Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 99592 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Herdyanto Kenya Putera
"Credit Default Swaps (CDS) sparked the interests of government and financial institutions around the globe due to its role within the 2008 financial crisis in the United States of America. A CDS is used by an investor to earn profits from selling protection or to hedge against the likeability of a counterparty to default (credit event). CDS is often traded within the OTC market, however since financial crisis of 2008, CDS are categorized as a high risk financial instrument and types of CDS required to be traded, executed, and cleared through designated entities. Though played a role within the financial crisis of 2008, CDSs are still often used for investment tools for investors, as the regulatory framework of the derivative has been improved drastically since the overhaul of the American financial system by Title VII of the Dodd Frank Act of 2010. Within Indonesia’s legal framework CDSs are acknowledged however lacks comprehensive investor legal protection such as in the United States of America. Therefore, the Author finds it interesting to comprehend CDS in Indonesia and then comparing it to the legal framework in the United States of America. The main focus of this undergraduate thesis is discussing the investor legal the investor legal protections provided in Indonesia and the United States of America; and to further elaborate how the both governments enact laws to overcome risks within the CDS transactions. This research uses the micro-comparison method that results in a juridical-normative research. The purpose of this research is to provide insight to improve the legal framework of CDSs in Indonesia. This research concludes that there are little to none investor protection provided in Indonesia regarding CDS, moreover Indonesia may adapt the regulations the government of the United States of America utilized to overcome the 2008 financial crisis.

Credit Default Swaps (CDS) menarik perhatian pemerintah dan lembaga keuangan di seluruh dunia karena perannya dalam krisis keuangan tahun 2008 di Amerika Serikat. CDS digunakan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan proteksi atau untuk melakukan lindung nilai terhadap kemungkinan gagal bayar dari pihak lawan (credit event). CDS sering diperdagangkan di pasar OTC, namun sejak krisis keuangan 2008, CDS dikategorikan sebagai instrumen keuangan yang berisiko tinggi dan jenis CDS harus diperdagangkan, dieksekusi, dan dikliringkan melalui entitas tertentu. Meskipun berperan dalam krisis keuangan tahun 2008, CDS masih sering digunakan sebagai alat investasi bagi investor, karena peraturan derivatif telah diperbaiki secara drastis sejak perombakan sistem keuangan Amerika Serikat melalui Title VII Dodd Frank Act tahun 2010. Dalam hukum Indonesia, CDS diakui namun tidak memiliki perlindungan hukum yang komprehensif bagi investor seperti di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Penulis merasa tertarik untuk memahami CDS di Indonesia dan kemudian membandingkannya dengan kerangka hukum di Amerika Serikat. Fokus utama dari skripsi ini adalah membahas perlindungan hukum bagi investor yang diberikan di Indonesia dan Amerika Serikat, serta bagaimana kedua negara tersebut memberlakukan hukum untuk mengatasi risiko dalam transaksi CDS. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum yang bersifat yuridis-normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan untuk memperbaiki hukum CDS di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan investor yang diberikan di Indonesia terkait CDS masih sangat minim, sehingga Indonesia dapat m"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erwin Faizal
"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor determinan Sovereign Credit Default Swap (CDS) Indonesia menggunakan variabel interest rate, stock returns, dan implied volatility dan menguji tingkat efektifitas hedging Sovereign CDS Indonesia terhadap Indonesia Government Bond. Proxy dari Sovereign CDS Indonesia menggunakan CDS Spreads Indonesia tenor 5 tahun, proxy untuk interest rate menggunakan effective yield Indonesia Government Bond Index, proxy untuk stock return menggunakan return IHSG dan proxy untuk implied volatility menggunakan Vstoxx Indeks. Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan metode estimasi OLS, interest rated dan implied volatility memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Sovereign CDS Indonesia, sedangkan stock returns dan Sovereign CDS Indonesia pada waktu t-1 memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Sovereign CDS Indonesia dan secara bersama-sama bahwa interest rate, stock return dan implied volatility berpengaruh terhadap Sovereign CDS Indonesia. Pengujian tingkat efektifitas hedging Sovereign CDS Indonesia menggunakan model estimasi OLS, ditemukan bahwa Sovereign CDS Indonesia memiliki tingkat efektivitas hedging terhadap Indonesia Government Bond sebesar 15,95% untuk posisi protection seller. Dapat disimpulkan bahwa Sovereign CDS Indonesia belum dapat dijadikan instrumen hedging Indonesia Government Bond, karena dalam konteks hedging, investor dapat menikmati proteksi atas risiko kredit yang dimiliki jika investor mengambil posisi protection buyer.

This reserach study analyze the determinants of the Indonesian Sovereign Credit Default Swap (CDS) using variable interest rates, stock returns, and implied volatility and measurement hedging effectiveness Indonesian Sovereign CDS. As a proxy, for Indonesian Sovereign CDS use Indonesian CDS Spreads 5-year maturity, interest rates use effective yield Indonesian Government Bond Index, for stock returns use JCI returns and for implied volatility use Vstoxx Index. Results of statistical tests using the OLS estimation method, interest rated and implied volatility have a significant positive influence to Indonesian Sovereign CDS, while stock returns and Indonesian Sovereign CDS at time t-1 have a significant negative influence on Indonesian Sovereign CDS and interest rates, stock returns and implied volatility have a significant infuence to Indonesian Sovereign CDS. Result hedging effectiveness measurement Indonesian Sovereign CDS, Indonesian Sovereign CDS has a hedging effectiveness 15.95% of Indonesian Government Bond for protection seller. The conclusion, Indonesian Sovereign CDS cannot be used as an instrument hedging of Indonesian Government Bond, because in the context of hedging, investors get the benefits of credit risk protection, if the investor is a protection buyer."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adam Gustiar
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage ratio, volatility, dan yield dari obligasi pemerintah terhadap credit default swap Indonesia periode 2009-2013. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah credit default swap (CDS) Indonesia dengan tenor 5 tahun, sedangkan leverage ratio, volatility, dan yield obligasi pemerintah sebagai variabel independen. Terdapat dua model dalam penelitian ini, yaitu menggunakan nilai atau level dari masing-masing variabel untuk model pertama dan juga menggunakan delta dari masing-masing variabel untuk model kedua. Hasil penelitian pada model pertama dan kedua menunjukkan bahwa leverage ratio, volatility, dan yield obligasi pemerintah memiliki pengaruh terhadap credit default swap (CDS) Indonesia. Pada model pertama semua variabel memilki pengaruh yang signifikan, sedangkan pada model kedua variabel leverage ratio tidak signifikan terhadap credit default swap (CDS) Indonesia.

This study is aimed to analyze the effect of the leverage ratio, volatility, and the yield of government bonds on Indonesia credit default swaps during the period of 2009 to 2013. The dependent variabel on this study is credit default swap (CDS) Indonesia with a tenor of 5 years, while the leverage ratio, volatility, and the yield on government bonds as the independent variabel. There are two models in this study, which uses the value or level of each variabel and also uses delta of each variabel The results of the study on the first and second models indicate that the leverage ratio, volatility, and the yield on government bonds have an influence on the credit default swap (CDS) Indonesia. In the first model all variabels have the significant influence, in the second model the variabel leverage ratio does not significantly influence the credit default swap (CDS) Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015
S60176
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Satryo Aji Wibowo
"Pemerintah Indonesia sangat bergantung pada obligasi untuk membiayai defisit anggarannya sehingga posisinya sebagai instrumen pembiayaan menjadi semakin penting. Sementara obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi USD hanya mewakili sekitar 17% dari penerbitan obligasi pemerintah, posisinya dalam skema pembiayaan pemerintah secara keseluruhan masih penting. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia dan investor untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi imbal hasil obligasi ini. Penelitian ini berfokus untuk menguji apakah inflasi, tingkat imbal hasil US Treasury dan Credit Default Swap (CDS) spread berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi USD. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Bloomberg dari Januari 2010 hingga Desember 2020.
Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun dengan denominasi USD sedangkan variabel bebas terdiri dari imbal hasil US Treasury dengan tenor 10 tahun, tingkat CDS Pemerintah Indonesia dengan tenor 10 tahun dan tingkat inflasi Amerika Serikat serta Indonesia yang mengukur perubahan Indeks Harga Konsumen setiap bulan secara year-on-year. Penelitian ini menggunakan metode regresi HAC Newey-West, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) untuk menangani data time-series. Hasil penelitian menemukan bahwa inflasi Indonesia, imbal hasil US Treasury dan tingkat CDS Pemerintah Indonesia berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi USD dengan tenor 10 tahun. Sementara itu, inflasi Amerika Serikat tidak memiliki pengaruh terhadap imbal hasil obligasi. Secara umum, hasil dari model regresi sesuai dengan hipotesis dan kerangka teori. Model yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memberikan panduan bagi investor dan pemerintah tentang tingkat optimal imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi USD.

Indonesian government relies heavily on bond to finance its budget deficit and hence its position as a financing instrument has become increasingly important. While USD denominated Indonesian government bond only represents circa 17% of government bond issuance, its position in the whole government financing scheme is still important. It is therefore useful for the Indonesian government and investors to understand the factors affecting the yield of these bonds. This study focuses to examine whether inflation, US Treasury yield and Credit Default Swap (CDS) spread have significant effects on USD denominated Indonesian government bond yield. The study uses data obtained from Bloomberg, Ministry of Finance, and Bank Indonesia from January 2010 to December 2020.
The dependent variable used in this study is the 10-year USD Indonesian government bond yield while the independent variables consist of 10-year US treasury yield, 10-year Government of Indonesia CDS level and United States and Indonesia headline inflation level which measures the change in Consumer Price Index every month on year-on-year basis. The study uses HAC Newey-West, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) and Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) regression methods to deal with time-series data. The results of the study find that inflation rate in Indonesia, US Treasury yield and Government of Indonesia CDS level have significant effects on 10-year USD government bond yield. Contrastingly, US inflation had no significant effect on 10-year USD government bond yield. In general, the results from the regression models are in-line with the hypotheses and theoretical framework. The model generated from this study can provide guidance to both investors and the government on the optimal level of USD denominated Indonesian government bond yield
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutabarat, Michael
"Pada dewasa ini salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank adalah kredit modal kerja konstruksi, yaitu pemberian kredit kepada Developer untuk membantu dalam pembiayaan pembangunan proyek perumahan atau biaya pembangunan konstruksi rumah sampai dengan penyelesaiannya. Kredit tersebut diberikan dengan memberikan jaminan sertipikat tanah yang selanjutnya akan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan kepada Kantor Pertanahan setempat melalui Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun terkadang hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu ketika Developer tidak lagi membayar kewajiban dalam pembayaran angsuran dan bunga kredit kepada Bank. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kredit macet. Hal tersebut mengakibatkan dampak terhadap beberapa pihak, yaitu pihak bank, pembeli, kontraktor, dan Notaris/ PPAT. Berdasarkan hal tersebut dilakukan analisa terkait kedudukan para pihak dan pihak ketiga serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam Perjanjian Kredit Konstruksi, melalui penelitian Yuridis Normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maupun literatur lain. Dengan demikian diperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pengembalian pinjaman kredit yang telah diberikan, kepemilikan sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipertanggungjawabkan oleh Developer.

These days one of Credit types offered by Banks is Work Capital Construction Credit, which is given to developers to help them in funding their projects building housing or funding building house constructions until they are done. This credit is given if land certificate is given to the Bank followed by fastening The Right To Bail to Land Office through Notary/Office Making Land Act office (Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)). But sometimes these process do not go as planned, which is when Developers no longer do their obligation in paying the installments and interests to the Bank. In this case, it means that the credit is stuck fast. This then can cause effect to some parties, which are the Bank, the Buyer, the Contractor, and Notary/Office Making Land Act. Based on that, analisis is taken place related to the status of the parties dan third party, also law protection against third party in the Credit Construction Agreement, through Juridical Normative Research which refer to written law, in which written in the form of legislation, or in other literatures. Thus law assurance and protection for all parties are achieved in returning the creadit loan that has been given, ownership certificate as land and building right ownership substantiation, and other obligations that must be accounted by the Developer."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42313
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Rama Prima Prayoga
"Priscillia Georgia, debitur Bank Mutiara, gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya. Setelah dia gagal untuk membayar hutangnya, terjadi pengalihan piutang atas kredit macet Priscillia Georgia ke PT. Jtrust Investment Indonesia. Penelitian ini akan mencoba menjawab tentang bagaimana pengaturan restrukturisasi kredit dan pengalihan kredit, dan bagaimana kesesuaian putusan dengan peraturan yang ada. Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif. Peraturan yang mengatur mengenai restrukturisasi kredit adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, namun karena kasus ini diputus sebelum berlakunya POJK Nomor 40 Tahun 2019, peraturannya masih diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Ketentuan yang terkandung dalam KUH Perdata memungkinkan kredit untuk dialihkan ke pihak ketiga. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa restrukturisasi kredit, walaupun tidak dilakukan, dan pengalihan kredit yang dilakukan oleh para pihak dalam kasus ini tidak menyalahi ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menyarankan kepada pihak berwenang Indonesia untuk membaharui ketentuan tentang pengalihan kredit, dan juga bagi bank dan pihak ketiga yang menjadi penerima pengalihan kredit untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut guna mencegah masalah hukum di masa depan.

Priscillia Georgia, a debtor of Bank Mutiara, failed to fulfil her obligation to pay her debt. After she defaulted, there is a transfer of receivables for her credit to PT. Jtrust Investment Indonesia. This research will try answer about how is the regulation of credit restructuring and assignment of credit, and how is the suitability of the verdict with the existing regulation. This research will be in the form of normative legal research. Regulation that regulates regarding Credit Restructuring are Financial Services Authority Regulation Number 40/POJK.03/2019 regarding the Quality Assessment of Commercial Bank Assets, but since the verdict issued before the enactment of POJK No. 40 of 2019 the regulation that still regulates it are stipulated in Central Bank Regulation Number 14/15/PBI/2012 regarding the Quality Assessment of Commercial Bank Assets. The provisions contained in the Civil Code allow for a credit to be transferred to a third party. in this study, the authors conclude that credit restructuring, although not carried out, and assignment of credit do not violate the provisions that apply in Indonesia. In this research the author suggest that the Indonesian authority to update the regulation concerning assignment of credt, and also for banks and the third party whose become the recipient of the transfer of credit to fulfil the obligation as stipulated in the regulation in order to prevent the possibility of legal issue in the future."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Nurzalita Aini
"Skripsi ini menganalisis interest rate, stock returns, dan implied volatility terhadap Credit Default Swap (CDS) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh interest rate, stock returns, dan implied volatility sebagai determinan terhadap Credit Default Swap (CDS) di Indonesia. Sebagai proxy untuk interest rate menggunakan yield SUN dengan tenor 10 tahun, stock returns menggunakan return IHSG dan implied volatility menggunakan vstoxx index.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatif dan menggunakan program statistik SPSS versi 17. Pengumpulan data sebagian besar dilakukan dengan mengambil data dari Bank Indonesia.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari interest rate, stock returns, dan implied volatility terhadap CDS spreads di Indonesia.

This research analyze interest rate, stock returns, and implied volatility to credit default swap (CDS) in Indonesia. The aim of this research, is to get the conclusion about the influence of interest rate, stock returns, and implied volatility as the determinants to CDS in Indonesia. As a proxy, for interest rate use government bond (SUN) yields with maturities ten years, stock returns use IHSG returns, and implied volatility use vstoxx index.
This research was quantitative with design explanative and using software SPSS version 17. Data were collected from Bank Indonesia.
The result of this research proved that there was significant influence of interest rate, stock returns, and implied volatility to credit default swap (CDS) spreads in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Daniel Juned Pardamean
"Berbagai produk pembiyaan yang ditawarkan bank dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat salah satunya adalah kredit kepemilikan rumah indent .Kredit kepemilikan rumah indent adalah pembiyaan kepemilikan rumah dengan sistim indent. Di dalam Sistim pembiyaan kepemilikan rumah indent yang diterapkan dalam Bank BTN menciptakan risiko-risiko yang dapat menimpa pihak bank sebagai penyedia fasilitas kredit bagi konsumen rumah indent tersebut. Hal ini disebabkan pihak bank tidak memiliki hak privillage (hak tanggungan) atas pembiyaan terhadap debitur KPR. Tinjauan saya terhadap fasilitas KPR indent ini adalah bagaimana caranya bank melindungi kepentingannya bilamana debitur KPR tersebut mengalami cidera janji yaitu dengan cara anatara lain; pertama adanya rekening escrow developer untuk menampung pencairan dana debitur yang tidak dapat ditarik secara keseluruhan dananya tersebut oleh pihak developer. Kedua, bilamana debitur mengalami wanprestasi terhadap bank maka, rekening escrow tersebut dapat di debet oleh pihak bank untuk melunasi debitur tersebut (buy back guaranteed). Ketiga, developer bertindak sebagai corporate guarantee atas pembiyaan yang dilakukan oleh pihak bank kepada debitur tersebut. Keempat, adanya ketentuaan pencairan secara bertahap atas rekening escrow tersebut oleh developer sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut. Kelima, buy back guaranteed berakhir bilamana pecahan sertifikat telah dilakukan jual beli kepada debitur dan sudah dibebani dengan hak tanggungan untuk kepentingan pihak bank. Akan tetapi seiring dengan penerapan buy back guaranteed untuk perlindungan hukum bagi bank, masih diperlukan penyempurnaan dalam hal pemanggilan debitur dalam penandatanganan akta jual beli. Dalam skripsi ini penulis melakukan dengan pendekatan analisa yuridis atas perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh developer dan pihak bank. Penulis meminta perjanjian kerja sama antara developer dengan bank terhadap pejabat bank terkait.

One of the financing products offered by banks in fulfilling residential needs for the community is one of them is indent home ownership credit. Indent home ownership credit is the financing of home ownership with indent systems. In the system of indent home ownership financing applied in Bank BTN creates risks that can befall the bank as a provider of credit facilities for consumers of the indent house. This is because the bank does not have privillage rights for financing the KPR debtors. My review of this indent KPR facility is how the bank protects its interests if the KPR debtor is injured in a promise that is by other means; first is the existence of an escrow developer account to accommodate the disbursement of debtor funds that cannot be withdrawn as a whole by the developer. Second, if the debtor experiences defaults on the bank, the escrow account can be debited by the bank to pay off the debtor (buy back guaranteed). Third, the developer acts as a corporate guarantee for financing made by the bank to the debtor. Fourth, there is a gradual disbursement of the escrow account by the developer in accordance with the cooperation agreement. Fifth, buy back guaranteed ends when the certificate has been bought and sold to the debtor and has been burdened with mortgages for the benefit of the bank. However, along with the implementation of buy back guaranteed for legal protection for banks, improvements are still needed in terms of calling on debtors in the signing of a sale and purchase deed. In this thesis the author conducts a juridical analysis approach to the cooperation agreement carried out by the developer and the bank. The author conducted interviews with relevant bank officials."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadia Geraldine Suryana
"This undergraduate thesis analyzed the Indonesian laws and regulations towards credit card as one of the available payment system in commercial transaction while analyzing the protection that are given to the consumer as the credit card holder as well as the bank as the credit card issuer especially in E-commerce transactions. By conducting juridical-normative research, it can be analyze what are the existing Indonesian laws and regulations on Credit Card as a payment system in commercial transactions as well as legal protection provided for cardholders and bank when using credit card in E-Commerce transactions. Most of the issues have been covered by the law, but in the implementation, it is up to the issuer of the credit card as to the extent of protection that are given to the credit card holder and the card holder should always be on alert upon the transaction that are made when using the credit card as well as when giving out personal information pertaining the credit card. Therefore, bank as the credit card issuer should create a more specific regulation on the risk and responsibilities that the card holder will face and for the government should make sure that the platform of E-commerce is safe to use credit card as a payment system by creating a more specific law towards the protection of the consumer in an online transaction and to continue to conduct supervision on ecommerce transactions.

Skripsi ini menganalisis apa saja undang-undang dan peraturan Indonesia dalam mengatur perihal kartu kredit juga perlindungannya terhadap pemegang kartu dan penerbit kartu terutama dalam transaksi E-commerce. Dengan melakukan penelitian yuridis normatif, dapat dianalisis apa saja hukum dan peraturan Indonesia yang berlaku tentang Kartu Kredit sebagai sistem pembayaran dalam transaksi komersial serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang kartu dan bank saat menggunakan kartu kredit dalam transaksi E-Commerce. Perihal dan masalah memang sudah banyak tercantum di dalam undang-undang. Namun, dalam implementasinya, hal ini tergantung pada penerbit kartu kredit, sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada pemegang kartu kredit dan pemegang kartu harus selalu waspada pada saat transaksi dilakukan ketika menggunakan kartu kredit serta ketika memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan kartu kredit. Oleh karena itu, bank sebagai penerbit kartu kredit harus membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai risiko dan tanggung jawab yang akan dihadapi oleh pemegang kartu dan bagi pemerintah harus memastikan bahwa platform E-commerce aman menggunakan kartu kredit sebagai sistem pembayaran oleh menciptakan undang-undang yang lebih spesifik terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online dan untuk terus melakukan pengawasan pada transaksi E-commerce."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>