Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya lelang. lelang terbilang belum cukup populer dan jarang digunakan untuk transaksi penjualan barang di Indonesia, sehingga dalam penyelenggaraannya masih terdapat beberapa masalah baik dalam hal ketentuan maupun praktiknya. Hingga saat ini, hukum positif yang memuat pengaturan terkait lelang hanya ada dalam Vendue Reglement dan beberapa peraturan Menteri, sehingga diperlukan adanya reformasi regulasi untuk pengaturan lelang. Akibat dari kurangnya pengaturan yang mengakomodir pelaksanaan lelang, maka kecurangan dalam pelaksanaan lelang kerap berasal dari pihak penyelenggara lelang itu sendiri. Adapun fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah penentuan nilai limit, batasan pengambilan keuntungan dalam kegiatan jual beli secara lelang, serta upaya penyempurnaan pengaturan lelang. Berkenaan dengan hal tersebut, penulisan ini akan secara khusus membahas lelang eksekusi benda hasil sitaan. Mengingat bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia adalah sistem hukum campuran yang terdiri dari sistem hukum kontinental atau hukum barat, Hukum Islam, dan hukum adat, maka permasalahan terkait lelang ini akan dibahas dengan membandingkan ketentuan.

---

Purchase and sell can be done in various ways, one of which is auction. Auction is not quite popular and is rarely used for goods sales transactions in Indonesia, so that in its implementation there are still some problems both in terms of provisions and practice. Until now, the positive law that contains arrangements related to auction only exists in Vendue Regulations and several Ministerial regulations, so that regulatory reform is needed for auction arrangements. As a result of the lack of arrangements that accommodate auction, fraud in auction often originates from the auction organizers themselves. The focus of the problem in this paper is the determination of limit values, limits on profit taking in auction, as well as efforts to improve auction arrangements. With regard to this matter, this writing will specifically discuss the auction of the execution confiscated objects. Given that the legal system in Indonesia is a mixed legal system consisting of continental or western legal systems, Islamic law, and customary law, issues related to this auction will be discussed by comparing the provisions contained in the two legal systems, civil law and Islamic law."

"Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, internet yang pada awalnya digunakan untuk pertukaran data dan informasi untuk kalangan tertentu saja, telah menjadi alat untuk melakukan perdagangan yang dipakai di hampir seluruh dunia. Salah satu macam perdagangan yang menggunakan media internet adalah jual beli yang kemudian berkembang dengan menggunakan mekanisme lelang, sehingga jual beli tersebut dilakukan dengan cara penawaran harga yang cenderung meningkat dengan didahului usaha mengumpulkan calon pembeli. Jual beli secara lelang melalui media internet, ternyata memiliki perbedaan dengan lelang yang lazimnya dilakukan. Hal tersebut terjadi karena penggunaan media yang sama sekali berbeda dengan biasanya. Permasalahan hukum yang ditimbulkan adalah ketika jual beli secara lelang melalui media internet terjadi, apakah hal tersebut telah sah secara hukum sesuai dengan pasal 1320. KUHPerdata, mengingat para pelaku lelang tidak berhadapan secara langsung satu sama lain dalam melakukan transaksi tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menggetahui sampai sejauh mana penerapan pasal-pasal yang terdapat pada KUHPerdata berkaitan dengan sistem jual beli secara lelang melalui media internet sehingga dapat dibuktikan keabsahan dari jual beli tersebut."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dan Republik Rakyat China RRC yang mengatur tentang Perjanjian Jual Beli Barang. Perbandingan hukum ini dilakukan dengan melakukan perbandingan hukum Perjanjian Jual Beli Barang di Indonesia yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan di RRC yang didasarkan pada Contract Law of the People rsquo;s Republic of China serta peraturan terkait lainnya di bidang perjanjian jual beli barang yang berlaku di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan dalam skripsi adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Dalam tulisan ini, akan dibahas tentang teori umum hukum perjanjian dan secara lebih khusus hukum perjanjian jual beli barang di Indonesia dan RRC. Melalui pembahasan tersebut, diperoleh beberapa faktor pembanding sebagai dasar perbandingan perjanjian jual beli barang di kedua negara tersebut. Dari hasil perbandingan tersebut, diperoleh beberapa perbedaan dan persamaan hukum perjanjian jual beli barang yang berlaku di Indonesia dan RRC.

---

ABSTRACTThe main purpose of this undergraduate thesis is to do a comparison between Indonesian and People rsquo s Republic of China rsquo s PRC laws that govern purchase and sales of goods contract. The comparative law will be done by comparing the provisions on purchase and sales of goods contract in the Civil Code of Indonesia and Contract Law of the People rsquo s Republic of China and other laws governing the purchase and sales of goods contract in respective countries. The method used in this undergraduate thesis is the juridist normative method with comparative approach. This undergraduate thesis will touch upon on basic theories of contract law and focused on the law that governs the purchase and sales of goods contract in Indonesia and PRC. Several comparative factors are established from the research and shall be used as the basis to compare the law that governs the purchase and sales of goods contract in Indonesia and PRC. Based on the comparison, it rsquo s discovered that there are several differences and similarities of the law that governs purchase and sales of goods contract in Indonesia dan PRC."

"Tanah memiliki nilai ekonomi yang senantiasa meningkat disebabkan oleh faktor permintaan atas tanah dari masyarakat semakin tinggi sedangkan ketersediaan akan tanah tetap. Oleh karena itu, ketika terdapat harga tanah yang relatif murah jika dibandingkan dengan harga tanah yang ada di kawasan sekitarnya, hal tersebut akan banyak menarik calon pembeli. Salah satu cara untuk mendapatkan tanah adalah dengan membeli melalui lelang, dimana objek yang dilelang haruslah sesuai dengan deskripsi objek yang akan dibeli oleh pembeli lelang. Namun ada kalanya pembeli lelang tidak memperhatikan secara mendetail objek yang dibelinya, karena yang dipikirkannya hanyalah bagaimana cara memiliki objek tersebut. Persoalan yang terjadi adalah ketika lelang cessie ini dikatakan dapat membeli tanah dan bangunan dengan harga yang murah, padahal yang sebenarnya dibeli oleh pembeli adalah hak tagih. Dengan pembelian hak tagih tersebut, maka jaminan yang ada didalamnya akan ikut beralih tetapi pembeli hanya sebagai pemegang jaminan. Dalam tesis ini akan membahas mengenai status kepemilikan dari objek lelang yang dibeli melalui lelang cessie dan Pejabat Lelang yang berwenang untuk melaksanakannya. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada narasumber atau informan yang kompeten dalam bidangnya. Hasil dari penelitian ini adalah status kepemilikan dari objek lelang cessie ini, pembeli merupakan pemilik dari hak tagih dan sebagai pemegang dari jaminan tanah dan bangunan yang dibebankan Hak Tanggungan, dan lelang cessie ini termasuk jenis lelang noneksekusi sukarela karena pengalihan hak tagih tidak bersifat eksekutorial dimana kewenangannya dapat diberikan kepada Pejabat Lelang Kelas II.

---

Land as an asset has significant economic value that increases overtime due to its higher demand than supply. Therefore, when a land is being sold at a lower price than the market prices, it will attract many potential buyers. One of the ways to acquire land as an asset is through auction. However there are times when the auction buyers puts their attention in the wrong place, focusing on how to acquire the land instead of paying attention to the real object itself. Problems arise when cessie auction is labeled as an auction where the buyer can purchase the land as an asset at a lower price. Where in fact the actual object bought by the buyer is only the claim rights. With the purchase of the claim rights, the collateral as written on the agreement will be shifted to the buyer, however buyers are only the collateral holders with no right to own the asset. This thesis will discuss the ownership status of the auctioned object that has been purchased through cessie auction and the auctioneer. The research method used are normative juridical with literature study and supported by interviews with relevant individuals in the field. The result of this research shows that the buyer only owns the claim rights and the holder of land collateral that bears mortgage. Thus this cessie auction is classified as voluntary auction because the claim rights transfer is not considered as executorial where the authorization can be given to the class II auctioneer."

"ABSTRAKSuatu pelaksanaan lelang sudah seharusnya berpedoman pada asas-asas lelang dan memenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang. Begitu pula halnyadengan Pelaksanaan Lelang Melalui Tromol Pos Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang juga seharusnya berpedoman pada asas ? asas lelang dan memenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang sehingga didapat hasil yang optimal. Namun ternyata hasil pelaksanaan lelang tidak mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan bagaimana penerapan asas ? asas pada pelaksanaan lelang menggunakan Tromol Pos dan kesesuaian lelang dengan prosedur lelang. Dari penelitian penulis menemukan bahwa dalam lelang menggunakan tromolpos di Kantor PelayananKekayaan Negara danLelang (KPKNL) Tangerang tidak memenuhi asas ? asas lelang, khususnya asas kompetisi dan asas efisiensi. Beberapa tahap dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak terpenuhi secara optimal khususnya dalamhal, kewajiban kehadiran peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang sehingga membuka peluang terjadinya interasi antara peserta lelang.

---

ABSTRACT

An auction is supposed to be guided by the principles of auction and meet the general procedures which applicable in the auction regulations.Likewise, for the implementation of Auction through Post Tromol in Tangerang State Assets and Auction Service Office (KPKNL) also should be guided by the auction principles and meet the auction?s general procedures which applicable in the auction rules in order to get optimal results.But apparently the results of the auction was not optimal. Therefore, the author tries to analyze the problems of how the application of the principlesin auction using Post Tromoland the suitability of the auction by the auction procedures. Through the study and research, authors found that in auctions through Post Tromol in Tangerang State Assets and Auction Service Office (KPKNL) does not meet the principles of auctionit self, in particular, the principle of competition and the principle of efficiency.Several stages in the auction were not fulfilled optimally, especially in terms ofpresence of bidders at the time of the auctionthus opening thepossibilities for interaction between the participants of the auction."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pembeli lelang eksekusi PUPN yang mengalami kerugian akibat objek lelang yang dibelinya fiktif, padahal objek lelang merupakan unsur pokok dari lelang. Selain itu objek lelang dalam kasus ini merupakan barang jaminan atas kredit macet dari bank pemerintah (BRI) yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN/KPKNL, idealnya objek lelang tersebut telah dipastikan keberadaannya baik oleh pihak Bank maupun PUPN sebelum dijadikan objek lelang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan preskriptif. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa saat ini perlindungan hukum bagi pembeli lelang masih didasarkan pada putusan pengadilan secara kasus per kasus. Penulis menyarankan bagi para calon pembeli lelang untuk berhati-hati saat memeriksa keabsahan dokumen serta kondisi fisik objek lelang yang diminati, berkenaan dengan kasus ini disarankan bagi bank-bank di Indonesia dan PUPN untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kasus seperti ini di kemudian hari. Diperlukan penyempurnaan peraturan perundangan di bidang lelang khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pembeli lelang sebagai pihak yang mempunyai itikad baik.

---

ABSTRACTThis research is discussing the legal protection of a purchaser of an auction held by the State Auction Office (KPKNL) in relation to the execution of a bad debt/state claim managed by a government bank (BRI) and the Committe for StateClaims Management (PUPN). In this case, the purchaser could not find the auction object and experienced losses, despite the fact that the auction object isthe main factor in the auction sale. Besides, in this case, the auction object is a collateral of a loan from a government bank and its settlement of receivable is managed by PUPN. Ideally, BRI and PUPN should have confirmed the existence of the auction object first before putting it on auction. This research is using normative juridical with prescription method. The conclusion of this research is in this moment legal protection for buyers of auction is still based on court decisions on case per case basis. The writer suggests that buyers of auctions should thoroughly review the validity of relevant documents and ensure physical condition of auction object prior participating in an auction. It is also advised that Banks in Indonesia and PUPN to perform their duties and functions diligently in order to prevent the occurrence of similar cases in the future. In addition, regulations of auction in Indonesia also needs to be revised in particularly to provide more legal protection for auction buyers acting in good faith."

"Pada Jurnal ini Penulis memiliki dua pokok permasalahan. Pertama, mengenai perlindungan dan akibat hukum bagi pemenang lelang yang tidak dapat memiliki dan menguasai objek lelang yang cacat hukum , kedua, tanggung jawab pemohon lelang kepada pemenang lelang atas suatu objek lelang yang cacat hukum tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari data primer, sekunder, dan tersier. Dalam Jurnal ini Penulis menyimpulkan bahwa sudah sepatutnya Pemenang Lelang yang telah menjalankan kewajibannya (mengikuti lelang sesuai prosedur, membayar harga lelang dan biaya lelang lainnya) selaku pemenang dalam suatu pelelangan, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian yang menimbulkan kerugian kepada Pemenang Lelang tersebut, yaitu dalam hal ini pihak Pemohon Lelang yang sedari awal memiliki akses langsung dalam mengontrol dan mengawasi aset jaminan yang dimilikinya.

---

In this thesis the author has two main problems. First, regarding protection and legal consequences for the auction winner who cannot own and control the object of law defects. Second, the responsibility of the auction applicant to the auction winner for an object that is legally flawed. The research method that I use is a normative juridical type using secondary data types collected through literature study techniques sourced from primary, secondary, and tertiary data. In this thesis the author concludes that it is fitting for the Auction Winner who has carried out his obligations (following the auction according to procedure, paid the auction price and other auction fees) as the winner in an auction, it is fitting to obtain legal protection as a third party in good faith and the most responsible party responsible for events that cause losses to the Auction Winner, in this case the Auction Applicant who from the beginning has direct access in controlling and overseeing the mortgage object as an asset the Bank owns."

"Lelang atau penjualan yang merupakan bentuk jual-beli memberikan beberapa manfaat berbeda dibandingkan jual-beli pada umumnya. Dalam kasus yang diteliti terdapat dua pihak yang mengklaim sebagai pemenang lelang. Hal ini terjadi karena pemenang pertama tidak hadir dan diwakili tanpa surat kuasa, oleh karenanya diajukan lelang kembali dan terpilihlah pemenang lelang kedua. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum antara lain perihal kepemilikan terhadap objek lelang tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan pemenang lelang eksekusi dan perlindungan hukum pemenang lelang eksekusi dalam hal terdapat dua pihak yang mengklaim sebagai pemenang lelang sah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal, dengan tipologi bersifat eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini bahwa pemenang lelang yang sah adalah pemenang lelang yang kedua sebab pemenang lelang pertama tidak hadir dan orang yang mewakilinya di pelelangan tidak diberi surat kuasa untuk mewakilinya sehingga syarat subjektif tidak terpenuhi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk pelaksanaan lelang. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi dilakukan dengan menerbitkan Risalah Lelang, karena Risalah Lelang merupakan produk dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 yang diakui secara hukum sebagai alat bukti yuridis atas pelaksanaan lelang termasuk pemenang lelang.

---

Auctions or sales, which are a form of buying and selling, provide several different benefits compared to buying and selling in general. In the case studied there were two parties who claimed to be the winner of the auction. This happened because the first winner was not present and was represented without a power of attorney, therefore another auction was submitted and the winner of the second auction was selected. This condition raises legal issues, including regarding ownership of the auction object. The issues raised in this research are regarding the validity of the execution auction winner and the legal protection of the execution auction winner in the event that there are two parties who claim to be the valid auction winner. To answer this problem, doctrinal research methods are used, with an explanatory typology. The results of the analysis from this research show that the valid auction winner is the second auction winner because the first auction winner was not present and the person who represented him at the auction was not given a power of attorney to represent him so the subjective requirements were not fulfilled based on Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023 concerning Instructions for conducting auctions. Legal protection for the winner of the execution auction is carried out by publishing the Auction Minutes, because the Auction Minutes are the product of an authorized official following the Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023 which is legally recognized as juridical evidence of the implementation of the auction, including the auction winner."

"Skripsi ini membahas tentang suatu lelang yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh putusan pengadilan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Putusan Nomor 226/Pdt. G/2003/PN Jkt Tim menyatakan bahwa suatu lelang atas tanah yang merupakan pelaksanaan eksekusi dari putusan Nomor 225/T/1981.G/PN Jkt Tim dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian deskriptif-analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Surat Keterangan Tanah dalam suatu lelang atas tanah dan kerancauan objek sita eksekusi mengakibatkan lelang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

---

This thesis discusses about an auction that staed unenforceable by a Court. The issue on this thesis is, how decision Number 226/Pdt. G/2003/PN Jkt Tim assert that an auction for land that is the execution to the decision No. 225/T/1981.G/PN Jkt Tim declared unenforceable.

The method used in this study is library research with descriptive-analysis type.

The results showed that in the absence of a official statement of land in land auction and because the object fault in execution, so the auction is declared unenforceable."

"Penguasaan objek lelang oleh pembeli semestinya tidak dapat dihalangi oleh adanya gugatan apabila pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam kasus yang ditemukan pada Putusan Perdata di Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 493/PDT/2021/PT BDG ada upaya gugatan yang dinyatakan ne bis in idem untuk menghambat proses penguasaan objek Hak Tanggungan yang telah dilelang. Dalam kasus tersebut, tidak saja pembeli lelang yang dirugikan karena objek lelang belum bisa dikuasainya meskipun harga yang telah disepakati sudah dibayarkan. Namun pemohon (penjual lelang) juga dirugikan karena proses yang harus dilaluinya untuk melepaskan objek lelang menjadi lebih panjang, terlebih apabila pembeli lelang menggugat pemohon selaku penjual lelang karena objek lelang yang tidak dapat dikuasai. Terkait hal tersebut maka permasalahan yang diteliti adalah penguasaan objek Hak Tanggungan dalam pelelangan yang terhalang oleh gugatan dan perlindungan hukum bagi pembeli dan pemohon terkait penguasaan objek lelang yang terhalang oleh gugatan yang dinyatakan ne bis in idem. Penelitian hukum doktrinal ini mengkaji hukum dalam konsepnya sebagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum yang dikaji, dikumpulkan melalui studi dokumen atau kepustakaan. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa walaupun proses eksekusi Hak Tanggungan telah dilelang sesuai prosedur namun objek dalam perkara a quo tidak dapat dikuasai oleh pembeli baik secara yuridis (proses balik nama sertipikat) maupun secara fisik (proses pengosongan objek). Selain itu, perlindungan hukum dalam pelelangan adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif yakni melalui pembuatan Akta Risalah Lelang yang dapat dijadikan alat bukti sempurna serta perlindungan hukum secara represif, yang diberikan melalui putusan pengadilan.

---

Mastery of the auction object by the buyer should not be hindered by a lawsuit if the implementation of the auction is in accordance with the procedures regulated in the applicable legal provisions. However, in the case found in Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 493/PDT/2021/PT BDG, it was found that there was an attempt to sue which was declared ne bis in idem to obstruct the process of controlling the Mortgage object that has been auctioned off. In this case, it is not only the auction buyer who is selling because the auction object has not been able to control it even though the agreed price is included. However, the applicant (auction seller) is also at a disadvantage because the process he has to go through to release the auction object becomes longer, especially if the auction buyer sues the auction applicant in full because of the auction object which the auction buyer cannot control. Related to this, the problems studied are the ownership of the Mortgage object in an auction which is hindered by persuasion and legal protection for the buyer and the dedication related to the ownership of the auction object which is hindered by seduction which is stated as ne bis in idem. This doctrinal legal research examines law in its concept as statutory regulations and court decisions. The legal materials reviewed were collected through document or literature studies. From the results of the analysis it can be stated that although the process of executing the Mortgage has been auctioned according to the procedure, the object in the a quo case still cannot be controlled by the buyer both legally (the process of transferring the name of the certificate) and physically (the process of emptying the object). In addition, legal protection in auctions is preventive legal protection, one of which is through the Deed of Minutes of Auction which can be used as perfect evidence and repressive legal protection, in this case through court decisions."