Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pembangunan daerah wisata terhadap usaha kuliner dengan mengambil kasus program pembangunan sarana dan prasarana pendukung desa wisata yang dilaksanakan mulai tahun 2017 dan melihat pengaruh disparitas regional terhadap efektivitas bantuan yang kemudian dibandingkan antara wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali. Dengan menggunakan pendekatan Difference-In-Differences (DID), studi ini menganalisis dampak program bantuan terhadap 115 desa wisata dibandingkan dengan desa wisata lain yang berada dalam satu kecamatan akan tetapi tidak dapat bantuan. Hasilnya, rata-rata setelah adanya program desa wisata, terjadi peningkatan usaha kuliner berupa restoran dan kedai di wilayah Jawa Bali sebanyak 12 unit lebih besar dibandingkan dengan desa wisata yang berada di kecamatan yang sama yang tidak menerima bantuan. Temuan ini didukung oleh kondisi infrastruktur jalan, penerangan jalan, dan sinyal telepon yang lebih baik di desa wisata di Jawa dan Bali. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa disparitas regional berdampak pada pertumbuhan usaha kuliner di desa wisata.

---

This study aims to identify the impact of the development of tourist areas on culinary businesses by taking the case of the program for the construction of facilities and infrastructure supporting tourism villages which was implemented starting in 2017 and looking at the influence of regional disparities on the effectiveness of assistance which is then compared between the regions of Java-Bali and outside Java-Bali. Using the Difference-In-Differences (DID), the study analyzed the impact of the support program on 115 tourism villages, comparing them to other tourism villages in the same sub-district that did not receive support. The results show that, on average, the number of culinary enterprises in the form of restaurants and food stalls in the Java-Bali region increased by 12 units after the implementation of the Tourism Village Programme, in contrast to Tourism Villages in the same sub-district that did not receive support. These findings are supported by the better condition of road infrastructure, street lighting, and telephone signals in Tourism Villages in Java and Bali. The results of this study explain that regional disparities have an impact on the growth of culinary enterprises in tourism villages."

"Perkembangan industri pariwisata sangat ditentukan oleh keberadaan infrastruktur daerah. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh dari pembangunan infrastruktur wisata terhadap industri perhotelan dan penginapan dengan mengambil kasus Program Pengembangan Desa Wisata di Indonesia. Dengan menggunakan metode Difference-in-Differences (DID), penelitian ini menganalisa dampak sebelum dan sesudah adanya program pengembangan desa wisata antara 115 desa wisata yang mendapatkan program bantuan dan 266 desa wisata yang tidak mendapatkan program bantuan namun berada dalam satu kecamatan. Data yang digunakan adalah data panel yang bersumber dari data desa wisata Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Data BPS Podes tahun 2011, 2014, 2018, 2019 dan 2020. Studi ini menemukan bahwa desa wisata yang mendapatkan bantuan berpotensi meningkatkan jumlah hotel dan penginapan yang ada di desa sebanyak rata-rata 2 unit lebih banyak dibandingkan dengan desa wisata yang tidak mendapatkan bantuan dengan level signifikansi statistik sebesar 5%. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa desa wisata yang mendapatkan program bantuan dan memiliki daya tarik wisata pegunungan lebih signifikan meningkatkan industri perhotelan dan penginapan jika dibandingkan dengan desa yang memiliki daya tarik wisata pantai.

---

The development of the tourism industry is mainly determined by the existence of regional infrastructure. This study aims to evaluate the effect of tourist infrastructure development on the accommodation industry by taking the case of the Tourism Village Development Program in Indonesia. Using the Difference-in-Differences (DID) method, this study analyzed the impact before and after the Tourism Village Development Program implementation between 115 tourism villages that received assistance programs and 266 that did not receive the assistance but were in one sub-district. The panel data used in this study are combined from tourism village data from the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration and National Village Potential Data (PODES) in 2011, 2014, 2018, 2019 and 2020. This study found that tourist villages that get assistance potentially increase the number of hotels and inns in the village by an average of two more units compared to tourist villages that do not get assistance with a statistical significance level of 5%. In addition, this study also found that tourist villages that get assistance programs and have mountain tourism attractions more significantly increase the accommodation industry compared to those with beach tourism attractions"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Pajak Atas Homestay Di Desa Wisata Batulayang Kabupaten Bogor ditinjau dari hukum pajak material dan hukum pajak formal. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis implementasi pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Bogor. Adapun penelitian ini mengadopsi paradigma post-positivisme dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan memusatkan pada fenomena yang terjadi dilapangan yaitu kebijakan pajak atas homestay desa wisata yang berlaku saat ini di Kabupaten Bogor. Dari data tersebut, peneliti mencari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya peneliti menarik simpulan dari analisnya tersebut. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang telah dipilih. Hasil penelitian ditinjau dari teori hukum pajak karena undang-undang merupakan bagian dari kebijakan. Dengan demikian, Tax Law dianggap sebagai bagian dari Tax Policy. Homestay desa wisata di Kabupaten Bogor masih dikategorikan sebagai objek pajak hotel dengan tarif 10. Pemerintah Daerah dan masyarakat penyedia homestay sampai saat ini belum mengetahui dan menerapkan pemungutan pajak atas homestay. Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai pemungutan perpajakan atas homestay. Penghasilan atas homestay sampai saat ini memang masih tidak dipungut pajak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, selain tidak adanya pengaturan khusus hal ini juga dikarenakan kurangnya informasi dan pemahaman mengenai homestay desa wisata. Ketentuan perpajakan yang ada tidak memberikan penjelasan mengenai definisi atau pengertian homestay desa wisata. Tidak adanya pengertian mengenai homestay desa wisata ini sebenarnya dapat memberikan suatu ketidakpastian hukum, dimana tidak ada batasan atau ruang lingkup yang memberikan gambaran mengenai sejauh mana suatu tempat dapat dikatakan sebagai homestay desa wisata. Ketidakpastian hukum ini dapat memberikan potensi kurang bayar dan sanksi perpajakan atas penghasilan yang diperoleh homestay desa wisata yang mungkin akan ditanggung oleh Wajib Pajak homestay dikemudian hari. Pajak Hotel di Kabupaten Bogor mempunyai beberapa kategori penginapan yang menjadi objek pajak hotel. Kategori objek pajak hotel dibedakan menjadi 4 (empat) jenis kategori yaitu hotel, villa, wisma dan rumah kos. Implementasi penyetoran dan pemungutan pajak di Kabupaten Bogor dilakukan melalui portal online system. Pajak Hotel di Kabupaten Bogor menganut self assessment system dimana Wajib Pajak yang menaksir dalam arti menghitung dan memperhitungkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

---

This study aims to analyze the Tax Policy on Homestay in the Tourism Village of Batulayang, Bogor Regency in terms of material tax law and formal tax law. This study also aims to analyze the implementation of hotel tax collection in Bogor Regency. The research adopts the post-positivism paradigm by using a Qualitative Research Method by focusing on the phenomenon occurring in the field, namely the tax policy on the tourism village homestay currently in force in Bogor Regency. From these data, researchers look for patterns, laws, principles, and finally researchers draw conclusions from the analyst. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with selected informants.The research results are reviewed from the theory of tax law because the law is part of the policy. Thus, Tax Law is considered as part of Tax Policy. Tourism village homestays in Bogor Regency are still categorized as hotel tax objects at a rate of 10. Local governments and homestay providers have not yet known and implemented a tax collection on homestays. There are no specific regulations governing the collection of taxation on homestays. Income to the homestay so far is still not taxed by the Bogor District Government, in addition to the absence of special arrangements this is also due to lack of information and understanding of tourist village homestays. Existing taxation provisions do not provide an explanation of the definition or understanding of a tourist village homestay. The lack of understanding of the tourist village homestay can actually provide a legal uncertainty, where there are no limits or scope that gives an idea of the extent to which a place can be said to be a tourist village homestay. This legal uncertainty can provide the potential for underpayment and taxation sanctions on income earned by a tourist village homestay that may be borne by the homestay taxpayer in the future. Hotel Taxes in Bogor Regency have several lodging categories which are subject to hotel taxes. The category of hotel tax objects can be divided into 4 (four) types of categories, namely hotels, villas, guesthouses and boarding houses. The implementation of depositing and collecting taxes in Bogor Regency is done through an online portal system. Hotel Taxes in Bogor Regency adhere to a self assessment system where the Taxpayer estimates in the sense of calculating and calculating the fulfillment of his tax obligations."

"Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas lima pulau besar dan ribuan pulau kecil memicu munculnya aglomerasi serta isu disparitas antar wilayah. Aglomerasi dapat di lihat dengan munculnya kota sebagai sentra aktivitas ekonomi. Terjadinya disparitas bisa dilihat dari indikator jumlah PAD pada APBD di masing-masing propinsi. Disparitas dalam Ilmu Ekonomi Regional dapat diukur dengan indikator PDRB antar propinsi. Isu disparitas antar propinsi juga disebabkan karena faktor ketersediaan sumber daya dan fasilitas infrastuktur. Isu disparitas merupakan tantangan bagi efektivitas implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia The geographical condition of Indonesia which consist of five large islands and thousands of small islands, triggers agglomeration and disparity issue. Agglomeration can be seen with the emergence of cities as centers of economic activity. The disparity can beseen from the indicator of the amount of PAD in the APBD in each province. Disparity in Regional Economics can be measured by inter-provincial GRDP indicators. The disparity issue is also due to the availability of resources and infrastructure facilities. The disparity issue is a challenge for the effectiveness of the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization in Indonesia."

"Fenomena Covid-19 tidak dapat dipungkiri sudah mempengaruhi banyak aspek kehidupan di masyarakat. Pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat dan mengurangi aktivitas bepergian. Hal ini membuat industri di bidang pariwisata mengalami keterpurukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Covid-19 dan tingkat pembangunan kepariwisataan terhadap kontribusi pajak pariwisata di daerah. Pada penelitian ini, kontribusi pajak pariwisata dihitung dengan membandingkan hasil penjumlahan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dengan PAD daerah. Penelitian dilakukan terhadap 34 provinsi di Indonesia untuk periode 5 tahun yaitu dari tahun 2018 hingga 2022. Data diolah menggunakan aplikasi STATA MP 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Covid-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap kontribusi pajak pariwisata daerah, sedangkan tingkat pembangunan kepariwisataan berpengaruh positif signifikan terhadap kontribusi pajak pariwisata daerah. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi research gap dari penelitian sebelumnya yang membatasi penelitian pada kabupaten/kota/provinsi tertentu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait pentingnya menggali potensi pendapatan daerah dari sektor yang beragam dan heterogen untuk mencegah concentrated risk yang dapat muncul ketika daerah hanya bertumpu pada satu sektor pendapatan tertentu.

---

It cannot be denied that the Covid-19 phenomenon has affected many aspects of life in society. The Covid-19 pandemic has forced the government to take policies to limit community activities and reduce travel. This has caused the tourism industry to experience a downturn. This research aims to analyze the influence of Covid-19 and the level of tourism development on the contribution of tourism tax in the region. In this research, the contribution of tourism tax is calculated by comparing the sum of hotel taxes, restaurant taxes and entertainment taxes with regional PAD. Research was conducted on 34 provinces in Indonesia for a period of 5 years, from 2018 to 2022. The data was processed using STATA MP 17. The research results showed that Covid-19 had a significant negative effect on regional tourism tax contributions, while the level of tourism development had a significant positive effect on regional tourism tax contribution. This research is expected to fill the research gap from previous research which limited research to certain districts/cities/provinces. Apart from that, it is hoped that this research can add information regarding the importance of exploring regional income potential from diverse and heterogeneous sectors to prevent concentrated risk which can arise when a region only relies on one particular income sector."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan prosses pelaksanaan program pemberdayaan melalui pembentukan desa wisata terhadap Desa Wanurejo melalui Program CSR BNI, untuk mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan yang diberikan dan faktor pendukung serta penghambat terhadap program CSR BNI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.  Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur, wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan, dan obeservasi secara langsung ke Desa Wanurejo. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa program permberdayaan yang diberikan oleh BNI dilaksanakan melalui dua program yaitu Program CSR Kampung BNI Wisata Borobudur pada tahun 2012 dan pendirian Balai Ekonomi Desa pada tahun 2017. Kedua program ini tidak dapat dipisahkan karena saling bersinergi melalui paket wisata, event-event, dan etalase yang dimiliki oleh Balai Ekonomi Desa Wanurejo. Faktor pendukung dari program ini adalah masih adanya follow up yang diberikan oleh BNI, adanya dukungan pemerintah, fasilitas pendukung pariwisata yang sudah memadai, sudah memiliki website pribadi, dan sudah memiliki pengusaha yang telah sukses dan dapat mengayomi pengusaha lainnya. Sementara untuk faktor penghambat adalah: kurangnya sinergi antara Balai Ekonomi Desa Wanurejo dengan Badan Usaha MIlik Desa (BUMDes) Wanurejo, pekerja Balai Ekonomi Desa Wanurejo yang tidak memiliki latar belakang pelayanan, pelatihan yang diberikan kurang sesuai dengan kebutuan, dan lain sebagainya.

---

This study aims to describe the process of implementation of an empowerment program through the establishment of tourism village towards Wanurejo through the BNIs CSR Program to find out how the activities provides and supporting factors with obstacles in the program. This study uses qualitative descriptive approach. The techniques to collect datas are literature studies, in-depth interviews with 12 informants, and observation to Wanurejo. The results of this study are the empowerment program provided by BNI was implemented through two programs named Kampung BNI Wisata Borobudur in 2012 and the establishment of Wanurejos Economic Center in 2017. These two programs cant be separated because they are synergized through tour packages, events, and storefronts owned by the Wanurejos Economic Center. The supporting factors of this program are still follow-up given by BNI, government support, adequate tourism support facilities, personal websites, and already having entrepreneurs who have been successful and can protect other entrepreneurs. The obstacles are: the lack of synergy between Wanurejos Economic Center and BUMDes, the economic centers workers who have no service background, the training provided is not in accordance with needs, and so on."

"Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi pengembangan pariwisata yaitu desa wisata dengan multi-purpose. Kondisi Pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi kegiatan pariwisata, termasuk kegiatan di Desa Wisata. Penelitian ini membahas terkait adaptasi Desa Wisata di masa Pandemi COVID-19. Wilayah penelitian berlokasi di Desa Wisata Lebakmuncang dan Desa Wisata Alamendah, Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data-data pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif mengenai dampak pandemi, komponen spasial pembentuk pariwisata, dan adaptasi desa wisata di masa pandemi COVID-19. Hasilnya menunjukan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan jumlah wisatawan yang berbanding lurus dengan penurunan pendapatan desa wisata. Kondisi ini membuat Desa Wisata mengalami hibernasi sehingga perlu beradaptasi dengan new tourism economy yang mengedepankan hygiene, less-crowd, low-touch, dan low mobility. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedua desa wisata memiliki skenario adaptasi berupa perumusan dan perencanaan, pemeliharaan aset, peningkatan promosi media sosial, penerapan protokol kesehatan, inovasi atraksi wisata, dan peningkatan kapasitas serta kualitas Sumber Daya Manusia. Desa wisata dengan aksesibilitas tinggi memiliki inovasi atraksi wisata digital dengan membuat virtual tour, pada tahap new normal sebanyak 70% atraksi wisatanya dapat beradaptasi pada kondisi neutral. Sedangkan Desa wisata dengan aksesibilitas sedang tidak memiliki inovasi atraksi wisata digital, pada tahap new normal sebanyak 50% atraksi wisatanya dapat beradaptasi pada kondisi neutral.

---

As an agricultural country, Indonesia has the potential for tourism development, namely a multi-purpose tourist village. The COVID-19 pandemic has had an impact on tourism activities, including activities in Tourism Villages. This study discusses the adaptation of Tourism Villages during the COVID-19 Pandemic. The research area is located in Lebakmuncang Tourism Village and Alamendah Tourism Village, Bandung Regency. The method used in this study is a qualitative method with data collection through in-depth interviews and field observations. The data in this study were analyzed descriptively qualitatively regarding the impact of the pandemic, the spatial components that make up tourism, and the adaptation of tourist villages during the COVID-19 pandemic. The results show that the COVID-19 pandemic has had an impact on the decline in the number of tourists, which is directly proportional to the decline in tourism village income. This condition makes the Tourism Village experience hibernation so that it needs to adapt to the new tourism economy that prioritizes hygiene, less-crowd, low-touch, and low mobility. The results show that the two tourist villages have adaptation scenarios in the form of formulation and planning, asset maintenance, increased social media promotion, application of health protocols, innovation of tourist attractions, and capacity building and quality of Human Resources. Tourist villages with high accessibility have innovative digital tourist attractions by creating virtual tours, at the new normal stage as many as 70% of tourist attractions can adapt to neutral conditions. While tourist villages with moderate accessibility do not have digital tourist attraction innovations, at the new normal stage as many as 50% of their tourist attractions can adapt to neutral conditions."

"Desa Wisata Candirejo merupakan salah satu desa wisata yang di Kabupaten Magelang yang terletak 3 km dari Candi Borobudur. Desa wisata ini menawarkan berbagai paket wisata yang memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya manusianya serta dikelola oleh penduduk melalui Koperasi Desa Wisata Candirejo. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh partisipasi dalam perencanaan terhadap partisipasi dalam pelaksanaan di Desa Wisata Candirejo, serta dampaknya pada peningkatan infrastruktur, pendapatan, kualitas hidup, dan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian eksplanatif. Pengumpulan data penelitian menggunakan penyebaran kuesioner kepada 130 penduduk dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi sederhana, berganda, dan uji Sobel. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara partisipasi dalam perencanaan terhadap partisipasi dalam pelaksanaan. Namun, tidak terdapat pengaruh langsung antara partisipasi dalam perencanaan terhadap infrastruktur, pendapatan, kualitas hidup, dan budaya. Sebaliknya, partisipasi dalam pelaksanaan berpengaruh signifikan terhadap keempat aspek tersebut. Penelitian juga menemukan bahwa partisipasi dalam perencanaan memengaruhi infrastruktur, pendapatan, kualitas hidup, dan budaya melalui partisipasi dalam pelaksanaan.

---

Candirejo Tourism Village is a tourist village located in Magelang Regency, 3 km from Borobudur Temple. This tourism village offers various tour packages that utilize its natural wealth and human resources and is managed by the residents through the Candirejo Tourism Village Cooperative. This study aims to analyze the influence of participation in planning on participation in implementation in Candirejo Tourism Village and its impact on improving infrastructure, income, quality of life, and culture. The study uses a quantitative approach and explanatory research type. Data collection was conducted by distributing questionnaires to 130 residents using purposive sampling technique. Data analysis was performed using simple regression, multiple regression, and Sobel test. The results showed an influence between participation in planning and participation in implementation. However, there was no direct influence between participation in planning and infrastructure, income, quality of life, and culture. In contrast, participation in implementation significantly influenced these four aspects. The study also found that participation in planning affects infrastructure, income, quality of life, and culture through participation in implementation."

"Tesis ini membahas perubahan peran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebagai salah satu lembaga think tank pemerintah sekaligus lembaga pendidikan tingkat nasional yang bertujuan untuk mendidikcalon pemimpin tingkat nasional. Sesuai dengan teori daur hidup organisasi posisi Lemhannas saat ini berada pada posisi puncak yang berfungsi mulai menurun pasca UU ASN yang tidak menjadikan pendidikan Lemhannas sebagai prasayaratbagi pejabat esselon 1 dan esselon 2 sebagai kenaikan jenjang kepangkatan. Keberadaan Lemhannas RI di usia nya yang sudah lebih dari 50 tahun membuat Lemhannas harus berbenah dini agar tidak terlena dan selalu waspada denganperubahan yang sangat cepat dalam mendidik calon-calon pemimpin tingkat nasional. Setidaknya ada tiga perubahan mendasar yang harus dilakukan oleh Lemhannas RI dengan mengadopsi konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni(1) Pendidikan dan Pengajaran, (2) Penelitian dan Pengembangan, dan (3) Pengabdian Masyarakat. Pendidikan Tingkat Nasional yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM). SSM dipilih karena memandang dunia (sosial) sebagai hal yang kompleks, problematik, misterius, dikarakteristikan oleh pertarungan sudut pandang atau clashes of worldview serta bersifat soft ill structured. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lemhannas RI harus melakukan perubahan pada bidang pendidikan, pengkajian,dan pengabdian masyarakat. Hasil kajian merekomendasikan Lemhannas RI harus melakukan pembenahan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan fungsi Lemhannas diawal pembentukannya sebagai upaya Lemhannas RI menjadi Lembaga Berkelas Dunia.

---

This thesis discusses the changing role of the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia (Indonesian National Resilience Institute) as one of the

government think tank at the same national level educational institutions aimed at educating future leaders of the national level. In accordance with the organizational life cycle theory Lemhannas position is currently at the top of the function began to decline following Law ASN does not make education as a prerequisite for the National Resilience Institute officials echelon echelon 1 and 2 as a rise in the ladder. The existence of National Resilience Institute RI at his age are already more than 50 years makes Lemhannas must clean up early so as not to be complacent and always be alert to the rapid changes in educating future leaders of national level. There are at least three fundamental changes that must be made by the National Resilience Institute of RI by adopting the concept of Three Pillars of Tertiay Education (Tri Dharma Perguruan Tinggi), namely (1) Education and Promotion, (2) Research and Development, and (3) Community Service. The National Education Education and Teaching, Research and Community Service. The study, conducted by researchers using the approach of Soft Systems

Methodology (SSM). SSM selected for viewing the world (social) as complex, problematic, mysterious, characterized by fights or clashes of viewpoints are soft worldview and ill structured. The results showed that the National Resilience Institute of RI must make changes in the field of education, assessment, and community service. The study results recommend the National Resilience Institute of RI must make improvements to the duties and functions in accordance with the National Resilience Institute function at the beginning of its formation as an attempt Lemhannas RI become World Class Organization."

"ABSTRAKPenetapan Taman Nasional yang ditujukan untuk proses konservasi memberikan dampak terhadap ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah Taman Nasional. Hal ini disebabkan Taman Nasional menjadi wilayah yang harus minim dari aktivitas manusia sehingga kegiatan seperti berladang, membuka lahan baru untuk berkebun, mencari kayu dihutan, berburu satwa menjadi sesuatu yang illegal dan melanggar aturan. Namun, kebutuhan ekonomi menyebabkan masyarakat tetap melakukan hal yang dilarang tersebut sehingga menimbulkan konflik antara pengelola Taman Nasional dengan masyarakat sekitar. Memberikan solusi melalui sosialisasi dan pengikutsertaan masyarakat dalam proses konservasi tidak menyelesaikan masalah hingga keakarnya, yaitu kebutuhan ekonomi. Ekowisata berbasis komunitas dianggap bisa menjembatani kebutuhan konservasi dan kebutuhan ekonomi. Namun untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan modal sosial yang bisa merekatkan komunitas sehingga pengelolaan dan pengembangan ekowisata yang suistainable dapat terwujudkan dengan baik. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana modal sosial bekerja terhadap hal tersebut. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan data sekunder dengan triangulasi data sebagai upaya untuk memvalidasi hal tersebut.

---

ABSTRACTDetermination of the National Park aimed at the conservation process has an impact on the economic needs for people in the area around the National Park. This is due to the National Park into an area that should be minimal so that the activities of human activities such as farming, clearing new land for gardening, look for wood in the forest, wildlife and hunting turned into something illegal and a violation of the rules. However, the economic needs that the community keep doing things that are prohibited so that later lead to conflicts between park managers and the local community. Providing solutions through awareness and community participation in the conservation process is not considered to basically solve the problem, the economic needs. Community-based Ecotourism is considered to bridge the needs of conservation and economic needs. But to achieve this, the necessary social capital that can glue the community so that the management and development of ecotourism suistainable can materialize well. This article will explain how social capital works against it. To explain this, this study using research methods with qualitative approaches and secondary data with the triangulation of data in an attempt to validate it."