Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persoalan dalam pewarisan yang masih menimbulkan pro dan kontra adalah mengenai Surat Penyerahan Mutlak (surat di bawah tangan bukan surat otentik) yang berisi penyerahan harta bersama dari istri Pewaris yang dibuat kepada salah satu ahli waris tanpa melibatkan seluruh ahli waris, masalah daluarsa suatu gugatan terhadap suatu sertipikat yang cacat hukum, dan masalah kedudukan pemegang hak tanggungan dibandingkan dengan ahli waris. Dilatarbelakangi persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis  kesahan Surat Keterangan Hak Waris yang didasarkan oleh surat penyerahan mutlak yang dibuat oleh salah seorang ahli waris kepada salah satu ahli waris tanpa  melibatkan seluruh ahli waris; serta mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan No 266 PK/Pdt/2022 yang mendahulukan kepentingan pemegang hak tanggungan dibanding ahli waris. Metode penelitian kualitatif dengan tipe doktriner. Kasus yang dibahas adalah Putusan Nomor 266 PK/PDT/2022. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan diperkuat data primer berupa teknik wawancara. Pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, gugatan para Penggugat/ahli waris tersebut dikabulkan oleh hakim; namun pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, hakim tidak mengabulkan gugatan ahli waris serta mencabut Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan pertimbangan bahwa sertipikat hak milik yang berstatus sebagai jaminan yang sedang dibebani Hak Tanggungan tersebut telah melewati waktu 5 (lima) tahun .  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat tidak didahului dengan Akta Pernyataan Waris (APW), Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), dengan dokumen palsu, dan tidak melibatkan semua ahli waris, dinyatakan tidak sah. Kemudian terkait pertimbangan hakim yang memprioritaskan pemegang hak tanggungan dibandingkan ahli waris yang memiliki hak mutlak (legitieme portie), hasil penelitian ini menunjukkan hak mutlak dapat diprioritaskan mengingat pertimbangan daluarsa dalam PP No 24 1997 yang telah diperbaiki dan dicabut dengan PP No 18 Tahun 2021 yang tetap memberlakukan daluarsa tetapi dengan itikad baik.

---

Issues in inheritance that still raise pros and cons are regarding the Absolute Surrender Letter (a private letter not an authentic letter) which contains the delivery of joint assets from the Heir's wife made to one of the heirs without involving all heirs, the issue of the expiration of a lawsuit against a certificates that are legally flawed, and problems with the position of the holder of the mortgage rights compared to the heirs. Against this background, this study aims to examine and analyze the validity of a certificate of inheritance rights based on a letter of absolute surrender made by one of the heirs to one of the heirs without involving all the heirs; as well as reviewing and analyzing the judge's considerations in Decision Number 266 PK/Pdt/2022 which prioritizes the interests of the mortgage holder over the heirs. Qualitative research methods with a doctrinal type. The case discussed is Decision Number 266 PK/PDT/2022. Data collection techniques use secondary data with primary data reinforced in the form of interview techniques. At the District Court and High Court levels, the lawsuit of the Plaintiffs/heirs was granted by the judge; however, at the cassation and review levels, the judge did not grant the heirs' claim and revoked the High Court Decision on the basis that the title certificate with the status of collateral being burdened with the Mortgage had passed 5 (five) years. The results showed that a certificate of inheritance rights which was made without being preceded by a deed of inheritance (APW), a deed of sharing rights together (APHB), with fake documents, and did not involve all heirs, was declared invalid. Then regarding the judge's considerations that prioritize mortgage holders over heirs who have absolute rights (legitieme portie), the results of this study show absolute rights can be prioritized considering the expired considerations in PP No. 24 1997 which has been corrected and revoked with PP No. 18 of 2021 which remains enforce expiration but in good faith."

"Kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengangkatan anak di Indonesia berdampak pada pencatatan dokumen atas anak yang diangkat tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ketidaksesuaian dokumen yang dimiliki akan berakibat kesulitan dalam pengurusan  beberapa hal salah satunya bidang kewarisan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kedudukan hukum anak yang telah diangkat oleh orang lain sebagai ahli waris dari saudara kandungnya menurut hukum Islam serta pemenuhan dokumen untuk pembuatan surat keterangan waris. Penelitian ini juga membahas bagaimana keberlakuan dua surat keterangan waris yang disaksikan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengunakan data primer dan data sekunder dengan hasil penelitian berbentuk preskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum anak yang telah diangkat dalam hukum adat Jawa dan hukum Islam tetap berkedudukan sebagai ahli waris dari keluarga sedarahnya dalam hal ini adalah sebagai ahli waris dari saudara kandungnya. Dalam hal pemenuhan dokumen surat keterangan waris harus terlebih dahulu meminta pengesahan dari Pengadilan Agama atas pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara hukum adat sehingga dokumen identitas diri yang tidak sesuai dengan seharusnya dapat dimintakan perbaikannya. Keberlakuan surat keterangan waris yang disaksikan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat dapat menjadi alat bukti yang kuat harus dilakukan sesuai dengan aturannya dan terpenuhi baik dari sisi formil maupun materiilnya. Surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat tunduk pada hukum administrasi negara dan hukum perdata

---

.The lack of knowledge about legal procedure of child adoption in Indonesia resulted in document discrepancies of the adopted child. The document discrepancies will complicate the process of many things, one of them is the matter of inheritance. This research discusses the legal position of an adopted child as the heir of their blood relative according to Islamic law and the document fulfillment for the legal heir certificate. This research also discusses the validity of two legal heir certificates witnessed and acknowledged by Lurah/Kepala Desa (village chief) and Camat (subdistrict head). The scope of this research is limited only to the raised case.  This is an empirical and juridical research that uses both primary and secondary with the result presented in a form of analytical perspective. The result of the research shows that the children adopted by Javanese customary law and Islamic law are legally rightful heirs to their blood relatives, in this case their siblings. Meanwhile, regarding document fulfillment for the legal heir certificate, the adoption done by customary law should be legalized by proposing to either District Court or Religion Court to resolve the discrepancies in the identity documents. The legal heir certificate witnessed and acknowledged by Lurah/Kepala Desa and Camat can be a strong valid evidence as long as it’s made in accordance with the regulation and fulfills its formal and material aspects. The legal heir certificates issued by Lurah/Kepala Desa and Camat are subject to the state administrative law and the civil law."

"Penelitian ini membahas tentang Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) keabsahan surat keterangan ahli waris yang diregister oleh kepala desa/lurah dan camat berdasarkan inisiatif notaris/PPAT; (2) Kedudukan akta pembagian hak bersama yang dipalsukan serta tanggung jawab dari Notaris/PPAT. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Analisa kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 688 K/PID/2017 dan adapun prosedur pembuatan surat keterangan ahli waris yang palsu atau dipasukan sebagai dasar pembuatan akta pembagian hak bersama oleh Notari/PPAT menjadikan perbuatan tersebut cacat hukum. Sanksi yang dikenakan pada notaris tersebut bisa berupa sanksi perdata dan sanksi pidana. Dalam hal profesionalisme Notaris harus ditingkatkan dan pengawasan harus lebih aktif lagi.

---

This study had a discussion of the validity of the division of the rights certificates together on the basis letter from an heir whose diregister by the village / heads of district and a false or falsified.A problem in this research is how the validity of the division of the rights certificates joint made based on a letter of the heirs of a forged and responsibilities of a notary / ppat.The research is a research that is shaped juridical descriptive. analysis which is a normative Case analysis was conducted on supreme court decision the republic of indonesia no: 688 k / pid / 2017 and as for the procedure of making a letter of the heirs of a false or dipasukan as a basis making the deed the division of the right jointly by notari / ppat made the deed. broken any lawsSanctions imposed on the notary can be civil and criminal sanctions. sanctionsIn terms of professionalism notary must be improved and oversight should be more active again."

"Tesis ini membahas tentang istri warga negara asing sebagai ahli waris satu-satunya dari Pewaris warga negara Indonesia dimana perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Keabsahan perkawinan telah disahkan melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1276 K/Pdt/2007, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pewaris memiliki sebidang tanah dan bangunan yang diperoleh dari hibah yang dikuasai adik kandung Pewaris. Pokok permasalahan tesis ini adalah kedudukan surat keterangan hak mewaris dalam hukum positif Indonesia dan hak mewaris istri warga negara asing yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian dimana bentuk penelitiannya adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum, didasari atas sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pengolahan, analisa dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif. Dilihat dari tujuannya penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Berdasarkan penerapannya dan ilmu serta metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian mono disipliner. Bentuk hasil penelitian adalah penelitian preskriptif analistis. Kedudukan surat keterangan hak mewaris sangat penting karena fungsi surat keterangan hak mewaris untuk menyatakan bahwa seseorang mempunyai hak atau tidak untuk mewaris. Surat keterangan hak mewaris tidak mempunyai dampak sepanjang perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Hak mewaris istri warga negara asing yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia tidak berhak untuk mewaris, namun dalam kasus yang dianalisis telah melahirkan putusan pengadilan bahwa perkawinannya adalah sah, dengan demikian perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia dan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia sehingga istri warga negara asing berhak mewaris.

---

This thesis was discusses the wife of a foreign nationals as the sole heir of the Heir Indonesian citizens where the marriage is not registered in the Civil Registry Office in Indonesia. The validity of the marriage was legalized in the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1276 K / Pdt / 2007, which has had permanent legal force. Heir have a piece of land and buildings acquired from grants overpowered by the little sister of the testator. The issue of this thesis is status the certificate of the right to inherit in Indonesian positive law and the right of wife foreign nationals to inherit whose marriage is not registered in the Civil Registry Office in Indonesia. This research was conducted by the research method in which the research is normative, descriptive, that is library research on secondary data in the field of law, based on systematic regulations in Indonesia. In the processing, analysis and construction of the data was done qualitatively. Judging from the goal of this research is prescriptive. Based on the application and use of science and research methods are mono disciplinary research. Forms of study are prescriptive analytical research. Right to inherit wives foreign national whose marriage was not registered in the Civil Registry Office in Indonesia are not entitled to inherit, but in the cases analyzed have spawned a court decision that the marriage was valid, so marriage can be registered in the Civil Registry Office in Indonesia and lawful prevailing in Indonesia so that the wife of a foreign citizen entitled to inherit."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) sebagai surat wasiat di bawah tangan menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) menurut hukum waris Islam. SKW adalah surat yang dijadikan dasar adanya peralihan hak bagi ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas suatu warisan yang ditinggalkan pewaris. Salah satu dasar dari pembuatan SKW adalah wasiat, yang mana wasiat menurut KHI dapat dibuat di hadapan dua orang saksi atau Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai SKB sebagai surat wasiat yang diajukan oleh salah seorang ahli waris untuk membuat SKW tanpa melalui persetujuan dari saudara-saudaranya yang juga berhak atas warisan tersebut, yang mana hal tersebut terjadi karena SKB tidak dibuat di hadapan Notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian berbentuk deskriptif analitis. Hasil analisa dalam penelitian ini adalah: (1) SKB yang dibuat bukan merupakan sebuah wasiat, dikarenakan objek yang ada dalam SKB bukan merupakan harta waris dan juga tidak terpenuhinya syarat formil sebuah wasiat, sehingga pembuatan SKW tidak bergantung dengan SKB yang ada. (2) Aturan mengenai penggolongan penduduk untuk dasar pembuatan SKW saat ini sudah tidak valid karena bersifat diskriminatif, dan sudah seharusnya SKW dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti Notaris.

---

This research discusses the position of the Collective Agreement (SKB) as a non-notarial will as the basis for making a Certificate of Inheritance (SKW) according to Islamic inheritance law. SKW is a letter which is used as the basis for the transfer of rights for beneficiaries to take legal actions on an inheritance left by the deceased. One of the bases for making SKW is a will, whichaccording to KHIshall be made in the presence of two witnesses or a notary. The problem in this research is the submission of SKB as a will by one of the beneficiaries to make an SKW without the consent of his siblings who were also entitled to the inheritance, which happened because the SKB was not made in front of a notary. To answer this problem, a normative juridical research method is used. The data analysis was carried out qualitatively, resulting in a descriptive analytical research. The results of the analysis in this study are: (1) the SKB does not qualify as a will, because the object in the SKB is not an inheritance nor does the formal requirement of a will fulfilled, therefore the SKW is not dependent on the existing SKB. (2) The current regulation regarding population classification as the basis for making SKW is no longer valid as it is discriminatory, and SKW should be made by an authorized institution such as a Notary."

"Penulisan Hukum Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan surat tandah bukti hak ahli waris warga negara asing sebagai alas hukum bagi kedudukannya sebagai ahli waris dan klaim terhadap harta peninggalan pewaris berkewarganegaraan indonesia, bagaimanakah pengaturan mengenai hukum kewarisan perdata, dan Penulisan Hukum Skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal/normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang ndash; undangan yang terkait dengan masalah surat tanda bukti hak ahli waris dan pewarisan pada umumnya. Peraturan perundang ndash; undangan yang dijadikan dasar adalah kitab undang - undang hukum perdata. Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik silogisme interpretasi yang dilakukan dengan kualitatif, berupa teknik yang digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi lalu menjabarkannya secara deskriptif. Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, surat tanda bukti hak ahli waris yang berlaku di Indonesia didasari oleh adanya penggolongan penduduk. Kedua, bahwa keabsahan surat tanda bukti ahli waris yang digunakan oleh warga negara asing sebaiknya dieksaminasi terlebih dahulu jika akan digunakan sebagai suatu apas hukum yang sah dan menyatakan bahwa dirinya merupakan ahli waris yah sah. Dan saran yaitu diperlukan pengaturan yang lebih merinci dan komprehensif, perlu adanya pengawasan mengenai peraturan tersebut.

---

The Writing of Law Thesis is aimed to find out how the validity of the certificate of proof of the right of heirs of foreign nationals as the legal basis for his position as the heirs and claims to the heritage of Indonesian citizenship, how the regulation of civil law inheritance law, and Legal Writing Thesis This includes the type of doctrinal normative legal research using a statutory approach. The data used in the writing of this law is secondary data, both in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.Primary legal materials used in the form of legislation relating to the issue of evidence of heirs and inheritance rights in general. The legislation on which the basis is based is the civil code law. Data collection techniques in the writing of this law is the study of literature or document studies. Data analysis technique used by the writer is the technique of interpretation syllogism done with qualitative, in the form of technique used by drawing conclusion from a problem which is general to concrete problem faced then describe it descriptively.Through the results of the study can be concluded that First, the certificate of heir rights applicable in Indonesia is based on the existence of population classification. Secondly, that the validity of the certificate of heirs used by foreign nationals should be firstly exploited if it will be used as a legal legal matter and declare that he she is a legitimate heir. And the suggestion that more detailed and comprehensive arrangements are required, there should be oversight of the regulation."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan akta keterangan hak mewaris yang di buat oleh notaris dengan hanya sebagian ahli waris saja yang memberikan keterangan di dalam akta pernyataan waris. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boendel waris tidak dapat terbagi. Pada saat pembuatan akta pernyataan hanya di hadiri oleh sebagian ahli waris, sedangkan para ahli waris yang tidak hadir dalam pembuatan akta tidak mengakui dan menuntut bahwa akta pernyataan waris/akta keterangan hak mewaris tersebut adalah tidak sah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan dari prosedur pembuatan akta keterangan hak mewaris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Tionghoa yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang ditetapkan berdasarkan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris yang dinyatakan tidak sah oleh sebagian ahli waris di pengadilan.Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan bentuk penelitian deskriptif analitis. Penulis menggunakan jenis data sekunder untuk melakukan pemecahan dari pokok permasalahan yang timbul. Analisa yang penulis dapatkan bahwa pembuatan akta keterangan hak mewaris tidak diatur dengan jelas di dalam undang-undang, begitu pula mengenai ketentuan bahwa seluruh ahli waris harus hadir dalam pembuatan akta pernyataan/akta keterangan hak mewaris. Akta keterangan hak mewaris merupakan opini hukum dari notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum aktual. Meski tidak ada pengaturan mengenai kehadiran seluruh ahli waris, notaris tidak boleh merugikan hak dan kepentingan ahli waris yang tidak hadir pada pembuatan akta.

---

This thesis study about the status of deed certificate of inheritance right made by notary based on several statements of the heirs. This thesis was made because of the conflict that occurred among the heirs, which cause the inheritance has not been divided. At the time of making of the certificate of the heir only attended by some heirs, while the heirs who were not present in the making of the deed did not acknowledge and demanded that the deed of inheritance statement/certificate of inheritance rights is invalid. The issues raised in this study are about the provisions of the procedures for the certificate of inheritance rights of the Indonesian citizen of European and Chinese descent which is subject to the Civil Code and how is the legal protection of the heirs written in the certificate of inheritance rights made by a notary that is not acknowledged to be valid by other heirs in court.The research methods used in the writing of this thesis are normative juridical research or library research with a form of descriptive analytics methods. Authors use secondary data to perform a breakdown of the subject matter arising out of. The results obtained from this research are the preparation of the certificate of inheritance is not stipulated in the regulations, as well as the provisions on all heirs must be present in the preparation of deed statement/deed of declaration of Rights. The certificate of inheritance rights contains a legal opinion from a notary based on the facts of the law known. Although there are no regulations regard to the presence of the heirs, the notary should not be detrimental to the rights and interests of heirs which not attend the deed making."

"ABSTRAKSurat Keterangan Waris merupakan bukti bahwa ahli waris yang disebutkandalam Surat Keterangan adalah ahli waris yang sah dari Pewaris, tersebutdimaksudkan agar mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari terhadapbenda yang ditinggalkan pihak ahli waris mengajukan ketetapan baik melaluipengadilan agama maupun negeri untuk mendapatkan penetapan dari pengadilanuntuk mendapatkan status ahliwaris. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkanoleh kelurahan merupakan bukan akta di bawah tangan (hanya mengikat parapihak). SKW sebagai alat bukti dalam menentukan ahli waris memiliki kekuatanhukum sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri c,q. Dirjen AgrariaNomor. Dpt/12/63/69 tanggal 20 Desember 1969.

---

ABSTRACTWaris Certificate is proof that the heirs named in the Certificate is the legal heirsof the Heir, it is intended to prevent disputes later on the left side of the body heirsfiled either through the provision of religious and state courts for thedetermination of court to obtain the status of an heir. Heir certificate issued by thevillage is not a deed under hand. SKW as evidence in determining the beneficiaryhas the force of law in accordance with the Circular of the Minister of the Interiorc, q. Director General of Agrarian Number. Dpt/12/63/69 dated December 20,1969."

"Dokumen kependudukan berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, dokumen kependudukan dapat menunjukkan kedudukan hukum seseorang dan menjadi dasar dari pembagian waris setelah dokumen-dokumen tersebut dicocokkan dengan keterangan ahli waris dan dituangkan dalam surat keterangan waris, pembuatan surat keterangan waris berdasarkan dokumen kependudukan seharusnya menjadikan surat keterangan waris sebagai alat bukti yang kuat dalam pembagian waris namun, ditemukannya dua surat keterangan waris yang memiliki keterangan berbeda terhadap suatu harta warisan yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan pembuktian surat keterangan waris khususnya mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan surat keterangan waris dan akibat hukum dari diberlakukan dan dibatalkannya surat keterangan waris terhadap ahli waris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis adalah surat keterangan waris belum dapat sepenuhnya membuktikan hubungan antara pewaris dengan ahli waris sehingga tidak dapat sepenuhnya melindungi ahli waris karena pembuatan surat keterangan waris didasarkan pada keterangan yang diketahui oleh ahli waris sedangkan tidak seluruh ahli waris mengetahui hal yang sama mengenai pewaris. Ketidakmampuan pembuktian keterangan yang disampaikan dalam surat keterangan waris oleh ahli waris mengakibatkan surat keterangan waris tersebut dibatalkan dan ahli waris kehilangan hak mewaris sampai dapat dibuktikan lain. Adapun saran yang dapat diberikan berupa penertiban pencatatan administrasi kependudukan agar pembuatan surat keterangan waris didasarkan pada satu sumber yang pasti dan adanya kerjasama antara notaris sebagai pembuat surat keterangan waris dan dinas kependudukan catatan sipil sebagai penyedia data administrasi kependudukan.

---

Resident documents function as evidence of ownership of constitutional rights owned by citizens, resident documents can show a person’s legal position and become the basis for inheritance distribution after these documents, together with the statement of the heirs, are traced in the Legal Heir Certificate. Legal Heir Certificates that have different information on the same inheritance raise questions about the legal protection that can be given to the heirs whose names are listed therein and the legal consequences of the enactment and cancellation of the Legal Heir Certificates. The research method used in this research is normative juridical with a case study approach. The result of the analysis is that the Legal Heir Certificate has not been able to fully prove the relationship between heirs because the making of the Legal Heir Certificate is based on information known to the heirs while not all heirs know the same thing about the heir. The validity of the Legal Heir Certificate can be recognized if the heirs can prove that the information submitted in the certificate is correct, the inability to prove the information submitted in the certificate may result in the Legal Heir Certificate being canceled and the heirs losing their right to inherit until it can be proven otherwise. Suggestion that can be given is to control the registration of population administration so that the making of a Legal heir Certificate is based on a definite source and cooperation between a notary as a maker of Legal Heir Certificate and the civil registry office as a population administration registrar. "

"Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan yang selalu berkembang dari tahun ke tahun bagi pasangan suami istri yang sulit mempunyai anak. Penyusunan tesis ini disusun dengan metode penelitian normatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan jenis data primer melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Ketertarikan saya untuk mengangkat topik ini karena banyaknya pengangkatan anak yang ilegal dan ketidaktahuan orang tua angkat untuk melakukan adopsi secara legal di Pengadilan Negeri sehingga sebaiknya semua pengangkatan anak dilakukan melalui Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan yang kemudian dibawa ke Kantor Catatan Sipil supaya mendapat bukti otentik berupa catatan pinggir yang dibuat pada Akta Kelahiran agar anak tersebut dapat memperoleh hak mewaris dari orang tua angkatnya dan kedudukannya menjadi anak sah dari perkawinan orang tua angkatnya. Seperti halnya terhadap hak mewaris anak angkat keturunan Tionghoa dalam pembuatan SKW mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 akan mengikuti hukum waris orang tua angkatnya dan mereka menerima hak yang sama dengan anak kandung dalam arti memiliki hak atas bagian mutlak (legitime portie) yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Untuk perlindungan hak waris anak angkat (anak adopsi) maka sebelum membuat Surat Keterangan Waris, Notaris diwajibkan meminta keterangan pengecekan wasiat berdasarkan surat dari instansi yang berwenang saat ini yaitu Direktur Perdata dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

Adoption is an ever-elvolving needs from year to year for married couples who have difficulities in having children. Preparation of the thesis is organized with normative research methods to obtain the results of research is descriptiveanalytical by using primary data types through informant interviews and secondary data from the library study.

My interest in the topic for this because of the many illegal adoptions and ingnorance of the adoptive parents to adopt legally in the District Court so that all adoptions should be done through the District Court to obtain a determination which is then taken to the Civil Registry Office in order to obtain authentic evidence in the form of notes edge that made the birth certificate so that the child can get the right heir of the adoptive parents and the position of a legitimate child marriage adoptive parents.

Just as the right heir adopted children of Chinese descendant in making Certificate of Inheritance refers to the provisions of Articles 12 Paragraph (1) Gazette 1917 No. 129, will follow the law of inheritance, and their adoptive parents receive the same rights biological children in the sense of having the right to absolute section (legitime portie) set forth in Civil Code Article 913. In order to protect the inheritance rights of adopted children before making Certificate of Inheritance, a Notary will be required to do will checkings by requesting information from the competent authority that is currently the Director of Directorate General of Civil Administrative General, Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia."