Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dianggap tidak lagi relevan dan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ini juga merupakan dasar diubahnya OSS menjadi Online Single Submission Risk Based Approach atau yang biasa kita kenal dengan OSS Berbasis Risiko. Hadirnya layanan ini menjadi salah satu cara yang digunakan untuk semakin mempermudah pengajuan perizinan untuk berusaha di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dengan menyeragamkan mekanisme serta proses pengurusan perizinan di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran OSS-RBA merupakan langkah penting pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan reformasi pelayanan dengan semangat demi memberikan kemudahan dan kepastian hukum untuk pelaku usaha di Indonesia. Namun dibalik semangat tersebut, ternyata keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tidak selamanya memberikan manfaat bagi semua pihak. Terdapat kekosongan hukum akibat pengaturan mengenai kewajiban Persekutuan Komanditer mencatatkan pendirian ke Kementerian Hukum dan HAM, yang sebelumnya diatur dalam, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, tidak diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Ketiadaan pengaturan ini menjadikan hilangnya dasar hukum penentu kedudukan hukum pendirian CV di Indonesia yang dikhawatirkan dapat berimplikasi pada ketidakpastian legalitas badan usaha Persekutuan Komanditer yang didirikan setelah diundangkannya peraturan pemerintah tersebut. Hal ini tidaksejalan dengan semangat Pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana legalitas badan usaha Persekutuan Komanditer dalam melakukan kegiatan usaha dan kedudukan hukum Persekutuan Komanditer, secara spesifik yang didirikan setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam menjalankan usahanya.

---

With the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Government Regulation Number 24 of 2018 is deemed no longer relevant and revoked by Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Approach. Government Regulation Number 5 of 2021 is also the basis for changing OSS to Online Single Submission Risk Based Approach or what we usually know as Risk-Based OSS. The presence of this service is one of the ways used to make it easier to apply for permits for doing business in Indonesia, both at the central and regional levels, by uniforming the mechanism and process for obtaining permits in all regions of Indonesia. The presence of the OSS-RBA is an important step in the use of information technology in the implementation of service reform in the spirit of providing convenience and legal certainty for business actors in Indonesia. But behind this spirit, it turns out that the existence of Government Regulation Number 5 of 2021 does not always provide benefits for all parties. There is a legal vacuum due to the regulation regarding the obligation of Limited Partnerships to register their establishment with the Ministry of Law and Human Rights, which was previously regulated in Government Regulation Number 24 of 2018, but is not regulated in Government Regulation Number 5 of 2021. This absence of regulation results in the loss of the legal basis for determining legal standing the establishment of Limited Partnership in Indonesia which is feared to have implications for the uncertainty of the legality of the Limited Partnership business entity that was established after the promulgation of the government regulation. This is not in line with the spirit of the Government in improving the investment climate and ease of doing business in Indonesia. By using normative juridical research methods, this thesis will analyze how the legality of limited partnership business entities is in carrying out business activities and the legal status of limited partnerships, specifically those established after the issuance of Government Regulation Number 5 of 2021 in carrying out their business."

"Skripsi ini membahas mengenai hukum acara pada persaingan usaha, alat bukti yang digunakan pada hukum acara persaingan usaha, pengertian tentang indirect evidence serta penggunaan indirect evidence untuk memutus perkara persaingan usaha. Termasuk upaya hukum yang dapat ditempuh pelaku usaha. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penjabaran eksplanatoris. Penelitian ini dapat dijadikan landasan pemikiran untuk mengetahui mengenai sistem pembuktian pada hukum acara persaingan usaha, untuk mengetahui hubungan antara indirect evidence dengan alat bukti petunjuk, serta untuk mengetahui penggunaan indirect evidence di dalam prakteknya. Penelitian ini didasarkan pada Undang-undang No. 5 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menemukan bahwa untuk memutus perkara persaingan usaha, Majelis Komisi hanya menggunakan indirect evidence. Penelitian ini menyarankan bahwa indirect evidence harus digunakan bersama dengan satu alat bukti lain, serta agar diberikan definisi mengenai indirect evidence yang bisa dilakukan melalui Peraturan Komisi sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.

---

This minithesis describes the business competition procedural law, evidence that can be use on business competition procedural law, the use of indirect evidence to bring in verdict business competition case, and also the relation of indirect evidence as a clue. This minithesis is qualitative research with explanatory explanation. This minithesis can be used as justification to know about authentication system on business competition procedural law. This research is based on the Act No. 5 of 1999 on Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and related legislations. The results found that to resolve business competition case, the Commission only use indirect evidence. This research suggests that indirect evidence have to use together with other evidences, and also the definitions of indirect evidence have to be made which can be done by Commission Rule in order to avoid multiple interpretations."

"Indonesia merupakan negara yang mengikuti perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia termasuk memanfaatkan teknologi dalam bidang perdagangan. Perkembangan teknologi membantu kemajuan bidang perdagangan di Indonesia. Perdagangan di Indonesia berjalan dengan sangat cepat dengan adanya perkembangan teknologi. Kemajuan Perdagangan dengan bantuan teknologi memunculkan sistem bisnis baru yang disebut sistem dropship. Sistem dropship ini merupakan sistem baru dalam bidang perdagangan. Sistem dropship melibatkan tiga pihak, yaitu reseller dropship, dropshipper, dan user sebagai konsumen. Sistem dropship ini terdiri dari dua perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Kepastian hukum mengenai transaksi elektronik di Indonesia yaitu Undang-undang No 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012. Pentingnya kepastian hukum yang harus diakomodir oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk menjamin iklim perdagangan melalui media elektronik yang baik di Indonesia.

---

Indonesia is a country which follows the technology growth. It is commonly used by Indonesian society including the usage of technology in trading area. This technology growth also helps the progression of trading area in Indonesia. Trade in Indonesia is growing fast by the growth of technology. The progression in trading area is giving a new system of trading which called by Dropship. Dropship is a new system in this trading area. It involves three parties who are the reseller of the dropship, dropshipper and the user of dropship as a consumer. It includes two kinds of contracts which held by electronic transaction. The electronic transaction in Indonesia is ruled by Law of 2008 Number 11 and Government Regulation of 2012 Number 82. Those regulations is important for giving such a guarantee of a good trading by any electronic media in Indonesia. "