Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas terkait analisis kategori kemiskinan penerima bantuan biaya berobat pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kota Depok Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data sekunder. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI merupakan bantuan sosial berupa pendanaan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, yang berdomisili di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penerima bantuan biaya berobat yang mempunyai tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan karakteristik kemiskinan penerima bantuan berdasarkan Parameter Kemiskinan Kota Depok. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Dinas Kesehatan Kota Depok agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima bantuan biaya berobat yang tunggak bayar berjumlah 541 penerima atau 42% dari keseluruhan total penerima bantuan. Dari jumlah tersebut, terdapat 165 penerima (30%) yang tergolong dalam kategori Rentan Miskin, 371 penerima (69%) yang tergolong dalam kategori Miskin, dan 5 penerima (1%) yang tergolong dalam kategori Sangat Miskin. Mayoritas dari mereka termasuk dalam kelompok masyarakat berkategori miskin dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Namun meskipun kelompok rentan miskin termasuk dalam prioritas bantuan dan mayoritas penerima bantuan merupakan masyarakat berkategori miskin. Guna optimalisasi pencapaian UHC tanpa memberatkan anggaran Pemerintah Daerah Kota Depok, evaluasi lanjutan terhadap penerima bantuan kategori rentan miskin dapat dipertimbangkan.

---

This thesis discusses the distribution of poverty categories for recipients of medical expenses in the Community Health Insurance Program in Depok City in 2022. This research is a descriptive quantitative study using secondary data collection methods. The Non Quota PBI Health Insurance Program for the Poor is a social assistance in the form of funding to replace health services aimed at the poor and disadvantaged, who live in Depok City. This study aims to determine the number of beneficiaries of medical expenses who have BPJS Health arrears and the distribution of poverty categories of beneficiaries based on the Poverty Parameter of Depok City. It is hoped that the results of this study can be used as material for evaluating the Community Health Insurance Program for the Depok City Health Office so that it is right on target in providing assistance to the poor. The results of the study showed that 541 beneficiaries or 42% of the total beneficiaries were in arrears on medical expenses. Of these, there were 165 beneficiaries (30%) belonging to the Vulnerable Poor category, 371 beneficiaries (69%) belonging to the Poor category, and 5 beneficiaries (1%) belonging to the Very Poor category. The majority of them belong to the poor category of people with low socioeconomic conditions. However, even though the poor vulnerable group is included in the priority assistance and the majority of aid recipients are people who are categorized as poor. In order to optimize the achievement of UHC without burdening the Depok City Government budget, further evaluation of vulnerable poor category aid recipients can be considered."

"Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi merupakan salah satu fokus masalah kesehatan di Kota Depok. Upaya penurunan AKI dan peningkatan akses pelayanan kesehatan maternal neonatal di fasilitas kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dihadapkan oleh berbagai hambatan terutama dari segi biaya dan kepemilikan jaminan kesehatan sehingga Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan jaminan persalinan bagi masyarakat miskin yang termasuk kategori Non PBI JKN. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pembiayaan klaim jaminan persalinan masyarakat miskin Non Penerima Bantuan Iuran JKN di Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2020-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat Microsoft Excel 365. Dari penelitian ini ditemukan adanya peningkatan jumlah klaim pembiayaan Jampersal diiringi oleh peningkatan jumlah rumah sakit yang mengajukan klaim. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan tren positif pembiayaan Jampersal sehingga penyerapan anggaran Jampersal turut meningkat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terjadinya peningkatan pembiayaan klaim Jampersal masyarakat miskin Non PBI JKN di Dinas Kesehatan Depok dari tahun 2020-2022.

---

The high maternal mortality rate (MMR) is one of the focus of health problems in Depok City. Efforts to reduce MMR and increase access to maternal neonatal health services at health facilities, especially for the poor, are faced with various obstacles, especially in terms of costs and ownership of health insurance so that the Government provides assistance in financing maternity insurance for the poor who are not included in the PBI JKN category. This study aims to provide an overview of the financing of maternity insurance claims for poor people who are not JKN beneficiaries at the Depok City Health Office in 2020-2022. The method used in this research is descriptive quantitative by utilising Microsoft Excel 365 tools. This study found an increase in the number of Jampersal financing claims accompanied by an increase in the number of hospitals submitting claims. The results also showed an increase in the positive trend of Jampersal financing so that the absorption of the Jampersal budget also increased. The conclusion of this study is that there is an increase in the financing of Jampersal claims for the poor Non PBI JKN at the Dinas Kesehatan Depok from 2020-2022."

"Stunting merupakan permasalahan serius yang dapat memberikan dampak jangka panjang kepada balita. Stunting pada anak adalah salah satu hambatan paling signifikan bagi perkembangan manusia, secara global mempengaruhi sekitar 162 juta anak di bawah usia 5 tahun. Saat ini provinsi Jawa Barat berada dalam kategori tinggi dalam permasalahan stunting. Berdasarkan Riskesdas tahun 2018, prevalensi bayi stunting di Kota Depok sebesar 23.8%. Di wilayah Puskesmas Depok Jaya masih terdapat bayi stunting dan gizi buruk. Berdasarkan data Bulan Penimbangan Balita (BPB) pada Februari 2022, ada sebanyak 34 balita stunting di Kelurahan Depok Jaya. Data ini menunjukkan angka yang lumayan tinggi untuk kasus stunting tingkat kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi mengenai pelaksanaan strategi promosi kesehatan dalam penanganan stunting pada masa pandemi berdasarkan sudut pandang penerima program yakni ibu balita stunting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam kepada 3 ibu balita stunting sebagai informan utama, 3 kader sebagai informan pendukung, dan 1 ahli gizi selaku penanggung jawab program sebagai informan kunci. Kerangka konsep yang digunakan ialah Logic Model untuk melihat berbagai aspek, mulai dari sumber daya yang digunakan, proses keberlangsungannya, hasil, sampai dampak jangka panjang dari program. Hasil yang didapatkan dari sisi input, pengelola program sudah diterima dengan baik oleh ibu balita stunting, serta kebijakan pemerintah belum dipahami. Dari sisi aktivitas, program sudah tersampaikan dengan baik melalui kader dan WhatsApp, dukungan sosial juga sudah diberikan dengan baik, tetapi intervensi dan pemberdayaan belum berjalan maksimal. Dari sisi output, seluruh balita yang terdata stunting sudah mendapatkan penanganan serta ibu balita stunting sudah mendapatkan dukungan sosial yang baik, tetapi intervensi belum berjalan maksimal. Dari sisi outcome, terdapat peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku positif ibu balita stunting terkait penanganan stunting pada anaknya, tetapi masih ada ibu balita stunting yang merasa tidak penting akan hal tersebut. Perlu adanya rencana rutin untuk pengadaan intervensi dan pemberdayaan, serta keberlanjutan dari program Ocan Bananas.

---

Stunting is a serious problem that can have a long-term impact on under five years children. Child stunting is one of the most significant barriers to human development, affecting an estimated 162 million children under five years. Currently, West Java province is in the high category of stunting problems. Based on Riskesdas 2018, the prevalence of stunting in Depok City was 23.8%. In the Depok Jaya Health Center area, there are still stunted and malnourished babies. Based on data from the Under five years children Weighing Month (BPB) in February 2022, there were 34 stunting under-five years children in Depok Jaya Village. This data shows a high number of stunting cases at the sub-district level. This study aims to obtain an evaluation of the implementation of health promotion strategies in handling stunting during the pandemic based on the perspective of the program recipients, namely mothers of under five years of stunting children. This study used a descriptive qualitative method with in-depth interviews with three mothers of stunting in under five years of children as the primary informants, three cadres as supporting informants, and one nutritionist as the person in charge of the program as key informants. The conceptual framework used was the Logic Model to see various aspects, ranging from the resources used, the process of sustainability, and results, to the long-term impact of the program. The results obtained in terms of input, program managers had been well-received by mothers of under five years stunting children, and government policies had not been understood. In terms of activities, the program had been delivered well through cadres and WhatsApp, and social support had also been provided well, but intervention and empowerment had not run optimally. In terms of output, all under five years children who are recorded as stunting received treatment, and mothers of under five years stunting children had received good social support, but the intervention had not run optimally. In terms of outcomes, there was an increase in knowledge, attitudes, and positive behaviors about mothers of under five years stunting children related to handling stunting in their children. However, there were mothers of under five years stunting children who feel unimportant about this. There needs to be a regular plan for the implementation, both interventions and empowerment, as well as the sustainability of the Ocan Bananas program."

"Pemerintah telah menyediakan skema kepesertaaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi 135 juta masyarakat miskin dan hampir miskin sebagai perlindungan agar mereka terhindar dari pengeluaran kesehatan yang tinggi dan memiskinkan. Melihat besarnya cakupan peserta yang mencapai 60 persen dari total peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka perlu adanya evaluasi dalam penetapannya. Studi ini menganalisis ketepatan sasaran dalam penetapan peserta PBI. Penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019, dengan menggunakan metode regresi logistik untuk melihat tingkat ketidaktepatan sasaran dalam penentuan rumah tangga penerima bantuan. Didapatkan hasil bahwa terjadi ketidaktepatan dalam penetapan peserta penerima PBI, berdasarkan model terdapat 13,05 persen (19.841 rumah tangga) penerima PBI yang seharusnya tidak berhak menerima PBI (inclusion error).  Dan terdapat 47,81 persen (30.854 rumah tangga) yang tidak menerima PBI seharusnya berhak menerima PBI (exclusion error).

---

The Government has provided recipients of contribution assistance (PBI) membership schemes for 135 million poor people and near poor as a protection so that they avoid high health expenditures and impoverishment. Seeing the large coverage of participants who reached 60 percent of the total participant of The National Health Insurance (JKN), it is necessary to have an evaluation in its determination. This study examines how the evaluation of the policy is seen from the suitability of determining PBI participants. This study uses data from the 2019 National Socio-Economic Survey (Susenas), with the logistic regression method to the level of inaccuracy of targets in using beneficiary households. It was found that there was an inaccuracy in the determination of PBI recipients, based on the model there was 13.05 percent (19.841 households) of PBI recipients who should not be entitled to receive PBI (inclusion error). And there is 47,81 percent (30.854 households) that do not receive PBI who are entitled to receive PBI (exclusion error)."

"Sejak Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), program penunjang pelayanan kesehatan masyarakat telah ditetapkan. Salah satu kota yang mengembangkan Sistem Jamkesda adalah Kota Depok melalui Perda No. 03 Tahun 2010, Kota Depok menjadi salah satu kota yang menerapkan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Setelah adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jamkesda Kota Depok ditiadakan. Dalam pelaksanaannya, masih ada masyarakat yang saat sakit tidak mempunyai jaminan Kesehatan sehingga dibuat adanya skema pembiayaan diluar kuota JKN dengan menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dari Pemerintah Kota Depok ke Rumah Sakit. Pada Tahun 2021 terdapat peningkatan 0,8% dari jumlah pada Tahun 2020 SJP yang tertolak berjumlah 90 SJP menjadi 158 SJP pada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam Program Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat sehingga belum diketahui faktor penyebab banyaknya pengajuan yang tertolak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penolakan permohonan pembiayaan pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Non Kuota JKN di Kota Depok Tahun 2021-2022 pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Ppembiayaan Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terbanyak yakni pada faktor kelengkapan berkas sebanyak 139 pemohon (36%), yang terkecil berada pada batas waktu pengajuan sebanyak 40 pemohon (10%), dan terdapat penurunan pada faktor pengecualian yang awalnya 23% menjadi 14%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan beberapa saran peneliti berikan yaitu membuat media informasi berupa leaflet atau brosur dengan lengkap yaitu persyaratan, alur yang jelas, adanya format yang lengkap dan jangka waktu yang jelas, di setiap unit penerima pelayanan.

---

Since the National Social Security System (SJSN), community health service support programs have been established. One of the cities that has developed the Jamkesda System is the City of Depok through Regional Regulation No. 03 of 2010, Depok City is one of the cities implementing the Regional Health Insurance Program (Jamkesda). After the existence of the National Health Insurance (JKN) program, the Depok City Jamkesda was abolished. In practice, there are still people who do not have health insurance when they are sick, so a financing scheme outside the JKN quota is created by issuing a Service Guarantee Letter (SJP) from the Depok City Government to the Hospital. In 2021 there will be an increase of 0.8% from the number of rejected SJPs in 2020 which amounted to 90 SJP to 158 SJP in 2021. This shows that there are problems in the Community Health Insurance Cost Program so that the factors causing the number of applications that are rejected are not yet known. The purpose of this study was to find out the description of the rejection of requests for financing in the Non-Quota JKN Community Health Insurance Program in Depok City in 2021-2022 in the Referral Health Service Section and Health Financing. The results showed that the highest factor was the completeness factor of 139 applicants (36%), the smallest was at the submission deadline of 40 applicants (10%), and there was a decrease in the exclusion factor which was initially 23% to 14%. Based on the research results that have been submitted, some suggestions are given by the researcher, namely to make information media in the form of complete leaflets or brochures, namely requirements, clear flowcharts, complete formats and clear timeframes, in each service recipient unit."

"Fokus penelitian ini adalah melihat keseluruhan proses pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), khususnya pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan, dan menganalisisnya dari sudut pandang democratic governance. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pelaksanaan pemutakhiran (vervali) data PBI-JK, dan sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan dan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, wawancara dan observasi yang dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan dan pelayanan data dilakukan secara terpusat, sistem pemutakhiran dilakukan secara berjenjang dan birokratis, minimnya peran pemerintah daerah (dinsos daerah), pelaksanaan vervali oleh pihak ketiga, keterbatasan anggaran, minimnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik, dan rendahnya partisipasi publik. Karenanya diperlukan perbaikan penyelenggaraan pemutakhiran (vervali) data PBI-JK dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip democratic governance, seperti desentralisasi pelayanan data, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban publik, pelibatan pemerintah daerah dan publik, dan penggunaan teknologi informatika dan internet.

---

The focus of this study is to examine the entire process of updating data on health insurance contribution assistance recipients (PBI-JK), particularly the implementation of data verification and validation, and to analyze it from the perspective of democratic governance. The purpose of the research is to analyze the implementation of updating data on health insurance contribution assistance recipients, and to improve the management system and its implementation. The research method used descriptive qualitative with data collection technique consisted of document studies, interviews, and observations which conducted in Musi Banyuasin Regency and Palembang City. The results showed that the data processing and services are centralized, the updating system is hierarchical and bureaucratic, lack of local government roles, third parties involvement, budget constraints, and lack of transparency, accountability and public participation. Therefore, it is necessary to improve the implementation of PBI-K data updating by implementing democratic governance principles, such as decentralization of data services, transparency, accountability, local government and public participation, and the application of information technology and internet"

"ABSTRAKDalam rangka perbaikan distribusi peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan telah mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2017 tentang rasio ideal satu dokter berbanding 5.000 peserta di FKTP. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki ketimpangan yang ada saat ini, dimana sasaran lebih ditujukan pada peserta non-PBI JKN yang mempunyai fleksibilitas dalam menentukan pilihan FKTP nya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peserta menentukan FKTP yang dipilihnya dan faktor apa saja yang mempengaruhi. Analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat hubungan pada faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor kebutuhan sedangkan analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis faktor sistem dalam penentuan FKTP dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan FKTP dalam faktor predisposisi adalah variabel pengetahuan 0.002 dan persepsi 0.001 . Dari faktor pemungkin adalah variabel kemudahan sarana transportasi 0.022 . Faktor yang paling dominan mempengaruhi pemilihan FKTP adalah faktor persepsi responden. Mengenai sistem, penetapan FKTP berdasarkan pada kriteria mutlak dan kriteria teknis sesuai peraturan dari BPJS Kesehatan sedangkan dari segi kepesertaan, peserta memilih FKTP yang terdekat dengan domisili serta tidak ada pembatasan dalam memilih FKTP oleh sistem pendaftaran di BPJS Kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi pemilihan FKTP pada peserta BPJS Kesehatan Non-PBI adalah persepsi sehingga diharapkan BPJS Kesehatan dapat meningkatkan sosialisasi tentang pemilihan FKTP kepada peserta. Diharapkan adanya pembatasan dalam memilih sehingga peserta dapat diarahkan untuk memilih alternatif FKTP yang masih dekat dengan domisili peserta.

---

ABSTRACTTo ensure improvement in distribution of membership into the Primary Health Care Facility FKTP , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan has released regulation number 1, 2017 on the ideal ratio of participants in the FKTP. This study aims to obtain factors influencing membership of non PBI in selecting FKTP. A quantitative analysis is performed to observe the correlation of predisposing factors, enabling factors and need factors in selecting FKTP. A qualitative approach is also added to support description on regulation and system in determining their chosen FKTP. Variables that significantly relations in predisposing factors is knowledge 0.002 and perception 0.001 . For enabling factors is accessible of transportation 0.022 . The dominant factors is perception. Primary Health Care must filled up the administrative documents as absolute criteria and technical criteria for joint with BPJS Kesehatan and for registration system, the participants can choosing the primary health care concern to their domicile. There is not limitation system for choosing the primary health care. The dominant factor that influence the selection of primary health care in non beneficiaries participants is perception. BPJS Kesehatan expected to improve socialization about how to choosing the primary health care and imposing to restrictive of choosing the primary health care by registration system so participant choose the other alternatives."

"Analisis Situasi Pencapaian Program Kesehatan di Kota Cimahi Tahun2012 ndash; 2017 sebagai Asupan Renstra Dinas Kesehatan Kota Cimahitahun 2017 - 2022Pembimbing : Dr. dr. Sandi Iljanto, MPHWalikota dan Wakil Walikota Cimahi di lantik pada tanggal 21 Oktober 2017dan memiliki waktu 100 hari untuk menyusun RPJMD sesuai dengan Permendagri No.54 tahun 2010. Dinas Kesehatan Kota Cimahi sebagai Organisasi Perangkat DaerahPemerintah Kota Cimahi di bidang Kesehatan memiliki tugas membantu Walikotadalam menyelenggarakan otonomi daerah di bidang Kesehatan serta melaksanakantugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Setelah ditetapkannyaRPJMD Kota Cimahi yang baru Dinas Kesehatan harus menyusun Rencana Strategisdengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri No 54 tahun 2010 tentangtentang tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkatdaerah.Penelitian ini bertujuan mendapakan informasi informasi yang mendalammengenai latar belakang dan factor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunanRenstra Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017 ndash; 2022. Untuk menyusun RenstraDinas Kesehatan, dibentuk Tim Penyusun Renstra yang terdiri dari pengelola programdi masing-masing Bidang. Masing-masing menyusun rencana selain mengacu padaRPJMD Pemerintah Kota Cimahi 2017 - 2022, juga mengakomodasi kebijakan yangtertuang di dalam RPJMN, RPJMD Propinsi, RPJMD Kota Cimahi, serta RenstraKementerian Kesehatan tahun 2015-2019 dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi JawaBarat.Hasil penelitian menunjukkan Analisis situasi capaian progam kesehatan renstradinas kesehatan Kota Cimahi tahun 2012-2017dan dan komitmen dinas kesehatan kotacimahi terhadap program kegiatan kesehatan dari pusat ataupun provinsi jawa barat.Telaah dokumen didapatkan bahwa tingkat capaian indikator dalam renstra dinaskesahatan yang tecapai sebanyak 91 sedangkan 9 tidak tercapai. Hasil wawancaradan FGD diketahui bahwa factor-faktor yang berpengaruh dalam penyusunan programkegiatan adalah program kegiatan pusat, anggaran, sdm dan kebijakan daaerah.Kata Kunci : Dinas Kesehatan, Program Kegiatan, Penyusunan Renstra.

---

Situation Analysis of Health Program Achievement in Cimahi CityYear 2012 2017 as Intake Renstra City Health Office Cimahi year2017 2022Counsellor Dr. dr. Sandi Iljanto, MPHMayor and Vice Mayor of Cimahi settled on 21 October 2017 and have 100days to compile RPJMD in accordance with permendagri no. 54 year 2010. Cimahi CityHealth Office as Organization of Regional Device Cimahi City Government in the fieldof Health has duty to assist the Mayor in carrying out regional autonomy in the field ofHealth as well as carrying out the assistance task given to Local Government. After theenactment of the new Cimahi City RPJMD the Dinas Kesehatan shall draw up aStrategic Plan based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 54 of 2010 on thestages and procedures for the preparation of the strategic plan of the regional apparatusunit.The purpose of this research is to get deep information information aboutbackground and influencing factors in drafting of Renstra of City Health Office ofCimahi Year 2017 2022. To arrange Renstra of Health Office, formed of StrategicPlan of Renstra consisting of program manager in each Field. Each plan is made up ofthe RPJMD of the Municipal Government of Cimahi 2017 2022, also accommodatesthe policies contained in the RPJMN, RPJMD Province, RPJMD Kota Cimahi, andRenstra of the Ministry of Health 2015 2019 and Renstra West Java Provincial HealthOffice.The result of the research shows the analysis of the achievement situation ofthe strategic plan of the Health Department of Cimahi City in 2012 2017 and thecommitment of the City Health Service to the health program from Central Java or WestJava Province. Document study found that the level of achievement of indicators in thestrategic plan reached 91 , while 9 was not achieved. Results of interviews andFGDs are known that the factors that influence in the preparation of program activitiesis a program of central activities, budget, tbsp and daaerah policy.Keywords Health Department, Program of Activities, Formulation of Strategic Plan"

"Pelayanan kesehatan orang terduga TB merupakan salah satu standar pelayanan minimal (SPM) bidang Kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kab/Kota. Puskesmas merupakan unit terdepan dalam pencapaian target kinerja SPM bidang Kesehatan. Capaian SPM TB di kota Depok tahun 2021 baru mencapai 36,17 % dan menjadi capaian terendah kedua dari 12 SPM bidang Kesehatan Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam aspek struktur, aspek proses peningkatan mutu dan kinerja  dengan pendekatan PDSA (Plan-do-study-act) serta output dalam upaya peningkatan capaian pelayanan kesehatan orang terduga TB di Puskesmas Kota Depok Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus melalui wawancara mendalam kepada 31 informan, observasi lapangan dan telusur dokumen. Hasil penelitian, belum semua Puskesmas menetapkan Tim TB Dots, kurangnya tenaga yang terlatih,sarana-prasarana belum semua  sesuai standar, bahan-obat belum memadai, penggunaan teknologi informasi belum optimal, komitmen pimpinan dan staf masih kurang. Pada faktor proses, kegiatan upaya peningkatan capaian SPM TB pada tahapan study belum semua Puskesmas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TB.Pada output; terjadi peningkatan capaian  pelayanan orang terduga TB pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, namun belum semua Puskesmas dapat mencapai target  SPM TB yang ditetapkan.  Kesimpulan: faktor struktur dan proses peningkatan mutu dan kinerja yang dilakukan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pencapaian SPM TB di Puskesmas.

---

The health service for people suspected of having TB is one of the minimum service standards (MSS) in the health sector that must be met by the district/city government. The Public Health Center is the leading unit in achieving the MSS performance targets in the health sector. TB MSS achievement in Depok city in 2021 only reached 36.17% and became the second lowest achievement of the 12 MSS in Depok City Health. The aim of this study was to analyze in depth aspects of the structure, aspects of the quality and performance improvement process using the PDSA (Plan-do-study-act) approach as well as outputs in an effort to increase the achievement of health services for people suspected of having TB at the Depok City Health Center in 2022. This research used a qualitative approach using a case study design through in-depth interviews with 31 informants, field observations and document searches. The results of the study, not all Public Health Centers have established TB Dots Teams, lack of trained personnel, not all facilities are up to standard, medicinal materials are not adequate, use of information technology is not optimal, leadership and staff commitment is still lacking. In terms of process factors, not all Public Health Centers have conducted monitoring and evaluation of TB MSS achievements at the study stage. On output; there has been an increase in the achievement of services for people suspected of having TB in 2022 compared to 2021, but not all Public Health Centers have reached the set TB MSS target. Conclusion: structural factors and quality and performance improvement processes carried out influence success in achieving TB MSS at the Public Health Centers."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan JAMKESDA setalah BPJS berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sistem sehingga bertujuan untuk mengertahui bagaimana input proses dan output program JAMKESDA pada era JKN. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan program JAMKESDA sudah berjalan dengan baik. Kendala utama dalam program JAMKESDA di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah terlambatnya klaim dari rumah sakit yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan. Dengan demikian, tidak ada perubahan yang signifikan pada program JAMKESDA di era JKN, hanya saja perlu penambahan kualitas dan kuantitas pegawai serta peningkatan sarana dan prasarana, selain itu pelajaran yang dapat diambil ketika JAMKESDA bergabung dengan BPJS adalah perlunya kesiapan sistem, kebijakan pemerintah daerah serta puskesmas sebagai gate keeper.

---

The aim of this study is to know the implementation JAMKESDA after BPJS. This study is a qualitative research using a systems approach that aims to determine how the process input and output JAMKESDA program at JKN era. Based on this research, it is known that the implementation of the program has been running well JAMKESDA. The main obstacle in JAMKESDA program in South Tangerang City Health Department is delayed claims from hospitals that resulted in delays in reporting. Thus, there was no significant change in the program JAMKESDA in JKN era, only need the addition of the quality and quantity of personnel and improvement of facilities and infrastructure, in addition to the lessons that can be taken when JAMKESDA join BPJS is the need for system readiness, government policy and health centers as a gate keeper."