Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai penyelenggaraan program penjaminan polis asuransi setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini meliputi bagaimana pengaturan program penjaminan polis asuransi setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu juga akan membandingkan program penjaminan polis asuransi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Korea Selatan dan Jerman. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengatur peraturan dasar terkait program penjaminan polis asuransi, namun memang dibutuhkan peraturan pelaksananya agar penyelenggaraan program penjaminan polis ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan jelas. Beberapa pengaturan serta mekanisme yang ada di Korea Selatan dan Jerman juga ada yang dapat diterapkan di Indonesia agar program penjaminan polis asuransi ini dapat berjalan dengan maksimal. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan amanat kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjalankan program penjaminan polis, sehingga Lembaga Penjamin Simpanan harus memperhatikan agar perannya untuk menjamin dana perbankan juga tidak terganggu.

---

This thesis discusses the implementation of the insurance policy guarantee program after the enactment of the Development and Strengthening of the Financial Sector Law. The main issues addressed in this thesis include the regulation of the insurance policy guarantee program after the enactment of the Development and Strengthening of the Financial Sector Law. Additionally, a comparison will be made between the insurance policy guarantee programs in Indonesia, South Korea, and Germany. The author uses normative juridical research methodology with secondary data obtained from literature. The research result shows that the Development and Strengthening of the Financial Sector Law has established fundamental regulations regarding the insurance policy guarantee program. However, implementing regulations are necessary to ensure the comprehensive and clear implementation of this program. Some regulations and mechanisms from South Korea and Germany can also be applied in Indonesia to enhance the effectiveness of the insurance policy guarantee program. The Development and Strengthening of the Financial Sector Law mandates the Deposit Insurance Corporation to execute the insurance guarantee program, and therefore, the Deposit Insurance Corporation must ensure that its role in guaranteeing banking funds remains undisturbed."

"Tesis ini membahas program penjaminan polis asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan perasuransian dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang telah memberikan fungsi baru untuk melakukan penjaminan polis nasabah asuransi, yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkan. Permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah bagaimana pengaturan program penjaminan polis asuransi dalam peraturan perundang-undangan perasuransian dan UU P2SK serta bagaimana kesiapan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan fungsi program penjaminan polis asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa sebelum diterbitkannya UU P2SK, pengaturan terkait program penjaminan polis hanya diatur secara singkat berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Pasal 53 ayat (1) sampai ayat (4), namun semenjak diundangkannya UU P2SK, pengaturan program penjaminan polis menjadi semakin lengkap. Kesimpulan lain adalah Lembaga Penjamin Simpanan telah melaksanakan persiapan program penjaminan polis yaitu menyusun roadmap yang memuat hal-hal yang harus dilaksanakan dengan target pelaksanaan dibagi per-tahun; melakukan beanchmark atau studi banding ke negara- negara lain yang telah memiliki lembaga penjamin polisnya sendiri; merancang RPP Program Penjaminan Polis, RPLPS tentang Pelaporan Perusahaan Asuransi, RPLPS tentang Penjaminan Polis Asuransi, dan RPLPS tentang Likuidasi Perusahaan Asuransi untuk selanjutnya akan diterbitkan di awal tahun 2024; melakukan pembentukan grup untuk menangani pelaksanaan program penjaminan polis; melakukan penyesuaian susunan dewan komisioner; dan melakukan program rekrutmen pegawai yang terdiri atas penerimaan lulusan baru dan penerimaan pegawai yang telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah agar partisipasi dari ahli-ahli di bidang perasuransian dapat ditingkatkan dalam internal Lembaga Penjamin Simpanan melalui pelaksanaan rekrutmen terbuka agar pelaksanaan program penjaminan polis ditangani oleh individu-individu yang berpengetahuan baik di bidang perasuransian. Saran lainnya yakni agar persiapan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan diawasi dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan terhadap lembaga- lembaga keuangan termasuk perasuransian.

---

This thesis discusses the insurance policy guarantee program based on insurance laws and regulations and Law no. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector ("P2SK Law") which has provided a new function for underwriting insurance customer policies, which must be implemented by the Deposit Insurance Corporation within a period of 5 (five) years from its promulgation. The problems discussed in this thesis are how the insurance policy guarantee program is regulated in insurance laws and regulations and the P2SK Law and how prepared the Deposit Insurance Agency is to carry out the function of the insurance policy guarantee program as regulated in the P2SK Law. The research method used is juridical-normative using primary and secondary legal materials, with data collection techniques through literature study and interviews with qualitative data analysis. Based on the research results, it was concluded that before the issuance of the P2SK Law, regulations related to policy guarantee programs were only briefly regulated based on Law no. 40 of 2014 concerning Insurance in Article 53 paragraph (1) to paragraph (4), but since the promulgation of the P2SK Law, the regulation of policy guarantee programs has become more complete. Another conclusion is that the Deposit Insurance Corporation has carried out preparations for a policy guarantee program, namely preparing a roadmap containing things that must be implemented with implementation targets divided per year; carry out benchmarking or comparative studies to other countries that have their own policy insurance institutions; draft RPP Policy Guarantee Program, RPLPS concerning Insurance Company Reporting, RPLPS concerning Insurance Policy Guarantee, and RPLPS concerning Liquidation of Insurance Companies to be subsequently issued in early 2024; establishing a group to handle the implementation of the policy guarantee program; make adjustments to the composition of the board of commissioners; and carrying out an employee recruitment program consisting of accepting new graduates and recruiting employees who have a minimum of 5 (five) years of work experience. Suggestions that can be given in this research are that the participation of experts in the insurance sector can be increased internally at the Deposit Insurance Agency through open recruitment so that the implementation of the policy guarantee program is handled by individuals who have good knowledge in the insurance sector. Another suggestion is that the preparations carried out by the Deposit Insurance Agency be properly supervised by the Financial Services Authority as an institution that has functions, duties and supervisory authority over financial institutions including insurance."

"Kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi semakin meningkat sehingga menyebabkan permohonan terhadap pengajuan polis asuransi juga meningkat. Oleh karena itu perusahaan asuransi dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera sebagai salah satu perusahaan asuransi yang memiliki banyak peserta asuransi sehingga semakin banyak permintaan penerbitan polis khususnya pada asuransi kesehatan kumpulan. Namun dari banyaknya permintaan penerbitan polis yang ada, masih ditemukan proses penerbitan yang tidak tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerbitan polis asuransi kesehatan kumpulan di PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tahun 2012. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif, metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara mendalam (indepth interview) terhadap Seksi Analisa Bisnis & Underwriting divisi bisnis kumpulan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera serta dilengkapi beberapa data sekunder untuk mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor internal (SDM, SOP, Peralatan/Mesin) dan faktor eksternal (Kelengkapan Data & Dokumen) sangat berpengaruh pada ketepatan dan keterlambatan penerbitan polis asuransi kesehatan kumpulan di PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tahun 2012. Hasil penelitian menyarankan perlu ditingkatkan kualitas SDM, kinerja dan sistem informasi yang ada.

---

Public awareness has increased insurance causing a plea for filing insurance also increased. Therefore, insurance companies are required to provide professional services. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera as one of the insurance companies that have many participants so that more and more demand for insurance policies issued specifically on health insurance bundles. But from the number of requests the issuance of an existing policy, still found the process of publishing an ill-timed. This study aims to describe a collection of health insurance policies issued at the PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera in 2012.

This study uses a qualitative study, data collection method used is by way of in-depth interviews to Section Analysis Business & Underwriting business division set PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera and include some secondary data to support the research.

The results show that internal factors (HR, SOP, Equipment / Machinery) and external factors (Completeness of Data & Document) is very influential in accuracy and delay the issuance of a health insurance policy set in PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera in 2012. The results suggest the need to improve the quality of human resources, performance and system information."

"Tugas akhir ini membahas tentang rancangan program asuransi beasiswa. Perhitungan yang akan dilakukan meliputi premi bersih, premi kotor, yang didasarkan pada usia masuk program dari anak yang akan diberi beasiswa, dan cadangan premi dengan metode prospektif. Disamping itu akan dibicarakan tentang 2 bentuk pelayanan bagi pemegang polis, yaitu berupa perubahan polis (jika pemegang polis akan mengubah polisnya), dan nilai penyerahan polis (jika pemegang polis menyerahkan kembali polisnya kepada perusahaan sebelum habis kontrak)."

"PSAK 74 diadopsi dari IFRS 17 Kontrak Asuransi yang akan diberlakukan secara internasional pada tahun 2023, sedangkan Indonesia baru akan berlaku di tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan IFRS 17 (PSAK 74) sebagai bagian dari regional office. Penelitian dilakukan di PT XYZ sebagai salah satu perusahaan asuransi umum asing, yang memiliki regional office di Singapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif, di mana data didapatkan dari wawancara, dokumen dan observasi. Proyek IFRS 17 (PSAK 74) ini dikoordinasikan oleh regional office bersama dengan business unit lain dan proyek sudah dimulai semenjak tahun 2018. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan PT XYZ dalam implementasi tidak terlepas dari kesiapan regional office. Terkait dengan project governance, PT XYZ dimonitor oleh regional dan dibantu oleh konsultan. Selain itu, karena adanya intervensi regional office, PT XYZ sudah menyelesaikan gap analysis, data assessment, system testing dan sedang dalam proses pembuatan laporan untuk keperluan group reporting. Berkaitan dengan informasi dan teknologi, PT XYZ memutuskan untuk menggunakan sistem yang sudah ada karena ternyata sistem tersebut sudah dapat mengakomodasi semua data yang diperlukan pada IFRS 17, dengan menambahkan beberapa tagging. Mereka mempersiapkan dua bagian yang diperlukan untuk menghasillkan laporan IFRS 4 untuk keperluan laporan secara lokal, dan IFRS 17 untuk keperluan group reporting. 

---

PSAK 74 was adopted from IFRS 17 Insurance Contract which will be effective internationally by 2023, while insurance entities in Indonesia delayed their implementation by 2025. This study aims to evaluate readiness of IFRS 17 (PSAK 74) itself as a part of regional office. The research was conducted in PT XYZ as one of joint venture general insurance company, where its regional office is located in Singapore. The study was done by using case study approach and qualitative method, and data was collected by semi-structured interview, documents and direct observation. The IFRS 17 project (or PSAK 74) in PT XYZ was coordinated by regional office together with other business units and started the project around 2018. The study was shown that readiness implementation on PT XYZ was not inseparable from the readiness by the regional office. In the project governance, Indonesia was monitored by regional office and was helped the consultant hired by regional. In addition, because Indonesia got helped by regional intervention, PT XYZ was done doing the gap analysis, data assessment, system testing and now in the process to generate report for group reporting. In terms of information and technology, PT XYZ decided to use existing system since after doing some data mapping, their existing system can accommodate all the data required in IFRS 17 with some additional tagging on it. They already prepared two sections which can generate report based on IFRS 4 for local reporting and IFRS 17 for group reporting. "

"Penerbitan polis asuransi elektronik merupakan salah satu dampak yang dirasakan dari adanya perkembangan teknologi dalam industri asuransi. Dalam hal ini, penerbitan polis asuransi elektronik dapat menimbulkan permasalahan karena polis asuransi diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik dan bukan secara fisik/cetak. Hal tersebut membuat Tertanggung mengalami kendala berupa kesulitan dalam melakukan pengaksesan polis asuransi elektronik yang dimilikinya, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman yang didapatkan oleh Tertanggung tentang informasi pertanggungan yang terdapat dalam polis asuransi elektronik. Permasalahan yang demikian ini dapat ditemukan dalam pertanggungan asuransi unit link yang melibatkan Agen Asuransi, Perusahaan Asuransi dan Tertanggung dalam Putusan Nomor 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Secara garis besar, Tertanggung mempersoalkan tindakan-tindakan Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi yang dinilai merugikan dan tidak bertanggung jawab setelah dilakukannya penerbitan polis asuransi elektronik dalam pertanggungan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan putusan pengadilan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya dalam penerbitan polis asuransi elektronik Tertanggung, sehingga Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah melaksanakan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya dan tidak dapat dijatuhi hukuman, baik dari aspek pertanggungjawaban pidana dan aspek pertanggungjawaban perdata.

---

Issuance of electronic insurance policy is one of the impacts felt from technological developments in the insurance industry which can cause problems because insurance policy is issued in digital/electronic form. This made the Insured experience problems in the form of difficulties in accessing electronic insurance policy, as the result in a lack of understanding by the Insured regarding the coverage information contained in the electronic insurance policy. Such problems can be found in unit link insurance coverage involving Insurance Agents, Insurance Company, and the Insured in Decision Number 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Broadly speaking, the Insured questioned the actions of the Insurance Agent and the Insurance Company which were considered detrimental and irresponsible after the issuance of the electronic insurance policy in the coverage. The research method used in this writing is to use a normative juridical approach by examining legal literature, statutory regulations, and legal principles that apply to court decision. The result of this study is the Insurance Agent and the Insurance Company have both carried out their rights and obligations in issuing the Insured's electronic insurance policy, so that they have carried out their responsibilities properly and cannot be sentenced, both from the aspect of criminal and civil liability."

"Risk Based Capital (RBC) merupakan ukuran tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Seiring dengan diberlakukannya standar akutansi kontrak asuransi yang baru, IFRS 17, pada tahun 2025, perusahaan asuransi diharapkan untuk menyesuaikan prosedur pelaporan mereka. Penerapan IFRS 17 akan mempengaruhi pencatatan dan pelaporan kontrak asurans, yang secara tidak langsung dapat berdampak pada perhitungan RBC. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan standar baru ini pada perubahan liabilitas kontrak asuransi pada perusahaan asuransi jiwa dan bagaimana dampaknya pada rasio solvabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada suatu perusahaan asuransi jiwa besar di Indonesia. Objek penelitian meliputi produk tradisional, asuransi kesehatan dan unit link. Hasil studi kasus kemudian divalidasi dengan wawancara pada kepala aktuaria atau akuntansi lima perusahaan asuransi jiwa lainnya. Temuan kami menunjukkan liabilitas kontrak asuransi tradisional lebih besar, sebaliknya liabilitas dari produk unit link lebih kecil dari sebelumnya, namum pada asuransi kesehatan jangka pendek tidak signifikan berubah sehingga dapat diabaikan. Perubahan pada liabilitas kontrak asuransi lebih besar dibandingkan sebelumnya, sedangkan pada liabilitas kontrak asuransi unit link lebih kecil. Perubahan liabilitas kontrak asuransi ini akan berdampak pada pencapaian RBC walaupun standar ini tidak mengubah risiko bisnis perusahaan asuransi. Kami merekomendasikan regulator untuk menyesuaiankan perhitungan RBC. Tujuan penyesuaian untuk memastikan laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan adil mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan persyaratan solvabilitas secara akurat mencerminkan risiko dan posisi keuangan perusahaan asuransi.

---

Risk Based Capital (RBC) is a measure of the health of an insurance company. As the new insurance contract accounting standard, IFRS 17, comes into effect in 2025, insurance companies are expected to adjust their reporting procedures. The implementation of IFRS 17 will affect the recording and reporting of insurance contracts, which may indirectly impact the calculation of RBC. This article aims to evaluate the impact of the implementation of this new standard on changes in insurance contract liabilities in life insurance companies and how it impacts the solvency ratio. The research method used is a case study of a large life insurance company in Indonesia. The research object includes traditional products, health insurance and unit link. The results of the case study were then validated by interviewing the heads of actuarial or accounting of five other life insurance companies. Our findings show that the liabilities of traditional insurance contracts are larger, while the liabilities of unit-linked products are smaller than before, but the short-term health insurance has not significantly changed so it can be ignored. The changes in insurance contract liabilities are larger than before, while those in unit-linked insurance contract liabilities are smaller. These changes in insurance contract liabilities will have an impact on the achievement of RBC even though this standard does not change the business risk of insurance companies. We recommend the regulator to adjust the RBC calculation. The purpose of the adjustment is to ensure that the financial statements provide a true and fair picture of the financial health of insurance companies and solvency requirements accurately reflect the risks and financial position of insurance companies."

"Salah satu komponen kritis dalam PSAK 74 yaitu Margin Jasa Kontraktual / Contractual Service Margin (CSM). Kompleksitas dalam pengimplementasian konsep CSM menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi sehingga analisis kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 perlu dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 pada perusahaan asuransi kerugian PT X yang merupakan salah satu perusahaan asuransi dan penjaminan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan PT X dalam pengakuan dan pengukuran CSM sesuai dengan PSAK 74 serta menganalisis apa saja isu signifikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kasus dengan teknik tringulasi serta instrumen penelitian berupa wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X telah membuat roadmap dalam proses persiapan implementasi PSAK 74 yang terdiri atas lima fase. Selain itu, kesiapan dalam pengakuan dan pengukuran CSM yang terdiri atas kesiapan data dan sistem TI, kesiapan sumber daya manusia serta kesiapan prosedur dan simulasi dalam pengakuan dan pengukuran CSM telah dilakukan oleh PT X namun secara umum belum maksimal. Adapun terdapat enam isu signifikan yang harus diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X yaitu profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan, sumber daya manusia (akuntan, aktuaris, dan tenaga IT support), kompleksitas data saat dan setelah masa transisi, CSM Engine, pajak penghasilan pada masa transisi, dan penentuan tingkat diskonto.

---

One of the critical components in PSAK 74 is the Contractual Service Margin (CSM). The complexity in implementing the CSM concept is a challenge for insurance companies so that an analysis of the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 needs to be carried out to further analyze the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 in the loss insurance company PT X which is one of the insurance and guarantee companies in Indonesia. This study aims to evaluate the readiness of PT X in the recognition and measurement of CSM in accordance with PSAK 74 and analyze what are the significant issues in the recognition and measurement of CSM at PT X. This research was conducted with a qualitative method through a case study with tringulation techniques and research instruments in the form of semi-structured interviews and documentation. The results showed that PT X has created a roadmap in preparation process to implement PSAK 74 which consist of five phases. In addition, readiness in the recognition and measurement of CSM consisting of data and IT system readiness, human resource readiness, and procedure and simulation readiness in the recognition and measurement of CSM has been carried out by PT X but in general has not been maximized. There are six significant issues that must be considered in the recognition and measurement of CSM at PT X, namely profitability and sustainability of the company, human resources (accountants, actuaries, and IT support), data complexity during and after the transition period, CSM Engine, income tax during the transition period, and determination of the discount rate."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang Indonesia belum memiliki lembaga penjamin polis dan pentingnya lembaga tersebut dengan melihat bagaimana lembaga penjamin polis di Malaysia dan Amerika Serikat yang kemudian menjadi rekomendasi bagi pembentuk undang-undang di Indonesia mengenai pengaturan, efektifitas, dan mekanisme lembaga penjamin polis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dengan meneliti asas-asas hukum dari hukum positif melalui perbandingan hukum di Malaysia dan Amerika Serikat. Data yang diperoleh dipaparkan dan digambarkan secara jelas, serta dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pembentukan lembaga penjamin polis di Indonesia adalah penting karena pembentukan lembaga tersebut sudah diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2014 di mana lembaga tersebut akan melindungi dan memastikan bahwa para pemegang polis tetap memperoleh haknya ketika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar. Lembaga ini juga akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. 2) Malaysia memiliki lembaga penjamin polis yang disebut dengan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Cakupan asuransi yang dilindungi yaitu family takaful, general takaful, life insurance, general insurance. Perlindungan tersebut dapat diperoleh secara otomatis. Lembaga penjamin polis di Amerika Serikat adalah National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations (NOLHGA). NOLHGA menjamin asuransi jiwa dan kesehatan. Berbeda dengan PIDM, NOLHGA memberikan perlindungan apabila mendapat perintah dari pengadilan.

---

This study aims to analyze the background of Indonesia not having a policy guarantee institution and the importance of this institution by looking at the policy guarantee institutions in Malaysia and the United States, which will then become recommendations for legislators in Indonesia regarding regulation, effectiveness, and mechanisms for a policy guarantee institution.This study uses a normative juridical research method with a comparative approach by examining the legal principles of positive law through comparative law in Malaysia and the United States. The data obtained is clearly presented and described, and analyzed using qualitative methods. The research results and conclusions obtained from this research are as follows: 1) The establishment of a policy guarantee institution in Indonesia is important because the establishment of this institution has been mandated in Law no. 40 of 2014 which the institution will protect and ensure that policyholders still get their rights when the insurance company fails to pay. This institution will also increase the public's sense of trust in insurance. 2) Malaysia has a policy guarantee institution called the Malaysian Deposit Insurance Corporation (PIDM). The insurances that are protected are family takaful, general takaful, life insurance, general insurance. Such protection can be obtained automatically. The policy guarantee institution in the United States is the National Organization of Life and Health Insurance Guarantee Associations (NOLHGA). NOLHGA guarantees life and health insurance. Unlike PIDM, NOLHGA provides protection if a court order is received."

"Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan PSAK 74 : Kontrak Asuransi yang merupakan adopsi dari IFRS 17: Insurance Contract, yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kesiapan Perusahaan Asuransi Kerugian X dan Perusahaan Asuransi Jiwa Y dalam penerapannya, meliputi pelaporan keuangan sampai dengan kesesuaian peraturan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan pelaku industri asuransi melakukan persiapan pelaksanaan Parallel Run Implementasi PSAK 74 : Kontrak Asuransi yang merupakan salah satu target output Triwulan I Tahun 2024. Metodologi penelitian  ini kualitatif, dimana datanya diperoleh dari data primer (wawancara, dokumen dan materi sharing Perusahaan Asosiasi Asuransi) dan sekunder (website Perusahaan X dan Y). Dari hasil penelitian, penerapan membutuhkan sumber daya manusia dan sistem yang baik serta dana yang memadai. Selain itu Direksi berperan sangat penting dalam prosesnya, sebagai pertanggungjawaban ke pemegang saham. Simulasi dampak dari penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi masih terus dievaluasi oleh manajemen melalui aktuaris Perusahaan.

---

The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued PSAK 74: Insurance Contract which is an adoption of IFRS 17: Insurance Contract, which will be applied starting January 1, 2025. This study aims to determine and analyze the readiness of Loss Insurance Company X and Life Insurance Company Y in its application, covering financial reporting to regulatory compliance in Indonesia. The Financial Services Authority requires insurance industry players to prepare for the implementation of the Parallel Run Implementation of PSAK 74: Insurance Contracts, which is one of the output targets for the first quarter of 2024. This research methodology is qualitative, where the data is obtained from primary data (interviews, documents and sharing materials of Insurance Association Companies) and secondary (Company X and Y websites). From the results of the research, the application requires good human resources and systems as well as adequate funds. From the results of the research, the application requires good human resources and systems as well as adequate funds. In addition, the Board of Directors plays a very important role in the process, as an accountability to shareholders. Simulation of the impact of the implementation of PSAK 74: Insurance Contracts are still being evaluated by management through the Company's actuaries."