Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara konsep perlu adanya pembedaan antara subjek hukum anak dengan subjek hukum orang dewasa. Anak harus dianggap berbeda dengan orang dewasa karena anak tidak mengerti tolak ukur moral yang ada dimasyarakat. Anak-anak belum mengerti secara utuh atas kesalahan yang ia perbuatan, sehingga anak dipandang sebagai orang dewasa yang belum cakap, secara moral dan tidak memiliki kesalahan yang sama dengan orang dewasa. Penerapan dasar penghapus pidana pembelaan terpaksa di Indonesia tidak memiliki standar tertentu dalam menentukan apakah seorang subjek hukum yang melakukan perbuatan pembelaan diri tersebut telah dapat dikatakan wajar atau tidak. Untuk menentukan standar perbuatan pembelaan yang wajar perlu terpenuhinya asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Penentuan standar tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pengetahuan dan kemampuan hakim dalam menilai perkara yang terjadi. Hakim dalam menilai pembelaan paksa yang dilakukan oleh anak haruslah menggunakan standar yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan pembelaan terpaksa. Melalui metode penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan putusan pengadilan di Indonesia, penelitian ini berupaya menganalisis penerapan dasar pengahapus pidana pembelaan terpaksa terhadap subjek hukum anak di Indonesia dan diperbandinkan dengan konsep pembelaan paksa di Amerika Serikat. Hasil dari penilitian ini menunujukan bahwa terhadap perkara yang pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh seorang anak dalam kasus di Indonesia. Apabila adanya rentang waktu antara serangan atau ancaman serangan terhadap diri anak tersebut, Majelis Hakim cenderung berpandangan bahwa anak dalam situasi tersebut, seharusnya dapat berfikir untuk melakukan upaya lain seperti menghindar ataupun melarikan diri. Sedangkan pada konsep pembelaan paksa di Amerika Serikat adanya rentang waktu antara serangan atau ancaman serangan terhadap diri anak itu, haruslah dipandang sebagai suatu tekanan psikologi, yang membuat Anak-anak ini terus-menerus mengkhawatirkan diri mereka. Oleh karena standar yang digunakan Amerika Serikat dalam mengukur perbuatan pada anak cukup didasarkan dengan adanya ketakutan dan/atau keyakinan atas serangan atau sncaman serangan yang akan segera terjadi terhadap dirinya.

---

Conceptually, there needs to be a distinction between children and adult legal subjects. Children must be considered different from adults cause they do not fully understand the mistakes they make, so children are seen as adults who are not yet capable, morally and do not have the same mistakes as adults. The application of Exclusion Criminal Punishment self defense in Indonesia does not have a certain standard. To determine the standard of reasonable defense, it is necessary to fulfill the principles of subsidiarity and proportionality. The determination of the standard is left entirely to the knowledge and ability of the judge in assessing the case. Judges in assessing forced defense committed by children must use different standards from adults who commit forced defense. Through the normative juridical research method, with data collection using literature study and court decisions in Indonesia, this research seeks to analyze the application of exclusion criminal punishment self defense against child legal subjects in Indonesia and compared with the concept of forced defense in the United States. The results of this research indicate that in cases of forced defense committed by a child in Indonesia. If there is a time span between attacks or threats of attacks against the child, the judges tend to think that the child in that situation should be able to think of making other efforts such as avoidance or escape. Whereas in the concept of forced defense in the United States, the time between attacks or threats of attacks on the child should be viewed as a psychological pressure, which makes these children constantly worry about themselves. Therefore, the standard used by the United States in measuring the actions of children is based on the fear and/or belief of an imminent attack or threat of attack against them."

"Penelitian ini membahas tentang keterlibatan Save the Children (STC) sebagai INGO di konflik Suriah sejak tahun 2012-2015. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan STC dalam konflik Suriah dalam menjelaskan terkait kemampuan dan bentuk strateginya. Kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian kali ini adalah International Non-Governmental Organization (INGO). Konsep ini menjelaskan definisi STC yang memiliki kemampuan berinterkoneksi dan representasi kepentingan. Temuan penelitian ini melihat bahwa kemampuan Interkoneksi STC bertujuan untuk membangun strategi aliansi program, seperti program Open Aid Partnership (OAP). Kemampuan representasi adalah klaim STC atas strategi framing isu yang mereka lakukan di Suriah. Kemampuan STC ini yang direalisasikan dalam bentuk keterlibatan STC seperti advokasi dan capacity building. Kedua bentuk keterlibatan tersebut yang dijadikan program STC diantaranya Child Protection: Every Child has the Rights to be Safe (CP), International Network for Education in Emergencies (INEE), dan Open Aid Partnership (OAP).

---

This thesis discusses the engagement of Save the Children (STC) in Syrian conflict since 2012-2015. This research asks teh question of how the STC's engagement in Syrian conflict explaining related capabilities and strategies. The conceptual framework used in this research is International Non-Governmental Organization (INGO). This concept explains the definition of STC that has the ability to interconnect and representation. The findings of this study to see that the interconnection ability of STC aims to build a strategic alliance program such Open Aid Partnership (OAP) programe. While representation ability of STC is claming to frame the issues in Syria. This STC capabilities is realized as form of engagement STC such as advocacy and capacity building. Both form of engagement were used as STC programs include Child Protection: Every Child has the Rights to Be Safe (CP), the International Network for Education in Emergencies (INEE), and the Open Aid Partnership (OAP).

"

"Penelitian ini mengkaji mekanisme pertahanan diri tokoh dalam novel Ganjil Genap. Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan psikologi sastra yang menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis bentuk mekanisme yang dilakukan para tokoh, yaitu Gala, Bara, dan Aiman. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tekanan yang dialami oleh para tokoh, bentuk mekanisme pertahanan diri, dan dampak yang dialami para tokoh. Hasil analisis menunjukkan adanya kecemasan yang berkaitan dengan masalah percintaan. Selain itu, bentuk mekanisme pertahanan diri yang digunakan para tokoh adalah sublimasi, apatis, represi, dan reaksi formasi. Tokoh Gala merasakan dampak dari mekanisme pertahanan diri, yaitu penerimaan diri tokoh tersebut sebagai perempuan lajang. Sementara itu, tokoh Bara dan Aiman mendapatkan rasa kehilangan.

---

This research examines the character's self-defense mechanism in the novel Ganjil Genap. The method used in the research is a qualitative method with a literary psychology approach that uses Sigmund Freud's psychoanalysis theory. The approach is used to analyze the form of mechanisms carried out by the characters, namely Gala, Bara, and Aiman. This research aims to explain the pressure experienced by the characters, the form of self-defense mechanisms, and the impact experienced by the characters. The results of the analysis show that there is anxiety related to romance problems. In addition, the forms of self-defense mechanisms used by the characters are sublimation, apathy, repression, and formation reactions. The character Gala feels the impact of the self-defense mechanism, namely the character's self-acceptance as a single woman. Meanwhile, Bara and Aiman get a sense of loss."

"Skripsi ini membahas dan menganalisa keabsahan pengerahan pasukan multi nasional (MNJTF) oleh African Union Peace and Security Council di Nigeria sebagai tanggapan atas serangan bersenjata (armed attack) yang dilakukan oleh Boko Haram. Dengan mengingat pengerahan MNJTF didasarkan pada doktrin right of selfdefense, khususnya collective self-defense, maka akan dilakukan pembahasan tentang sejarah, pengaturan, dan perkembangan daripada doktrin right of self-defense dan collective self-defense. Pembahasan dasar pengaturan yang dimaksud mengacu pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama Pasal 51 piagam tersebut. Status Boko haram sebagai suatu aktor bukan negara (non-state actor) menimbulkan pertanyaan, apakah terhadapnya dapat diterapkan doktrin collective self-defense. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas pula perkembangan dan syaratsyarat penerapan self-defense terhadap non-state actor.

---

This thesis discusses and analyzes the legality of the authorization and deployment of a multi national joint task force (MNJTF) by the African Union Peace and Security Council in Nigeria. The aforementioned deployment was conducted in response to armed attack mounted by Boko Haram. Considering that said deployment was justified under the doctrine of right of self-defense, in particular collective self-defense, it is necessary to discuss the history, regulation, and development of right of self-defense and collective self-defense. The analysis will be based on the Charter of the United Nations, in particular Article 51 of the Charter.Boko Haram?s status as a non-state actor necessitates the discussion about the applicability of collective self-defense as a justification in this case. Thus, this thesis will also include discussion about the conditions upon which self-defense could be applied to armed attacks conducted by non-state actors."

"ABSTRAKProses evaluasi dan penalaran informasi individu seringkali dimotivasi oleh suatu tujuan, terutama untuk mempertahankan gambaran positif mengenai diri dan kelompoknya. Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk mengkaji apakah efek penalaran termotivasi ini dapat ditemukan saat individu mengevaluasi validitas dari suatu temuan ilmiah dengan kesimpulan yang mendukung dibandingkan dengan kesimpulan yang mengancam kelompok Studi 1 , serta upaya untuk mereduksi efek ini dengan melalui afirmasi diri Studi 2 . Hasil dari kedua studi eksperimen menunjukkan bahwa penilaian diobservasi mengikuti pola yang mengindikasikan adanya group-serving bias, yaitu penilaian lebih positif saat temuan ilmiah mendukung gambaran positif kelompok dan negatif saat mengancam. Akan tetapi hasil ini hanya terjadi saat kesimpulan utama dari temuan ilmiah dapat diterima secara umum, mengindikasikan adanya ldquo;batasan rdquo; dalam penalaran termotivasi Studi 1 . Lebih jauh, ditemukan bahwa efek dari afirmasi diri yang seharusnya mereduksi efek dari penalaran termotivasi yang bias pada kelompok, justru mengamplifikasi hal itu Studi 2 . Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses penalaran termotivasi yang didorong oleh kebutuhan mempertahankan diri terkait suatu temuan ilmiah dalam isu sosial-politis.

---

ABSTRACTPeople reason and process information often with specific goals in mind, one of them is to defend and maintain positive views about oneself and one s in group. This experiment aims to explore the effect of motivated reasoning resulting in biased judgement about validity of a scientific evidence, when its conclusion supports or threats group s positive image Study 1 and testing an indirect way to reduce the effect by affirming oneself Study 2 . Results of both studies suggests that people s judgments are biased following a group serving trend, in which they will perceive a scientific evidence to be higher in validity when its conclusion is inline with group positive image, and lower in validity when its conclusion is against group positive image. However, this effect appears to be bounded Study 1 . Furthermore, Study 2 findings reveal that giving affirmation before participants face a potentially threatening information will instead amplify the biased judgement, rather than reduce it. Results of this study is expected to give a better understanding of the reasoning process motivated by the needs to maintain one s positive view of itself, in context of scientific findings on social political issues."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang strategi image restoration yang dijalankan olehKedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia melalui program @america sebagaibentuk restorasi citra yang hancur oleh kebijakan war on terrorism.Kedutaan Besar Amerika Serikat, dalam merestorasi kerusakan citra terparahmereka dalam lima puluh tahun terakhir, memilih menggunakan pendekatankomunikasi dalam upaya melakukan diplomasi publik mereka untukmengembalikan citra positif Amerika di mata publik Indonesia sehinggafavorabilitas masyarakat Indonesia terhadap berbagai kebijakan global Amerikadapat kembali meningkat.Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif, danbersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawanaramendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwamelalui @america, program-program komunikasi mampu membawa pesandiplomasi dalam rangka merestorasi sekaligus mengembalikan citra positifAmerika Serikat di Indonesia yang telah rusak karena kebijakan war on terrorism.

---

AbstractThis research describes about image restoration strategies run by Embassy ofUnited States in Indonesia through @america?s programs as a manner to restorethe damage images caused by war on terrorism policy.US Embassy, on restoring their most damage images in the last fivety years, usesthe communication approach as their public diplomacy?s method to restore theirpositive images to Indonesian people as well as increasing its favorability to USforeign policy.This study utilizes post-positivist paradgm and descriptive qualitative research.In-depth interviews and literature studies have been selected as the main methodsof data collection. The results of this study shows that through @america,Communication programs are able to send diplomacy message to aim therestoration as well as returning positive images of United States in Indonesia thathave been damaged by the war on terrorism policy."

"Tesis ini tentang Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Surat Telegram KAPOLRI No. Pol : STR/395/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008. Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Metropolitan Jakarta Selatan memiliki kewajiban dalam melaksanakan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada pelaksanaannya, masih banyak berbagai masalah dalam proses diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum terutama pada anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun permasalahan utama dari penelitian ini adalah Bagaimana implementasi proses diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Satuan Reserse Kriminal Polres Metropolitan Jakarta Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan manajerial yuridis. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu dengan melakukan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara berpedoman, kajian pustaka, pemeriksaan dokumen dan audio. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Kepolisian Resort Jakarta Selatan pada umumnya telah menjalankan dengan baik program diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Kapolres Metro Jakarta Selatan memiliki program-program dan kebijakan khusus bagi anggotanya dalam pelaksanaan diversi tersebut. Salah satu kebijakannya adalah menekankan kepada anggotanya untuk mengutamakan diversi terhadap pelaku tindak pidana dalam usia anak. Selain itu juga pada penanganan kasus yang melibatkan anak, Polres Metro Jakarta Selatan selalu melakukan kordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kasus tersebut seperti keluarga korban, keluarga pelaku serta organisasi yang eksis terhadap perlindungan dan pendampingan anak. Pada Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan sebagai ujung tombak pelaksanaan diversi, dalam pengambilan keputusan pemberian diversi pada kasus yang melibatkan anak selalu berkordinasi dengan instansi terkait seperti P2TP2A dan KPAI. Selain itu juga Unit PPA Polres Jakarta Selatan aktif dalam program-program yang dilaksanakan rekan kerjanya dalam rangka peningkatan kemampuan anggotanya dalam menangani kasus anak.

---

This thesis on the Implementation of Child Diversion For Dealing With Crime Laws For Actors In Criminal Investigation Unit South Jakarta Metro Police. Diversion regulated in Law Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child and its implementation are described in the Letter No. Telegram Chief National Police. Pol: STR/395/VI/2008 dated June 9, 2008. PPA Unit Criminal Investigation Unit South Jakarta Metropolitan Police have a duty to carry out the diversion in accordance with the legislation. In practice, there are still many problems in the process of diversion for children in conflict with the law, especially in children as criminals. The main problem of this research is How the implementation of diversion in the settlement process criminal child Metropolitan Police Criminal Investigation Unit South Jakarta by Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children. In this study, the authors used qualitative methods with juridical managerial approach. The method used for data collection, namely the observation, participant observation, guided interviews, literature review, examination of documents and audio.

From the research conducted, it was found that the South Jakarta Police Resort in general has been running fine diversion programs for children in conflict with the law as a criminal. South Jakarta Metro Police have a program-specific policies and programs for its members in the implementation of the diversion. One of the policies is stressed to its members to give priority to criminal diversion in the age of the child. In addition, the handling of cases involving children, South Jakarta Metro Police always coordinated with related parties and interest in the case such as the family of the victim, offender families and organizations that exist for the protection and assistance of children. In the PPA Unit South Jakarta Metro Police as spearheading the implementation of diversion, the decision granting diversion in cases involving children always coordinate with relevant agencies such as P2TP2A and KPAI. In addition, the South Jakarta Police Unit PPA active in programs conducted colleagues in order to improve the ability of its members in dealing with cases of child."