"Salah satu kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan memperkenankannya sistem kontrak dalam ketentuan perekrutan pekerja/buruh. Sistem kontrak itu diimplementasikan ke dalam jenis perjanjian kerja kontrak yang dikenal dengan istilah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Krisis yang bermula dari efek penularan (contagion effect) akibat krisis moneter mata uang Thailand (Bath) tersebut segera meluas menjadi krisis di berbagai bidang ekonomi bahkan dapat dikatakan sebagai krisis total atau krisis sistemik. Begitu luas cakupan dari krisis sistemik tersebut membuat krisis itu tidak dapat diatasi dalam waktu singkat dan membutuhkan komitmen dari pemerintah untuk mengatasinya secara menyeluruhl.
The World Bank Group menyatakan agar dapat keluar dari krisis tersebut maka syarat-syarat utama yang harus dipenuhi Indonesia adalah:
1. Adanya stabilitas politik; dan
2. Bantuan keuangan dari dunia internasional
Pemerintah Indonesia harus membenahi berbagai kebijakan di bidang ekonomi antara lain kebijakan bidang keuangan, bidang penanaman modal baik asing maupun dalam negeri, bidang pajak,dan terutama perbaikan kebijakan dibidang ketenagakerjaan.
Masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah
1. Bagaimana kedudukan pemerintah Indonesia dalam penerapan PKWT berdasarkan teori dan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003?
2. Bagaimana penerapan ketentuan-ketentuan PKWT bagi para pihak dan penyelesaian perselisihannya?
3. Perlindungan hukum apakah yang dapat diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan..."
