Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia yaitu kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan di bidang perpajakan perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kepatuhan. Adanya nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bursa Efek Indonesia menjadi awal untuk penerapan pilot project XBRL di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian dilakukan untuk melihat evaluasi pilot project antara BEI dan DJP, potensi pemanfaatan dan biaya dari kerangka innovation for tax compliance dan cost of taxation, faktor pendukung dan penghambat ditinjau dari kerangka success factors for information technology governance dan kesiapan pemerintah ditinjau dari konsep e-government challenges. Hasil dari penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa XBRL berpotensi untuk diterapkan di dalam sistem administrasi perpajakan, hambatan yang ditemukan yaitu mengenai kurangnya sumber daya manusia yang mengerti XBRL terutama didalam perpajakan serta taksonomi yang harus disesuaikan oleh otoritas pajak agar dapat menaungi semua wajib pajak yang akan menerapkannya. Sementara dukungan yaitu dari segi biaya tidak ada masalah di otoritas pajak, konsultan adaptif dan juga lingkungan internal dan eksternal yang suportif. Evaluasi dari penerapan XBRL antara BEI dan DJP memudahkan administrasi di DJP sehingga DJP akan melakukan piloting project kembali setelah penetapan standar taksonomi. Kesiapan DJP akan implementasi XBRL masih belum siap karena belum ada penetapan taksonomi yang akan digunakan serta belum ada diskusi dengan pihak eksternal terkait pengimplementasian XBRL tetapi sudah ada rencana di internal DJP untuk pengadopsian XBRL sebagai tools wajib pajak dalam membuat laporan keuangan.

---

One of the causes of the low tax ratio in Indonesia is taxpayer compliance. Modernization of tax administration in the field of taxation needs to be done to keep up with the times and improve compliance. The existence of a memorandum of understanding between the Directorate General of Taxes and the Indonesia Stock Exchange is the beginning for the implementation of the XBRL pilot project in Indonesia. This research was conducted using a post-positivist approach and by using a qualitative method. Data collection techniques are carried out through documentation and in-depth interviews with the Directorate General of Taxes. The study was conducted to see the evaluation of the pilot project between the IDX and the DGT, the potential utilization and costs of the innovation framework for tax compliance and cost of taxation, the supporting and inhibiting factors in terms of the success factors for information technology governance framework and government readiness in terms of the concept of e-government challenges. The results of the research conducted said that XBRL has the potential to be applied in the tax administration system, the obstacles found are the lack of human resources who understand XBRL, especially in taxation and taxonomy which must be adjusted by the tax authorities in order to overshadow all taxpayers who will implement it. While support, namely in terms of costs, there is no problem with the tax authorities, adaptive consultants and also a supportive internal and external environment. Evaluation of the implementation of XBRL between IDX and DGT facilitates administration at DGT so that DGT will pilot the project again after setting taxonomy standards. DGT's readiness for the implementation of XBRL is still not ready because there has been no determination of the taxonomy to be used and there have been no discussions with external parties regarding the implementation of XBRL but there are plans within DGT internally for the adoption of XBRL as a tool for taxpayers in making financial reports."

"Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia yaitu kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan di bidang perpajakan perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kepatuhan. Adanya nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bursa Efek Indonesia menjadi awal untuk penerapan pilot project XBRL di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian dilakukan untuk melihat evaluasi pilot project antara BEI dan DJP, potensi pemanfaatan dan biaya dari kerangka innovation for tax compliance dan cost of taxation, faktor pendukung dan penghambat ditinjau dari kerangka success factors for information technology governance dan kesiapan pemerintah ditinjau dari konsep e-government challenges. Hasil dari penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa XBRL berpotensi untuk diterapkan di dalam sistem administrasi perpajakan, hambatan yang ditemukan yaitu mengenai kurangnya sumber daya manusia yang mengerti XBRL terutama didalam perpajakan serta taksonomi yang harus disesuaikan oleh otoritas pajak agar dapat menaungi semua wajib pajak yang akan menerapkannya. Sementara dukungan yaitu dari segi biaya tidak ada masalah di otoritas pajak, konsultan adaptif dan juga lingkungan internal dan eksternal yang suportif. Evaluasi dari penerapan XBRL antara BEI dan DJP memudahkan administrasi di DJP sehingga DJP akan melakukan piloting project kembali setelah penetapan standar taksonomi. Kesiapan DJP akan implementasi XBRL masih belum siap karena belum ada penetapan taksonomi yang akan digunakan serta belum ada diskusi dengan pihak eksternal terkait pengimplementasian XBRL tetapi sudah ada rencana di internal DJP untuk pengadopsian XBRL sebagai tools wajib pajak dalam membuat laporan keuangan.

---

One of the causes of the low tax ratio in Indonesia is taxpayer compliance. Modernization of tax administration in the field of taxation needs to be done to keep up with the times and improve compliance. The existence of a memorandum of understanding between the Directorate General of Taxes and the Indonesia Stock Exchange is the beginning for the implementation of the XBRL pilot project in Indonesia. This research was conducted using a post-positivist approach and by using a qualitative method. Data collection techniques are carried out through documentation and in-depth interviews with the Directorate General of Taxes. The study was conducted to see the evaluation of the pilot project between the IDX and the DGT, the potential utilization and costs of the innovation framework for tax compliance and cost of taxation, the supporting and inhibiting factors in terms of the success factors for information technology governance framework and government readiness in terms of the concept of e-government challenges. The results of the research conducted said that XBRL has the potential to be applied in the tax administration system, the obstacles found are the lack of human resources who understand XBRL, especially in taxation and taxonomy which must be adjusted by the tax authorities in order to overshadow all taxpayers who will implement it. While support, namely in terms of costs, there is no problem with the tax authorities, adaptive consultants and also a supportive internal and external environment. Evaluation of the implementation of XBRL between IDX and DGT facilitates administration at DGT so that DGT will pilot the project again after setting taxonomy standards. DGT's readiness for the implementation of XBRL is still not ready because there has been no determination of the taxonomy to be used and there have been no discussions with external parties regarding the implementation of XBRL but there are plans within DGT internally for the adoption of XBRL as a tool for taxpayers in making financial reports."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh XBRL terhadap perusahaan yang ada di India. Penelitian ini menggunakan sebanyak 100 perusahaan yang terdaftar pada National Stock Exchange NSE maupun Stock Exchange BSE pada tahun 2008 hingga 2013. Metode sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Pengujian dengan menggunakan metode Ordinary Least Square. Hasil menunjukkan bahwa adopsi XBRL berpengaruh positif terhadap perusahaan karena peningkatan transparansi informasi mendorong untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerjanya.

---

The Research aims is to analyze the effect of XBRL adoption on firm in India. There are 100 companies samples listed in National Stock NSE and Bombay Stock Exchange BSE for period 2008 up to 2013. Method of sample itself is purposive sampling. Hypothesis is tested using Ordinary Least Square OLS method. The result of the research indicates there is a positive impact on performance regarding to the adoption of because of the tranparency of information, which encourage company to its financial quality and performance."

"Pada tahun 2015, Bursa Efek Indonesia mulai mendorong penerapan eXtensible Business Reporting Language (XBRL) yang merupakan salah satu inovasi teknologi dalam pelaporan. Namun, tahap awal implementasi hanya beberapa perusahaan yang mengadopsi XBRL. Berdasarkan kerangka Theory Organization Environment (TOE), budaya organisasi dan karakteristik direksi adalah faktor penting yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mengadopsi suatu teknologi baru. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jenis budaya organisasi dan karakteristik direksi terhadap keputusan perusahaan dalam mengadopsi XBRL. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan tahun 2015 dan 2016 yang dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perusahaan dengan Budaya Clan dan Budaya Adhocrachy akan mempengaruhi untuk pada penerapan awal XBRL. Namun, perusahaan dengan Budaya Hierarchy dan Budaya Market lebih cenderung untuk tidak berpartisipasi dalam penerapan awal XBRL. Perusahaan dengan komposisi ahli teknologi informasi (IT) dan komposisi laki-laki yang tinggi, akan cenderung untuk mengadopsi XBRL. Sedangkan, komposisi ahli laporan keuangan (FR) dan komposisi umur muda dalam direksi yang tinggi, tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengadopsi XBRL. Selanjutnya penelitian ini tidak menemukan adanya hubungan antara penerapan awal XBRL dengan relevansi nilai informasi akuntansi. Hasil ini memperluas literatur tentang pengaruh budaya organisasi dan komposisi direksi yang berbeda pada keputusan perusahaan, serta melihat dampak penerapan awal XBRL terhadap relevansi nilai informasi akuntansi. Ini dapat digunakan untuk melihat peran budaya organisasi dan komposisi direksi yang berbeda pada adopsi teknologi baru atau teknologi pelaporan keuangan lainnya. Terutama ketika mengadopsi teknologi pelaporan keuangan di mana teknologi tersebut masih bersifat sukarela atau dalam tahap awal menjadi wajib. Selain itu, juga dapat melihat dampak penerapan XBRL terhadap relevansi nilai informasi akuntansi.

---

In 2015, Indonesian Stock Exchange began to encourage the implementation of eXtensible Business Reporting Language (XBRL) which is one of the innovative financial reporting technologies. However, in the initial phase of implementation, only a few companies adopted XBRL. Based on Technology Organizational Environment (TOE) framework, organizational culture and board director`s characteristic are important factors that influence companies decision in adopting new technologies. This study aims to examine the influence of different organizational cultures and different board director characteristic on companies decision on adopting XBRL. We use the initial two years of implementation, that are the annual report 2015 and 2016. We find that companies with Adhocrachy Culture and Clan Culture are the early adopters of XBRL. But, Adhocrachy Culture is more likely to adopted XBRL. Companies with Hierarchy Culture and Market Culture are not the early adopters of XBRL. Companies with a high composition of information technology (IT) experts and male compositions are more likely to adopt XBRL. Suprisingly, high composition of the financial report expert (FR) and young age on board of directors, don`t affect companies decision on XBRL adoption. Furthermore, this study found no relationship between the initial implentation of XBRL and the value relevance of accounting information. These results extend the literature on the influence of different organizational culture and different board director characteristic on companies decision on adopting XBRL on company decisions. These can be used as a guide for the role of organizational culture and different board director characteristic on adoption of new technologies or other financial reporting technologies. Especially on adoption financial reporting technologies where such reporting is voluntary or in initial phase to becoming mandatory. Furthermore, this study found no relationship between the initial application of XBRL and the relevance of the value of accounting information."

"Penelitian ini menguji pengaruh adopsi XBRL pendekatan sukarela dan adopsi XBRL pendekatan wajib terhadap biaya utang. Penelitian ini juga meneliti apakah adopsi XBRL pendekatan sukarela memiliki biaya utang yang lebih rendah dibandingkan adopsi XBRL pendekatan wajib. Sampel penelitian ini adalah perusahaan publik yang bergerak di sektor manufaktur di Korea pada periode 2007-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi XBRL pendekatan sukarela dan adopsi XBRL pendekatan wajib berpengaruh negatif terhadap biaya utang melalui peningkatan transparansi informasi. Pengujian atas pendekatan adopsi XBRL menunjukkan bahwa adopsi XBRL pendekatan sukarela memiliki biaya utang yang lebih rendah dibandingkan adopsi XBRL pendekatan wajib. Hasil pengujian tersebut juga mengindikasikan bahwa XBRL memberikan manfaat dalam jangka panjang.

---

Cost of Debt This study investigates the impact of voluntary XBRL adoption and mandatory XBRL adoption on cost of debt. This study also investigates whether voluntary XBRL adoption enjoys a lower cost of debt than mandatory XBRL adoption. The sample of this study is public companies in the manufacturing sector in Korea in 2007 ndash 2014.

The results show that both voluntary XBRL adoption and mandatory XBRL adoption have a negative and significant impact on the cost of debt due to higher transparency of te information. Examination of XBRL adoption approaches show that voluntary XBRL adoption enjoys a lower cost of debt than mandatory XBRL adoption. The results also indicate that XBRL provides benefits in the long term."

"Extensible Business Reporting Language (XBRL) adalah suatu format data untuk laporan keuangan yang dapat mempermudah pertukaran informasi keuangan. Penelitian ini membahas mengenai tingkat pengetahuan dan pemahaman dari pengguna laporan keuangan di Indonesia terhadap XBRL, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai persepsi dari pengguna laporan keuangan terhadap XBRL. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pengguna laporan keuangan belum mengenal tentang XBRL. Responden yang sudah mengenal XBRL memiliki persepsi bahwa penerapan XBRL akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan membantu kinerja mereka. Namun, mereka juga berpendapat bahwa penerapan XBRL membutuhkan biaya yang cukup besar, walaupun manfaat yang diperoleh lebih besar dari biayanya.

---

Extensible Business Reporting Language (XBRL) is a data format for financial statements that facilitates easier exchange of financial information. This paper examines the level of XBRL comprehension of the financial statements users in Indonesia, as well as their perceptions toward XBRL. This study finds that most respondents are unfamiliar with XBRL. The respondents that at least heard about XBRL have perceptions that using XBRL may improve the quality of financial statement as well as support their performance. However, they also perceived that the implementation of XBRL requires considerable cost, however the benefits are considered as greater than the costs."

"ABSTRAKAdministrasi pajak memiliki peran yang vital dalam sistem perpajakan. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya perkembangan yang salah satu caranya adalah dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Salah satu modernisasi administrasi perpajakan yang diinisiasi di Indonesia adalah dengan menggunakan teknologi blockchain. Sebelum digunakan secara masif, perlu dilihat kesiapan penggunaan elektronik dari teknologi ini di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan manfaat, menganalisis faktor, serta menganalisis kesiapan penggunaan elektronik atas teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan ditunjukkan terdapat manfaat dari teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di antaranya transparansi, disintermediasi, immutability, serta ketepatan data. Sedangkan faktor yang memengaruhi penggunaan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi pajak terdiri dari infrastruktur, kemampuan, serta kebijakan pemerintah. Terkait kesiapan penggunaan elektronik, apabila dilihat dari kebijakan pemerintah, memang belum ada kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan teknologi blockchain. Apabila meninjau dari infrastruktur, masih banyak infrastruktur yang perlu dipenuhi untuk menggunakan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Ditinjau dari penetrasi teknologi blockchain, terlihat bahwa penetrasi teknologi ini masih rendah di Indonesia. Oleh karenanya, memang dibutuhkan tahapan-tahapan untuk mempersiapkan penggunaan teknologi blockchain secara masif dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia

---

ABSTRACTTax administration has a vital role in tax system. In consequence, improvement is needed one of which is done by modernizing tax administration. One of modernization of tax administration initiated in Indonesia is using blockchain technology. In advance of using blockchain technology massively, it is necessary to look at e-Readiness of this technology in Indonesia. This thesis aims to describe the benefits, analyze factors, and analyze e-Readiness of blockchain technology usage in modernizing tax administration in Indonesia. This study uses a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. From the results of in-depth interviews and literature studies, it is shown that there are benefits from blockchain technology in modernization of tax administration including transparency, disintermediation, immutability, and data accuracy. This study also finds there are some factors that influence the use of blockchain technology in the modernization of tax administration which consist of infrastructure, skills, and government policies. Regarding e-Readiness, from government police perspective, there is no policy that regulates the use of blockchain technology. Reviewing from infrastructure perspective, there is still a lot of infrastructure that needs to be fulfilled to use blockchain technology in modernizing tax administration in Indonesia. From the penetration of blockchain technology perspective, it is seen that the penetration of this technology is still low in Indonesia. Hence, indeed some stages are needed to prepare massive use of blockchain technology for the modernization of tax administration in Indonesia.

"

"Administrasi pajak memiliki peran yang vital dalam sistem perpajakan. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya perkembangan yang salah satu caranya adalah dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Salah satu modernisasi administrasi perpajakan yang diinisiasi di Indonesia adalah dengan menggunakan teknologi blockchain. Sebelum digunakan secara masif, perlu dilihat kesiapan penggunaan elektronik dari teknologi ini di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan manfaat, menganalisis faktor, serta menganalisis kesiapan penggunaan elektronik atas teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan ditunjukkan terdapat manfaat dari teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di antaranya transparansi, disintermediasi, immutability, serta ketepatan data. Sedangkan faktor yang memengaruhi penggunaan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi pajak terdiri dari infrastruktur, kemampuan, serta kebijakan pemerintah. Terkait kesiapan penggunaan elektronik, apabila dilihat dari kebijakan pemerintah, memang belum ada kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan teknologi blockchain. Apabila meninjau dari infrastruktur, masih banyak infrastruktur yang perlu dipenuhi untuk menggunakan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Ditinjau dari penetrasi teknologi blockchain, terlihat bahwa penetrasi teknologi ini masih rendah di Indonesia. Oleh karenanya, memang dibutuhkan tahapan-tahapan untuk mempersiapkan penggunaan teknologi blockchain secara masif dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

---

Tax administration has a vital role in tax system. In consequence, improvement is needed one of which is done by modernizing tax administration. One of modernization of tax administration initiated in Indonesia is using blockchain technology. In advance of using blockchain technology massively, it is necessary to look at e-Readiness of this technology in Indonesia. This thesis aims to describe the benefits, analyze factors, and analyze e-Readiness of blockchain technology usage in modernizing tax administration in Indonesia. This study uses a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. From the results of in-depth interviews and literature studies, it is shown that there are benefits from blockchain technology in modernization of tax administration including transparency, disintermediation, immutability, and data accuracy. This study also finds that there are some factors that influence the use of blockchain technology in the modernization of tax administration which consist of infrastructure, skills, and government policies. Regarding e-Readiness, from government police perspective, there is no policy that regulates the use of blockchain technology. Reviewing from infrastructure perspective, there is still a lot of infrastructure that needs to be fulfilled to use blockchain technology in modernizing tax administration in Indonesia. From the penetration of blockchain technology perspective, it is seen that the penetration of this technology is still low in Indonesia. Hence, indeed some stages are needed to prepare massive use of blockchain technology for the modernization of tax administration in Indonesia.

"

"XBRL merupakan bahasa laporan keuangan digital yang telah digunakan oleh berbagai negara untuk mendapatkan data yang andal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi laporan keuangan berbasis Extensible Business Reporting Language dalam sistem administrasi pajak Indonesia yang ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan metode post-positivist dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi laporan keuangan berbasis XBRL pada tahun pajak 2021 memberikan banyak manfaat utamanya bagi Direktorat Jenderal Pajak namun belum signifikan manfaatnya bagi Wajib Pajak. Ditinjau dari dimensi content of policy diketahui bahwa implementasi kebijakan ini dilatarbelakangi dengan adanya kebutuhan keandalan data. Dalam implementasinya, DJP telah memberikan fasilitas untuk memudahkan Wajib Pajak yaitu sosialisasi, asistensi Account Representative, pemberian lisensi gratis, dan pemberian opsi penggunaan PJAP. Ditinjau dari dimensi context of policy diketahui bahwa Wajib Pajak telah berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan kebijakan ini meskipun belum ada sanksi yang mengikat. Adapun hambatan yang terjadi selama implementasi parsial pada tahun pajak 2021 adalah kendala server sehingga perlu ada upaya perbaikan server apabila kebijakan ini akan diimplementasikan pada tahun berikutnya. Namun, perlu diingat bahwa Wajib Pajak yang melaksanakan kebijakan ini merupakan wajib pajak yang telah mengimplementasikan XBRL di Bursa Efek Indonesia. Sehingga DJP masih perlu melakukan kajian evaluasi, optimalisasi infrastruktur dan optimalisasi strategi sosialisasi apabila ingin melaksanakan kebijakan ini secara nasional.

---

XBRL is a digital financial reporting language that has been used by various countries to obtain reliable data. This study aims to analyze the implementation of Extensible Business Reporting Language-based financial reports in the Indonesian tax administration system which is reviewed using the theory of policy implementation by Grindle (1980). This study uses a post-positivist method using qualitative data analysis techniques. The results of the study show that the implementation of XBRL-based financial reports in the 2021 tax year provides many benefits, especially for the Directorate General of Taxes, but not yet significant benefits for taxpayers. Judging from the content of the policy dimension, it is known that the implementation of this policy is motivated by the need for data reliability. In its implementation, DGT has provided facilities to make it easier for taxpayers, namely outreach, assistance to Account Representatives, granting free licenses, and giving options for using PJAP. Judging from the context of the policy dimension, it is known that the Taxpayer has actively participated in implementing this policy even though there are no binding sanctions yet. The obstacle that occurred during the partial implementation in the 2021 tax year was server constraints so efforts to improve the server are needed if this policy is to be implemented in the following year. However, keep in mind that taxpayers who implement this policy are taxpayers who have implemented XBRL on the Indonesia Stock Exchange. So that DGT still needs to conduct evaluation studies, optimize infrastructure and optimize socialization strategies if they want to implement this policy nationally."

"ABSTRAKModernisasi administrasi perpajakan dimulai pada tahun 2002 dengan KPP Wajib Pajak Besar sebagai pilot project. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan di KPP Wajib Pajak Besar Dua telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan rasa puas kepada wajib pajak. Saran penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada dengan cara menanamkan pola pelayanan prima kepada petugas pajak yaitu dapat selalu sigap merespons wajib pajak dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang muncul dari keluhan wajib pajak.

---

ABSTRACTModernization of tax administration was conducted in 2002 with Large Taxpayers Office as the pilot project. This research was conducted in order to analyze the application of tax administration modernization on KPP Wajib Pajak Besar Dua and the effect on taxpayers satisfaction. This research used a mix methods approach. In quantitative, researcher used questionnaires and processed using descriptive statistic, regression and coefficient of determination test. In qualitative, researcher used interview method and processed them to cross check and interpret the quantitative result. The results indicates that the tax administration modernization in KPP Wajib Pajak Besar Dua has been running well and able to satisfy the taxpayers. The recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua are maintaining and upgrading the service quality by embedding an excellent service of tax officers in delivering service to taxpayers so that tax officers can give a faster response and evaluate any lacks or insuffiency services."