Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba untuk melihat dampak harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap biaya transportasi di desa-desa di wilayah kepulauan kecil dan wilayah terluar dengan mengambil kasus kebijakan BBM satu harga periode tahun 2017-2019. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memberikan harga jual yang sama terhadap premium dan solar di seluruh Indonesia sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya transportasi. Menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis dampak penerapan kebijakan BBM satu harga terhadap biaya transportasi di 170 desa. Biaya transportasi digambarkan dengan biaya transportasi per kilometer menuju pusat pemerintahan. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan BBM Satu Harga dapat menurunkan biaya transportasi secara signifikan di wilayah terluar, namun belum dapat menurunkan biaya transportasi di wilayah kepulauan kecil. Setelah kebijakan BBM satu harga, biaya transportasi dari kantor kepala desa/kelurahan menuju ke kantor camat di desa dengan SPBU BBM satu harga di wilayah terluar secara signifikan lebih rendah sebesar Rp10.140 per kilometer jika dibandingkan dengan desa tanpa SPBU BBM satu harga, sementara di wilayah kepulauan kecil tidak secara signifikan lebih rendah sebesar Rp11.980 per kilometer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis harga dapat menurunkan biaya transportasi di wilayah terluar, namun perlu mempertimbangkan kondisi geografis wilayah dalam penentuan lokasi penyalur BBM Satu Harga.

---

This study tries to see the impact of fuel oil (BBM) prices on transportation costs in villages in small islands and outermost regions by taking the case of the one price fuel policy for the 2017-2019 period. This policy aims to provide the same selling price for premium and diesel throughout Indonesia so that people are not burdened with transportation costs. Using the difference-in-differences (DID) approach, this study analyzes the impact of one price fuel policy implementation on transportation costs in 170 villages. Transportation costs are described by transportation costs per kilometer to the center of government. The results show that the one price fuel policy can significantly reduce transportation costs in the outermost regions, but has not been able to reduce transportation costs in small island regions. After the one price fuel policy, the transportation cost from the village head's office to the sub-district head's office in villages with one price fuel gas stations in the outer regions is significantly lower at IDR 10,140 per kilometer compared to villages without one price fuel gas stations, while in the small islands it is not significantly lower at IDR 11,980 per kilometer. The results of this study indicate that price-based policies can reduce transportation costs in the outermost regions, but it is necessary to consider the geographical conditions of the region in determining the location of one price fuel distributors."

"Sejak pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi tetap untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, harga eceran solar bergerak secara cepat dan fluktuatif. Peraturan Presiden No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM telah memberi kewenangan kepada Menteri ESDM untuk menetapkan harga dasar dan harga jual eceran BBM, sehingga hampir sebulan sekali terjadi perubahan harga eceran solar. Tujuan tesis ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan subsidi tetap harga BBM jenis solar terhadap perubahan harga sembako di Indonesia, dan menganalisis terjadinya transmisi harga antara harga solar dan harga sembako. Berdasarkan pengujian dengan pendekatan teori Asymmetric Vertical Price Transmission dan model Error Correction (ECM), didapatkan bahwa hubungan antara harga solar dan harga sembako bersifat tidak simetris, yaitu ketika harga solar naik, maka harga telur, beras dan daging ayam naik, namun ketika harga solar turun, harga telur, beras dan daging ayam tidak ikut turun. Harga telur, beras dan daging ayam terkoreksi kembali kepada keseimbangan jangka panjangnya dalam jangka waktu 2 sampai 4 bulan. Sedangkan untuk komoditi jenis gula, susu, minyak goreng dan daging sapi, pergerakan harga keempat komoditi tersebut tidak memiliki hubungan kointegrasi dengan harga solar. Faktor yang menyebabkan transmisi harga tidak simetris ini adalah kekakuan harga jasa transportasi dan perilaku spekulan yang memiliki market power dalam struktur pasar oligopoli, baik dalam rantai supply telur, beras dan daging ayam, dimana pedagang besar memiliki bargaining yang kuat dalam penentuan harga.

---

Ever since the government formally issued fixed subsidy policy for diesel fuel, the price of diesel fuel has been very dynamic and volatile. Presidential Decree No.191/2014 has given authority to the Minister of Energy and Mineral Resources for setting a basic price and selling price of diesel fuel. By the policy, the retail price of diesel fuel changes every month.

The purposes of this study are (1) to analyze the impact of fixed subsidy policy for diesel fuel on basic commodities price in Indonesia, and (2) to analyze price transmission between diesel fuel price and basic commodities price.

By using theory of asymmetric vertical price transmission and Error Correction Model (ECM), it can be shown that relations between diesel fuel price and basic commodities price is asymmetrical. It means when diesel fuel price increased, the price of eggs, rice and chicken meat increased accordingly, however, when diesel fuel price decreased, the price of egg, rice and chicken meat did not decrease. The price of egg, rice and chicken meat will be corrected to its long-term equilibrium with the diesel price for 2 to 4 months. Meanwhile, the price of other basic commodities such as sugar, milk, cooking oil and beef have not cointegrated with the diesel fuel price.

The asymmetric price transmission between diesel price and some of basic commodities is caused by price rigidity of transportation, and behavior of speculators which have market power in an oligopoly market structure in the supply chain of eggs, rice and chicken meat. In this case, big traders have a strong bargaining power for pricing."

"Penelitian ini ingin mengetahui dampak jangka pendek program BBM Satu Harga yang diterapkan tahun 2017 terhadap biaya transportasi di daerah tertinggal Indonesia. Penelitian ini mengobservasi 585 desa penerapan program BBM Satu Harga selama 3 tahun yaitu 2006, 2014 dan 2018 dengan total unit observasi sebanyak 1.755 desa. Dengan metode analisis Difference in Difference (DID), penelitian ini menunjukkan bahwa hingga 2018, program BBM Satu Harga berdampak signifikan pada penurunan biaya transportasi di daerah tertinggal khususnya desa-desa yang berjarak 15 km dari Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU) penyalur program. Terdapat dua saluran (channeling) efek program BBM Satu Harga terhadap biaya transportasi yaitu meningkatnya pasokan dan turunnya harga BBM dibandingkan sebelum program diterapkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa desa-desa yang berjarak lebih dari 15 km dari SPBU program cukup banyak dan tidak mengalami dampak signifikan dari program. Hal ini menunjukkan bahwa banyak warga yang belum mendapatkan manfaat signifikan dari program ini.

---

This research wants to know the short-term impact of the One Price Fuel program implemented in 2017 on transportation costs in underdeveloped areas of Indonesia. This study observed 585 villages implementing the One Price Fuel program for 3 years, namely 2006, 2014 and 2018 with a total observation unit of 1,755 villages. With the Difference in Difference (DID) analysis method, this study shows that until 2018, the One Price Fuel program has a significant impact on reducing transportation costs in underdeveloped areas, especially villages that are 15 km from the public fuel stations (SPBU) program distributors. There are two channels of the effect of the One Price Fuel program on transportation costs, i.e the increasing in supply and decreasing in the price of fuel compared to before the program was implemented. This study also found that there were quite a lot of villages that were more than 15 km from the SPBU program and did not experience a significant impact from the program. It shows that many residents have not significant benefited from this program."

"Laporan Praktik Keinsinyuran ini membahas perihal rekomendasi lokasi pembangunan penyalur BBM Satu Harga untuk pemerataan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di suatu wilayah yang sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan kegiatan yang ada di wilayah tersebut, pada umumnya daerah 3T (tertinggal, terpencil, terdepan). Permasalahan yang ada pada umumnya dapat terjadi di setiap rantai dari penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian. Untuk memperoleh rekomendasi pemilihan lokasi yang akan diusulkan kepada Pemerintah diperlukan analisis dan perencanaan wilayah melalui perbandingan keberadaan penyalur di suatu wilayah dengan mencari indeks kepadatan penyalur. Pada Praktik Keinsinyuran ini akan dilakukan analisis dengan mempertimbangkan faktor jumlah penyalur di suatu wilayah dan luasan wilayah administrasi, dalalm hal ini propinsi untuk dicari berapa angka indeks kepadatatan penyalur di propinsi tersebut dibanding dengan indeks kepadatan penyalur nasional. Apabila angka indeks kepadatan wilayah administrasi (propinsi) tersebut lebih rendah dibandingkan dengan angka indeks kepadatan penyalur secara nasional, maka direkomendasikan untuk ditambahkan penyalurnya. Wilayah yang terpilih akan direkomendasikan kepada Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk ditetapkan sebagai wilayah penugasan oleh BPH Migas kepada Badan Usaha P3JBT dan P3JBKP sebagai lokasi pembangunan penyalur BBM Satu Harga, sehingga didapatkan pemerataan penyalur di seluruh Indonesia. Praktik Keinsinyuran ini diharapkan dapat bermanfaat lebih luas untuk perkembangan pendistribusian BBM di Indonesia khususnya usulan kepada Pemerintah.

---

This Report deals with the recommendation of a One-Price fuel retailer area to equalize the distribution of Fuel (BBM) in an area that is indispensable to ensure the continuity of existing activities in the region, generally 3T areas (tertinggal, terpencil, terdepan). Existing problems can generally occur in any chain of supply, storage and distribution. In order to obtain recommendations for the selection of the area to be proposed to the Government, analysis and planning of the territory is necessary through the comparison of quantity of retailers in an area by looking for the index of the density of retailer. In this report, an analysis will be carried out by calculation of number of distributors in a region and the extent of the administrative area, to find out what is the number of the index of the density of retailers in the province compared to the national retailer density index. If the density index of the administrative region (province) is lower than the national retailer density index, it is recommended to add the new one-price retailer in that area. The selected area/region will be recommended to the Government through the Directorate General of Oil and Gas to be appointed as the area of assignment by BPH Migas to P3JBT and P3JBKP Business Entities as the site for the new Single-Price fuel distributor, so as to achieve an equal distribution of retailer throughout Indonesia. This Report is expected to benefit more widely for the development of fuel distribution in Indonesia, especially as a proposal to the Government."

"Isu disparitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) antar wilayah khususnya di Indonesia bagian timur telah menjadi permasalahan lama yang terjadi di Indonesia. Kemudian, Presiden Joko Widodo menemukan masalah ini secara langsung di Papua dan menemukan bahwa minimnya jumlah penyalur menjadi penyebab disparitas harga BBM tersebut. Melihat permasalahan tersebut Presiden Joko Widodo menginstrusikan Kementerian ESDM untuk membuat kebijakan BBM Satu Harga yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDMNomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kebijakan BBM Satu Harga menggunakan teori multiple streams framework yang disampaikan oleh Howlett (2018). Pendekatan dalampenelitian ini yaitu post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsep aliran kebijakan yang disampaikan oleh Howlett (2018) dapat diidentifikasi dalam proses kebijakan BBM Satu Harga. Adapun permasalahan masih ditemukan dalam proses formulasi kebijakan sehingga menimbulkan berbagai masalah pada tahap implementasi kebijakan. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu minimnya biaya pendistribusian yang besar, jalur pendistribusian yang sulit dijangkau, penyimpangan pendistribusian, rendahnya minta investor, dan pengawasan yang sulit.

---

The issue of disparity in the price of fuel oil (BBM) between regions, especially in eastern Indonesia, has become a longstanding problem in Indonesia. Then, President Joko Widodo discovered this problem directly in Papua and found that the lack of distributors was the cause of the disparity in fuel prices. Seeing this problem, President Joko Widodo instructed the Ministry of Energy and Mineral Resources to make a one-price fuel policy which was then set forth in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation. Number 36 of 2016 concerning the Acceleration of the Enforcement of One Price of Certain Types of Fuel Oil and Types of Special Oil Fuels for National Assignment. This study aims to analyze the One Price BBM policy process using the multiple streams framework theory presented by Howlett (2018). Inside approach This research is post-positivist with descriptive research type. The results of this study indicate that the concept of policy flow presented by Howlett (2018) can be identified in the One Price Fuel policy process. The problems are still found in the policy formulation process, causing various problems at the policy implementation stage. These problems include the lack of large distribution costs, distribution channels that are difficult to reach, distribution irregularities, low demand for investors, and difficult supervision."

"Peningkatan kebutuhan domestik, peningkatan harga Bahan Bakar Minyak BBM di tingkat internasional, dan harga BBM jenis tertentu yang tetap, meningkatkan beban belanja subsidi BBM dalam APBN. Subsidi BBM yang berlebihan menimbulkan dampak negatif, sehingga perlu dilakukan upaya reformasi subsidi BBM jenis tertentu, salah satunya adalah kebijakan pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu melalui peningkatan harga BBM bersubsidi. Studi ini bertujuan menghitung potensi beban belanja subsidi yang dapat diturunkan/dialihkan dari upaya perbaikan kebijakan subsidi BBM dan memperkirakan dampak dari pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM terhadap perekonomian nasional, baik terhadap output, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, maupun tenaga kerja. Hasil studi menunjukkan bahwa, pada tahun 2012, setiap 1 persen pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu, maka harga BBM bersubsidi akan meningkat sebesar 0,6 persen secara rata-rata, dan konsumsi BBM bersubsidi akan menurun sebesar 0,06 persen. Dengan menggunakan analisis Tabel Input-Output I-O Indonesia tahun 2012 yang di-update dengan metode RAS dari Tabel IO Indonesia tahun 2008, menunjukan bahwa pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM pada tahun 2012 yang menurunkan konsumsi BBM sebesar 6 persen dan apabilat dialokasikan ke bidang infrastruktur, sektor industri non migas atau sektor pertanian, ternyata mampu meningkatkan output, nilai tambah atau PDB, pendapatan masyarakat, dan lapangan kerja dalam perekonomian nasional. Output perekonomian dan pendapatan rumah tangga nasional akan maksimal apabila pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM tersebut dialokasikan untuk investasi di bidang infrastruktur. Nilai tambah bruto PDB dan penyerapan tenaga kerja akan maksimal jika pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM dilakukan untuk investasi di sektor pertanian. Sedangkan investasi di sektor industri non migas dari pengalihan alokasi anggeran subsidi BBM tidak dapat mengoptimalkan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

---

The increase in domestic demand, increase in international prices of fuel oil and fixed price of certain types of subsidized fuel, causing the increase of national budget APBN expenditure in certain types of fuel subsidy. Excessive fuel subsidies has a negative impact, so it is necessary to reforms several fuel subsidy, one of the policy is saving certain types of fuel subsidy through increased prices of subsidized fuel. This study aims to calculate the potential cost of subsidy that can be derived reallocate from the fuel subsidy policy reform and estimate the impact of the fuel subsidy savings to the national economy, both on output, economic growth, incomes, and employment. The study shows that in 2012 every 1 percent reallocations in certain types of fuel subsidy, the subsidized fuel prices will increase by 0,6 percent on average, and the consumption of subsidized fuel will decrease by 0,06 percent.

By using analysis Input Output I O Table of Indonesia in 2012 which is updated with the RAS method from I O Table of Indonesia in 2008, it shows that 100 percent reallocations in fuel subsidies in 2012 that lowered fuel consumption by 6 percent and the savings are allocated to the infrastructure sector, non oil industrial sector or the agricultural sector, was able to increase output, value added or GDP, incomes, and employment in the national economy. Economic output and household national income would be maximized if the fuel subsidy savings allocated for investment in infrastructure. Gross Domestic Product GDP and employment would be maximized if the fuel subsidy savings allocated for investment in the agricultural sector. While investment in non oil sector of the allocated fuel subsidy savings cannot optimize its impact on the national economy."

"Perkembangan teknologi juga telah mengubah gaya hidup masyarakat, dan perekonomian telah berkembang dari ekonomi berbasis manufaktur tradisional menjadi ekonomi digital berbasis informasi. Persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh industri bahan bakar minyak (BBM) mengenai harga BBM yang dijual. Bahwa dugaan ini timbul dikarenakan adanya peristiwa penuruanan harga minyak mentah dunia diikuti dengan penuruan perhitungan Indonesia Crude Price (ICP) dimana hal tersebut mengalami ketidaksinkronisasi dalam penjualan harga bahan bakar minyak yang diperjualbelikan oleh beberapa SPBU di Indonesia sehingga hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat tidak setuju sehingga timbulnya demonstrasi. Analisis dugaan yang digunakan dalam hal ini adalah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai kartel yang mana dijelaskan dengan indikator-indikator yang mana terdapat dua factor yaitu faktor struktual dan faktor perilaku. Terhadap permasalahan diatas dilakukan analisa menggunakan pendekatan yuridis normatif yang ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat beberapa bukti dengan menggunakan bukti tidak langsung dalam kartel yaitu terdapat indikasi adanya bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Dimana dalam kartel terdapat beberapa jenis salah satunya terkait dengan kartel harga. Hal tersebut, menjadikan penjelasan lebih lanjut dalam analisa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Fixing Price terkait persaingan tidak sehat dalam peristiwa peningkatan harga bahan bakar minyak. 

---

Unfair business competition by the fuel oil industry regarding the price of fuel sold. That this allegation arose due to a decrease in the price of world crude oil followed by a decrease in the calculation of the Indonesian Crude Price (ICP) where it experienced an asynchronous sale of the price of fuel oil traded by several gas stations in Indonesia, so this resulted makes many people disagreeing resulting the demonstration.The alleged analysis used in this case is Article 11 of Law Number 5 of 1999 concerning cartels which are explained by indicators, which there are two factors, namely structural factor and behavioural factor. Upon these problems, research has been done in the empirical normative sense, supported by the empirical-juridical approach. Based on the analysis conducted, there is some evidence using indirect evidence in the cartel, namely there are indications of economic evidence and evidence of communication. There are several types in a cartel, one of which is related to the price cartel. This provides a further explanation in analyzing the elements contained in Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning Price Fixing related to unfair competition in the event of an increase in the price of fuel oil. "

"ABSTRAKBeberapa studi sebelumnya yang menelaah dampak inflasi terhadap likuiditas bank mengindikasikan bahwa pengaruh inflasi terhadap likuiditas bank dapat berbeda bergantung pada sumber ataupun sifat dari inflasi tersebut. Penelitian ini bermaksud menelaah lebih lanjut secara empiris dampak inflasi terhadap likuiditas bank ketika inflasi bersumber dari aggregate supply shock seperti kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Data dalam penelitian ini mendukung hipotesis bahwa inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada penurunan likuiditas bank. Sebaliknya, inflasi yang tidak dipicu oleh kenaikan harga BBM bersubsidi akan mengarah pada peningkatan likuiditas bank.

---

ABSTRACTSeveral prior studies that examined the impact of inflation on bank rsquo s liquidity indicate that the effect of inflation on bank rsquo s liquidity may differ depending on the source or nature of the inflation. This study intends to further examine empirically the impact of inflation on bank rsquo s liquidity when inflation is stemmed from aggregate supply shocks such as increasing subsidized fuel price. The data in this study shows that inflation which stems from the rise in subsidized fuel prices will negatively affects bank rsquo s liquidity. On the other hand, inflation which is not stemed from increasing subsidized fuel price will lead to increase in bank rsquo s liquidity. "

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas kebijakan pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar di Indonesia. Saat ini, BBM bersubsidi dikenakan pajak-pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut pemerintah pusat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dipungut pemerintah daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian berkesimpulan pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar dikarenakan alasan untuk penerimaan pusat dan daerah. Selain itu, pengenaan pajak juga untuk mengontrol pola konsumsi BBM bersubsidi dimasyarakat. Terkait pengenaan 2 jenis pajak atas produk yang sama, pengenaan PPN dan PBBKB merupakan pajak berganda dan membuat pengenaan pajak tersebut menjadikan tidak netral terhadap perekonomian mengingat BBM bersubsidi merupakan barang kebutuhan vital bagi masyarakat. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar dengan memberikan fasilitas pembebasan PPN agar harga jual eceran BBM bersubsidi minyak solar lebih stabil dan kebijakan tegas terkait upaya membatasi konsumsi BBM bersubsidi khususnya minyak solar hanya oleh mereka yang berhak disubsidi.

---

The purpose of this research is to analyze the tax policy on subsidized fuel of diesel oil in Indonesia. Currently, subsidized fuel in Indonesia are taxed Value Added Tax (VAT) by central government and Vehicle Fuel Tax by local government. This research is using post positivist approach with qualitative method of research. The results of this research conclude tax on subsidized fuel oil are taken by goverment with the purpose of revenue productivity for both central governement and local government. Besides, to control the consumption of subsidized fuel in the public. By taxing 2 kind of taxes on subsidized fuel diesel oil incurring the double taxation and resulting those taxes are not neutral for economic since the subsidized fuel are the vital public needs. Government should evaluate the tax policy on subsidized fuel diesel oil by exempting the VAT on subsidized fuel in order to maintain the economic stability and make a strict policy on controlling the consumption on subsidized fuel diesel oil only for them who reserve to get the subsidy."