a song copyrighted work. The presence of record companies in the music industry helps songwriters to be able to produce their songs into perfect works. The problems that underlie this research arise from the results of creation and record companies. Until now, there are still parties from record companies who do not understand the importance of copyright creators. Author rights are often set aside to gain unilateral benefits. Trust has been given in full by the Author to the record company, but in the end the Creator suffers a big loss because he does not fulfill the Creator's Rights. Creators are the root of the music industry, creators should be prioritized in the music industry because without creators no copyrighted works are born."

"Dengan perkembangan yang ada dalam industri musik, hubungan kontrak antara pencipta lagu dengan para pihak pelaku bisnis dalam industri ini terkhusus label musik nyatanya lebih banyak merugikan pihak pencipta dan menguntungkan pihak pelaku bisnis industri musik ini. Fakta tersebut berdampak negatif, dimana beberapa tindakan pelanggaran atas lagu yang merugikan pencipta di Indonesia semakin banyak ditemui. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis peraturan terkait atas hak dan kewajiban yang dimiliki pencipta serta batasan hak untuk Pelaku Industri Musik khususnya Label Musik didasari dengan adanya perjanjian lisensi atau perjanjian pengelolaan karya. Serta, penulis juga akan menjelaskan mengenai implementasi peraturan terkait serta upaya yang dapat dilakukan oleh Pencipta Lagu atas Pelanggaran yang dilakukan Label Musik atas ciptaannya. Adapun, penelitian ini bersifat normatif dengan penelitian preskriptif yang menggunakan metode analisis kualitatif serta disesuaikan dengan menggunakan sumber-sumber penelitian dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah walaupun secara umum peraturan mengenai Perlindungan Hak Cipta untuk Pencipta telah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), namun peraturan tersebut belum memberikan pengaturan secara mendetail terhadap batasan - batasan yang seharusnya ditegaskan terutama dalam hubungan perjanjian dengan pelaku industri sehingga penciptalah seringkali dirugikan. Dengan demikian dikaitkan dengan kasus yang ada, perjanjian lisensi yang tersebut seharusnya hanya sebatas hak pengelolaan karya kegiatan komersial ciptaan saja bukan hak eksklusif layaknya seperti pengalihan hak cipta keseluruhan. Atas hal tersebut label musik telah melakukan pelanggaran hak cipta dan perlindungan serta upaya yang dapat dilakukan pencipta adalah dengan mengajukan gugatan.

---

With developments in the music industry, the contractual relationship between songwriters and business people in this industry, especially music labels, actually harms the creators more and benefits the other more. This fact has a negative impact, where several violations against songs that harm creators in Indonesia are increasingly being found. For this reason, this research will analyze regulations related to the rights and obligations of creators as well as rights limits for Music Industry Players, especially Music Labels based on a license agreement or work management agreement. Also, the author will also explain the implementation of related regulations and the efforts that can be made by the songwriter for violations committed by music labels on their creations. Meanwhile, this research is normative with prescriptive research using qualitative analysis methods and adjusted using research sources and data obtained through library research. The conclusion that can be drawn is that although in general regulations regarding Copyright Protection for Authors have been contained in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), these regulations have not provided detailed arrangements regarding the limitations that should be emphasized, especially in relation to agreements with industry players so that creators are often harmed. Thus associated with the existing case, the license agreement should only be limited to the right to manage the work of commercial creations, not an exclusive right like having the entire copyright. For this reason, music labels have violated copyright and protection as well as efforts that can be made by creators by filing a lawsuit."

"Akumulasi Iuran Pensiun yaitu kumpulan iuran program pensiun milik Pegawai Negeri Sipil yang saat ini dikelola oleh PT TASPEN (Persero). Dana Akumulasi Iuran Pensiun tersebut pada awalnya dikelola oleh Kementerian Keuangan sebelum akhirnya diserahkan kepada PT TASPEN (Persero) yaitu suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk mengelola program jaminan dan perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara. Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun ini juga diatur secara ketat oleh Menteri Keuangan baik itu penggunaannya, penempatannya, dan mekanisme divestasinya melalui peraturan Menteri Keuangan. Jumlah Akumulasi Iuran Pensiun mengalami penurunan akibat kepemilikan 18 stand/kios pada Jembatan Merah Plaza Surabaya yang dilakukan oleh PT TASPEN (Persero). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa posisi Akumulasi Iuran Pensiun dalam keuangan publik, batasan-batasan penerapan Business Judgment Rule, dan pengenaan kerugian negara terhadap Direksi PT TASPEN (Persero) akibat adanya kerugian Akumulasi Iuran Pensiun tersebut. Masalah difokuskan kepada penerapan prinsip Business Judgment Rule atas kerugian Akumulasi Iuran Pensiun akibat kepemilikan stand/kios pada salah satu mall di Surabaya yaitu Jembatan Merah Plaza dan pengenaan kerugian keuangan negara terhadap kerugian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dimana menggunakan metode interpretatif untuk menganalisa kasus pengambilan keputusan Direksi PT TASPEN (Persero) yang hasilnya kemudian dikembangkan menjadi analisis deskriptif. Berdasarkan teori Business Judgment Rules, Keuangan Negara, dan Kerugian Negara, maka disimpulkan bahwa kerugian Akumulasi Iuran Pensiun atas kepemilikan stand/kios Jembatan Merah Plaza bukan merupakan kerugian negara dan Direksi PT TASPEN (Persero) tidak dapat dipersalahkan atas kerugian tersebut karena telah memenuhi kriteria Business Judgment Rule. Penelitian ini menyarankan untuk segera dilakukan cut loss dengan melakukan penjualan terhadap stand/kios tersebut dengan terus mendorong Menteri Keuangan untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai dasar untuk melakukan cut loss.

---

Accumulated Pension Contributions is the contributions of pension program belongs to civil servants which collected and currently managed by PT TASPEN (Persero Accumulated Pension Contributions Fund was initially managed by the Ministry of Finance before finally being handed over to PT TASPEN (Persero) one of State-Owned Enterprise established to manage the social insurance program for civil servants. The management of Accumulated Pension Contributions is strictly regulated by the Minister of Finance regarding its use, placement, and divestment mechanism through Minister of Finance regulations. The accumulated amount of pension contributions has decreased due to the ownership of 18 stands/kiosks at the Jembatan Merah Plaza Surabaya carried out by PT TASPEN (Persero). This research aims to examine and analyze Accumulated Pension Contribution's position in public finances, the limitations of implementing the Business Judgment Rule, and the imposition of state financial losses on the Directors of PT TASPEN (Persero) due to Accumulated Pension Contribution's losses. The problem focuses on the application of the Business Judgment Rule principle to the losses of accumulated pension contributions due to ownership of Jembatan Merah Plaza stand/kiosk and the imposition of state financial losses on these losses. This research is doctrinal legal research which uses interpretive methods to analyze cases of decision making by the Directors of PT TASPEN (Persero) whose results are then developed into descriptive analysis. Based on the theory of Business Judgment Rules, State Finances, and State Losses, it is concluded that the loss in Accumulated Pension Contributions from the ownership of the Jembatan Merah Plaza stand/kiosk is not a state financial loss and the Directors of PT TASPEN (Persero) cannot be blamed for this loss because they have met the criteria of Business Judgment Rules. This research suggests cutting loss immediately by selling the stand/kiosk while continuing to encourage the Minister of Finance to issue implementing regulations for Law Number 4 of 2004 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector as a basis for cutting loss."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan nasabah yang mengalami keterlambatan dan kesalahan dalam hal transfer dana elektronik yang disebabkan oleh kerusakan atau gangguan sistem software dan hardware computer. Dalam hal ini bank mengalami ketidakmampuan terhadap penyediaan akses data (availability data) yang seharusnya akses data tersebut dapat diakses oleh nasabah selama 24 jam. Hal tersebut merupakan risiko operasional bank yang dapat mengakibatkan efek domino bagi kegiatan bank, misalnya risiko operasional risiko hukum dan risiko reputasi. Dalam menjalankan produk internet banking, beberapa bank tersebut memakai pihak ketiga sebagai penyedia server yang notabene bank berskala kecil dan menengah, akan tetapi dengan memakai pihak ketiga sebagai penyedia server internet banking, hal ini tidak membebaskan bank tersebut dari peralihan pertanggung jawaban terhadap perlindungan nasabah. Alasan bank memakai pihak ketiga adalah keterbatasan dana untuk memperoleh hardware dan software serta staf teknis yang ahli dan berpengalaman serta menekan biaya investasi bidang teknologi yang sangat besar dalam pengadaan sistem internet banking. Penelitian ini penelitian yang mengacu kepada pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian sifat penelitian ini adalah dekriptif analisis, dengan menggunakan analisa kualitatif. Melihat risiko yang dialami bank tentu nasabah sangat dirugikan. Dalam penyediaan akses data internet banking perlindungan nasabah mencakup dua aspek yang harus diperhatikan yaitu jika kegagalan transfer terjadi pada saat nasabah belum melakukan pengaksepan transfer (mengalami non availability data), maka nasabah tersebut memiliki hak komplain kepada bank tersebut. Tetapi jika kegagalan transfer yang terjadi pada saat nasabah sudah melakukan pengaksepan yang disebabkan karena bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik bersenjata, dan/atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang terjadi di daerah atau lokasi Penyelenggara Pengirim Asal yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana, kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau non elektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim Asal, kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana. Maka penyelenggara pengirim asal bertanggung jawab kepada pengirim asal.

---

The thesis discusses customer protection suffering from retardation and errors in the matter of electronic fund transfer caused by software system and computer hardware damage or malfunction. In this case, the bank suffers from incapability to data availability, where the customers should be able to access the data for 24 hours. This is a bank operational risk which can cause a domino effect for bank activities, such as operational risks, legal risks, and reputational risks. In carrying out an internet banking product, several banks hire the third party as a server provider which is a small and medium scaled bank; however, by hiring the third party as the server provider of internet banking, this does not free the bank from the responsibility towards customer protection. The reason the bank hires the third party is the fund limitation to obtain hardware and software, expert and experienced technical staff, and to reduce a very big technological investment cost in the procurement of internet banking system. This research refers to a normative judicial approach. The data used are primary and secondary data. The research is descriptive analysis by using qualitative analysis. By observing the risks suffered by a bank, it is of course very detrimental for customers. In the internet banking data availability, the customer protection covers two aspects which have to be noticed. First, if transfer failure occurs when a customer has not accessed transfer (suffers from non data availability), the customer has the right to complain to the bank. However, if the transfer failure occurs after the customer has accessed transfer due to natural disaster, harmful situations, riots, armed conflicts, and/or other emergency conditions determined by the government happening in a region or a location of the Original Sending Holder which is executing Fund Transfer Order, the damage in the electronic or non-electronic infrastructure system having direct influence to the execution of Fund Transfer Order which cannot be controlled by the Original Sending Holder, or clearing system of Fund Transfer System failure, then the original sending holder is responsible to the original sender."

"

Pertumbuhan perusahaan penyedia jasa ride-hailing adalah sebuah fenomena yang sudah cukup umum terjadi, khususnya di negara-negara berkembang. Permintaan yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan populasi membuat perusahaan dan layanannya ini disebut sebagai salah satu inovasi yang paling berdampak selama satu dekade terakhir. Selain mampu memfasilitasi kebutuhan mobilisasi dari masyarakat di daerah perkotaan, khususnya Jabodetabek, keberadaan dari perusahaan penyedia layanan ride-hailing juga berhasil mendorong kenaikan yang signifikan pada perekonomian digital Indonesia. Namun, meskipun demikian, permasalahan emisi gas rumah kaca yang timbul dari operasionalnya tidak bisa dihindari seiring dengan pertumbuhan perusahaan tersebut. Melihat potensi pencemaran udara yang akan semakin parah seiring berjalannya waktu, pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk bisa mengatasi hal ini. Kebijakan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menggunakan transportasi publik dan menetapkan target penggunaan kendaraan listrik sebagai operasional layanan ride-hailing adalah beberapa hal yang harus pemerintah pertimbangkan dalam mengatasi permasalahan yang akan datang nantinya. Pemodelan kondisi nyata dengan metode sistem dinamis digunakan untuk menguji signifikansi dari faktor-faktor yang akan diajukan sebagai fokus pemerintah dalam membuat kebijakan. Dengan begitu, alternatif yang sudah teruji faktornya bisa dijadikan sebagai rekomendasi untuk membuat kebijakan terkait perusahaan penyedia layanan ride-hailing.

---

The growth of ride-hailing service providers is a fairly common phenomenon, especially in developing countries. Increasing demand in line with population growth has made this company and its services nominated as one of the most impactful innovations of the past decade. Apart from being able to facilitate the mobilization needs of people in urban areas, especially Jabodetabek, the presence of ride-hailing service providers has also succeeded in driving a significant increase in Indonesia's digital economy. However, even so, the problem of greenhouse gas emissions arising from its operations cannot be avoided along with the company's growth. Seeing the potential for air pollution to get worse over time, the government must take firm steps to overcome this. Policies to encourage public awareness in using public transportation and setting targets for the use of electric vehicles as ride-hailing service operations are some of the things the government must consider in overcoming future problems. Real conditions modeling with the system dynamic method is used to test the significance of the factors that will be proposed as the government's focus in making policies. Therefore, alternatives that have been factor-tested can be used as recommendations for making policies regarding ride-hailing service provider companies."

"Dunia periklanan, dewasa ini telah berkembang cukup pesat dan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kemajuan dan keberhasilan tersebut tentu saja perlu untuk terus dikembangkan dengan pembinaan yang tepat. Perlu pula dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan periklanan, khususnya iklan perumahan, mengingat semakin banyaknya iklan perumahan yang memberikan informasi yang menyesatkan. Pengendalian dan pengawasan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat termasuk produsen dan kalangan periklanan itu sendiri. Langkah-langkah pembinaan dan pengawasan itu haruslah bersifat persuasif, edukatif dan preventif agar kegiatan periklanan terutama iklan perumahan, tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat konsumen. Jika dengan adanya iklan perumahan yang menyesatkan itu ternyata merugikan konsumen, maka perlu adanya tanggung jawab yuridis dari para produsen yang terlibat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Tanggung jawab itu dalam bentuk ganti rugi dari pelaku perbuatan melawan hukum kepada pihak yang dirugikan agar hak-hak konsumen yang telah dilanggar pulih kembali. Tuntutan konsumen perumahan yang dirugikan itu didasarkan pada pasal 1365 KUHPer. Konsumen sebagai penggugat harus membuktikan bahwa syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, dengan melihat dari isi (pernyataan) iklan perumahan yang menyesatkan. Jika terbukti isi iklan tersebut memenuhi syarat- syarat materiil perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPer, maka yang bertanggungjawab selain produsen juga pihak yang bertugas melakukan pengawasan terhadap iklan perumahan dan pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan finansial dari pemasangan iklan tersebut."

"ABSTRAKPerbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, bank membutuhkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa bank namun akhir-akir ini banyak kasus pembobolan bank yang terjadi justru oleh perbuatan pekerja bank itu sendiri. Berdasarkan hal itu penelitian ini mengambil judul ‘Tanggung Jawab Hukum Bank Atas Kerugian Nasabah Yang Disebabkan Oleh Perbuatan Pekerjanya’. Permasalahan yang diteliti adalah terkait tanggung jawab hukum bank atas kerugian yang disebabkan perbuatan pekerjanya dalam hubungannya selaku pemberi kerja dan pekerjanya dilihat dari segi hukum perdata dan hukum perbankan yang berlaku di Indonesia dan penerapan hukum terkait tanggung jawab bank atas kerugian yang disebabkan perbuatan pekerjanya dalam hubungannya selaku pemberi kerja dan pekerjanya pada beberapa putusan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori terkait pertanggung jawaban berdasarkan hukum perdata akibat perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggung jawaban bank dalam hal ini dari segi hukum perdata adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum baik karena kelalaian maupun karena pertanggung jawaban majikan atas perbuatan pekerjanya. Dari segi hukum perbankan, bank memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance dalam menjalankan usahanya. Oleh sebab itu, bank wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan pekerjanya.

---

ABSTRACTIndonesian Banking should considered precautionary principles in carrying out its functions. In order to perform its functions, bank needs public trust in using its service. However, numbers of Indonesian bank fraud cases nowadays are caused by the acts of the banks employees themselves. Furthermore based on those cases, this research is entitled "Bank Liability on Customer’s Loss Caused By Bank’s Employee Action”.The researcher analyzes the research problems; how does bank’s legal liability on the loss caused by its employee in their relationship as employee-employer analyzed based on Indonesian private law and banking law and the application of relevant legal liability for losses caused by bank employees act as employer and employee in several verdicts.This research is a normative juridical research. Theories used in this research are liability theories on private law caused by torts. The results of this study concluded that the bank's liability in terms of the private law is an unlawful act either due to negligence or due to employer liability for the actions of their employees. In terms of the banking law, banks have the obligation to follow the principles of prudence and good corporate governance in running their business. Therefore, the banks have to take liability on the customer’s loss caused by the bank’s employee."

"Skripsi ini menganalisis pengaturan mengenai standardisasi pusat kebugaran di Indonesia sebagai bentuk perlindungan konsumen dan perlindungan hukum atas cedera konsumen yang disebabkan oleh pusat kebugaran yang tidak memenuhi standardisasi. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Di Indonesia, belum terdapat pengaturan spesifik mengenai standardisasi pusat kebugaran, namun untuk suatu pusat kebugaran mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI), harus mengajukan melalui Online Single Submission untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB tersebut berlaku sebagai SNI untuk pusat kebugaran. Di sisi lain, terkait standardisasi lebih detail terkait pusat kebugaran di Indonesia belum diatur jelas. Saat ini, standar yang ada lebih berfokus pada perizinan usaha melalui sistem OSS dan NIB, serta pedoman umum dari asosiasi seperti APKI dan PPKI. Ketiadaan standardisasi spesifik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi konsumen, sehingga diperlukan pengembangan dan implementasi standar yang lebih komprehensif. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab pelaku usaha pusat kebugaran terhadap cedera konsumen yang disebabkan oleh fasilitas yang tidak terstandarisasi. Pelaku usaha diwajibkan menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, memberikan informasi yang akurat, dan menyediakan fasilitas yang memenuhi standar keamanan. Bila terjadi cedera, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama, kompensasi, dan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. Konsumen memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban, baik melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui jalur pengadilan, dengan kemungkinan sanksi bagi pelaku usaha mulai dari tindakan administratif hingga pidana. Dengan demikian, UU ini memberikan perlindungan hak bagi konsumen dan menetapkan kewajiban yang jelas bagi pelaku usaha pusat kebugaran untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna layanannya.

---

This thesis analyzes the regulations regarding the standardization of fitness centers in Indonesia as a form of consumer protection and legal protection against consumer injuries caused by fitness centers that do not meet standardization. This thesis is compiled using doctrinal research methods. In Indonesia, there are no specific regulations regarding the standardization of fitness centers. However, for a fitness center to obtain the Indonesian National Standard (SNI), it must apply through the Online Single Submission to obtain a Business Identification Number (NIB). The NIB serves as the SNI for fitness centers. On the other hand, more detailed standardization related to fitness centers in Indonesia is not clearly regulated. Currently, existing standards focus more on business licensing through the OSS and NIB systems, as well as general guidelines from associations such as APKI and PPKI. The absence of specific standardization potentially creates legal uncertainty and risks for consumers, thus requiring the development and implementation of more comprehensive standards. The Consumer Protection Act regulates the responsibility of fitness center business operators for consumer injuries caused by non-standardized facilities. Business operators are required to ensure consumer safety by implementing clear Standard Operating Procedures (SOP), providing accurate information, and offering facilities that meet safety standards. In case of injury, business operators are responsible for providing first aid, compensation, and indemnification as per the applicable regulations. Consumers have the right to seek accountability, either through out-of-court dispute resolution or through judicial channels, with possible sanctions for business operators ranging from administrative actions to criminal penalties. Thus, this law provides rights protection for consumers and establishes clear obligations for fitness center business operators to ensure the safety, security, and comfort of their service users."