Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selalu meningkatnya jumlah kepesertaan PBI APBD Kota Tangerang dengan rata-rata per tahun sebesar 8,85% yang berdampak pada peningkatan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh Pemda Kota Tangerang untuk membiayai iuran JKN setiap tahunnya, sedangkan kepesertaan PBPU dan BP yang membayar iuran secara mandiri sejak tahun 2017 – 2022 rata-rata mengalami penurunan kepesertaan sebesar 0,7% per tahun. Hal ini tentu memerlukan evaluasi dan penilaian tersendiri untuk melihat implikasi terhadap hal tersebut. Salah satu implikasi yang saat ini dapat dilihat adalah bahwa anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk membiayai iuran JKN peserta PBI APBD Kota Tangerang jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk program lainnya. Pada tahun 2020 pembayaran iuran JKN peserta PBI APBD Kota Tangerang sebesar 57,81%, tahun 2021 sebesar 75,32%, dan pada tahun 2022 sebesar 77,09% dari total anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang diluar belanja pegawai dan tata kelola pemerintahan. Tujuan: menganalisis dan mengetahui besaran ATP dan WTP iuran JKN masyarakat Kota Tangerang tahun 2023 serta variabel yang mempengaruhi. Metode: penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 400 orang peserta PBI yang dipilih secara random accidental. Pengambilan data dilakukan di 2 rumah sakit wilayah Kota Tangerang pada bulan Juni 2023 menggunakan instrumen kuesioner. Hasil: Rata-rata ATP sebesar Rp 54.904 per bulan per orang. Rata-rata WTP sebesar Rp 49.464 per bulan per orang. ATP Rp 35.000 sebesar 61,25%. WTP Rp 35.000 sebesar 69%, < Rp 35.000 sebesar 10%, dan Rp 0 sebesar 21%. Dari 61,25% yang memiliki ATP Rp 35.000 didapati 72,24% WTP Rp 35.000, sebesar 9,80% WTP < Rp 35.000, dan 17,96% tidak mau membayar. Hasil analisis multivariat ATP: Variabel yang signifikan berhubungan adalah jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pendapatan, pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Variabel yang dominan adalah pengeluaran non pangan. Hasil analisis multivariat WTP: Variabel yang berhubungan signifikan adalah jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Variabel yang dominan adalah pendidikan.

---

Always increasing the number of PBI APBD Tangerang City membership with an annual average of 8.85% which has an impact on increasing the amount of budget needed by the Regional Government of Tangerang City to finance JKN contributions every year, whereas PBPU and BP membership have paid contributions independently since 2017 – 2022, on average, membership has decreased by 0.7% per year. This certainly requires a separate evaluation and assessment to see the implications of this. One of the implications that can be seen at this time is that the budget issued by the Regional Government to finance JKN contributions for participants in the Tangerang City APBD PBI is much larger than the budget for other programs. In 2020 the payment of JKN contributions for participants in the Tangerang City APBD PBI is 57.81%, in 2021 it is 75.32%, and in 2022 it is 77.09% of the total Tangerang City Health Office budget excluding personnel spending and governance.

Objective: to analyze and find out the amount of ATP and WTP JKN contributions for the people of Tangerang City in 2023 and the influencing variables.

Methods: this study used a cross-sectional study design through a quantitative approach with a sample of 400 PBI participants who were selected incidentally randomly. Data collection was carried out in 2 hospitals in the Tangerang City area in June 2023 using a questionnaire instrument.

Results: The average ATP IDR 54,904 per month per person. The average WTP is IDR 49,464 per month per person. ATP > IDR 35,000 are 61.25%. WTP > IDR 35,000 are 69%, < IDR 35,000 are 10%, and IDR 0 are 21%. Of the 61.25% who had ATP IDR 35,000, 72.24% found WTP IDR 35,000, 9.80% WTP < IDR 35,000, and 17.96% did not want to pay. Results of ATP multivariate analysis: Variables that were significantly related were gender, number of family members, income, food expenditure and non-food expenditure. The dominant variable is non-food expenditure.  Results of multivariate analysis of WTP: Variables that are significantly related are gender, education, occupation and income. The dominant variable is education."

"ABSTRAKDefisit yang dialami oleh BPJS-Kesehatan sebagai pelaksana program JKN diperkirakan mencapai Rp16.5 triliun. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi defisit yang terjadi pada BPJS-Kesehatan, memberikan dana talangan sebesar Rp. 4.9 triliun namun upaya tersebut belum mengatasi akar penyebab dari defisit itu sendiri. Diungkapkan bahwa bahwa salah satu penyebab terjadinya defisit adalah besaran iuran belum sesuai dengan perhitungan aktuaria. Penelitian ini akan mengidentifikasi besaran ability to pay (ATP) iuran jaminan kesehatan nasional dengan menggunakan data Susenas 2017 dengan unit analisis rumah tangga di seluruh Indonesia.Hasil didapatkan median ATP masyarakat Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 131.902 per rumah tangga. Dari besaran median ATP didapatkan nilai per orang per bulan adalah Rp 39.000. Apabila iuran ditetapkan sebesar Rp 42.714 per orang per bulan hanya ada 34.69% rumah tangga yang mampu membayar iuran. Hipotesis terbukti bahwa faktor sosial demografi, faktor kesehatan, faktor sumberdaya secara statistik berhubungan dengan besaran ATP dan dari keseluruhan variabel independen, variabel yang paling berpengaruh terhadap besaran ATP adalah status sosial ekonomi.

---

ABSTRACTThe deficit experienced by BPJS-Kesehatan as the executor of the JKN program is estimated to reach IDR 16.5 trillion. One of the government's efforts in overcoming the deficit that occurred in BPJS-Kesehatan, provided a bailout of Rp. 4.9 trillion but these efforts have not overcome the root causes of the deficit itself. It was revealed that one of the causes of the deficit was the amount of contributions not in accordance with actuarial calculations. This study will identify the ability to pay (ATP) of national health insurance contributions by using Susenas data with household analysis units throughout Indonesia.The results obtained in the median ATP of Indonesian people in 2017 amounted to Rp 131.902 per household. From the median ATP amount, the value per person per month is Rp 39.000. If the contribution is set at Rp 42.714 per person per month, there are only 34.69% of households that are able to pay contributions. The hypothesis is proven that social demographic factors, health factors, resource factors are statistically related to the amount of ATP and from the overall independen variables, the most influential variable on ATP is socioeconomic status."

"Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat. Hal ini dikarenakan pendapatan dari iuran peserta lebih rendah daripada pengeluarannya. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 dan kemudian diganti dengan Peraturan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang kenaikan besaran iuran BPJS Kesehatan. Namun, beberapa kelompok masyarakat mengajukan gugatan terhadap Peraturan Presiden yang mengatur kenaikan iuran tersebut dengan berbagai alasan. Beberapa literatur mengkonfirmasi bahwa willingness to pay (WTP) pekerja informal di Indonesia rendah terhadap iuran BPJS Kesehatan. SDG 3 Good Health and Being Well ditargetkan untuk tercapai pada tahun 2030, namun hingga kini, Indonesia masih berkutat dengan polemik kenaikan iuran BPJS. Studi ini bertujuan untuk membandingkan determinan WTP terhadap iuran asuransi kesehatan nasional dan memperoleh pelajaran pelaksanaan asuransi kesehatan nasional di beberapa negara dalam meningkatkan keinginan mebayar peserta informal. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Pencarian studi dilakukan melalui online database PubMed, ScienceDirect dan Remote LibUI dengan kata kunci “willingness to pay” AND “national health insurance” OR “social health insurance”. Ditemukan 10 total studi yang terinklusi. Kriteria inklusi dalam studi ini antara lain seluruh penelitian yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dan merupakan literatur dari 10 tahun terakhir. Namun, studi ini belum bisa memenuhi tujuan penelitian karena asuransi kesehatan nasional yang diimplementasikan di setiap negara memiliki model yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan. Kesepuluh literatur tersebut hanya dapat diinterpretasi secara site specific. Di sisi lain, ditemukan beberapa critical research fallacies yang menghasilkan kesimpulan bahwa WTP tidak bisa dijadikan sebagai data dasar dalam penetapan kebijakan penerapan asuransi kesehatan nasional. Ability to pay (ATP) dinilai lebih tepat untuk dihitung terhadap iuran asuransi kesehatan nasional

---

The deficit of National Health Insurance (JKN) was increasing. This is caused by the income from participant contributions is lower than the expenses. The Government of Indonesia had issued Presidential Decree No. 75 of 2019 and later replaced by Presidential Decree No. 64 of 2020 concerning the increase in the amount of BPJS Health contributions. However, several community groups have filed suit against the Presidential Regulation which regulates these fees for various reasons. Some literature confirms that the willingness to pay (WTP) of informal workers in Indonesia was low against BPJS Health contributions. SDG 3 Good Health and Being Well is planned to be achieved by 2030, however, until now, Indonesia is still struggling with the polemic of increasing BPJS contributions. This study aims to compare the determinants of WTP to national health insurance contributions and to gain lessons learned about the implementation of national health insurance in several countries in increasing the willingness to pay informal participants. This study uses a literature review method. Study searches were conducted through online database, such as PubMed, ScienceDirect and Remote Lib UI, with the keywords "willingness to pay" AND "national health insurance" OR "social health insurance". There were 10 studies that were included in total. The inclusion criteria in this study are among all research that can answer research questions, is written in Indonesian or English, and was published in the last 10 years. However, this study has not fulfilled the research objectives because the national health insurance that is implemented in each country has a different model and cannot be compared. The ten literature can only be interpreted as site-specific. On the other hand, several critical research errors were found which resulted that WTP could not be used as a basis for determining policies direction in the implementation of national health insurance. Ability to pay (ATP) is considered to be more appropriate to calculate the national health insurance contributions"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesediaan untuk membayar (WTP) iuran Jaminan Kesehatan nasional (JKN) oleh sektor pekerja informal (Peserta Mandiri) setelah dilakukan tele-collection. Tantangan kesinambungan program JKN adalah rendahnya WTP peserta mandiri. Berbagai upaya penagihan telah dilakukan untuk mengumpulkan iuran pekerja informal, namun tingkat efektivitasnya masih rendah. Penulis melakukan analisis pada data set tele-collection menggunakan variabel Socio-Demographic, faktor produk/layanan dan waktu penagihan untuk memprediksi WTP setelah tele-collection. Studi ini menggunakan metode data mining dengan algoritma berbasis pohon keputusan untuk analisis prediktif. Metode evaluasi yang digunakan adalah nilai akurasi dan Area Under ROC Curve (AUC). Studi menunjukkan bahwa (a) faktor yang paling mempengaruhi WTP pekerja informal setelah dilakukan tele-collection adalah: akses fasilitas kesehatan, waktu penagihan, lama waktu menunggak, dan usia kepala keluarga yang secara kolektif menghasilkan probabilitas prediksi sebesar 82.4 persen. (b) Penggunaan algoritma Light Gradient Bosting Machine (LGBM) memiliki performa yang lebih akurat dibandingkan dengan algoritma berbasis pohon keputusan lainnya pada data yang dianalisis. Hasil penelitian ini secara praktis dapat dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan peluang keberhasilan program tele-collection dari yang sebelumnya masih kurang efektif.

---

This study aims to determine the main factors influencing the informal worker sector's willingness to pay (WTP) for National Health Insurance System (NHIS) premiums after tele-collection. The difficulty for the NHIS program's is the low WTP for payments from informal participants. Social Security Agency for Health (SSAH) has made numerous initiatives to collect payments from informal participants, but their effectiveness remains low. Therefore, the author analyzed the tele-collection data set from the SSAH using socio-demographic data, product or service factors, and billing time as independent factors to predict WTP. In addition, this study used tree-based algorithms for modelling and using accuracy values and area under the ROC curve (AUC) to evaluate predictive results. Results: (a) The determinant factors of WTP for informal participants after tele-collection are: access to facility health services, billing time, number of months in arrears, and age of the family head, which collectively yielded a predicted probability of 82.4 per cent; (b) the Light Gradient Boosting Machine (LGBM) algorithm performed more accurately on the collected data compared to other tree-based algorithms. The findings of this study can be used practically by SSAH to improve the probability of success in their tele-collection program, which was previously less effective.

"

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial dibidang kesehatan. Sektor informal atau pekerja bukan penerima upah memiliki persentase paling rendah dibandingkan dengan peserta lainnya. Tujuan penelitian ini mengetahui determinan willingness to pay iuran jaminan kesehatan pada pengemudi ojek pangkalan di Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan design potong lintang. Metode pemilihan ojek pangkalan dilakukan dengan sistem random sampling, sedangkan pemilihan responden dilakukan secara accidental. Hasil penelitian diperoleh, umur, pendapatan keluarga, dan pengetahuan mempengaruhi kesediaan membayar iuran. Rerata kesediaan membayar iuran pada kelas III sebesar Rp. 19.364,-, kelas II Rp. 27.439,- dan kelas I Rp 37.159,-

---

The National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional ?JKN) is one from of social protection in health. The informal sector or non-wage workers have the lowest percentage compared with oyher participants.

The purpose of this study is to know the derteminats of willingness to pay for health insurance contributions on traditional motorcycle taxi drivers in Depok City.

This is a quantitative research with a cross sectional design. The method of selecting traditional motorcycle taxi drivers was conducted with a random sampling method, while the selection of respondents was made accidentally.

The study results obtained ware age, family income, and knowledge affecting the willingness to pay for health insurance contributions. The means of willingness to pay for contributions were IDR 19,364,- for class III, IDR 27, 439,- for class II, and IDR 37159 for class I."

"Dalam melakukan penetapan tarif pelayanan puskesmas selama ini lebih banyak bersifat kira-kira dan pertimbangan faktor politis, sehingga tarif puskesmas yang berlaku saat ini dirasakan tidak rasional. Tarif rasioal yaitu yang berusaha menangkap konsumer surplus. Ada beberapa faktor untuk menentukan tarif rasional antara lain tarif yang ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tarif pesaing, biaya satuan. Dengan diberlakunya UU. No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka daerah dituntut menggali sendiri pembiayaan untuk kegiatan operasional, puskesmas dalam melaksanakan 18 program pokoknya, membutuhkan biaya yang besar, sementara subsidi dari pemerintah dirasakan tidak mencukupi seiring dengan tuntutan akan mutu layanan puskesmas yang semakin meningkat, salah satu cara adalah dengan melakukan penyesuaian tarif puskesmas, sesuai dengan kebijaksanaan puskesmas swadana, terutama jika dilakukan swadana murni maka perlu dilakukan perhitungan berapa sebenamya tarif pelayanan puskesmas yang harus dibayarkan oleh pelanggannya. Penelitian merupakan analisis deskriptif dengan rancangan Cross Sectional, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pengunjung puskesmas dalam sebulan terakhir sebelum dilakukan penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa distribusi biaya yang dapat disediakan oleh masyarakat untuk setiap kali kunjungan di BP Umum minimum Rp.2.000, maksimum Rp.25.000, rata-rata Rp 9.200, Periksa kehamilan, bayi & anak minimum Rp.2.000, maksimum Rp.20.000, rata rata Rp 9.850, dan bila sakit gigi minimum Rp.3.000, maksimum Rp25.000; rata-rata Rp.10.050, dengan harapan adanya peningkatan kualitas layanan dan selalu diperiksa oleh dokter serta obat yang memadai. Hasil simulasi tarif dibandingkan biaya satuan normatif, tarif pesaing dan ATPI, maka tarif yang dapat direkomendasikan adalah untuk BP Rp 5.000, KIA, Rp 9.000, dan BP Gigi Rp. 12.500. Masyarakat yang tersingkir perlu diberikan subsidi silang, melalui upaya kartu sehat yang pengaturannya ditentukan bersama dengan pemerintah kecamatan dan desa. Puskesmas merupakan pilihan utama masyarakat Lubuk Alung Kabupaten Padang pariaman untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Masalah ini karena biaya puskesmas terjangkau, serta lokasi puskesmas dengan sarana transportasi relatif lancar.

---

In performing the price determination of public health center it is done in an arbitrary and political consideration, So that price of public health center services in is felt no Rational. The rational is price that try to consumer surplus. There are several factors to determine a rational price. One of them is determined based on public ability and willingness to pay for the health service, competitors price, and unit cost. With the ratification of Law No. 22 year 1999 regarding Regional Autonomy, the districts goverment is demanded to explore its own financial sources for its operations. The public health center is performing its 18 major programs needs a large amount of money, while the subsidy from the government is insufficient. While it must improve the quality of its services. So, one of the way to adjust the health community center according to the self-financing policy or pure self-financing is the recalculation of the actual rate of the health community services that must be paid by the customer. This research is a descriptive analysis by using Cross-Sectional method. It user interview to collect data interviview is conducted with visitors of public health center in the last month before the research is done.

The result of the research indicates that the cost distribution that can be covered by the people for each visit to General Health Clinic is at minimum of Rp. 2.000; and maximum Rp. 25.000; and average Rp. 9.200.- Mother and children care consultation at minimum of Rp 2.000.- and maximum Rp. 20.000.- and average Rp. 9.850.-, dental health care at minimum of Rp. 3.000.- and maximum Rp. 25.000.-and average Rp. 10.500.- , with the expectation that the quality of service will increase and always examine by doctors with sufficient medicines. The result of price simulation compared to normative unit - cost, the competitor's price ATP1 indicate that the price to be recommended for Health Clinic is Rp. 5.000.-, Mother and Children Health Clinic is Rp. 9.000: and Dental Clinic is Rp. 12.500. The disadvantaged people need to subsidized with cross-subsidy through health card, the arrangement of which can be done with the local government of sub-district and village. The public health center is the main choice of the people of Lubuk Alung, Padang Pariaman district to obtain health services, because the price of public health center reached and its location is accessible with relatively smooth transportation."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia selalu mengalami defisit dari tahun ke tahun. Tingginya angka defisit yang dialami salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran iuran, terlebih pada masyarakat pekerja Informal, yang termasuk ke dalam PBPU/BP yang tidak termasuk PBI namun tidak sedikit yang menunggak dalam membayar iuran. Dimana ini merupakan tantangan yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia dengan tingginya jumlah penduduk yang tidak termasuk ke dalam kelompok miskin dan bekerja di sektor perekonomian informal. Acap kali PBPU/PB tidak ingin mendaftar dan tidak ingin membayar iuran JKN sedangkan manfaat yang diterima sangat bagus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Willingness to Pay (WTP) iuran JKN pada pekerja informal di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah literature review, yang berfokus pada sebuah topik yang menjadi minat dalam sebuah penulisan ini yakni WTP iuran JKN masyarakat Indonesia pada pekerja sektor Informal dengan pencarian sumber informasi dilakukan menggunakan database online yang dapat diakses secara bebas maupun berlangganan, yaitu Remote.lib.ui, Proquest, dan Google Scholar. Penelitian ini membahas mengenai faktor yang memengaruhi kemauan membayar pada pekerja informal untuk iuran JKN, antara lain mengenai gambaran WTP di Indonesia, faktor rata-rata pendapatan yang diterima, faktor sosial demografi, tingkat pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan juga pemanfaatan akan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor WTP iuran JKN pada masyarakat informal di Indonesia beragam, yakni dari karakteristik daerah dari distrik fiskal terendah hingga tertinggi dimana daerah dengan pajak yang rendah merupakan hambatan terhadap tingkat WTP iuran JKN, lalu rerata pemasukan yang diterima dimana upah lebih besar dari Rp 3,5 juta per bulan memiliki tingkat WTP yang lebih tinggi, sosial demografi dengan variabel jenis kelamin perempuan memiliki tingkat WTP yang lebih tinggi daripada lelaki, pendapatan perkapita dan konsumsri rumah tangga yang diterima setiap daerah, hubungan dari peran kader dan variabel kondisi kesehatan di masyarakat, faktor akses yang sulit merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan WTP, pun dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan dimana masyarakat yang pernah memanfaatkan dan menggunakan fasilitas seperti rawat jalan dan rawat inap memiliki hubungan untuk meningkatkan tingkat WTP iuran JKN pada pekerja informal.

---

Indonesia's National Health Insurance (JKN) always experiences a deficit from year to year. One of the reasons for the high deficit rate is the low level of compliance with payment of contributions, especially among informal workers, who are included in PBPU/BP which are not included in PBI but are not a few in arrears in paying contributions. Where this is a challenge faced by developing countries like Indonesia with a high number of people who are not included in the poor group and work in the informal economy sector. Often PBPU/PB don't want to enroll and having a low rate of Willingness to Pay (WTP) moreover don’t want to pay anymore the JKN contributions even though the benefits they will receive are very good. The purpose of this study was to determine the factors that influence the WTP of JKN contributions for informal workers in Indonesia. The research used is a literature review, which focuses on a topic that is of interest in this paper, WTP of the Indonesian people's JKN contributions to Informal sector workers by finding for sources of information using an online database that can be accessed freely or subscribed to, namely Remote.lib.ui, Proquest, and Google Scholar. This study discusses the factors that influence the willingness to pay informal workers for JKN contributions, including the description of the unqualified in Indonesia, the average income received, social demographic factors, education level, access to health services and utilization of health service facilities. The results of the study shows that the WTP factors for JKN contributions in the informal community in Indonesia vary, namely from the characteristics of the regions from the lowest to the highest fiscal districts where regions with low taxes are an obstacle to the WTP level of JKN contributions, then the average income received where wages more than IDR 3.5 million per month has a higher WTP rate, socio-demographic variables with female gender have a higher WTP rate than men, per capita income and household consumption received by each region, the relationship between the role of cadres and variables health conditions in the community, the factor of difficult access to healthcare is one of the obstacles in increasing WTP, even in the use of health facilities where people who have used and used facilities such as outpatient and inpatient care have a relationship to increasing the WTP rate of JKN contributions to informal workers"

"ABSTRAKPenyediaan transportasi publik yang mampu menciptakan interkonektivitas antardaerah menjadi perhatian dimana pergerakan penumpang semakin meningkat, namun belum mempunyai akses yang memadai untuk mengatasi kemacetan di perkotaan. Kehadiran Bus Trans Lampung yang melayani rute Bandara Inten II-Kota Bandar Lampung dilakukan untuk memberikan alternatif bagi penumpang beralih menggunakan transportasi publik. Rendahnya pengguna jasa yang menggunakan Bus Trans Lampung diduga disebabkan oleh tarif yang diberlakukan. Oleh sebab itu, penetapan tarif yang ideal perlu melihat kemampuan membayar Ability to Pay dan kesediaan membayar Willingness to Pay pengguna jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi besaran Ability to Pay ATP dan Willingness to Pay WTP pengguna jasa Bus Trans Lampung, serta faktor-faktor yang mempengaruhi WTP pengguna jasa Bus Trans Lampung rute Bandara Radin Inten II ndash; Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah analisis household budget untuk mengetahui nilai ATP dan analisis contingent valuation untuk memperoleh nilai WTP. Data diperoleh melalui survey kepada penumpang di Bandara Radin Inten II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membayar pengguna jasa mempunyai nilai tengah ATP sebesar Rp.50.000 dan kesediaan membayar pengguna jasa mempunyai nilai tengah WTP sebesar Rp.30.000. Faktor yang mempengaruhi WTP tersebut secara signifikan yaitu kepemilikan aset rumah, intensitas perjalanan, maksud perjalanan dinas, penggunaan bus, dan layanan. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah, khususnya PT Lampung Jasa Utama, apabila menetapkan kenaikan tarif Bus Trans Lampung maka sebaiknya tarif berada diantara Rp.30.000 ndash; Rp.50.000, kemudian dengan karakteristik pengguna jasa yang mempunyai aset rumah mapan , sering melakukan perjalanan, dan menyasar kepada pengguna jasa yang melakukan perjalanan untuk dinas adalah mereka yang tidak bergantung pada tarif yang ditetapkan, sebaiknya otoritas Bus Trans Lampung dapat meningkatkan layanan pendukung, dalam hal kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, kelengkapan sarana pendukung Wi-Fi, Charger, CCTV, LED TV, Fasilitas P3K, dan pintu darurat , kenyamanan, halte yang bersih, dan layar informasi keberangkatan dan kedatangan bus, serta PT Lampung Jasa Utama perlu melakukan kegiatan promosi di media cetak maupun elektronik, dan pemanfaatan layar informasi tentang Bus Bandara di areal Bandara Radin Inten II untuk mengenalkan secara luas kepada penumpang pesawat terkait adanya layanan Bus Trans Lampung di Bandara agar lebih banyak orang yang beralih menggunakan transportasi publik ini, sehingga target penumpang dapat tercapai.

---

ABSTRACTThe provision of public transport which able to create regional interconnectivity is a concern that passengers movement is increasing, however it does not have adequate access to cope with urban congestion. The presence of Bus Trans Lampung that provide Radin Inten II Airport Bandar Lampung City route is done to provide alternative for passengers switch to public transport. Bus Trans Lampung passengers are still low allegedly caused by the tariff set. Therefore, relating to the bus fare, it is necessary to know ability to pay and willingness to pay of the bus passengers. The aim of this study are to estimate ability to pay and willingness to pay passengers of Bus Trans Lampung, and to know the factors which influence WTP by Bus Trans Lampung passengers of Radin Inten II Bandar Lampung City. The methods for measuring Ability to Pay is household budget analysis, and measuring Willingness to Pay uses Contingent Valuation. Collecting data by survey to Radin Inten II airport passengers. The study finds that estimate of median value for ATP is IDR 50.000, and estimate of median value for WTP is IDR 30.000, . And, the factors which influence its WTP significantly are house assets, intensity of travel, travel destination for official duty, the use of bus, and service facility. Accordingly, this study recommend that the government, especially Lampung Jasa Utama, if the tariff of Bus Trans Lampung will increase, then the tariff should be between IDR 30.000 IDR 50.000, according the characteristics of passengers who have house assets, high intensity of travelling, and the passengers who do travelling for official duty are they who don rsquo t rely on tariff set, so the government should be able to improve service, such as decency and hospitality, responsibilities, supporting facilities Wi Fi, Charger, CCTV, LED TV, First Aid facilities, and emergency exit , comfortness, clean bus stop, and the screen information of bus departure and bus arrival. "

"Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pemajuan kebudayaan adalah museum. Ironisnya, saat ini tarif tiket Museum Nasional relatif rendah jika dibandingkan dengan harga pokok produksi maupun harga tiket museum di negara lain. Salah satu cara menambah pendapatan yaitu dengan melakukan penyesuaian tarif tanpa membebani masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan analisis terhadap kesediaan membayar tiket Museum Nasional untuk mengetahui besarnya tarif yang aspiratif dengan kemauan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengestimasi besaran kesediaan membayar (WTP) tiket Museum Nasional dan faktor-faktor yang berpengaruh. Metode yang dipakai adalah Contingent Valuation Method melalui pendekatan double bounded dichotomous choice dan regresi logistik. Data diperoleh melalui survei secara daring kepada masyarakat di provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesediaan membayar berada pada rentang median dan jarak interkuatil sebesar Rp25.000-Rp35.000 per orang. Frekuensi mengonsumsi konten sejarah, arkeologi, etnografi bukan melalui kunjungan museum tapi melalui media seperti koran, radio, televisi atau internet (off-site consumption), pendidikan tinggi dan nilai penawaran awal yang diajukan merupakan variabel yang signifikan mempengaruhi probabilitas kesediaan membayar. Penelitian ini merekomendasikan kepada Museum Nasional agar mengusulkan penyesuaian tarif tiket sekitar Rp25.000-Rp35.000 per orang. Selain perbaikan layanan, Museum Nasional dapat melakukan upaya dalam rangka meningkatkan off-site consumption masyarakat agar dapat mendorong WTP masyarakat maupun jumlah kunjungan ke Museum Nasional (on-site consumption).

---

Museum plays an important role in the promotion of culture. Ironically, the National Museum  ticket rates are relatively low when compared to the cost of production and museum ticket prices in other countries. One way to increase income is to make tariff adjustments without burdening the community. Therefore we need an analysis of the willingness to pay for the national museum ticket to find out the amount of aspirational tariffs with the will of the community.This study aims to estimate the amount of willingness to pay (WTP) of the entrance ticket at National Museum  and the factors that influence it. The method used is the Contingent Valuation Method through a double bounded dichotomous choice approach and logistic regression. The data was obtained through a survey of people in the provinces of DKI Jakarta, West Java and Banten. The results showed that the willingness to pay was in the range between median and interquatile distance was Rp25,000-Rp35,000 per person. The frequency of consuming historical, archeological, ethnographic content not through museum visits but through media such as newspapers, radio, television or internet (off-site consumption), higher education and the value of the initial bid are significant variables in the probability of WTP. This study recommends to the National Museum  to adjust the fixed exhibition rate around Rp. 25,000-Rp. 35,000 per person. In addition, the National Museum  can make efforts in order to increase off-site consumption in order to encourage public WTP as well as the number of visits to the National Museum  (on-site consumption)."

"Pemerintah Kota Bogor sejak tahun 2012 memberlakukan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2012 yang mengatur kenaikan tarif retribusi parkir di sejumlah titik jalan di Kota Bogor, salah satunya di Jalan Suryakencana. Tingginya kenaikan tarif parkir memicu penolakan warga setempat. Mereka menolak kenaikan tarif retribusi parkir yang mencapai 240%. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa tarif parkir yang saat ini dibayar oleh masyarakat. Penelitian juga mengkaji berapa Willingness To Pay (WTP) terhadap tarif retribusi parkir dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode Contingen Valuation dengan Bidding Game dan Double Bounded Dichotomous. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif dan analisis crosstab (tabulasi silang) untuk mengetahui hubungan pengguna jasa dalam menentukan besaran nilai WTP.Hasil penelitian menemukan rata-rata tarif retribusi yang dibayar sebesar Rp 4970 untuk pengguna mobil dan Rp. 2135 untuk pengendara motor. Tarif tidak harus tunggal, bisa progresif. Tarif dapat dinaikkan jika fasilitas pelayanan parkir diperbaiki. Bila diperbaiki satu aspek, WTP responden mobil naik menjadi Rp 6330 dan motor naik menjadi Rp 2665. Bila diperbaiki dua aspek, WTP responden mobil akan naik menjadi Rp 6590 dan Rp 2855 bagi pengendara motor. Bila diperbaiki tiga aspek, WTP naik menjadi RP 7060 bagi pengguna mobil dan Rp 3020 bagi pengguna motor. Dan bila diperbaiki seluruh layanan parkir, WTP meningkat menjadi Rp 7320 bagi pengendara mobil dan Rp 3410 bagi pengendara motor. Perbaikan paling utama yang harus diprioritaskan adalah kemudahan mendapatkan akses parkir dan bebas macet.

---

Since 2012 Bogor City Government released a local regulation No. 4/2012 which enforced the control of tariff retribution in several locations in Bogor City, including Suryakencana Street. It triggered local society`s refusal. They disagree with the increasing of tariff retribution. This study was conducted to determine how much parking tariff is paid and also examines public`s Willingness To Pay (WTP) of parking rates and the factors that influence it by using Contingen Valuation Method and Bidding Game in Double Bounded Dichotomous. This study using descriptive analysis and crosstab analysis to determine the service user relationships in determining the WTP. From this study it is known that the the average levy paid are Rp. 4970 for car users and Rp. 2135 for motorcycle users.

This study has also found that the tariff can be progressive. Rates can be increased if the park service facilities are repaired. When Government corrected one aspect, WTP respondents rose to Rp 6330 for car user and Rp 2665 for motorcycle users. When Government corrected two aspects, WTP will rise to Rp 6590 for car users and Rp 2855 for motorcycle users. When corrected three aspects, WTP rose to Rp. 7060 for car users and Rp. 3020 for motorcycle users. And when the entire parking service is improved, WTP increased to Rp 7320 for car users and Rp 3410 for motorcycle users. The most important improvements that should be prioritized is the easy access and free parking jams."